Rabu, 22 April 2026, pukul : 17:23 WIB
Surabaya
--°C

Dari Koalisi Perubahan Menuju Koalisi Penyelamatan Indonesia

KEMPALAN: MESKI pertemuan sudah lama terjadi sekitar bulan Desember 2022, pertemuan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) dengan Surya Paloh ( SP) setidaknya bisa mengurai belum terjadinya deklarasi capres – cawapres yang diusung Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Sebagaimana yang sudah terjadi, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden 2024 dan ini nampaknya juga menjadi kesepahaman bersama, namun sebagai bagian dari partai koalisi, tentu Partai Demokrat dan PKS sah sah saja juga mengajukan bakal calon wakil presiden pilihannya. Partai Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan PKS mengajukan Ahmad Heryawan ( Aher) mantan gubernur Jabar.

Pertemuan SP dan LBP setidaknya juga bisa dibaca bahwa istana juga punya kepentingan terhadap semakin kuatnya dukungan arus bawah dan dunia internasional terhadap Anies.

Dukungan internasional bisa dilihat dari dijadikannya Anies sebagai bagian narasumber dalam pertemuan G20 di Bali oleh Bloomberg.

Hal yang lain adalah adanya undangan undangan diskusi dan pertemuan – pertemuan dengan beberapa pemimpin dunia di Eropa dan Amerika. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa Anies bisa diterima oleh masyarakat internasional.

Selain itu juga dukungan arus bawah bisa dilihat dari kunjungan Anies keberbagai daerah di Indonesia yang selalu dipenuhi oleh massa dan dielu elukan sebagai harapan baru untuk perubahan Indonesia.

Bagi istana tentu ini menjadi indikasi bahwa elektabilitas Anies didalam negeri juga sangat kuat. Sehingga Anies tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pilihannya ada dua menggagalkan pencapresan Anies atau mencari jalan tengah kepentingan koalisi perubahan dan istana.

Pada pilihan pertama tentu ini akan menjadi sesuatu yang sulit dilakukan oleh SP dan istana, karena jauh jauh SP sudah memberi sinyal bahwa pencapresan Anies oleh Partai Nasdem bergantung pada Jokowi, kalau Jokowi yang meminta bisa saja koalisi perubahan akan berubah.

Tentu istana juga tidak mau disalahkan bila terjadi kegagalan pencapresan Anies, sehingga Jokowi juga memberi sinyal jangan sampai istana disalahkan kalau ada yang gagal mendapatkan tiket capres. Belum lagi sejarah akan mencatat kalau Anies gagal mendapatkan tiket apalagi itu ada campur tangan istana, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai presiden yang menodai demokrasi.

Pilihan kedua tentu menjadi keniscayaan, istana juga terjaga kepentingannya dan perubahan yang sedang menjadi arus besar bisa dijalankan.

Menghentikan Anies sebagai capres yang diusung oleh koalisi perubahan tentu akan beresiko bagi istana, karena saat ini bukan hanya sebagai pribadi, tapi Anies sudah institusi dan simbol gerakan perubahan untuk menyelamatkan Indonesia.

Koalisi perubahan sebagaimana yang sudah digaungkan, mengusung tema ” Change and Continuity “, ini bisa dipahami bahwa apa yang sudah baik akan dilanjutkan dan yang belum akan diperbaiki dan itu berarti akan ada perubahan pada hal – hal yang dianggap tidak baik.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan perwakilan partai yang ada didalam Koalisi perubahan, pencapresan Anies adalah final dan cawapres akan diambil dari figur terbaik yang bisa melengkapi Anies. Tentu bukan hal yang aneh bila Partai Demokrat mengajukan AHY dan PKS mengajukan Aher dan tentu bukan hal aneh bila muncul figur lain selama dipandang mampu melengkapi Anies dan berpotensi menang dalam pilpres.

Paska pertemuan London yang baru saja diumumkan, lalu tanpa disengaja Efendi Choiry yang akrab dipanggil dengan Gus Choy dalam diskusi di CNN memunculkan nama Khofifah Indar Parawansa ( KIP), Gubernur Jawa Timur.

Apa yang disampaikan oleh Gus Choy ini juga mempunyai alasan bahwa KIP punya potensi melengkapi Anies dan memenangkan pilpres.

Kemunculan nama KIP tentu akan menjadi jalan tengah yang bisa dibaca paska pertemuan SP dan LBP. KIP bisa dianggap sebagai figur yang bisa menjaga kepentingan istana dan ini lumrah dalam setiap terjadi suskesi kepemimpinan yang demokratis.

Kemunculan nama KIP dari internal koalisi perubahan selain AHY dan Aher, menunjukkan adanya semangat negarawan dan keinginan kuat untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan. Bukan tidak mungkin juga akan muncul nama nama lain seperti Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Sandiaga Uno dan Eric Tohir atau yang lainnya.

Meminjam istilah La Ode Basir, Ketua Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, bahwa relawan tidak punya kepentingan terhadap siapa yang akan menjadi cawapres Anies, mereka akan patuh terhadap keputusan yang diambil oleh partai, ini menandakan bahwa relawan Anies juga bersikap negarawan, yang ada dibenak mereka adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia.

Paska pertemuan London harus dimaknai mulai ada kesadaran bahwa gerakan perubahan Indonesia tak bisa lagi dibendung, Anies menjadi faktor penting dalam gerakan perubahan itu, selain itu juga ada SP dengan partai Nasdem serta partai Demokrat dan PKS.

SP adalah bagian dari pemerintahan yang sedang berjalan ini dan tentu berkomunikasi dengan SP adalah sebuah keniscayaan untuk mencari titik tengah perubahan dan penyelamatan Indonesia.

Anies dan SP saat ini bisa dianggap sebagai lokomotif untuk perubahan Indonesia sampai dengan adanya deklarasi bersama yang dicanangkan bulan Februari 2023.

Keberanian memunculkan kombinasi Anies dengan Khofifah akan mengubah peta tidak hanya akan menjadi koalisi perubahan saja tapi akan menjelma menjadi Koalisi Perubahan Menuju Koalisi Penyelamatan Indonesia. Semangatnya tidak hanya mengusung perubahan tapi ada hal besar yaitu menyelamatkan Indonesia. (*)

Editor: DAD

Antara Anies dan Anwar Ibrahim, Pemimpin Masa Depan dan Keteladanan

KEMPALAN: Selama beberapa hari ini kita disuguhi dengan berbagai narasi dan gagasan beberapa tokoh dan para pemimpin tentang masa depan.

Setidaknya ada dua tokoh penting yang bisa kita bandingkan gagasan dan narasinya tentang membangun masa depan.

Pertama, Anies Baswedan. Bersama Yeni Wahid, Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. menghadiri sekaligus menjadi pembicara di ISEAS Yusof Ishak Institute Regional Outlook Forum (ROF) 2023 di Hotel Shangri-La, Singapura, Selasa, 10 Januari 2023.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga bertemu dengan senior di salah satu kampus di Amerika Serikat. Mereka pun saling menukar kartu nama dan berbincang.

“John Brandon, Direktur Senior di @theasiafoundation, kakak kelas di Northern Illinois University,” ujarnya.

Selain Anies Baswedan juga ada Yenny Wahid sebagai pembicara di acara tersebut yang mewakili Indonesia.

BACA JUGA: Ironi Anies

Tema tahun ini ” Understanding The Drivers of Change in Disrupted World (Memahami Pendorong Perubahan Dunia Yang Terderupsi). Ada tawaran gagasan dan narasi masa depan yang diberikan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai tema lintas negara terkait outlook politik negara-negara di Asia Tenggara.

“Kali ini, kami diundang untuk membicarakan Reformasi di Indonesia,” kata Anies Baswedan.

Anies mengatakan, momen tersebut memantik ingatan bangsa Indonesia pada 6 agenda Reformasi, di antaranya amandemen UUD 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas-luasnya, dan penegakkan supremasi hukum.

“Dengan segala pandangan politik yang ada saat ini, perlu dilakukan upaya dan diskusi mengenai bagaimana cara kita mengenal, memahami, dan memperbaiki hal yang menjadi isu-isu persatuan di negara,” katanya.

Hal yang sama juga kita mendapatkan sebuah gagasan masa depan tentang Leadership, Islam, Demokrasi dan Keadilan yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim, PM Malaysia.

Terkait tema yang dibicarakan, sebagaimana yang disarikan oleh Syahganda Naingholan, Pidato Anwar Ibrahim sangat memukau. Dalam pidatonya, beliau mampu menguraikan pikiran pikirannya pada nilai nilai agama ( Islam).

BACA JUGA: Akankah Jokowi Ditinggalkan? Anies Membuat Segalanya Berubah

Menurutnya, kepemimpinan itu harus dipertanggung jawabkan, tidak hanya dunia tapi juga kelak di hadapan Tuhan.

Baginya, pemimpin haruslah menjadi teladan. Tidak boleh seorang pemimpin menjanjikan sesuatu tapi tidak melakukannya. Oleh karenanya, beliau meyakini bahwa seluruh masalah suatu bangsa dimulai dari seorang pemimpin.

Mengutip beberapa pemikiran kontroversi Ibnu Rusyd dan Al – Ghazali, tentang ” Incoherence of Philosophy “. Menurutnya pemimpin harus mengikuti proses yang benar, merujuk pada pemikiran Fukuyama tentang “Democratic Account ability” yang mengingatkan jangan melakukan pemilu secara curang.

Setidaknya dari Anies dan Anwar Ibrahim, kita mendapatkan pencerahan membangun masa depan bangsa dimulai dari memilih pemimpin yang baik. Memilih pemimpin yang baik haruslah dengan cara baik, jangan curang.

Kita harus percaya pada pilihan demokrasi, meski ini bukanlah pilihan terbaik, tapi setidaknya dengan cara demokrasi yang baik kita akan menghasilkan pemimpin yang baik.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mewujudkan apa yang menjadi janji janjinya, karena setiap yang dikerjakan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan kelak.

BACA JUGA: Akhirnya Publik Tahu Siapa Calon Presiden Oligarki

Narasi Anies dan Anwar bukan hanya persoalan kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dipertanggung jawabkan dengan jalan mewujudkan janji janji yang pernah diucapkan.

Sebagai bangsa yang menjungjung nilai nilai Ketuhanan, Indonesia butuh sosok pemimpin yang mampu menawarkan narasi dan gagasan masa depan, akan seperti apa Indonesia kedepan, tawaran Anies adalah perlu melakukan upaya konstruktif bagaimana mengenal, memahami dan memperbaiki hal hal yang menjadi isu persatuan yang bertumpu pada 6 agenda Reformasi, diantaranya amandemen UUD 1945 yang menerapkan pembatasan masa jabatan pemimpin negara, otonomi daerah seluas luasnya dan penegakan supremasi hukum.

Setidaknya dari pikiran pikiran Anies akan menjadi sumbangsih bagi demokrasi dan keteladanan pemimpin masa depan Indonesia. (*)

Editor: DAD

Ironi Anies

KEMPALAN: ANIES ini memang penuh ironi, betapa tidak? Saat memutuskan membantu Jokowi tahun 2014, keberadaannya sangat dielu elukan oleh barisan relawan pendukung Jokowi. Anies dianggap sebagai energi baru bagi keberhasilan Jokowi memenangkan pilpres saat itu melawan Prabowo. Anies memang dikenal sebagai intelektual muda, rektor dan akademisi yang berintegritas.

Pembawaannya yang tenang, terukur dan solutif, membawa dia pada posisi penting bagi kemenangan Jokowi, sebagai juru bicara tim pemenangan Jokowi. Setelah kemenangannya, Jokowi memintanya untuk membantu di kabinetnya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan.

Namun karena integritas, kejujuran dan komitmennya yang baik dalam tugas, Anies dianggap sebagai ancaman bagi Jokowi.

Ketika menjabat gubernur Jakarta dan menjalankan janji – janji politiknya dengan baik, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta, menghentikan reklamasi yang merugikan nelayan Muara Angke Jakarta, merevitalisasi kampung – kampung kumuh agar jadi hunian yang layak dan sehat serta banyak hal yang baik dan prestisius dilakukan, tapi apa yang dilakukan oleh Anies tak ada benarnya dimata Jokowi dan pendukungnya.

Pelaksanaan Formula E dan pembangunan JIS adalah bukti nyata prestasi Anies yang mendunia selain deretan prestasi – prestasi lain yang diakui oleh mancanegara, namun prestasi baik itu justru jadi semacam candaan dan bullyan pendukung Jokowi dan para buzzernya. Meski Jokowi ikut menikmati karya Anies, tapi para buzzer dan pendukung Jokowi mencoba memutar balikkan fakta tak mau mengakui bahwa itu adalah karya Anies. Bahkan Anies terus menerus dicari cari kesalahannya.

Usai menjabat sebagai gubernur Jakarta, karya – karya dan jejak Anies dihilangkan semua oleh Heru Budi si Gubernur utusan istana. Subsidi transportasi kepada rakyat yang diberikan semasa Anies menjabat, kini dihilangkan, bantuan Anies kepada kelompok kelompok agama di Jakarta juga mulai dicari cari kesalahannya.

Purna tugas dari gubernur, dicalonkan oleh partai Nasdem menjadi bakal calon presiden 2024, bukan hanya Anies yang dimusuhi, partai Nasdem juga mendapatkan getahnya.

Langkah – langkah Anies bertemu para relawan dan pendukungnya, juga menghadapi hambatan dan ancaman dari mereka yang menganggap Anies sebagai ancaman.

Intimidasi dan teror kepada relawan dan pendukung Anies intensitasnya semakin meningkat dan telanjang menodai demokrasi, tapi semua terkesan dibiarkan, perobekam banner Anies di Tuban, meski sudah dilaporkan masih belum ada tindakan, namun untungnya relawan Anies lebih kreatif dibanding melawan, mereka lebih baik membuat lagi yang lebih besar.

