Bloomberg Lagi-lagi Menyerang Indonesia

Bank-bank itu tidak sedang lari dari Prabowo Subianto. Mereka sedang menyetor upeti ke pemegang saham Wall Street dan London yang haus dividen dan buyback.

Oleh: Agus M Maksum

KEMPALAN: “Satu judul Bloomberg, rupiah bergetar, IHSG merah dalam hitungan jam. Padahal Rp 11,5 triliun yang ditarik Citi, HSBC, StanChart cuma buat nombokin kas kantor pusat mereka di New York dan London. Yang krisis bukan Indonesia – yang krisis itu kepercayaan pada Bloomberg.”

Anda pasti ingin tahu apa sebab IHSG dan Rupiah kita Nyungsep lagi pada akhir Juni, mari saya kasih tahu. Tapi maaf, sebelumnya Saya ingin bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman.

Kalau rumah tangga sendiri sedang kesulitan bayar utang, lalu diam-diam mengambil tabungan anak kos yang menumpang di rumah kita – siapa sebenarnya yang sedang dalam krisis? Yang menumpang, atau yang punya rumah?

Pertanyaan ini relevan setelah Bloomberg, pada 28-29 Juni 2026, menulis artikel berjudul “Prabowo Risks Prompt Global Banks to Pull Cash Out of Indonesia“.

Judulnya dirancang untuk satu tujuan: membuat pembaca awam percaya bahwa investor asing sedang kabur dari Indonesia karena takut pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Turun ke Pasar, Bukan ke Bursa

Ibu-ibu yang antri minyak goreng tidak baca laporan keuangan Citigroup. Petani di Klaten tidak tahu apa itu CET1 ratio. Tapi mereka akan merasakan efeknya: begitu judul seram ini beredar, rupiah bergetar, IHSG merah, dan besoknya starter pack “ekonomi Indonesia dalam bahaya” viral di grup WhatsApp tetangga.

Padahal yang sedang terjadi bukan soal rakyat kecil Indonesia. Yang sedang terjadi adalah pertarungan kas di ruang rapat New York dan London.

Bongkar Paradigma

Ini bukan soal peristiwa. Ini soal cara pandang yang melahirkan peristiwa itu.

Kapitalisme finansial membaca setiap negara berkembang sebagai sumber kas cadangan untuk menambal kebutuhan kas di kantor pusat. Ekonomi Konstitusi membaca negara sebagai subjek berdaulat yang berhak untuk mengarahkan modalnya sendiri.

Pasar Bebas menuntut uang mengalir ke mana pun pemegang saham London dan New York membutuhkannya. Pasal 33 UUD 1945 menuntut uang bekerja untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara Penonton hanya mencatat arus kas asing sebagai takdir yang harus diterima. Negara Pengarah – lewat Danantara, lewat OJK, lewat kebijakan fiskal – berhak bertanya: uang ini untuk siapa?

Daulat Pasar mengukur kesehatan bangsa dari kepuasan bankir asing. Daulat Rakyat mengukur kesehatan bangsa dari dapur rakyatnya.

Analogi Sederhana

Membaca kondisi ekonomi Indonesia lewat kacamata Bloomberg itu ibarat menilai kesehatan rumah tangga dari catatan kas tukang kontrak yang menagih utang ke rumah lain. Alat ukurnya sibuk. Tapi yang diukur salah rumah.

Data dan Fakta

Saya menelusuri langsung dokumen dan laporan resmi ketiga bank tersebut. Ini yang saya temukan.

Angka pokok Bloomberg – Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC memindahkan Rp 11,5 triliun (sekitar USD 640 juta) keuntungan mereka dari Indonesia sejak 2024.

OJK, lewat Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dian Ediana Rae, menegaskan keputusan kredit adalah keputusan bisnis bank sendiri, dan regulator tidak mencampuri proses itu.

Citigroup – Bank ini sedang menjalankan program buyback saham senilai USD 20 miliar yang diumumkan Januari 2025, sembari memangkas sekitar 20.000 posisi hingga 2026.

Biaya pesangon yang biasanya sekitar USD 300 juta per tahun, dinaikkan dua kali lipat menjadi USD 600 juta pada 2025 – setelah 2024 sendiri sudah menghabiskan hampir USD 700 juta untuk PHK.

HSBC – Di bawah CEO Georges Elhedery, bank ini menanggung biaya untuk restrukturisasi dan pesangon senilai USD 1,8 miliar sepanjang 2025-2026, demi mengejar target efisiensi tahunan USD 1,5 miliar.

Pada saat bersamaan pula, mereka menggelontorkan buyback USD 2 miliar (Februari 2025), USD 3 miliar (April 2025), dan USD 3 miliar lagi (Juli 2025) –  total pengembalian ke pemegang saham mencapai USD 9,5 miliar hanya di semester pertama 2025.

Dan yang menarik lagi: pada 4 Mei 2026, HSBC menandatangani perjanjian mengikat untuk menjual bisnis ritelnya di Indonesia kepada OCBC.

Standard Chartered – Grup ini menaikkan dividen tahunan sebesar 65%, dari 37 sen menjadi 61 sen per saham, diumumkan CEO Bill Winters pada 24 Februari 2026.

Untuk membiayai ini, mereka menjalankan tiga gelombang buyback: USD 1,5 miliar (Februari 2025), USD 1,3 miliar (Juli 2025), dan USD 1,5 miliar (Februari 2026) – total USD 4,3 miliar.

Satu fakta yang justru tersembunyi rapi di dalam artikel Bloomberg sendiri: penjualan unit ritel ketiga bank ini ke bank lokal – Citi ke UOB pada 2022, StanChart ke Danamon pada 2023, HSBC ke OCBC yang baru diteken Mei 2026 – semuanya dimulai sebelum Prabowo dilantik.

Benturan Dua Paradigma

Mereka melihat angka. Kita melihat manusia. Mereka melihat kuartal yang berikutnya. Konstitusi melihat generasi berikutnya.

Bank-bank itu tidak sedang lari dari Prabowo Subianto. Mereka sedang menyetor upeti ke pemegang saham Wall Street dan London yang haus dividen dan buyback.

Tapi panggung narasinya digubah seolah-olah Jakarta yang bermasalah.

Refleksi

Kita boleh diskusi. Kita boleh kritik kebijakan Danantara, kebijakan fiskal, atau gaya kepemimpinan Prabowo – itu hak konstitusional setiap warga negara.

Tapi jangan biarkan kesulitan kas kantor pusat asing dijahit ulang menjadi dosa politik dalam negeri.

Penutup

Bangsa yang memahami dirinya sendiri tidak akan mudah dikendalikan oleh narasi siapa pun – termasuk narasi yang datang dengan logo biru Bloomberg.

*) Agus M Maksum, Pemerhati Ekonomi Konstitusi dan Kebijakan Publik, Praktisi IT, Pembuat Patent Platform Digital Ekonomi Pancasila, Mantan Ketua Senat Mahasiswa ITS, Aktivis 98

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.