Kempalan.com

Pilpres 2024, Koalisi Oligarki versus Koalisi Rakyat

Posted on 19 April 202319 April 2023 by Isa Ansori

Oleh: Isa Ansori (Pekolom, Akademisi)

KEMPALAN: Dinamisasi perubahan peta politik menjelang pilpres berlangsung sangat cepat dan terlihat berbagai kepentingan yang menyeruak kepermukaan. Ada dua isu yang menyeruak dipermukaan, pertama isu yang berkaitan dengan siapa capres dan cawapres dan isu tentang narasi kebangsaan yang akan dihadirkan.

Setidaknya kalau dilihat dari dinamika yang ada, terbaca ada 4 faksi koalisi yang terbentuk, yaitu Koalisi Perubahan (KP) yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS. Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP. Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang teridiri dari Partai Gerindra dan PKB. Serta PDIP yang mempunyai tiket untuk maju sendiri.

Pasca silaturahmi Ramadhan yang dihadiri partai koalisi pemerintah dan Jokowi minus PDIP dan Partai NasDem, peta koalisi kembali berubah. KIR dan KIB dengan restu Jokowi menjelma menjadi Koalisi Kebangsaan (KB), sedang Koalisi Perubahan, koalisi diluar Partai pemerintah juga berubah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan ( KPP).

Dialog-dialog di Koalisi Kebangsaan lebih banyak diwarnai dengan perebutan posisi capres nantinya siapa. PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan mempunyai tiket maju, menawarkan opsi akan bergabung dengan koalisi kebangsaan kalau capres dari partainya. Apa yang menjadi keinginan PDIP mendapatkan respon keras dari Golkar melalui waketumnya, Nurdin Halid. Kalau PDIP memaksakan kadernya harus capres maka lebih baik gak usah gabung, karena Golkar juga memasang harga bahwa Airlangga Hartarto, Ketua umumnya juga sebagai capres. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gerindra, mematok Prabowo sebagai capres dan didukung oleh Jokowi.

Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) nampaknya sudah selesai di urusan siapa yang akan menjadi capresnya dengan memberi mandat kepada Anies Baswedan dan cawapresnya diserahkan kepada Anies sambil dibicarakan didalam tim kecil yang ada. Soliditas KPP inilah yang membuat Koalisi Kebangsaan harus berpacu segera menentukan siapa capres dan cawapresnya.

Lalu siapakah diantara mereka yang kelihatannya bekerja untuk kepentingan oligarki dan siapa yang bekerja untuk kepentingan rakyat?

Rekam jejak gabungan partai dalam koalisi tentu bisa dilihat rekam jejaknya dan siapa yang akan diusung.

Koalisi Perubahan Untuk Persatuan adalah gabungan partai politik yang selama ini berada diluar pemerintahan dan ditambah satu partai berasal dari Partai koalisi pemerintahan, Partai Nasdem.

Partai NasDem dengan semangat restorasi yang diusung, partai ini kemudian memilih jalan berbeda dengan partai – partai lain yang berada didalam pemerintahan. Partai NasDem kemudian membentuk poros koalisi perubahan yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya.

Pilihan terhadap Anies didasarkan pada harapan partai ini adanya perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia kedepan.

Anies yang dikenal sebagai antitesa dari Jokowi, menyebabkan partai NasDem menghadapi beberapa ancaman dan kendala.

Narasi yang dihadirkan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga Anies adalah narasi yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, narasi yang diambil dari pembukaan UUD 1945. Sehingga narasi ini adalah narasi yang yang ditujukan untuk menjalankan kepentingan rakyat.

Hal sebaliknya terjadi pada Koalisi partai pemerintah yang membentuk KIR dan KIB dan kelak menjadi Koalisi Kebangsaan, sampai tulisan ini dibuat, isu yang berkembang adalah siapa capres dan cawapres yang akan disepakati dan tentu capres dan cawapresnya adalah mereka yang bisa menjamin terlaksananya proyek proyek pemerintah yang sudah dicanangkan serta mereka yang bisa mengamankan proyek pemerintah yang sudah dijalankan.

Rezim Jokowi tentu tidak ingin apa yang dilakukan di Jakarta oleh Heru Budi, Plt Gubernur Jakarta terjadi pada dirinya, menghapus jejak kerja baik Anies. Jokowi butuh jaminan semua apa yang sudah dan akan dilakukan bisa diamankan dan terjamin, meski apa yang dilakukan banyak merugikan rakyat.

Utang yang menumpuk akibat proyek kereta cepat China yang membebani, disahkannya UU Cipta Kerja, masuknya tenaga asing China yang kemudian terjadi konflik sosial di Morowali, Pembangunan IKN yang kemudian terkuak tak lebih merupakan proyek para taipan oligarki.

Selama pemerintahan Jokowi, bisa dilihat keberpihakan kepada rakyat terlihat hanya seolah olah melalui bantuan bantuan, padahal bukan itu yang diharapkan. Kenaikan harga BBM ditengah daya beli rakyat yang lemah adalah sebuah penindasan terhadap rakyat.

Bila melihat rekam jejak kedua Koalisi tersebut maka bisa dimaknai bahwa Pilpres 2024 adalah pertarungan memperebutkan kekuasaan antara koalisi oligarki melawan koalisi rakyat. Pilpres 2024 harus didedikasikan sebagai kemenangan rakyat. Sehingga kita akan menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki presiden yang memang berjuang untuk kesejahteraan rakyat dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. ()

Menimbang Kemungkinan PDIP Berlabuh ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Posted on 7 April 20237 April 2023 by Isa Ansori

Penulis: Kolumnis, Akademisi

KEMPALAN: Dalam politik memang tak ada yang tidak mungkin, dinamika yang begitu cepat membuat arah koalisipun saling menyesuaikan dan menghitung beberapa keuntungan yang akan didapat.

Koalisi dalam politik tidak bisa hanya dipahami kerjasama tanpa jaminan, koalisi dalam politik ibarat orang duduk bersama untuk bermain kartu, tentu setiap orang akan memainkan kartu – kartunya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan yang lain. Memahami koalisi harus dibayangkan kita sedang berada di sebuah jamuan makanan dengan cara kenduri. Semua harus dapat bagian.