Menjelang suksesi kepemimpinan 2024 yang katanya Anies tak punya prestasi, Anies tak punya keberpihakan, Anies tak panya partai dan didukung oleh partai Nasdem yang belum memenuhi parliamentary treshold, tapi perlakuan mereka sangat berbeda dibanding capres selain Anies.

Terhadap Anies perlakuannya sangat tidak adil dan tidak sportif, menodai nilai – nilai demokrasi. Bahkan seluruh instrumen untuk menjegal Anies dilakukan agar Anies gagal mendapatkan tiket capres. Kesalahan Anies yang fatal hanya satu, Anies berpihak pada rakyat dan anti terhadap keserakahan oligarki yang sedang mencengkeram istana.

Hal yang sama juga berlaku pada para relawan dan partai politik pendukung Anies, mereka perlakukan semena mena dengan kekerasan dan fitnah. Tapi apakah para relawan dan partai pendukung Anies melawan? Nggak ternyata, mereka “fine-fine” saja. Apalagi relawan Anies, tak ada satupun yang menggunakan anggaran negara sebagaimana buzzer yang dipelihara oligarki dan istana.

Relawan Anies bahkan seperti air bah, mengalir kemana mana, dirumah rumah dan relung hati rakyat sebagaimana air bah yang menerjang Semarang beberapa waktu yang lalu.

Ironi memang, Anies yang menurut mereka tak punya prestasi, elektabilitasnya merosot, bahkan tak tanggung tanggung semua alat survey dan pengamat bayaran diminta berstatemen bahwa Anies dan Partai Nasdem mengalami kemerosotan elektabilitas, mestinya mereka tak perlu merasa takut dan khawatir dengan melakukan tindakan – tindakan yang tidak bermoral, melanggar nilai nilai baik demokrasi dan Pancasila.

Istana dan kekuasaan semakin angkuh dan semena mena, oligarki juga semakin kuasa dengan serakahnya, tapi memang beginilah perjalanan runtuhnya sebuah kekuasaan. Diawali dengan kecemasan dan kepanikan, nalar tidak sehat dijalankan, kekerasan di pertontonkan, pelanggaran moral dan etika disematkan dalam kebijakan. Suara rakyat suara Tuhan sudah tak berlaku lagi kepada mereka, karena suara rakyat dan suara Tuhan adalah suara kejujuran, suara kebeningan hati tanpa keserakahan. Tuhan pasti akan menjauhi dan menghukumnya.

Apalagi praktek praktek bersosial dimasyarakat yang ditampilkan oleh pendukung istana, partai politik dan buzzer juga jauh dari nilai nilai Pancasila, nilai keserakahan, kerakusan dan mumpung berkuasa.

Suara rakyat suara Tuhan hanya akan berlaku bagi mereka yang memang berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies sudah membuktikan.

Beginilah Tuhan menguji kekuatan dan kesabaran para pejuang sejati dan pecinta NKRI, bukankah setelah kesulitan akan datang kemudahan, ketahuilah bahwa dihati mereka akan selalu ada kecemasan, begitulah Tuhan menumbuhkan kecemasan dihati mereka dengan melihat kalian semua yang berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai ancaman.

Tetaplah memelihara kepanikan dan kecemasan mereka, dengan aksi aksi simpatik dan beretika, tunjukan bahwa kalian adalah sebenar benar pewaris NKRI sebagaimana cita cita para pendiri bangsa. Buatlah Bung Karno, Bung Hatta, Pak Narsir, dan semua para pendiri bangsa tersenyum kembali melihat Indonesia. (*)

Editor: DAD

Koalisi Perubahan Plus Melawan Koalisi Oligarki

KEMPALAN: DINAMIKA perubahan menuju deklarasi capres dan cawapres 2024 mulai memanaskan mesin politik partai – partai politik peserta pemilu 2024.

Bakal koalisi perubahan yang digagas oleh tiga partai, satu partai dari koalisi pemerintah, yaitu Partai Nasdem dan dua adalah partai non penguasa, Partai Demokrat dan PKS. Sementara itu disatu sisi ada koalisi istana yang selama ini cenderung distigma sebagai koalisi yang berusaha melanggengkan kekuasaan oligarki, minus Partai Nasdem.

Meski masih menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, nampaknya Nasdem sudah mulai berancang – ancang dan mengambil sikap dengan mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden sambil menunggu momentum dari Partai Demokrat dan PKS.

Ketiga partai nampaknya sudah bersepakat bahwa calon presiden yang diajukan adalah Anies Baswedan. Tinggal menentukan siapakah yang akan mendampingi Anies. Pertimbangannya bukan hanya siapa, tapi tentu siapa yang akan bisa melengkapi Anies kelak bila menjalankan tugas – tugasnya.

BACA JUGA: Deklarasi Anies Capres, Ibarat Kisah Elang dengan Gagak

Bagi koalisi perubahan plus, tugas wakil presiden bukan hanya sekedar menggunting pita, tapi harus menjadi pasangan yang saling melengkapi. Dinamakan koalisi perubahan plus, karena bisa jadi koalisi ini akan bertambah jumlahnya, konon kabarnya akan disusul PKB, Gerindra dan partai – partai lain yang berharap Indonesia lebih baik lagi dan mampu mewujudkan keadilan sosial bag seluruh rakyat. Sebagaimana tuntutan dari seluruh masyarakat yang merasakan hilangya rasa keadilan, persatuan dan perdamaian. Rakyat hanya dijadikan legitimasi bagi kepentingan istana dan kekuasaan untuk melempangkan jalan oligarki menjarah ibu pertiwi.

Sinyal Jokowi bahwa ada capres yang akan tidak mendapatkantiket dan kuatir bahwa istana yang kandisalahkan adalah sinyal yang bisa ditebak ditujukan kepada Anies Baswedan. Sehingga upaya – upaya menjadikan Anies gagal mendapatkan tiket akan semakinkeras dan kasar dilakukan.

Belum lagi sikap instrument – instrument kekuasaan lain yang berusaha menjegal Anies dengan caranya masing – masing. Upaya KPK menjegal Anies melalui ajang Formula E yang jelas jelas sukses dan tidak merugikan negara menurut audit BPK, pernyataan ketua KPU Hasyim Asy’ari sebagaimana yang disampaikan Hasna Isnaeni si wanita emas, korban dugaan pelecehan seksual dan skandal politik, bahwa presdien yang akan dimenangkan adalah pasangan Ganjar Pranowo – Eric Tohir.

BACA JUGA: Anies Capres, Kemanakah Dewan Kolonel dan Dewan Kopral Berlabuh?

