Pesawat Itu Dibunuh dengan Selembar Surat

Tugas kita sederhana tapi berat: membaca sampai selesai. Berpikir sampai tuntas. Memproduksi narasi kita sendiri. Sebab, perang ini bukan perang kapital. Perang ini perang narasi.

Oleh: Agus M Maksum

KEMPALAN: Ribuan insinyur terbaik kita tercerai-berai ke Embraer, Boeing dan Airbus setelah Januari 1998. Tiga puluh tahun kemudian, misi Habibie mendapat kesempatan kedua lewat hilirisasi – dan pembunuh yang sama datang lagi, membawa narasi yang sama, menunggu kita lengah lagi.

Habibienomics: Misi Yang Tertunda 30 Tahun Dulu Dibunuh, Kini Mereka Coba Bunuh Lagi — Tepat Saat Kita Mengidap Sindrom Dopamin Digital

Saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Kapan terakhir kali Anda membaca sebuah persoalan sampai selesai – bukan hanya pada judulnya?

Jujur saja. Kita hidup di zaman ketika sebuah bangsa bisa digiring hanya dengan judul dan gambar. Sembilan detik TikTok. Satu tagline. Dan, satu thumbnail. Lalu kita merasa sudah paham.

Para ahli menyebut gejala ini sindrom dopamin digital – otak kita dilatih untuk puas dengan potongan, dan berhenti bertanya tentang keseluruhan.

Dan tepat di tengah bangsa yang otaknya sedang dilatih pendek-pendek itulah, sebuah serangan panjang sedang berlangsung.

Turun Dulu Ke Bawah

Sebelum bicara London, mari kita turun dulu ke kepulauan kita.

Indonesia ini 17 ribu pulau. Seorang ibu di Maluku yang anaknya sakit keras harus menunggu kapal berhari-hari. Seorang petani di Sumba menjual hasil buminya murah karena ongkos angkut lebih mahal dari harga panen.

Negara kepulauan terbesar di dunia – yang urat nadinya bukan jalan tol, melainkan pesawat perintis 50-70 kursi dan kapal antar pulau.

Tiga puluh tahun lalu, ada seorang anak bangsa yang memahami ini lebih dalam dari siapa pun. Namanya B.J. Habibie.

Ia tidak bermimpi membuat pesawat untuk gagah-gagahan. Ia menghitung: bahwa negara kepulauan hanya bisa menjadi satu tubuh ekonomi jika antar pulaunya tersambung. Maka lahirlah N-250 Gatotkoco – pesawat turboprop rancangan anak negeri, terbang perdana tanggal 10 Agustus 1995 di langit Bandung, disaksikan jutaan rakyat yang menangis haru.

Itulah Habibienomics: membangun ekonomi dari kemampuan teknologi bangsa sendiri, bukan dari menjual tanah dan mengekspor bahan mentah.

Lalu apa yang terjadi?

Januari 1998. Krisis. IMF datang membawa “pertolongan”. Dan, di dalam Letter of Intent yang ditandatangani pemerintah Indonesia, tercantum satu klausul yang dingin: seluruh dukungan anggaran dan fasilitas kredit untuk proyek pesawat IPTN dihentikan.

Bukan dievaluasi. Bukan ditunda. Dihentikan.

Ribuan insinyur terbaik bangsa ini tercerai-berai ke Boeing, Airbus, Embraer – membesarkan industri pesawat negara lain. Dan, Indonesia kembali ke posisi yang “seharusnya”: penjual bahan mentah dan pasar bagi produk orang lain.

Bongkar Paradigmanya

Bapak Ibu, ini bukan sekadar cerita tentang pesawat. Ini pertarungan dua paradigma yang tidak pernah selesai.

Paradigma pertama: Daulat Pasar. Negara cukup jadi penonton. Serahkan semua pada mekanisme pasar global. Negara berkembang tugasnya hanya menyediakan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar konsumen. Jangan bermimpi membuat teknologi tinggi – itu “tidak efisien”, itu “boros”, itu “membahayakan”.

Paradigma kedua: Daulat Rakyat. Yang tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara bukan penonton – negara pengarah. Ha-Joon Chang menyebutnya developmental state: tidak ada satu pun negara maju di dunia yang naik kelas dengan pasrah pada pasar bebas. Semua – Amerika, Jerman, Jepang, Korea – naik kelas dengan tangan negara.

Mereka melihat angka. Kita melihat manusia. Mereka melihat efisiensi kuartalan. Konstitusi melihat kemaslahatan generasi. Mereka melihat Indonesia sebagai pasar. Kita melihat Indonesia sebagai rumah.

Analogi Sederhana

Menilai Habibienomics dengan kacamata neoliberalisme itu ibarat menilai seorang ayah yang menyekolahkan anaknya dengan logika dagang harian.

Secara kas harian, menyekolahkan anak itu “rugi”. Uang keluar terus, dan hasilnya baru terasa lima belas tahun kemudian. Pedagang harian akan bilang: bubarkan saja, tidak efisien.