Lalu kemana arah PDIP akan berlabuh? Membaca ini ada baiknya kita mulai dari sikap tegas Megawati bahwa kewenangan mencalonkan presiden dan wakilnya ada pada dirinya sebagai ketua umum, hal ini mengacu pada amanah rakernas PDIP 2022.

Meski PDIP mendapatkan previllege untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain, namun hal itu akan sulit dilakukan sendiri. PDIP harus berkoalisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Puan bahwa PDIP siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi.

Bagi PDIP koalisi menjadi sangat penting dan berarti, karena dengan koalisi, PDIP akan bisa bersama – sama bercita-cita membangun bangsa, tapi persoalannya seperti apa koalisi yang akan dibangun. Hal ini menjadi penting bagi PDIP, karena selama hampir 10 tahun sebagai partai politik pemenang pemilu, nampaknya PDIP bukan menjadi pemain sesungguhnya, PDIP hanya pemain pemdukung, ada yang menjadi pemain utama yang sesungguhnya, yang mengarahkan Jokowi untuk mengikuti arah kebijakan – kebijakannya.

PDIP tentu tak ingin mengulang sebagaimana tiga pemilu yang dimenangkan, 1999, 2014 dan 2019, meski sebagai pemenang pemilu ternyata PDIP dipecundangi oleh lawan lawan politiknya.

Lawan politik PDIP tak hanya partai partai politik, tapi juga dari dalam, tentu saja mereka yang secara bersembunyi tidak sejalan dengan keputusan partai dan ketua umumnya. Inilah yang kemudian menyebabkan PDIP tak mampu mengambil peran yang maksimal meski menang pemilu dan menjadi partai penguasa.

Sebagai politisi senior dan berpengalaman yang mengalami semua masa itu, Megawati tentu banyak belajar, sehingga kepekaan dan pengalaman itulah yang menyebabkan Megawati mengendalikan penuh PDIP demi menjaga marwahnya sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu kendali penuh yang dia jaga saat ini adalah menentukan bakal capres dan cawapres nya dan bagaimana berkomunikasi dengan partai – partai lain. Semua hanya dilakukan oleh dirinya dan orang yang dia percaya, saat ini adalah Puan Maharani.

Lalu apa yang menjadi kebutuhan Megawati saat ini? Tentu saja sebagai partai politik, Megawati butuh memenangkan Pemilu 2024 dan juga menjaga marwah PDIP dalam kendali trah Soekarno, namun apakah dia akan bisa berjuang sendirian meski pada dasarnya ada peluang untuk itu. Megawati pasti butuh teman koalisi untuk bisa menang dan mampu membantunya menjaga PDIP dari keluarga Soekarno, minimal tidak mengganggu dan menjadi ancaman.

PDIP tentu tidak akan berjuang sendirian, karena hal ini akan menjadikan PDIP sebagai musuh bersama dan ini akan menjadi berat baginya. Pilihan koalisi adalah pilihan realistis agar PDIP tetap bertahan menjadi partai pemenang dan atau ikut menang.

Kemanakah arah koalisi yang akan dilakukan oleh PDIP? Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP tentu punya syarat untuk berkoalisi, sebagaimana partai partai politik lain. Tentu saja syarat koalisi PDIP adalah koalisi bisa menerima calon yang disodorkan PDIP baik sebagai capres maupun cawapres dan juga pertimbangan internalnya tidak mengancam keberadaan trah Soekarno di PDIP.

Koalisi mana yang bisa menerima itu? Kalau dilihat dinamika koalisi, saat ini setidaknya terlihat ada tiga yang bahkan akan hanya menjadi dua. Ada Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Belakangan koalisi ini terancam bubar karena manuver manuver yang dilakukan oleh masing – masing partai. Golkar mematok harga mati bahwa Airlangga Hartarto sebagai Capresnya, sementara PAN sudah mendeklarasikan Ganjar – Eric Thohir.

Begitu juga Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB, keduanya mematok harga mati, Gerindra hanya mencalonkan Prabowo sebagai presiden, sedang PKB lebih cair, Cak Imin bisa capres dan juga cawapres. Namun sampai saat ini kedua koalisi itu belum mampu menemukan titik temu, belakangan dikabarkan atas persetujuan Jokowi, mereka akan melebur menjadi satu koalisi.

Koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan Demokrat lebih “settle” dengan menjadikan Anies Baswedan sebagai capres dan cawapresnya akan ditentukan kemudian berdasarkan pertimbangan bisa mendukung pemenangan, bisa bekerjasama mengelola pemerintahan yang efektif dan mampu merekatkan koalisi serta menjaga keseimbangan di parlemen.

Gabungan KIR dan KIB yang konon katanya koalisi besar yang disetujui Jokowi tentu mengalami kerumitan tersendiri, karena masing – masing partai sudah punya syarat, kecuali Jokowi menggunakan “tangan besinya” dengan menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki untuk menekan syarat masing – masing partai, kecuali terhadap apa yang dia setujui. Sejauh ini, Jokowi hanya mengendorse nama – nama seperti Prabowo, Ganjar dan Eric Thohir, dua nama terakhir nampaknya sudah babak belur setelah penolakan hadirnya timnas Israel di Piala Dunia U – 20 oleh kader kader PDIP termasuk Ganjar Pranowo, dan tentu sikap Ganjar dan PDIP menjadi catatan tersendiri bagi Jokowi.

Oleh sebab itulah pembentukan koalisi besar yang dihadiri Jokowi direstui minus kehadiran PDIP, alasannya Megawati sedang berada di luar negeri. Tentu menjadi tanda tanya besar, ketidakhadiran Megawati tidak ada yang mewakili. Meski belakangan Puan mengatakan bahwa PDIP siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi KIR dan KIB selanjutnya.

Sebagai partai pemenang pemilu dibanding partai – partai yang ada di KIB dan KIR, tentu PDIP tidak mungkin melepaskan kepentingannya untuk kemudian menyerahkan mandat capres dan cawapresnya kepada bukan kadernya, dan tentu ini akan menambah kerumitan tersendiri. Kalau toh harus kader, tidak akan mungkin Megawati menyerahkan mandat kepada Ganjar, karena Ganjar merupakan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan trah Soekarno di PDIP.

Bagi Megawati, Ganjar tak ubahnya seperti Jokowi, sulit dikendalikan dan lebih banyak mendengar masukan dari luar partai. Bagi Jokowi juga, tidak mungkin dia membolehkan dalam koalisi yang dia setujui ada matahari kembar yang menghambat ambisi ambisinya.

Apalagi saat ini suasana psikologi Jokowi dan Megawati terasa sedang terjadi rivalitas. Bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa ketidakhadiran Megawati dan tidak adanya perwakilan PDIP dalam silaturahmi Ramadhan yang diadakan di Markas PAN dan dihadiri seluruh partai pemerintah minus PDIP dan Partai NasDem adalah langkah cerdas Megawati.
Suasana seperti inilah, rivalitas yang ada yang membuat PDIP menjadi tidak nyaman.

Bagi Megawati pertimbangan terakomodasinya kepentingan yang dia miliki dan keamanan partai dari intervensi mereka di luar trah Soekarno, peristiwa lepasnya PDI dari kendali Soekarno di masa orde baru tentu menjadi pelajaran berharga baginya.

Di Koalisi Perubahan yang kemudian berubah menjadi Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, dimana Anies adalah capres yang diusung, tentu juga akan menjadi pertimbangan, selama dalam kalkulasinya, bisa memberi jaminan dua hal diatas, menang atau ikut menang dan menjamin trah Soekarno tidak diganggu. Anies adalah sosok yang tak punya keinginan dan kepentingan terhadap internal PDIP, sehingga sebagai sebuah kenyamanan trah Soekarno menjaga PDIP, Megawati mendapatkan jaminan suasana itu. Tinggal bagaimana berbagi keuasaan yang akan didapatkan bila berada dalam koalisi ini.

Nampaknya hal kedua ini juga agak lebih mudah dipecahkan dalam koalisi ini, karena ketiga partai yang ada sudah sepaham dan bisa menekan egonya demi masa depan Indonesia yang lebih baik, mampu menghadirkan keadilan sosial, menyejahterakan dan mempersatukan.

Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, nampaknya akan menjadi pilihan realistis bagi PDIP karena akan lebih bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan kepentingannya. (*)

Islam, Nasionalisme, dan Spirit Spirit Kebangsaan Anies Baswedan

Posted on 3 April 20233 April 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Menyimak dialog yang dilakukan wartawan Tribun News dengan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Partai Bulan Bintang, kita mendapatkan problem bangsa ini akan bisa terurai dan bisa diselesaikan bila dua kekuatan besar Islam dan nasionalis bisa disatukan.

Kekuatan Islam yang dimaksud adalah kekuatan Islam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh M. Natsir ketika dipercaya menjadi bagian menyusun fondasi dasar negeri ini. M. Natsir yang dididik barat memahami betul bagaimana membangun Indonesia yang beragam ini dengan Islam dan Demokrasi. Bagaimana mentransformasikan nilai – nilai Islam ke dalam negara Indonesia yang beragam ini tanpa kekerasan dan konstitusional.

Bangsa Indonesia dalam dekade 10 tahun terakhir, mengalami pembelahan yang cukup tajam, pembelahan yang memang didesain untuk mempertahankan kekuasaan, isu intoleransi, isu radikalisme, isu terorisme dan isu isu lain yang lebih banyak disematkan pada kelompok Islam, membuat sebagian kelompok Islam diperlakukan tidak adil, disatu para buzzer piaraan istana dan partai politik dan politisi anti Islam dengan serta merta bisa merendahkan Islam dan ulama serta tokoh – tokoh Islam tanpa harus kuatir mendapatkan sanksi pidana. Berjibun laporan telah dilayangkan namun tak satupun diantara mereka bisa diseret keranah hukum, berbeda dengan tokoh – tokoh dan ulama, akan dengan mudah dikriminalisasi.

Jargon saya Indonesia, saya Pancasila adalah bagian dari cara – cara yang dibangun untuk membelah bangsa, seolah siapapun yang tak sama dan berbeda dengan cara berpikir mereka dianggap sebagai musuh dan layak dikriminalisasi dan dihabisi, pelanggaran HAM Km 50 dan penindasan petani Wadas di Jateng adalah bukti nyata pelanggaran nilai – nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.

Padahal perjuangan para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia adalah dalam rangka melawan penjajahan, ketidak adilan, melawan kebodohan dan melawan penindasan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Mx m pendiri bangsa berjuang untuk menegakkan perdamaian, menghapus penjajahan dan penindasan, mewujudkan persatuan, perdamaian, mensejahterakan dan mendamaikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Spirit Kebangsaan mewujudkan itu semua nampaknya bisa kita lihat di Jakarta semasa dipimipin oleh Anies Baswedan. Anies yang tumbuh dalam kalangan masyarakat kebanyakan, agamis, terdidik dalam pendidikan umum dan barat, memahami betul modernitas dan demokrasi. Apalagi Anies juga ditempa oleh sebuah organisasi ekstra kampus Islam yang modern dan berjuang untuk ke Indonesiaan. Sehingga Anies paham betul bagaimana menstranformasikan nilai nilai Islam di tengah keragaman berbangsa dan bernegara. Anies dihadirkan bukan hanya untuk satu kelompok saja, Anies dihadirkan untuk semua, untuk Indonesia.

Di Jakarta pula, Anies mampu mewujudkan Jakarta sebgai kota yang paling toleran dengan kemampuannya mengelola keragaman, semua kelompok ummat beragama merasakan bagaimana Jakarta menjadi kota yang amat peduli kepada mereka. Mereka diperlakukan sama secara proporsional, mereka diayomi, Jakarta menjadi rumah bersama, sebagaimana dulu di zaman Rasulullah, Madina menjadi rumah bersama ummat.

Anies mampu membangun peradaban baru di Jakarta, peradaban bagaimana sebuah kota tak lagi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, Jakarta menjadi rumah bagi semua, menjadi kota yang melayani dan melindungi. Jakarta menjadi kota yang damai dan mempersatukan.