Yang terbaru upaya menjegal menguatnya dukungan Anies dengan akan bergabungnya partai politik seperti PKB dan Gerindra dalam Koalisi Perubahan. Misalkan melalui lembaga survey kalau Gerindra bergabung dengan Anies, maka Gerindra tak akan mendapatkan efek ekor jass, atau kalau PKB bergabung dengan Koalisi perubahan, Cak Imin tak akan bisa mendapatkan kepastian, tentu ini bisa dipahami sebagai upaya menghadang bergabungnya kekuatan untuk mendukung Anies.

Menguatnya dukungan terhadap Anies dari partai – partai politik Koalisi perubahan plus dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran Anies tentu menjadi sinyal bahwa survey – survey yang ada selama ini yang selalu menempatkan Anies pada posisi buncit tiga besar, lalu partai pengusungnya merosot elektabilitasnya, bisa dimaknai sebagai survey yang masih perlu diuji validatasnya. Karena realitas yang terjadi bertentangan dengan fakta yang ada. Jadi jangan terlalu percaya dengan survey – survey seperti ini, bisa jadi survey seperti hanyalah alat pemuas yang tidak sesungguhnya.

Partai – partai non Koalisi perubahan plus, seharusnya kalau melihat hasil survey pemuas, tak perlu kuatir dan panik, kalau meyakini hasil survey itu. Apalagi berkepentingan menggoalkan calonnya. Kepanikan, kecamasan dan tingginya intensitas serangan terhadap Anies beserta bakal Koalisi perubahan dan partai partai lain yang akan bergabung bisa akan menjadi bias makna dan meragukan. Satu sisi dinyatakan menang dan unggul, tapi mengapa masih cemas dengan Anies. Jangan – jangan hasil survey sesungguhnya, Anies memang benar – benar jauh meninggalkan elektabilitas calon lain dari oligarki.

BACA JUGA: Didukung Koalisi Perubahan, Pertanda Oligarki Bisa Dikalahkan!

Akan selalu berlaku hukum politik bahwa semakin kuatnya dukungan terhadap calon tentu akan menyebabkan tingginya tekanan terhadap calon tersebut, apalagi calon itu tak dikehendaki oleh oligarki.

Juga akan berlaku hukum lain, semakin mendekati masa pemilu dan berakhirnya masa jabatan presiden setelah dua periode, maka sinyal meninggalkan Koalisi pemerintah juga akan ada, seperti yang pernah terjadi pada orde baru, Soeharto ditinggalkan oleh para menterinya dan partai politik pendukungnya. Bukan tidak mungkin ini akan terjadi pada Jokowi.

Bukan tidak mungkin garangnya buzzer dan Koalisi oligarki hanyalah alat untuk menutupi kecemasan dan ketakutannya, hari hari semakin mendekati pendaftaran adalah hari – hari mencemaskan bagi mereka. Karena sejatinya Koalisi ini adalah Koalisi rapuh yang kepentingannya pragmatis.

Strategi Koalisi Perubahan dengan belum mengumumkan siapa cawapres Anies bisa jadi bagian dari psywar untuk semakin meningkatkan intensitas kecemasan oligarki dan koalisinya. (*)

Editor: DAD

Didukung Koalisi Perubahan, Pertanda Oligarki Bisa Dikalahkan!

KEMPALAN: Tahun 2023 akan menjadi tahun tahun berat bagi Anies, karena ditahun itu kecemasan dan ketegangan istana dan oligarki akan semakin meningkat. Dampak dari ketegangan dan kecemasan itu akan menjadikan istana dan oligarki semakin meningkatkan tekanannya kepada Anies dan partai – partai yang mengusungnya.

Tekanan demi tekanan yang sebelumnya sudah berjalan, dan dirasa mereka tidak mampu menggoyahkan, tentu akan membuat mereka akan semakin menambah dosisnya. Bukan tidak instrumen kekuasaan akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menggagalkan Anies dan partai pengusungnya melenggang ke istana.

Tanda – tanda kearah sana sudah semakin telanjang dan terlihat, pernyataan ketua KPU bahwa presiden yang dipersiapkan adalah Ganjar – Eric, pernyataan ketua Bawaslu yang mengatakan Anies mencuri start kampanye, pernyataan ketua KPK yang ngotot mempersoalkan Formula E, larangan perizinan kepada Anies diberbagai tempat sebagaimana yang terjadi di Aceh dan bisa ditebak di tahun 2023 akan semakin keras dan semakin meningkat.

Tekanan tak hanya kepada Anies, tapi juga dialami oleh Partai Nasdem dan bakal calon koalisi perubahan serta para relawan yang mengusung Anies menjadi bakal calon presiden. Ancaman istana yang akan meresuffle para menteri yang berasal dari Nasdem, tudingan kepada ketua partai Nasdem, Surya Paloh sebagai orang yang berkhianat kepada partai koalisi pemerintahan dan serta prediksi survey pesanan yang mengatakan bahwa partai Nasdem mengalami penurunan elektoral pasca pencalonan Anies serta akan mungkin akan ada adu domba Partai Nasdem dengan partai calon koalisi perubahan, PKS dan Partai Demokrat.

Hal yang sama sudah terjadi pada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Relawan Rumah Gadang Sumatera Barat Haji Idris Sanur, diserang orang tak dikenal dirumah kediamanya jalan Pelajar Tarok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kota Bukitinggi, Senin 2/1-2023. Beliau dilukai oleh tiga orang tak dikenal. Tentu hal ini bisa dipahami sebagai bagian dari teror agar orang menjadi takut dan mundur untuk mendukung Anies.

Nampaknya istana dan oligarki salah perhitungan, teror dan intimidasi yang mereka lakukan tak membuat surut partai pendukung dan relawan Anies. Partai Nasdem justru menanggapi tudingan berkhianat dan ancaman reshuffle dengan santai dan logika yang menghujam. Gus Choi dengan lugas dan santai menjawab tudingan bahwa Anies melawan pemerintah pusat, justru dibalik olehnya, justru pemerintah pusatlah yang sering menjegal kebijakan Anies. Terhadap tuduhan bahwa Anies intoleran, Gus Choi justru bertanya apakah ada rekam jejak Anies yang mendiskriminasi, Anies tidak adil kepada kelompok minoritas. Pertanyaan pertanyaan dan logika Gus Choi tak mampu dijawab dengan baik oleh istana dan para buzzernya. Inilah yang menyebabkan istana dan oligarki semakin cemas dan ketakutan akan hilangnya dominasi kuasa menjarah uang negara.

Bahkan ancaman reshuffle yang dikobarkan oleh para buzzer dan relawan Jokowi agar menteri – menteri dari Partai Nasdem dijawab dengan prestasi yang memuaskan, sambil mengatakan Partai Nasdem akan selalu dukung Jokowi sampai Oktober 2023, disaat pendaftaran capres dan cawapres dilakukan. Ini menandakan bahwa Partai Nasdem adalah kawan setia dan kritis. Terkesan juga reshuffle yang akan dilakukan oleh Jokowi adalah sesuatu yang ditunggu – tunggu oleh Partai Nasdem. Karena hal ini akan lebih mempertegas sikap Partai Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi.

