Eri Cahyadi Jelaskan SILPA, PAD, hingga Konser Ricuh

Wali Kota Eri Cahyadi memberi penjelasan kepada awak media usai menghadiri rapat paripurna, Senin (6/7).

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah penjelasan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Surabaya terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2025 di DPRD Surabaya, Senin (6/7).

Eri menjelaskan bahwa paripurna tersebut merupakan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk neraca dan laporan realisasi anggaran tahun 2025 yang nantinya akan dibahas kembali dalam tahapan paripurna lanjutan.

“Ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait neraca dan laporan keuangan tahun 2025. Setelah ini akan diparipurnakan kembali,” ujarnya kepada awak media.

Dalam keterangannya, Eri juga menyoroti pentingnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang menurutnya merupakan komponen wajib dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan SILPA digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintah, seperti pembayaran listrik, gaji, air, hingga operasional infrastruktur dasar.

“SILPA itu harus ada karena pendapatan asli daerah tidak langsung masuk di awal tahun. Itu digunakan untuk kebutuhan wajib seperti gaji dan operasional,” jelasnya.

Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Eri menyebut realisasi pendapatan masih berada pada kisaran 30 persen secara struktur tahunan, namun capaian bulanan disebut stabil dengan tingkat ketercapaian sekitar 98 persen dari target perencanaan.

Ia menambahkan, PAD tidak dapat disamaratakan setiap bulan karena terdapat pola penerimaan tertentu seperti pajak bumi dan bangunan yang masuk pada periode tertentu.

Selain isu APBD, Eri juga menanggapi insiden kericuhan dalam konser gratis Denny Caknan yang digelar di Surabaya Expo Center (eks Hi-Tech Mall/THR), Minggu (5/7). Kericuhan terjadi akibat membludaknya penonton hingga menyebabkan pagar pembatas jebol.

Eri mengaku tidak berada di lokasi saat kejadian karena sedang mendampingi kegiatan kementerian. Berdasarkan laporan dari RSUD Dr. M. Soewandhie, terdapat 12 korban yang sempat mendapatkan perawatan, namun sebagian besar telah diperbolehkan pulang.

“Ada dua korban yang mengalami patah tulang dan membutuhkan tindakan operasi, sementara lainnya sudah pulang dan tidak dalam kondisi membahayakan,” jelasnya.

Terkait evaluasi kegiatan, Eri menyebut pemerintah akan meninjau ulang sistem pengamanan dan mekanisme masuk penonton, termasuk penggunaan gelang identitas warga Surabaya yang sebelumnya diterapkan dalam kegiatan serupa.

Di sisi lain, Eri juga menegaskan langkah tegas Pemerintah Kota Surabaya terkait penataan kabel semrawut di sejumlah titik kota. Ia menyatakan Pemkot bersama DPRD sepakat untuk melakukan pemutusan jaringan kabel ilegal yang masih menumpuk di ruang publik.

“Setelah ini kami akan turun bersama Komisi B dan kita putus semua kabel semrawut di seluruh Surabaya,” tegasnya. (Andra Jatmiko)