Spirit Anies membangun Jakarta sejatinya adalah spirit kebangsaan yang pernah dijanjikan oleh para pendiri bangsa ketika memproklamirkan Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Narasi konstitusi, narasi kebangsaan adalah narasi yang ditawarkan oleh Anies ketika dirinya terpanggil dalam kontestasi pilpres 2024.

Anies menawarkan itu karena, sebagai cucu Pahlawan Nasional, AR Baswedan, dia merasakan ada yang janggal dalam pengelolaan negara dan sumber dayanya, dan ini bertentangan dengan konstitusi dan cita cita para pendiri bangsa.

Keterpanggilan itulah yang pada akhirnya membuat dirinya bersedia bersama rakyat Indonesia berjuang bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Narasi besar Anies menghadirkan konstitusi dan mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat adalah visi Anies membangun Indonesia, ini sekaligus menjawab apa yang menjadi harapan Yusril dan seluruh rakyat Indonesia.

Jadi begabungnya rakyat Indonesia berjuang bersama Anies menuju 2024 itu bukan semata karena Anies, tapi bergabungnya masyarakat Indonesia berjuang bersama Anies karena kecintaannya terhadap Indonesia.

Semoga saja cita – cita ini bisa terwujud di 2024. (*)

Penulis: Kolumnis, Akademisi

Pecah Kongsi Megawati-Jokowi Pasca Pencoretan Piala Dunia

Posted on 31 Maret 202331 Maret 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Adalah hal yang biasa kalau penolakan masuknya timnas Israel dilakukan oleh Ormas – Ormas Islam atau PKS, karena apa yang mereka lakukan bagian dari solidaritas mereka terhadap ummat Islam Palestina yang selalu diintimidasi oleh Israel.

Penolakan masuknya timnas Israel ke Indonesia pada laga pembuka Piala Dunia U – 20 yang akan diselenggarakan di Bali, menjadi luar biasa, karena dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster yang juga kader PDI-P. Wayan Koster beralasan bahwa penolakannya terhadap masuknya timnas Israel adalah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang diperjuangkan oleh Bunga Karno, menolak penjajahan diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Israel adalah bangsa penjajah yang telah menganeksasi Palestina.

Penolakan yang dilakukan oleh Wayan Koster bak sebuah nada lagu, yang kemudian diikuti oleh nada – nada lainnya oleh kader kader PDI-P dibeberapa daerah, seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah lalu Hasto Kristiyanto. Bahkan secara kelembagaan di Surabaya, PDIP juga bersuara yang sama, melakukan penolakan terhadap masuknya timnas Israel berlaga di Piala Dunia U – 20 di Indonesia.

Rangkaian nada – nada penolakan terhadap timnas Israel kini berubah menjadi koor yang bernada sumbang bagi pemerintahan Jokowi, sehingga memaksa Jokowi harus mencari jalan tengah di antara kepentingan terselenggaranya piala Dunia di Indonesia dan aksi penolakan yang dilakukan oleh PDIP. Jalan tengah yang dilakukan adalah Jokowi seolah tetap berpihak pada kepentingan politik luar negeri menolak penjajahan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bung Karno, tapi tetap memberi jaminan membolehkan masuknya timnas Israel berlaga di Piala Dunia U – 20 di Indonesia. “Jangan campurkan olah raga dan politik”, begitu ujar Jokowi.

Namun sayangnya Jokowi lupa bahwa olahraga juga akan menjadi diplomasi politik sebagaimana yang terjadi di Qatar, dimana FIFA mencoret Rusia karena serangannya terhadap Ukraina.

Namun sayangnya drama Piala Dunia U – 20 sudah berakhir dengan keputusan bahwa penyelenggaraan akan dipindahkan dari Indonesia. Sebuah kekalahan diplomasi yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tak cukup hanya itu, FIFA juga mengungkit tentang tragedi Kanjuruhan yang menegaskan lemahnya jaminan keamanan bagi supporter dan pemain bola, yang itu dikhawatirkan akan berdampak pada para pemain timnas Israel. Hal lain adalah FIFA ingin mengatakan bahwa Indonesia masih dalam kategori negara yang lemah dalam jaminan keamanan.

Lalu apa yang bisa dibaca dari drama batalnya drama Piala Dunia U – 20 di Indonesia? Setidaknya bisa dibaca bahwa hubungan Jokowi dan PDI-P terlihat mulai terlihat kurang harmonis. Apa yang dilakukan oleh I Wayan Koster, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto dan para kader PDIP di Surabaya, setidaknya mendapat restu dari DPP PDIP, karena sampai detik ini tak terlihat adanya teguran. Jokowi dan pembantunya di istana harus bekerja sendirian menepis penolakan itu.

Jokowi ingin memainkan politik dua kaki, satu tetap mempertahankan kebijakannya condong ke China dan pada kasus ini Jokowi, berupaya untuk mendekatkan diri ke Barat dan Amerika, bukankah Israel adalah Sekutu dekat AS.

Lebih jauh kalau mau dibaca, PDIP sejatinya ingin mengingatkan agar Jokowi konsisten terhadap pilihan kebijakan luar negerinya yang dijalankan selama ini dengan membangun poros Jakarta – Peking.

Sikap kritis PDIP yang dilakukan oleh I Wayan Koster bukannya menjadi koreksi tapi dibalas dengan pembekuan pembangunan Terminal LNG di Mangrove Sidakarya Denpasar. Sebagaimana yang ditulis oleh
Suara Denpasar.

Kabar mengejutkan datang dari rencana proyek Terminal LNG di Mangrove Sidakarya, Denpasar, Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melakukan langkah skakmat untuk Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dari surat yang beredar di lingkup Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar terungkap bahwa Luhut Pandjaitan menolak rencana pembangunan Terminal LNG yang diprakarsai PT Dewata Energi Bersih di Tahura Ngurah Rai. Surat Luhut itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sehubungan dengan hal tersebut dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bali, kami sampaikan bahwa rencana pembangunan Terminal LNG dan jaringan pipa gas bersih oleh PT Dewata Energi Bersih agar tidak direkomendasikan.”

Surat itu bernomor B-1212/Menko/PE.01.00/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Proses Pembangunan Terminal LNG dan Jaringan Pipa Gas oleh PT Dewata Energi Bersih.

