Jokowi, Puncak Kegagalan Pilpres Langsung Produk UUD 2002

Hal itu penting dia jaga dan pelihara, agar dia tetap “berpengaruh” sampai musim pilpres mendatang. Energi itulah yang akan dipakai untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2029.

Oleh: Zulkifli S Ekomei

KEMPALAN: Belakangan ini kita disuguhi dramatisasi gelaran ijazah ghoib milik Joko Widodo. Sehingga kita semua terbawa arus permainan Jokowi dan gengnya. Padahal, itu semua terjadi hanya supaya namanya terus dibicarakan di publik.

Kita tanpa sadar, Jokowi adalah puncak kegagalan pilpres langsung produk UUD 2002, kita disuguhi issue hilir termasuk masalah ijazah yang ngga habis-habisnya. Kita terjebak dengan permainan mereka, sampai kita lupa masalah substansi.

Masalah utamanya yang kita hadapi selama ini. Sehingga bangsa dan negara kita terancam punah, kita sebagai pewaris tidak bisa menjaga warisan para pendiri bangsa, sampai lupa bahwa besok tanggal 5 Juli adalah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ditandatangani Presiden Soekarno.

Ketika MPR membuat TAP MPR tanpa nomor tertanggal pada 10 Agustus 2002, dinyatakan bahwa TAP MPR tersebut diperkuat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Artinya bahwa baik UUD 18 Agustus 1945 maupun UUD NRI 1945 atau UUD 2002 masih menggunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Atau dengan kata lain, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk Kembali ke UUD’45 masih berlaku.

Sayangnya sejak berlakunya UUD 1945, banyak penyimpangan dalam perjalanan bangsa dan negara.

Inilah antara lain penyimpangan yang terjadi:

1. MPR sebagai lembaga tertinggi sebagai lembaga penjelmaan rakyat diturunkan statusnya menjadi lembaga tinggi biasa.

2. GBHN sebagai landasan operasional sistem berbangsa dan bernegara dihapus.

3. Pemilihan Presiden sebagai Mandataris MPR untuk menjalankan GBHN dilakukan langsung dengan syarat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga kedaulatan rakyat diambil alih oleh partai politik.

4. Disebut negara kesatuan tetapi mempunyai lembaga semi federal yaitu DPD RI.

5. Disebut menganut sistem presidensial tetapi penunjukan pejabat eksekutif harus melalui DPR.

Saya ingin mengingatkan bangsa dan negara agar menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Kuasai Indonesia

Sebenarnya ini adalah operasi besar untuk menguasai Indonesia, diawali dengan mengganti UUD’45, pilpres langsung, semua institusi penyelenggara pilpres telah dikuasai.

Salah satu contohnya adalah masuknya Hadar Nafis Gumay, petinggi Cetro (proxy NDI) menjadi komisioner KPU yang menandatangani kerjasama dengan Australia, padahal dia bukan Ketua KPU, kemudian ditunjuklah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden pertama produk mereka, berikutnya Jokowi.

Demikian juga dengan lembaga-lembaga tinggi negara, Ketua MPR MAR (M. Amin Rais) dari PAN, kemudian HNW (Hidayat Nur Wahid) dari PK, padahal dua parpol ini sudah disiapkan oleh mereka.

Ketika kasus ijazah Jokowi palsu ngga selesai-selesai, saya mencari info, soal apa yang ditutupi dengan info penyesatan ini, sementara menemukan dua persoalan.

Yakni persoalan pertama adalah dengan dicabutnya status Jakarta sebagai ibukota negara, sehingga sebutan DKI Jakarta berubah jadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta).

Alhamdullillah petitum gugatan saya di Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi dasar putusan MK menetapkan kembali Jakarta sebagai ibukota Negara.

Persoalan kedua adalah kasus mega korupsi rezim Jokowi, alhamdullillah Komite Pemburu Koruptor sudah mulai bergerak dengan dasar penetapan dari OCCRP, laporan-laporan yang sudah masuk ke lembaga-lembaga hukum dan fakta-fakta persidangan dari para tersangka korupsi yang menyebut nama Jokowi.

Menurut M. Hatta Taliwang, yang terjadi selama ini, semua “permainan” Jokowi, dalam konteks “terus menjaga dan memelihara” supaya dia tetap dibicarakan di public, sehingga algoritma tentang dia terus berada di atas.

Hal itu penting dia jaga dan pelihara, agar dia tetap “berpengaruh” sampai musim pilpres mendatang. Energi itulah yang akan dipakai untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2029.

“Selain algotitma nama, duit sudah punya hasil korupsi selama 10 tahun,” ungkap Hatta Taliwang.  

Menurutnya, mereka (Jokowi/Gibran) bekerja atas dalil: “bad news is good news” yang secara harfiah berarti “berita buruk adalah berita yang baik”.

*) Zulkifli S Ekomei, Aktivis Kebangsaan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi