Restorasi Karakter: Jalan Tengah Menyelamatkan Peradaban Indonesia

Dengan mencetak sumber daya manusia (SDM) berintegritas dari bawah dan mewujudkan birokrasi yang transparan, cita-cita pengelolaan negara yang adil, makmur, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika bukanlah angan-angan belaka.

Oleh: S Purwadi Mangunsastro

KEMPALAN: Indonesia bukan sekadar wilayah di peta, tetapi sebuah mahakarya peradaban. Agar tidak rapuh, bangunan besar ini membutuhkan fondasi yang kokoh: jihad moral, cinta Tanah Air, dan pengelolaan bersama yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.

Sayangnya, fondasi ini tengah digerus oleh berbagai tantangan zaman.

Karakter bangsa mengalami kemerosotan serius akibat ketimpangan ekonomi, hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, hingga kedaulatan rakyat yang tersandera oleh oligarki.

Krisis ini berakar pada empat persoalan utama.

Pertama, jurang pemisah ekonomi dan sosial yang memicu individualisme serta hedonisme, sehingga dapat mengikis semangat gotong royong. Kedua, tumpulnya supremasi hukum yang melahirkan budaya permisif dan korupsi terang-terangan.

Ketiga, pembajakan kedaulatan rakyat oleh praktik politik transaksional tanpa etika. Keempat, degradasi moral dan spiritual yang membuat sistem pendidikan kerap dinilai gagal mencetak generasi yang beradab.

Menghadapi kenyataan tersebut, kita tidak boleh hanya tinggal diam. Bangsa ini membutuhkan reformasi fundamental untuk membangun kembali karakter pada masyarakat yang religius, taat, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Secara teologis maupun konstitusional, jalan perbaikan ini sudah sangat jelas. Sebagai Khalifah fil ard (QS. Al-Baqarah: 30), manusia memikul amanah untuk mengelola bumi dengan adil.

Sementara itu, cita-cita luhur para pendiri bangsa yang ada di dalam UUD 1945 menggarisbawahi bahwa keadilan sosial harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa berat sebelah.

Lantas, bagaimana langkah konkret untuk mewujudkannya? Restorasi karakter tidak boleh sekadar menjadi teori di atas kertas atau hafalan kelas. Kita ini perlu membumikan nilai-nilai moral melalui pembiasaan sehari-hari (learning by doing).

Praktik ini sangat sejalan dengan filosofi Jawa: Ngerti (paham secara kognitif), Ngroso (menghayati secara afektif), dan Nglakoni (menerapkannya dalam tindakan).

Pada saat yang sama, langkah ini harus dipadukan dengan pembenahan tata kelola negara. Penguatan kurikulum budi pekerti berbasis Pancasila serta reformasi lembaga antikorupsi mutlak dilakukan.

Pada era modern ini, kita juga dihadapkan pada tantangan disrupsi teknologi. Generasi muda harus dibekali dengan etika siber yang kuat di tengah gempuran media sosial dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Sebagai solusi, kita harus memadukan kebijakan pemerintah dari atas (top-down) dengan gerakan akar rumput (bottom-up). Pendekatan hibrida ini dapat dikawal oleh sebuah Dewan Kecendekiawanan yakni lembaga independen dan profesional yang merangkul masyarakat madani.

Bahwa nantinya, dewan ini akan berfungsi sebagai agen transformasi, mediator, penerjemah gagasan, sekaligus pengawas kebijakan (watchdog).

Dengan mencetak sumber daya manusia (SDM) berintegritas dari bawah dan mewujudkan birokrasi yang transparan, cita-cita pengelolaan negara yang adil, makmur, dan ber-Bhinneka Tunggal Ika bukanlah angan-angan belaka.

Inilah jalan tengah kita untuk menyelamatkan peradaban bangsa Indonesia.

*) S Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.