Nampaknya hubungan Jokowi dan PDIP akan mengalami masa masa yang kritis, hal ini juga dipicu oleh perlakuan orang – orang disekitar Jokowi seperti perlakuan LBP terhadap Bali yang merupakan basis PDIP, selain itu juga sikap tidak sejalan Jokowi dengan PDIP misalkan dalam kasus timnas Israel dan calon presiden.

Bukan tidak mungkin dalam konstelasi politik, terutama dalam pemilihan calon presiden dan wakilnya, PDIP akan mengambil sikap berbeda dengan Jokowi, apalagi Megawati tetap keukeuh dengan pilihannya, Puan Maharani. Tentu saja pilihan Megawati berdasarkan pengalaman tahun 2014. Bagi Megawati, ditengah usia yang semakin beranjak lanjut, keberlangsungan PDIP dibawah trah Soekarno jauh lebih penting dibanding kekuasaan, sebagaimana sekarang, meski PDIP sebagai pemenang pemilu dan memegang kekuasaan, namun kekuasaan tak banyak yang bisa dilakukan, karena Jokowi lebih banyak berpihak pada saran LBP dibanding Megawati. ()

Kontroversi Timnas Israel dan Upaya Melawan Capres Oligarki

Posted on 30 Maret 202330 Maret 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Peta kekuatan dukungan calon presiden 2024 mulai terbuka meski masih ada kemungkinan – kemungkinan. Tapi setidaknya bisa dilihat dari pergerakan – pergerakan partai – partai politik dan para politisi. Yang teranyar adalah terbentuknya deklarasi bersama dengan ditandatanganinya kesepahaman antar tiga partai Koalisi perubahan, Partai NasDem, PKS dan Demokrat untuk pencapresan Anies .

Bahkan setelah itu nama koalisipun berubah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tentu saja perubahan nama ini juga disebabkan oleh bebrapa hal, tapi biarlah itu menjadi urusan para partai pengusung. Namun setidaknya kini publik juga akhirnya tahu siapa capres yang didukung oleh rakyat dan siapa yang didukung oleh oligarki.

Sambutan kunjungan Anies yang pecah dibeberapa daerah terutama di Jawa Timur, Surabaya dan Madura memantik respon yang sangat luar biasa dari istana, Jokowi dan orang – orang yang disekitarnya. Sehingga memaksa Jokowi harus bertemu Megawati untuk mengusulkan calon yang diusung.

Konon Jokowi mengajukan nama Ganjar sebagai calon yang diajukan. Selain Ganjar, Jokowi juga mengajukan nama Prabowo yang menurut ketua BIN Gunawan auranya sudah aura presiden. Nampaknya dua nama ini menjadi harapan Jokowi untuk menyelamatkan proyek – proyek yang sudah digagas dan sedang akan dijalankan.

Lalu bagaimanakah reaksi Megawati? Sebagai ketua partai pemenang pemilu yang punya tiket mengajukan pasangan Capres dan Cawapres, Megawati tetap bergeming untuk mengajukan Puan Maharani sebagai calon yang digadang, bagi Megawati, Puan lebih bisa diharapkan dibanding Ganjar dan Jokowi. Ganjar dan Jokowi telah menjadi ancaman bagi PDIP dan trah Soekarno. Apalagi dengan adanya pernyataan relawan Jokowi, bila Ganjar presiden, Jokowi ketua PDIP. Ini tentu akan menjadi catatan Megawati. Hal lain selama menjalankan pemerintahan, Jokowi lebih banyak mendengarkan arahan Luhut Binsar Panjaitan dibanding Megawati.

Megawati dan PDIP juga mulai terang – terangan menunjukkan sikap berlawanaanya dengan Jokowi, yang terakhir adalah pernyataan sikap PDIP yang menolak kedatangan timnas Israel di ajang Piala Dunia U – 20 ke Indonesia, akibatnya FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia di Indonesia.

Penolakan ini juga harus dimaknai bahwa dukungan terhadap istana dan Jokowi dari PDIP juga semakin melemah. Jalan tengah menjadi keniscayaan yang ditawarkan.

Ganjar adalah Calon dukungan yang tidak mematok harus jadi Capres atau cawapres, sementara Prabowo calon dukungan yang mematok harus Capres. Sehingga memasangkan Puan – Ganjar adalah tawaran yang sangat mungkin. Sementara memasangkan Prabowo – Puan adalah keniscayaan lain untuk menyelamatkan trah masa depannya, disamping bagi Megawati akan lebih aman bagi trah Soekarno. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Nasib Ganjar akan ditentukan bila jalan tengah dengan Megawati tidak ditemukan, maka pasangan Prabowo – Ganjar akan dilakukan dengan mengkombinasikan Gerindra dan PAN serta mengajak PKB. Akankah Cak Imin mau? Kita tunggu saja!

Penulis: Kolumnis, Akademisi

Koalisi Perubahan untuk Persatuan Melawan Capres Oligarki

Posted on 28 Maret 202328 Maret 2023 by Isa Ansori

Bahkan setelah itu nama Koalisipun berubah menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tentu saja perubahan nama ini juga disebabkan oleh bebrapa hal, tapi biarlah itu menjadi urusan para partai pengusung. Namun setidaknya kini publik juga akhirnya tahu siapa capres yang didukung oleh rakyat dan siapa yang didukung oleh oligarki.

Penolakan ini juga harus dimaknai bahwa dukungan terhadap istana dan Jokowi dari PDIP juga semakin melemah. Jalan tengah menjadi keniscayaan yang ditawarkan.

Kunjungan Anies ke Jatim dan Respons Jokowi-Mega

Posted on 26 Maret 202326 Maret 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Sepertinya proses dialektika pencapresan PDI-P dan Jokowi bergantung pada seberapa besar respon terhadap kunjungan Anies di daerah – daerah. Namun Jawa Timur nampaknya menjadi perhatian khusus, bukan tidak mungkin juga Jawa Tengah. Karena dikedua daerah ini dianggap sebagai basis pemenangan PDIP utamanya Surabaya.