Sikap Partai Nasdem, dan bakal koalisi perubahan serta para relawannya yang seperti sudah tak ada rasa takut dan bersemangat untuk segera melakukan perubahan, menjadikan mereka merasa satu perjuangan, satu perasaan, semangat berjuang untuk mengantarkan Anies menuju istana semakin membara. Apalagi melihat sambutan rakyat dimana mana begitu antusias terhadap kedatangan Anies.

Bagi mereka tak ada lagi kata kalah melawan oligarki, bahkan siapaun yang bersama oligarki dan kuasa jahat hanya ada dua pilihan, bergabung bersama barisan perubahan atau akan dilawan.

Semangat Partai yang tergabung dalam koalisi perubahan beserta para pendukung Anies ini mengingatkan kita pada perjuangan para pendiri bangsa yang tak pernah mau kompromi terhadap pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia saat itu. Merdeka atau Mati adalah pilihan perjuangan yang dilakukan.

Bagi relawan dan para pendukung Anies, menjadikan Indonesia terbebas dari penjajah oligarki tak ada pilihan kecuali mereka menyerah bergabung dalam barisan perubahan ataukah mereka dilawan dan menunggu hukuman rakyat.

Bersyukur reaksi partai Nasdem, PKS dan Demokrat, serta para relawannya tenang, dan terukur, sehingga provokasi – provokasi buzzer dan oligarki tak mempan memporak porandakan kekompakan semangat perubahan yang diusung.

Tak ada yang abadi didunia ini kecuali perubahan itu sendiri, saatnya perubahan kita dorong agar segera menjadi kenyataan. (*)

Editor: DAD

Indonesia Baru dengan Harapan Baru dan Pemimpin Baru

KEMPALAN: Selamat tinggal 2022, meski banyak hal yang menjadi harus diperbaiki di tahun 2023.

Hari ini, 1 Januari 2023 adalah hari awal menjejakkan kaki menuju Indonesia baru dengan harapan baru.

Namanya baru maka hal hal yang sudah dianggap lama dan perlu diganti atau diperbaiki harus dilakukan, sehingga harapan untuk menjadi baik akan tetap ada. Itulah yang disebut dengan “change and continuity”. Bukan sesuatu yang melanjutkan kepentingan lama, melindungi oligarki, merusak persatuan dan kesatuan dan mencekik rakyat dengan kebijakan dan peraturan yang menguntungkan oligarki.

Lalu apa yang lama dan perlu diganti dalam konstelasi Indonesia baru dengan harapan baru Indonesia yang berkeadilan sosial? Suksesi kepemimpinan nasional menjadi keniscayaan, karena memang suksesi itu sudah diatur dan sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024.

BACA JUGA: Akankah Jokowi Ditinggalkan? Anies Membuat Segalanya Berubah

Sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk mencari celah dan siasat untuk mempertahankan yang lama apalagi kalau yang lama sudah tak bisa diharapkan bahkan dalam rekam jejaknya, yang lama justru menimbulkan kegaduhan dan potensi kerusakan.

Suksesi kepemimpinan nasional tidak hanya menyangkut siapa yang akan mengganti, bukan hanya persoalan orang, tapi ini menyangkut persoalan gagasan yang akan dibawah dalam menjalankan kepemimpinan kedepan.

Rekam jejak calon dalam memimpin dan gagasan yang dimiliki menjadi sangat penting dalam menentukan pilihan. Tak boleh lagi kita disodori kucing didalam karung, tak tahu kucingnya seperti apa, yang kita tahu hanya karungnya, dan kadang – kadang karungnya dibuat sebagus mungkin, tak tahunya didalamnya adalah kucing garong, yang suka menggarong uang rakyat.

Tahun 2023 bisa dikatakan sebagai tahun politik, kita akan jumpai sebuah kontestasi yang sebagian menghalalkan segala cara dengan menipu rakyat menggunakan tampilan tampilan yang seolah merakyat. Pengalaman hampir 10 tahun cukuplah sudah, negara diambang kebangkrutan, hutang menumpuk, oligarki diuntungkan rakyat dibuntungkan. Keadilan sosial dan penegakan hukum dipasung dan dikebiri, janji – janji hanya sekedar janji tak ada bukti.

BACA JUGA: Akhirnya Publik Tahu Siapa Calon Presiden Oligarki

Menghadapi tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun penuh dengan kepalsuan, dibutuhkan sebuah kecerdasan dan kejelian. Cerdas dalam menerima informasi dan jeli melakukan identifikasi. Sehingga tak mudah kita ditipu oleh citra yang tak terbukti.

Memimpin Indonesia dibutuhkan prestasi dan harga diri. Harga diri menyangkut apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, itulah integritas. Kita butuh pemimpin yang berintegritas.

Pemimpin yang rekam jejaknya berpihak pada rakyat, pemimpin yang rekam jejaknya tidak dikendalikan oligarki. (*)

Editor: DAD

Akankah Jokowi Ditinggalkan? Anies Membuat Segalanya Berubah

KEMPALAN: APA yang salah dari Anies, sepertinya tidak ada, karena yang dilakukan oleh Anies adalah sesuatu yang biasa dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku.

Ketika Anies di 2014 menyatakan dukungannya kepada Jokowi tak ada yang membuat Anies menjadi luar biasa, dukungan yang diberikan adalah dukungan pilihan demokrasi, tak ada yang membuat Anies dipersoalkan. Pendukung Prabowo saat itu ya baik baik saja.

Ketika Anies dipercaya oleh Jokowi menjadi menteri pendidikan, juga tak ada kegaduhan – kegaduhan yang muncul, Anies pun juga melakukan hal – hal biasa sebagaimana akademisi pada umumnya, lurus, obyektif dan independen. Hal yang membuat Anies luar biasa adalah komitmen dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh Anies bisa dicapai secara terukur.

Akibat keterukuran yang dia bisa lakukan itulah, Anies lalu dianggap sebagai pesaing bagi kepemimpinan yang ada. Akibatnya Anies harus mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai menteri pendidikan saat itu.

BACA JUGA: Akhirnya Publik Tahu Siapa Calon Presiden Oligarki

Melawankah Anies? Nggak juga, Anies Terima itu semua, sembari Anies mempersiapkan agenda – agenda yang harus dia lakukan setelah itu, karena agenda – agenda itu tersusun jauh – jauh hari sebelumnya.

Meski Anies sudah tak menjabat saat itu, tapi para patner kerja Anies tak mau agenda Anies batal hanya karena Anies tak menjabat sebagai menteri. Sehingga mereka yang harus mengalah dan merubah undangan untuk Anies, tidak lagi sebagai menteri tapi sebagai akademisi yang berintegritas.

Nampaknya integritas inilah yang membuat Anies disegani oleh para koleganya di dalam dan di luar negeri.

Tak ada kegaduhan terhadap apa yang dilakukan oleh Anies saat itu. Kegaduhan bermula ketika Anies dicalonkan oleh beberapa partai politik, Gerindra, PKS dan PAN dan mampu mengalahkan Ahok si penista agama.