Tapi ayah yang waras tahu: itu bukan biaya. Itu investasi peradaban.

N-250 dulu dibunuh dengan logika pedagang harian. Hilirisasi hari ini sedang dicoba dibunuh dengan logika yang sama.

Data Dan Fakta: Serangan 14 Mei 2026

Sekarang mari kita buka dokumennya. Saya memantau langsung.

Tanggal 14 Mei 2026, The Economist London menerbitkan dua artikel besar tentang Indonesia pada hari yang sama.

Artikel pertama yaitu berjudul: “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” – presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi.

Subjudulnya lebih kasar lagi: “Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian” – terlalu boros dan terlalu otoriter.

Artikel kedua: “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” – negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sedang berada di jalan yang berbahaya.

Perhatikan. Mei 2026. Dua artikel serentak. Mengingatkan kita pada Mei 1998.

Kemudian, saya mencatat faktanya satu per satu. Kata mereka ekonomi “dibahayakan”? Defisit APBN 2025 tercatat 2,92% dari PDB – masih di bawah batas 3%. Cadangan devisa 144,9 miliar dolar AS – cukup untuk 5,6 bulan impor. Kuartal kedua 2026, dana asing justru masuk bersih Rp 60,9 triliun ke pasar obligasi kita.

Membahayakan? Angkanya berkata sebaliknya. Maka pertanyaan yang benar bukan “apakah Indonesia berbahaya” – tetapi: berbahaya bagi siapa?

Bagi rakyat Indonesia? Atau bagi mereka yang selama 30 tahun menikmati Indonesia sebagai penjual bahan mentah – dan kini gelisah melihat nikel kita diolah di dalam negeri, devisa hasil ekspor kita ditahan di dalam negeri, dan negara kembali berdiri sebagai pengarah?

Ingat teori George Soros sendiri – reflexivity, yang ia warisi dari Karl Popper: narasi membentuk persepsi, persepsi menggerakkan pasar, dan juga pasar membentuk kenyataan.

Soros sendiri mengakui: senjata untuk menekan sebuah negara bukan hanya kapital – tetapi narasi. Kapital bisa dihitung. Narasi menyusup ke kepala kita, lalu kita sendiri yang mengerjakan sisanya: panik, menjual, menyalahkan pemerintah sendiri.

Dan narasi bekerja paling efektif pada bangsa yang mengidap sindrom dopamin digital – yang membaca judul, lalu merasa sudah paham.

Benturan Dua Zaman

Lihatlah benang merahnya.

Pada 1998: Indonesia hendak naik kelas lewat teknologi dirgantara. Muncul narasi: proyek Habibie itu boros, tidak efisien, membahayakan ekonomi. Lalu krisis, lalu IMF, lalu N-250 dibunuh lewat selembar Letter of Intent.

Pada 2026: Indonesia hendak naik kelas lewat hilirisasi. Muncul narasi yang sama persis: boros, otoriter, membahayakan ekonomi. Kata-katanya nyaris tidak berubah.

Hanya medianya yang berganti – dulu memo IMF, kini headline yang telah menyebar lewat layar telepon kita, sembilan detik demi sembilan detik. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kritik jurnalistik.

Ini babak kedua dari pertarungan yang sama: pasar bebas melawan Pasal 33 UUD 1945.

Prabowonomics, dengan segala kekurangannya yang sah untuk dikritik rakyatnya sendiri, pada hakikatnya adalah kesempatan yang kedua bagi Habibienomics. Adalah Misi yang tertunda 30 tahun. Dulu mereka berhasil membunuhnya.

Kini mereka mencoba lagi.

Refleksi

Buya HAMKA pernah mengingatkan: kebiasaan menerima tanpa berpikir itu lebih berbahaya daripada kebodohan itu sendiri.

Muhammad Iqbal menyebut bangsa yang kehilangan khudi – kepercayaan pada dirinya sendiri – akan selalu meminjam mata orang lain untuk melihat dirinya.

Kritik terhadap pemerintah itu wajib. Koreksi terhadap kebijakan itu sehat. Tetapi, ada bedanya antara mengritik rumah sendiri agar lebih kokoh – dengan meminjam palu tetangga untuk merobohkannya.

Tugas kita sederhana tapi berat: membaca sampai selesai. Berpikir sampai tuntas. Memproduksi narasi kita sendiri. Sebab, perang ini bukan perang kapital. Perang ini perang narasi.

Tiga puluh tahun lalu mereka membunuh pesawat kita dengan selembar surat. Hari ini mereka mencoba membunuh masa depan kita dengan selembar judul.

Bangsa yang membaca sampai selesai tidak akan pernah bisa dibunuh oleh judul.

*) Agus M Maksum, Pemerhati Ekonomi Konstitusi dan Kebijakan Publik, Praktisi IT, Pembuat Patent Platform Digital Ekonomi Pancasila, Mantan Ketua Senat Mahasiswa ITS, Aktivis 98

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.