Kunjungan Anies ke Jawa Timur yang fokus pada Surabaya dan Madura tanggal 17 – 19 Maret 2023, nampaknya mencuri perhatian Hasto, Sekjend PDIP yang memaksanya harus melihat sendiri seperti apa respon masyarakat Jawa Timur, Surabaya dan Madura terhadap kedatangan Anies.

Sambutan Madura dan Surabaya terhadap kedatangan Anies, sangat luar biasa, dimana Madura dianggap basisnya Prabowo, sedangkan Surabaya dianggap sebagai kandangnya banteng. Sambutan yang luar biasa itulah yang disinyalir memaksa Jokowi untuk bertemu Megawati membicarakan sosok capres PDIP dan Jokowi.

Sementara publik juga tahu bahwa rekomendasi rapat kerja nasional PDIP 2022 diberikan kepada ketua umum, Megawati untuk menentukan. Mandat ini seolah menutup keinginan Jokowi mengusulkan capres dukungannya kepada PDIP melalui Megawati. Publik juga paham bahwa Capres Megawati adalah Puan Maharani, sedang Capres pilihan Jokowi Ganjar Pranowo.

Jokowi bukanlah tipe orang yang gampang menyerah untuk masalah ini, karena ada orang yang berada di baliknya yang merasa senasib dan sepenanggungan akibat salah kelola manajemen pemerintahan selama Jokowi berkuasa. Hutang merajalela, korupsi menggurita, pemerintahan tak berpihak pada kepentingan rakyat, oligarki dan China dimanjakan.

Salah kelola itulah yang menyebabkan Jokowi harus mencari skoci baru diluar PDI-P. Maka dibuatlah skoci baru dengan nama Koalisi Indonesia Baru, yang teridiri dari PAN, Golkar dan PPP. Belakangan koalisi terancam pecah dan karam, karena manuver PAN yang memunculkan nama Ganjar Pranowo dan Eric Thohir, Sementara Golkar memasang harga mati Capres adalah Airlangga Hartarto sang ketua umum.

Jokowi juga berharap pada Prabowo untuk bisa menjamin masa depan pemerintahan yang dia bangun, sehingga bisa menyelamatkan masa depan diri dan kroninya dari tuntutan salah kelola pemerintahan. Berharap pada Partai NasDem sangatlah tipis, karena Partai NasDem sudah berada dalam Koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya.

Tidak hanya kepada KIB yang kini juga mulai rapuh, Jokowi juga berharap pada Prabowo untuk bisa menjamin masa depan pemerintahan yang dia bangun, sehingga bisa menyelamatkan masa depan diri dan kroninya dari tuntutan salah kelola pemerintahan. Berharap pada Partai NasDem sangatlah tipis, karena Partai NasDem sudah berada dalam Koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya.

Kepada Prabowo, Jokowi juga mulai mengajari bagaimana belajar merakyat ditengah pola hidup yang aristokratik, memakai topi koboy, menunggang kuda dan memakai mobil – mobil mewah. Bahkan saat ini, Jokowi rajin mengajak Prabowo dan Ganjar dalam acara – acara yang berbau kerakyatan, misalkan acara panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Terhadap Prabowo juga mengajak untuk membajak sawah dan kepasar – pasar di Papua.

Bagi Prabowo apa yang dilakukan kepadanya saat ini adalah bagian dari belajar bagaimana menjadi pemimpin yang bisa dekat dengan rakyat. Oleh karena inilah kemudian Prabowo menyebut Jokowi sebagai guru terbaik bangsa. Ketua Umum Partai Gerindra ini menganggap Jokowi sebagai guru yang sedang menurunkan ilmu dalam memimpin Indonesia.

Ditengah semakin menguatnya dukungan kepada Anies Baswedan dan apalagi Koalisi Perubahan juga semakin mengerucut untuk deklarasi bersama pencalonan Anies Baswedan, Maka Jokowi perlu melakukan upaya “mempengaruhi” Megawati dengan menyodorkan dua nama yang berdasar survey, entah seperti apa survey itu selalu menempatkan Prabowo di posisi nomor 1, Ganjar nomor 2 dan Anies selalu di nomor 3, atau Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2 dan Anies nomor 3. Jokowi ingin mengulang prestasi tahun 2014 dimana saat itu popularitasnya tinggi dan mampu menggeser Megawati dari pencalonan sebagai Capres PDIP. Konon kabarnya dalam pertemuan itu, Jokowi mengajukan pasangan Prabowo – Ganjar untuk menghadapi Anies. Akankah Megawati luluh dengan itu, ataukah akan ada jalan tengah Puan – Ganjar atau Ganjar – Puan?

Kalau yang terjadi pasangan Prabowo – Ganjar, maka tentu akan terjadi konstraksi dan keterbelahan koalisi, kubu intenal PDIP yang mendukung Puan akan bergejolak, begitu juga dengan Koalisi Indonesia Raya yang sudah dibangun oleh Gerindra dengan PKB, tentu PKB akan bergolak merasa dikhianati Prabowo. Bila yang terjadi Ganjar Puan atau Puan Ganjar, maka Prabowo akan merasa ditinggal dan harus berpasangan dengan Cak Imin yang selama ini Prabowo merasa merasa kurang “sreg” Atau bahkan Prabowo akan ditinggal oleh Cak Imin sebagai balasan dari sikap Prabowo yang selama ini seolah akan meninggalkan PKB?

Bila melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi dan istana dengan gerak cepatnya bermanuver menemui Megawati dan menyodorkan pasangan Capres yang dikehendaki, hal ini bisa dimaknai sebagai respon dari menguatnya dukungan Anies di Jatim, khususnya Surabaya yang selama ini dijadikan barometer bagi kemenangan. Bukankah ada adagium bahwa bila bisa memenangkan Jawa maka Pilpres bisa dimenangkan, Jawa Timur bagi Anies adalah “real battle”, membuka kuncinya melalui Surabaya dan ternyata sambutan kedatangan Anies disambut oleh puluhan ribu pendukungnya. (*)

Anies Menyatukan Nusantara Melalui Sumpah Ulang Amukti Palapa

Posted on 23 Maret 202323 Maret 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Sukses kedatangan Anies ke Surabaya dan Madura, nampaknya akan memberi kesan bahwa masyarakat Jawa Timur rindu akan perubahan dan tentu ini akan menjadi hal baik bagi upaya – upaya gerakan perubahan bersama rakyat.