Kemenangan Anies itulah yang kemudian membuat dendam kesumat tak berkesudahan para pendukung Ahok dan beririsan dengan para pendukung Jokowi.

BACA JUGA: Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul

Para pendukung Ahok menemukan momentumnya ketika apa yang mereka lakukan seolah mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Jokowi, beribu laporan penisataan agama dan pelecehan ulama tak ada yang sampai ke meja hukum. Mereka semakin menjadi – jadi menistakan tokoh tokoh agama muslim dan Anies serta partai pendukungnya.

Kebencian terhadap partai pendukung Anies dan Aniespun tak ada hentinya, hampir setiap hari dibuat narasi kadrun dan narasi fitnah untuk menjatuhkan partai pendukung Anies dan Anies. Mereka meyakini bahwa kebohongan berulang ulang yang ditebarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Mereka tak peduli terhadap kebohongan dan fitnah yang mereka tebarkan, bagi mereka yang penting lawan dihinakan dan dijatuhkan.

Suasana ini mengingatkan kita pada peristiwa pemberontakan PKI ketika akan merebut kekuasaan, mereka sebarkan fitnah dan kebohongan tentang ulama. Mereka hanya berpikir bahwa kekuasaan bisa direbut meski dengan cara – cara kotor.

BACA JUGA: “Birahi” Hasyim Asy’ari Ketua KPU Menodai Demokrasi

Tuduhan fitnah dan kebencian semakin mencapai puncaknya ketika Pilpres 2019, Prabowo – Sandi berhadapan dengan pasangan Jokowi – Makruf Amin.

Gerindra, Prabowo dan Sandi menghadapi hantaman bertubi – tubi sebagai kadrun dan tuduhan tuduhan lain yang sejatinya belum tentu kebenarannya, atau merupakan hal yang sama yang dilakukan oleh para oligarki yang berada dibelakang mereka.

Tuduhan terhadap Gerindra, Prabowo dan Sandi menemukan titik rendahnya ketika Prabowo – Sandi resmi bergabung dalam koalisi pemerintah. Kini yang dianggap musuh bersama adalah Anies Rasyid Baswedan.

Apapun yang dilakukan Anies di Jakarta dianggap salah oleh para pendukung Ahok yang belum bisa move on, terutama PDIP dan PSI.

Berbagai tuduhan dan fitnah gencar dilakukan oleh kedua partai itu, bahkan PSI mendapatkan berkah dari memusuhi Anies, seolah Indonesia itu Anies, sehingga dibutuhkan gerakan sistematis partai untuk melawan Anies. Namun sayangnya kini PSI menuai karma kebenciannya, banyak ditinggalkan oleh para pendukung kritisnya. Sehingga kini PSI pun menjadi galau dan gelisah di tengah pergumulan politik yang tengah terjadi saat ini.

BACA JUGA: Waspada! Gejala Kecurangan Pilpres Sudah Dimulai

Menghadapi itu semua, Anies tetap rendah hati dan senyum, tak perlu menghadapi asumsi, Anies hanya akan membuktikan semua berdasar janji – janji politik yang pernah dia janjikan pada warga Jakarta.

Aniespun tuntas menjalankan kewajiban politiknya di Jakarta dan Anies mampu membawa kemajuan Jakarta yang luar biasa, Aniespun mampu membawa kota Jakarta sebagai kota toleran yang itu membantah semua tuduhan yang disematkan.

Kemampuan Anies menuntaskan semua janji politiknya di Jakarta, nampaknya membuat Surya Paloh, Partai Nasdem mempertimbangkan Anies dipinang untuk menjadi bakal calon presiden, selain Ganjar dan Andikan Perkasa, Panglima TNI saat itu.

Keberanian Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadikan Anies sebagai bakal calon presidennya membuat konstelasi di istana juga berubah. Partai Nasdem dan Surya Paloh menjadi sasaran hujatan dan fitnah. Surya Paloh dan Partai Nasdem bukan tidak menyadari itu, semua sudah menjadi pertimbangan, bagi Surya Paloh dan Partai Nasdem kepentingan restorasi dan memperbaiki keadaan bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan ini menjadi pilihannya. Pilihan Surya Paloh dan Partai Nasdem adalah pilihan yang pernah dilakukan oleh PKS dan Demokrat, mereka mampu menjaga ritme demokrasi agar tetap sehat.

Nampaknya keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta dan jejak rekamnya yang mampu menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta, membuat istana dan oligarki harus menyusun strategi menggagalkan Anies untuk bisa mendapatkan tiket capres.

Pemunduran pilpres dan pilkada dari tahun 2022 menjadi tahun 2024 bisa jadi menjadi bagian skenario menggagalkan Anies, mengapa? Kalau seandainya pilgub Jakarta dilaksanakan tahun 2022, bisa dipastikan, Anies tak ada lawan tandingnya, oligarki akan mati kelimpungan di Jakarta, yang ini akan membuat sumber pendanaan buzzer dan para penjilat kekuasaan serta pengkhianat Reformasi akan menipis bahkan tidak ada. Belum lagi kalau dua tahun Anies memimpin Jakarta diperiode kedua dan menjadi capres, bisa dipastikan istana dan oligarki akan babak belur dan kehilangan mata pencahariannya mengeruk keuangan negara.

Dalam pikiran para pembenci Anies di istana dan oligarki, kalau Anies sudah tak menjabat, pilkada dan pilpres diundur, Anies akan kehilangan pamornya. Sayangnya asumsi mereka tak terbukti semua. Justru selepas Anies purna dan mendapatkan dukungan dari partai Nasdem, aura Anies sebagai presiden semakin memancar, mengingatkan kita pada peribahasa, emas akan tetap emas meski berada didalam kubangan, sebaliknya loyang ya akan tetap loyang, meski ditempatkan di istana.

Pilihan Partai Nasdem dan Surya Paloh nampaknya pilihan rasional dan tepat, dan segera akan disusul oleh PKS dan Demokrat. Kesamaan pikir dan pilihan ketiga partai itu terhadap sosok Anies, juga membuat konstelasi diistana semakin amburadul.

Istana kini sibuk memusuhi Partai Nasdem yang dianggap “berkhianat”, mereka lupa bahwa persekongkolan jahat untuk menjadikan negara hancur itulah sebenar benar pengkhianatan.

Koalisi pemerintahan yang diharapkan mampu melanggengkan cengkraman oligarki, kini berubah, koalisi menjadi terbelah, setidaknya mulai ada kesadaran menyelamatkan negara dari kehancuran.

Anies memang luar biasa, Anies mampu merubah semua, kesadaran rakyat mulai tumbuh bahwa menyelamatkan negara dari kehancuran adalah sebuah panggilan, sebagaimana para pendiri bangsa melawan penjajahan dan memproklamirkan kemerdekaan.

Menjamurnya relawan diberbagai pelosok, mulai munculnya kesadaran partai politik untuk bergabung dalam koalisi perubahan, tentu ini menjadi hal baik bagi Indonesia kedepan.

