Jagal Keluhkan Drainase dan Penurunan Tanah RPH Tambak Osowilangun

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Yuga Pratisabda Widyawasta. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN:  Komisi B DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas berbagai persoalan yang terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun. Rapat tersebut menyoroti keluhan para jagal terkait kondisi fasilitas di lokasi baru yang dinilai belum optimal, terutama terkait sistem drainase, elevasi bangunan, hingga kondisi tanah yang mengalami penurunan (settlement).

Rapat yang digelar di Ruang Komisi B DPRD Surabaya ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan Surabaya Fajar Arifianto Isnugroho, perwakilan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi, perwakilan mitra jagal Abdullah, DPRKPP serta dinas terkait lainnya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Yuga Pratisabda Widyawasta menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dikeluhkan para jagal adalah tidak optimalnya fasilitas di RPH Tambak Osowilangun, khususnya terkait perbedaan elevasi bangunan yang berdampak pada tidak lancarnya aliran air dan limbah.

“Elevasi yang tidak sesuai menyebabkan pasca pemotongan air menjadi tergenang dan limbah tidak bisa keluar dengan baik. Ini menjadi catatan penting evaluasi,” ujarnya usai rapat, Senin (6/7).

Selain itu, Yuga menyebutkan adanya dugaan penurunan tanah akibat kondisi lahan eks tempat pembuangan yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut berdampak pada kemiringan lantai kerja yang tidak sesuai standar, bahkan menimbulkan retakan pada sejumlah bagian bangunan.

“Secara teknis ada indikasi settlement atau penurunan tanah yang membuat lantai kerja tidak stabil. Ini juga terlihat dari adanya retak-retak di beberapa bagian bangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, permasalahan ini telah menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surabaya, yang diminta untuk melakukan evaluasi teknis dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar dua hingga tiga minggu.

Menurutnya, selain aspek teknis, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kualitas hasil pemotongan daging. Meskipun tidak secara langsung menyebabkan kerugian finansial, kondisi lingkungan kerja yang becek dan kurang higienis dapat berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan.

“Yang paling penting jangan sampai berdampak ke masyarakat. Kualitas daging bisa terpengaruh kalau kondisi lingkungan tidak higienis,” tegasnya.

Terkait adanya wacana aksi protes atau mogok kerja dari para jagal, DPRD Surabaya mengimbau agar hal tersebut tidak perlu dilakukan. Menurut Yuga, pemerintah kota telah membuka ruang dialog dan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.

“Tidak perlu sampai demonstrasi, karena semua sudah didengar dan sedang ditindaklanjuti. Ini ruang dialog yang sudah berjalan,” tegasnya.(Andra Jatmiko)

RESUME RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI B DPRD SURABAYA, SENIN  6 JULI 2026:

1. Rumah Potong Hewan TOW yang beroperasional mulai tanggal 1 Juni 2026, telah dilakukan evalusi dan koordinasi baik dengan Dinas terkait maupun dengan Mitra Jagal

2. Sarana dan Prasarana yang menjadi keluhan Mitra Jagal diantaranya :
A.Kérekan atau Katrol telah dilakukan perbaikan dan disesuaikan dengan kondisi serta model seperti di RPH pegirikan
B. Adanya genangan air dan darah dilantai tempat pemotongan, akan di lakukan penambahan Saluran, yang saat ini sudah sampai pada proses Gambar.

3. Khusus untuk pengerjaan lantai dan / atau pembuatan saluran di tempat pemotongan, pelaksanaannya secara parsial dalam kurun waktu tiga (3) minggu terhitung sejak rapat dengan pendapat di Komisi B pada hari Senin 6 juli 2026.*