Sebagai sosok yang hadir dengan narasi – narasi kebangsaan menghadirkan kembali amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian, kesejahteraan, keadilan dan ketertiban, Anies seolah menjadi penerus semangat Amukti Palapa yang pernah diikrarkan oleh Gajah Mada.

Gajah Mada adalah patih kerajaan Majapahit pada saat dipimipin oleh Raja Hayam Wuruk (1350-1389 M). Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara.

Amukti Palapa adalah sumpah atau janji yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada bahwa ia tidak akan memakan buah palapa—sejenis rempah-rempah—jika belum berhasil mempersatukan pulau-pulau di Nusantara

Adapun isi Amukti Palapa adalah :

Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

Sumpah tersebut memiliki arti sebagai berikut.

“Kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, “Jika telah menundukkan seluruh Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”

Mohammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara memberikan penjelasan bahwa makna Sumpah Palapa atau Amukti Palapa adalah Gajah Mada memberi batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang – senang sebelum berhasil mencapai cita – cita demi negara.

Pendopo Agung Trowulan adalah bangunan cagar alam yang berlokasi di Mojokerto. Pendopo Agung Trowulan dibangun pada tahun 1964-1973 oleh Kodam-V Brawijaya.

Pendopo ini terdapat di Dusun Nglinguk, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Bangunan pendopo ini berdiri di bekas Pendopo Agung Kerajaaan Majapahit. Pada masa lalu, pendopo tersebut merupakan tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa.

Ada semangat yang sama makna Sumpah Palapa atau Amukti Palapa yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Anies. Sama – sama ingin menjadikan Nusantara menjadi negeri yang bersatu, adil dan mensejahterakan.

Tentu saja tidak salah, kalau melihat semangat perjuangan yang sama, mempersatukan, mensejahterakan dan mendamaikan, ditengah keadaan negeri yang carut marut, terpecah belah oleh buzzer yang dipelihara istana dan oligarki, hilangnya rasa keadilan ditengah – tengah masyarakat, adu domba dan narasi narasi kebencian, habisnya kekayaan negara yang dijarah, membayangkan Anies Baswedan suatu saat bila sambang dulur lagi ke Jawa Timur untuk membacakan orasi kebangsaannya di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga! (*)

Penulis: Kolumnis, Akademisi

Surabaya Membeludak, Mas Anies Tetap Harus Dikerdilkan

Posted on 21 Maret 202321 Maret 2023 by Isa Ansori

KEMPALAN: Kedatangan Mas Anies yang fonomenal di Surabaya, nampaknya membuat beberapa pihak yang tidak suka dengannya, harus bekerja keras membangun narasi yang terbalik dengan kenyataan. Kedatangannya yang disambut oleh puluhan ribu warga Jawa Timur yang “tumplek blek” di Surabaya, dinarasikan sepi dan tidak berdampak. Tentu penilaian ini bukanlah penilaian yang obyektif kalau tidak boleh dikatakan sebagai pernyataan kebencian. Ada lagi yang mengatakan bahwa kedatangan Anies ke Surabaya ke beberapa tempat di Surabaya adalah bukti keberhasilan pembangunan Surabaya yang dilakukan oleh kader PDIP.

Tampaknya kedatangan Mas Anies ini menyedot perhatian lawan – lawan politiknya, sehingga penting bagi mereka melihat dan mengamati gerak – geriknya dimanapun beliau hadir. Lalu bagaimana mereka membangun narasi terbalik tentang Mas Anies.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Hasto, Sekjen PDIP yang merasa penting melihat gerak – gerik Mas Anies dimanapun, utamanya di Surabaya. Merasa Surabaya sebagai kandang banteng dan Anies berani memasukinya. Namun sayangnya, yang menurutnya Surabaya kandang banteng, justru sambutan Mas Anies sangat luar biasa. Demi menutupi gempitanya itu, Hasto pun berani malawan akal publik dan berbohong mengatakan bahwa kunjungan Mas Anies sepi dan tak berdampak. Meski politisi kawakan, Hasto tak berdaya dan berlaku seperti buzzer bayaran. Tak menunjukkan kualitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang berintegritas.

Bahkan para pengamat politik dikerahkan untuk menutupi ketidak mampuan membendung hati rakyat yang tumbuh mencintai Mas Anies. Mereka katakan kunjungan Mas Anies ke SWK Gayungan dan Jalan Tunjungan, adalah bentuk pengakuan Mas Anies terhadap keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh kader PDIP. Inipun menjadi logika pengamat yang partisan. Padahal tidak ada klaim bahwa itu hasil kerja Mas Anies, Mas Anies hanya kebetulan sholat Jum’at di Masjid Al Akbar dan disambut oleh masyarakat, lalu disana ada tempat dan tempat itu dipakai, sederhana hanya seperti itu.

Hal yang sama ketika Mas Anies berkunjung ke Romansa Jalan Tunjungan. Karena ini bertepatan dengan sabtu malam, 18 Maret 2023, Mas Anies “Mlaku-Mlaku nang Tunjungan”. Mengapa? Karena Mas Anies mendengar bahwa Jalan Tunjungan, setiap Sabtu malam banyak anak anak muda melaksnakan aktifitas dan kegiatan disana. Makan Aniespun “Mlaku-Mlaku nang Tunjungan” itu menjadi rangkaian agenda kunjungan Mas Anies ke Surabaya dan Madura. Tak ada yang luar biasa dari kunjungan tersebut, namun sayangnya, karena kecemasan Hasto dkk, maka kunjungan Mas Aniespun dimaknai dan dikomentari dengan nalar yang jauh dari kebenaran akal sehat.