Sebaliknya ini akan menjadi mimpi buruk oligarki, istana dan para penjilatnya yang selama ini nyaman merampok kekayaan negara.

Mimpi buruk yang membayangi, menimbulkan kecemasan akut, sehingga tindak tanduknya tak malu lagi, ungkapan ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang memojokkan Anies, bisa dipahami sebagai bagian kecemasan oligarki yang selama ini memperalat kekuasaan.

Contoh lain yang telanjang dilakukan oleh Heru Budi, Gubernur Jakarta yang mendapatkannya tanpa bersusah payah. Apa yang dilakukan adalah menghapus jejak dan karya baik Anies di Jakarta. Kini Jakarta pun menjadi merana, subsidi kepada rakyat pun tega untuk dihabisi.

Anies memang hebat, Anies mampu memberi harapan kepada bangsa Indonesia, Aniespun mampu membuat segalanya berubah.

Bukan tidak mungkin karena kengototannya menjadikan Ganjar Pranowo dan Eric Tohir sebagai pasangan capres yang dipersiapkan, ditengah menguatnya Anies sebagai capres pilihan rakyat, Jokowi akan ditinggalkan oleh koalisinya.

Resuffle menteri – menteri dari Partai Nasdem bagi Jokowi memberi beban tersendiri, karena harus cermat menghitung untung ruginya. Pilihan mengambil calon pengganti menteri dari Partai Nasdem dengan calon dari Perindo merupakan pertimbangan rasional Jokowi, karena Partai politik yang mempunyai jaringan sebagaimana Surya Paloh miliki hanyalah Hari Tanu dengan Perindonya. Kalau seandainya Golkar masih dipimpin oleh Abu Rizal Bakri, bisa jadi tawaran pengganti akan diberikan kepada Golkar, mengingat posisi Golkar yang masih kuat di parlemen.

Kini yang mejadi pertanyaan apakah Perindo akan menjadi pilihan rakyat pada pemilu 2024? Biarlah 2024 membuktikan, Pemilu 2019 cukup menjadi bukti bahwa Perindo belum bisa masuk Parlemen. Apakah Partai Nasdem akan melawan? Reshuffle menteri menteri dari Partai Nasdem bukan tidak mungkin adalah momentum yang ditunggu oleh Partai Nasdem. Mereka tidak akan punya beban lagi terhadap koalisi pemerintah dan akan semakin mantap memperkuat koalisi perubahan.

Hal yang sama juga akan terjadi pada Megawati. Bagi Megawati menjaga marwah PDIP dalam trah Soekarno adalah sebuah amanah, sehingga suksesi kepemimpinan tahun 2024 tidak boleh mengancam trah Soekarno di PDIP.

Pernyataan para relawan Jokowi yang mengatakan Ganjar Presiden, Jokowi ketua PDIP akan menjadi bayangan buruk bagi Megawati dan trah Soekarno di PDIP. Bukan tidak mungkin, akibat bayangan buruk itu, PDIP juga akan meninggalkan Jokowi dan koalisi pemerintahan. Semua masih sangat mungkin dan bergantung pada sikap Jokowi dan elektabilitas Anies.

Semoga perubahan Indonesia kearah yang lebih baik bisa dijalankan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

Editor: DAD

Mensejajarkan Surabaya sebagai Kota Global dengan Musrembang yang Melibatkan Partisipasi Anak

KEMPALAN: Tidak banyak memang orang dewasa yang benar-benar memahami kebutuhan anak, salah satu kebutuhan anak sebagaimana manusia dewasa pada umumnya adalah memberi ruang kepada anak untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya. Partisipasi itu dalam bentuk anak-anak memberikan masukan gagasan bagaimana kota ini dibangun.

Masa depan sebuah bangsa terletak bagaimana anak anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Semakin anak – anak tumbuh kembangnya tertangani dengan baik maka masa depan bangsa akan semakin bisa diprediksi menjadi kota yang ramah dan humanis.

Surabaya dalam usianya yang semakin matang dan dewasa, kemajuan yang ada semakin bisa dirasakan oleh warga dan mereka yang datang di Surabaya.

BACA JUGA: Darurat Kekerasan, Surabaya Butuh Tindakan Tegas dan Terukur

Anak – anak dalam data Surabaya dalam angka yang ada di BPS Surabaya usia 7 – 18, anak anak yang sudah bisa diajak bicara dan menyampaikan gagasannya jumlahnya hampir 30 % dari total seluruh warga kota Surabaya, sekitar 700 ribuan anak. Anak – anak inilah yang akan menjadi masa depan kota Surabaya.

Kepedulian pemerintah kota melibatkan mereka menjadi bagian penentu pembangunan kota akan menjadikan Surabaya sebagai kota yang sejajar dengan kota – kota dunia yang dianggap sebagai kota layak anak dunia.

Kultur Surabaya yang sudah baik, bergotong royong dalam pembangunan kota melalui musrenbang mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan kota akan menjadi nilai baik bagi tumbuh kembang anak bila dalam pelaksanaan itu melibatkan anak – anak dalam pembuatan dokumennya.

Partisipasi pelaksanaan kebijakan musrenbang didasarkan pada UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam kebijakan tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk turut terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Sebagaimana yang dimaksudkan didalam UU No. 25 tahun 2004, pasal 2 ayat 4, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah antara ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BACA JUGA: Surabaya Keren! Menghiasi Surabaya dengan Narasi dan Apresiasi Semangat Pahlawan

Hal lain yang menjadi perintah UU No 25 tahun 2004 adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang penting termasuk partisipasi anak.

Melibatkan anak anak dalam pembangunan adalah sebuah keniscayaan dalam pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan konvensi hak anak.

Sebagai kota yang mendapatkan predikat toleran, saya kira Surabaya juga layak mendapatkan sebutan sebagai kota yang humanis karena memperlakukan warganya dengan baik.

Melibatkan anak dalam ruang partisipasi pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota merupakan hal baik yang akan menjadikan Surabaya sebagai kota surganya anak anak. (*)

Editor: DAD

Akhirnya Publik Tahu Siapa Calon Presiden Oligarki

KEMPALAN: KALAU memang benar apa yang dikatakan oleh Hasnaeni Moein dalam videonya bahwa Hasyim Asy’ari, Ketua KPU mengatakan bahwa calon presiden 2024 yang akan dimunculkan adalah pasangan Ganjar Pranowo – Eric Tohir, ini akan membuat publik tahu siapa calon presiden yang memang didesain untuk dimenangkan.

Lalu pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh ketua KPU ini untuk kepentingan siapa? Publikpun juga akan paham bahwa apa yang disampaikan oleh ketua KPU linier dengan apa yang disampaikan oleh istana dalam berbagai kesempatan yang meng”endorce” capres tertentu dengan menyebut ciri – ciri rambut putih, wajah berkerut. dilain kesempatan istana juga mengatakan kalau memilih capres jangan sembrono, yang intinya istana ingin menegaskan bahwa capres yang menurutnya “baik” adalah capres yang sesuai dengan keinginannya. Capres yang bekerja sesuai dengan kepentingan yang selama ini dia jalankan.

Selama hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, terkesan bahwa apa yang dilakukan olehnya lebih banyak berpihak pada kepentingan oligarki dan China. UU Cipta Kerja ( Omnibus Law) yang disahkan dirasakan sebagai UU “pesanan”. Proyek kereta cepat yang pada akhirnya tekor menguras APBN juga menunjukkan betapa asing (China) sangat dimanjakan. Pembangunan IKN yang ” dipaksakan” tanpa kajian yang komperehensif juga menyisahkan banyak masalah.

BACA JUGA: Pencabulan Demokrasi dan Pilpres Cabul

Masuknya ribuan tenaga kerja China di satu sisi presiden menjanjikan 10 juta lapangan kerja ternyata hanya isapan jempol belaka. Investasi China yang diharapkan menyerap tenaga kerja, ternyata bodong, investasi China tidak sekedar uang, tapi juga mensyaratkan tenaga kerja yang dipakai adalah tenaga kerja yang berasal dari China.

Pernyataan presiden Jokowi yang mengarah pada figur tertentu, bahkan kadang dengan jelas menyebut nama, misalkan disaat HUT Perindo, Jokowi menyebut dengan jelas bahwa 2024 adalah giliran Prabowo.

Pernyataan presiden tentu berdampak pada kegaduhan, presiden dianggap tidak fair, berpihak pada figur tertentu, hal seperti justru akan membelah persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu kalau sudah seperti ini siapa yang akan diuntungkan?

Oligarki akan merasa pada posisi yang dilindungi oleh Presiden, sehingga oligarki akan terus menerus mendorong presiden untuk menabrak etika dan konstitusi demi kepentingannya. Kasus Wadas Jawa Tengah adalah saksi bagaimana oligarki dilindungi dan rakyat diintimidasi.

Oligarki akan terus berusaha mendorong dan memunculkan figur yang bisa melindungi kepentingannya, meski presiden berganti. Segala cara akan dilakukan. Harapannya presiden pengganti Jokowi adalah mereka yang bisa dikendalikan dan berpihak pada kepentingannya. Mereka berharap presiden yang akan datang adalah boneka yang bisa dikendalikan dan dipermainkan.

Yang namanya boneka, tentu akan sangat lucu dan bisa dibuat mainan, sehingga di 2024, Indonesia akan mendapatkan presiden yang lucu dan bisa dibuat mainan untuk kepentingan oligarki.

BACA JUGA: “Birahi” Hasyim Asy’ari Ketua KPU Menodai Demokrasi

Ini berarti kita akan mengulang sejarah sebelumnya bahwa negara akan berada didalam kendali oligarki dan dampaknya tidak akan ada keberpihakan kepada rakyat. Kebijakan yang ada tentu akan berpihak kepada kepentingan oligarki.

Masa penjajahan Belanda dengan VOC nya adalah cerita kelam bagaimana kekuasaan para raja saat itu dikendalikan. Mereka dipaksa tunduk kepada kepentingan penjajah Belanda. Tanah – tanah dikuasai, jalan – jalan dibangun demi memuluskan kerakusan VOC untuk merampok kekayaan alam Nusantara. Rakyat ditindas, dipekerjakan sebagai rodhi, kebijakan dipaksa sesuai dengan keinginan penjajah. Hanya mereka yang bisa mereka jadikan boneka yang mereka kehendaki untuk memimpin.

Akibat tindakan – tindakan seperti itulah memantik perlawanan rakyat di beberapa tempat, tujuannya hanya satu membebaskan tanah mereka dari cengkraman penjajah dan mereka hidup merdeka ditanahnya sendiri.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah monumen sejarah penting bagaimana para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia dari oligarki VOC dan penjajah Belanda.

Ada tujuan mulia yang dicanangkan dalam proklamasi sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, menentang penjajahan, menjalankan ketertiban dunia, mencerdaskan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA: Waspada! Gejala Kecurangan Pilpres Sudah Dimulai

Sebagai bangsa yang merdeka, kita ingin bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan beserta amanah konstitusinya harus jalankan, sehingga rakyat bisa merasakan apa yang menjadi tujuan mulia kemerdekaan.

Tujuan mulia kemerdekaan hanya akan bisa dijalankan kalau kita mendapatkan pemimpin yang benar benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pilpres 2024 adalah pertaruhan kita mendapatkan pemimpin yang berpihak pada rakyat atau pemimpin yang bekerja untuk kepentingan oligarki.

Pada akhirnya rakyat akan menjadi penentu, namun sayangnya kedaulatan rakyat dibajak oleh ambisi dan kepentingan pribadi dan golongan penyelenggara pemilu.

Pernyataan ketua KPU, Hasyim Asy’ari, yang akan “memenangkan” pasangan Ganjar Pranowo – Eric Tohir, pernyataan ketua Bawaslu yang mengatakan Anies melanggar etika dan mencuri start, menunjukkan keberpihakan pada calon tertentu yang dipersiapkan. Ini menodai demokrasi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu.

Terkesan sepertinya KPU dan Bawaslu hanya membidik Anies yang dianggap calon potensial yang bisa mengganggu kepentingan istana dan oligarki. Meski pada kenyataannya capres yang ada tidak hanya Anies, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo dan ada calon lain. Penghadangan terhadap kunjungan Anies kedaerah daerah, pembiaran demo demo yang menghadang Anies, mempersulit izin penyelenggaraan kegiatan Anies dan fitnah fitnah dan tuduhan terhadap Anies yang tidak berdasar adalah sederet peristiwa betapa Anies adalah calon yang tidak dikehendaki. Apa yang dialami oleh Anies ini pernah dialami oleh Prabowo tahun 2019.

Keduanya harus menjawab tudingan tudingan itu, agar rakyat menaruh kembali harapan dan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. DKPP mesti melakukan tindakan tegas bila apa yang disampaikan keduanya memang disinyalir menjadi bagian dari skenario oligarki.

Hal yang sama juga harus dilakukan oleh mereka yang mencintai Indonesia dan demokrasi sebagai pilihan terbaik diantara pilihan yang ada agar mendapatkan pemimpinpemimpin yang baik.

Menyiapkan pengawasan yang ketat dan beradu data menjadi sebuah keharusan. Sehingga mempersiapkan instrumen pengawasan terhadap KPU dengan tehnologi yang canggih. Bolehlah KPU mendesain calon tertentu, tapi tetaplah berpegang pada nilai nilai demokrasi yang baik, jujur dan adil. Tak boleh demokrasi dinodai dengan cara jahat, kotor, dan bersekongkol untuk memenangkan calon tertentu yang justru akan semakin membuat rakyat sengsara dan jauh dari nilai nilai Pancasila dan UUD 1945. (*)

Editor: DAD

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.