Apa yang disampaikan oleh Andrianto pengamat politik Surabaya tidak salah bahwa keberhasilan pembangunan di Surabaya dilakukan oleh kader PDIP, karena memang selama 4 periode walikota Surabaya berasal dari PDI-P. Yang kurang tepat adalah mengkaitkan kedatangan Mas Anies dengan pengakuan adanya keberhasilan atau tidak. Mas Anies adalah tipe pemimpin yang tak pernah lupa akan sejarah. mas Anies tak pernah klaim keberhasilan pembangunan Jakarta adalah hasil karyanya sendiri, bahkan di Jakarta, keberhasilannya dia sampaikan tak lepas dari kerja – kerja gubernur sebelumnya, Mas Anies hanya melanjutkan saja. Sebuah sikap empati menghargai pendahulunya, sebuah sikap menghargai keterlibatan orang lain dalam keberhasilan pembangunan. Begitu juga di Surabaya, sebagai orang yang punya ikatan sejarah dengan Surabaya, karena kakeknya AR Baswedan, Pahlawan Nasional dilahirkan di Surabaya di kampung Ampel Gading, maka kunjungan Anies ke kedua tempat itu sah dan bagian dari mengapresiasi pembangunan yang terjadi di Surabaya. Jadi nggak ada yang salah dari apa yang dilakukan Mas Anies. Bahwa rakyat menemuinya, itu bagian dari keinginan rakyat bertemu orang yang diidolakan untuk melakukan perubahan. Kalau meminjam istilah yang diucapkan Andrianto, kedatangan rakyat menyambut Anies di Surabaya adalah bagian dari pengakuan rakyat bahwa Anies adalah orang yang tepat memimpin terjadinya perubahan di Indonesia, orang yang tepat untuk memimpin Indonesia.

Gerakan mendown grade kunjungan Anies yang luar biasa, sambutan masyarakat yang meriah dan gempita, nampaknya memang sudah disiapkan bak orchestra. Tiba-tiba muncul narasi Tik tok seolah kunjungan Mas Anies sepi dari sambutan masyarakat, namun sayangnya pembuat tiktok tak jeli kalau tak boleh dikatakan bodoh, dia mengambil cuplikan – cuplikan gambar disaat kegiatan Mas Anies sudah selesai dan spot spot yang memang orang harus duduk beristirahat setelah menghadiri kebersamaan dengan Mas Anies.

Surat edaran seolah dari Bawaslu yang sudah dibantah sendiri oleh Bawaslu, dipakai senjata oleh Guntur Romli, politisi PSI, bahwa kunjungan Mas Anies melanggar dan mencuri start kampanye. Apa yang dilakukan oleh Guntur Romli menunjukkan betapa rendahnya kualitas literasi bacanya, menggunakan landasan hoax untuk membenarkan argumentasinya.

Apa yang salah dari kunjungan Mas Anies ke Surabaya dan Madura, padahal itu juga dilakukan oleh mereka yang berusaha menjadikan dirinya sebagai capres dan cawapres 2024. Lihat itu Ganjar Pranowo yang melakukan blusukan kemana – mana, padahal dia masih menjabat sebagai gubernur Jateng, lihat itu Eric Tohir, foto dan balihonya dengan Ganjar dengan tulisan pasangan presiden dan calon presiden “konco dewe”. Bagaimana dengan kunjungan Prabowo ke Surabaya menemui Khofifah? Tak ada satupun pernyataan Hasto dan kawan kawan serta para pengamat partisan yang menegaskan itu sebagai mencuri start kampanye. Sehingga bisa dimaknai bahwa memang mereka sedang memainkan narasi untuk menjatuhkan Mas Anies.

Apa yang ditakutkan dari seorang Mas Anies, beliau bukan siapa siapa dibanding Ganjar Pranowo yang gubernur Jateng, Eric Tohir yang menteri BUMN dan Prabowo yang Menhan. Mas Anies ini orang biasa, hanya kelebihannya adalah Mas Anies ini punya integritas dan kejujuran, sehingga tulus melayani rakyat. Maka wajar ada gelombang yang sama antar hati Mas Anies dan rakyat. Tanpa harus membayar masyarakat untuk dikerahkan, rakyat datang sendiri dengan tulus menyambut kedatangannya. Lalu apa yang salah, apa yang dilanggar? Atau memang dalam benak para pembenci Mas Anies, ada pikiran Mas Anies harus gagal, maka Mas Anies harus diganggu sampai gagal. Kalau itu yang terjadi, maka Demokrasi kita akan terancam, menghalalkan segala cara untuk menenangkan calon yang didukungnya. Betapa naifnya politisi dan pengamat kita.

Apa yang kita lihat dan baca dari semua pernyataan Hasto dan kawan kawan, menunjukkan bahwa ada gerakan yang akan menggagalkan Mas Anies untuk menjadi calon presiden RI 2024. Penggalan itu berkaitan dengan apa yang menjadi keterpanggilan Mas Anies yang akan melakukan perubahan untuk mewujudkan narasinya tentang keadilan sosial sebagaimana para pendiri bangsa ini memerdekakan Indonesia. Anies tak ingin melihat rakyat bangsa ini sengsara akibat salah kelola negara. Oligarki yang berselingkuh dengan istana leluasa menjarah uang negara dan kekayaan alam Indonesia.

Kalau Mas Anies hanya berpikir dirinya, tentu pilihannya adalah mengurus keluarga, apa yang dicari? Namun karena keterpanggilannya sebagai cucu dari pahlawan nasional AR Baswedan, sebagaimana para pahlawan nasional pendiri bangsa yang lainnya, Anies ingin mewujudkan cita-cita mereka, dan pilihannya Mas Anies terpanggil, jalannya harus menjadi presiden dan momentumnya adalah tahun 2024.

Sebagaimana jargon yang selama ini ada, Anies orang baik, maka tak boleh dibiarkan sendirian, orang baik harus ditemani, maka kalau kita mempunyai cita cita baik tentang Indonesia saat ini dan masa depan maka pilihannya adalah berjuang bersama Mas Anies. Karena sudah jelas apa yang dilakukan oleh Mas Anies adalah kebaikan yang tidak dilakukan oleh para pembenci Mas Anies dan calon yang mereka dukung.

Jadi menjadi benar bahwa karena Mas Anies narasinya tentang Indonesia baik dan cita citanya baik serta integritasnya juga baik, maka harus dibersamai untuk menjadikan Indonesia baik. Semoga 2024 kita mendapatkan presiden yang baik, presiden yang mampu mewujudkan amanah para pendiri bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud kemerdekaan. (*)

Penulis: Kolomnis, Akademisi

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru