Prabowo Perlu Mengumumkan ‘National Contingency Plan’

Dengan merujuk pada standar tata kelola krisis global, keterbukaan rencana darurat nasional adalah hak sipil yang sah dalam rangka membangun kesiapan mental nasional.

Oleh: Radhar Tribaskoro

KEMPALAN: Dalam lanskap politik kontemporer, relasi antara pemerintah dan warga negara seringkali diuji pada titik terjauhnya ketika sebuah negara berada di ambang krisis ekonomi, ideologis, maupun geopolitik.

Tuntutan yang dilayangkan oleh Forum Tanah Air (FTA) kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merefleksikan sebuah ketegangan klasik dalam ilmu pemerintahan: sejauh mana sebuah rezim bersedia membuka peta jalan darurat nasionalnya tanpa menciptakan kepanikan publik?

Ketika pemerintah cenderung menampilkan narasi optimisme yang dominan – yang oleh sebagian kritikus kerap diartikan sebagai upaya meminimalkan atau bahkan menyembunyikan realitas risiko – organisasi sipil dan diaspora seperti FTA mengambil peran intervensi profetik.

Tuntutan FTA agar pemerintah membuka rencana darurat nasional (contingency plan) memicu perdebatan penting mengenai pemenuhan hak konstitusional rakyat atas informasi strategis.

Kejernihan Komunikasi Publik

Salah satu aspek krusial dalam wawancara publik dan diseminasi gagasan FTA ini adalah performa komunikasi politik yang ditunjukkan oleh Tata Kesantra. Dalam menyampaikan desakan dari diaspora 26 negara tersebut, Tata menampilkan kualitas presentasi yang jernih, terstruktur, dan kaya akan substansi akademis maupun praktis.

Alih-alih terjebak dalam suatu retorika politik elektoral atau konfrontasi yang emosional, pemaparan materi Tata bergerak pada koridor diskursus kebijakan (policy discourse) yang sehat.

Kejernihan materi ini terlihat dari kemampuannya membedah 3 poin fundamental krisis: krisis makna akibat kekosongan narasi ideologis, oportunisme koalisi yang menyandera efektivitas kebijakan, dan juga hak fundamental publik atas rencana kontinjensi yang jelas.

Gaya penyampaian yang metodologis ini memberikan bobot ilmiah yang kuat pada kritik yang dilontarkan, sekaligus membedakan FTA dari sekadar kelompok oposisi reaktif.

Perspektif Global

Desakan untuk membuka rencana darurat bukanlah tindakan radikal, melainkan prasyarat tata kelola pemerintahan modern (good governance). Di berbagai belahan dunia, pengungkapan risiko terburuk kepada publik dinilai sebagai fondasi utama dari ketahanan nasional (national resilience):

1. Amerika Serikat dan Federal Emergency Management Agency (FEMA): Di AS, dokumen kontinjensi nasional menghadapi berbagai skenario ancaman (ekonomi, siber, hingga bencana alam) bersifat dapat diakses publik (publicly available). Transparansi ini diatur secara hukum demi memastikan koordinasi lintas sektor dan kesiapan mental publik.

2. Model Skandinavia (Swedia): Swedia secara berkala menerbitkan brosur “If Crisis or War Comes” (Jika Krisis atau Perang Datang) kepada seluruh rumah tangga. Pemerintah Swedia meyakini bahwa menyembunyikan risiko justru melemahkan kesiapan kolektif. Informasi yang jujur di awal adalah instrumen utama mobilisasi kesadaran bersama.

3. Singapura dan Strategi Kesiapan Total (Total Defence): Singapura secara berkala membuka skenario terburuk kelangkaan sumber daya pangan atau energi ke publik guna memicu inovasi domestik dan membangun pemahaman mengapa kebijakan anggaran tertentu harus diprioritaskan.

Praktik-praktik internasional ini membuktikan argumentasi FTA: transparansi atas risiko terburuk tersebut bukanlah bentuk kepasrahan atau pengakuan kelemahan pemerintah, melainkan prasyarat mutlak untuk membangun kemitraan strategis antara negara dan rakyat.

Katalis Penilaian Objektif

Pemaparan berbasis data yang ditunjukkan oleh Tata memiliki dampak sosiologis-politik yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini membantu mendewasakan publik dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap performa pemerintah melalui beberapa cara:

1. Meruntuhkan Polarisasi Emosional: Dengan menyajikan kritik berbasis kebutuhan sistemik (systemic needs) berupa contingency plan, publik didorong untuk menilai pemerintah tersebut berdasarkan indikator kinerja konkret (key performance indicators), bukan sekadar berdasarkan sentimen suka atau tidak suka terhadap sosok pemimpin.

2. Membangun Kesadaran Risiko (Risk Awareness): Publik diajak memahami bahwa ketika pemerintah mengambil kebijakan tidak popular – seperti efisiensi anggaran atau perubahan arah subsidi – hal tersebut didasarkan pada kalkulasi ancaman riil yang datanya dibuka ke publik. Sebaliknya, jika data itu ditutup-tutupi, publik akan menilai setiap kebijakan tidak populer sebagai bentuk penindasan ekonomi atau salah urus.

3. Menuntut Akuntabilitas Berbasis Solusi: Diskursus ini mengubah paradigma kritik masyarakat; dari sekadar mengeluh atas dampak krisis, menjadi menuntut peta jalan penyelesaian yang terukur. Publik menjadi tahu apa yang harus dituntut: bukan janji manis, melainkan cetak biru (blueprint) kedaruratan.

Kesimpulan

Desakan Forum Tanah Air yang disampaikan secara lugas oleh Tata Kesantra merupakan kontribusi penting bagi ekosistem demokrasi Indonesia.

Dengan merujuk pada standar tata kelola krisis global, keterbukaan rencana darurat nasional adalah hak sipil yang sah dalam rangka membangun kesiapan mental nasional.

Penampilan narasumber yang jernih dan berbobot dalam video tersebut berfungsi sebagai jembatan edukatif yang membebaskan publik dari kegelapan informasi, sekaligus menyediakan instrumen evaluasi yang objektif, rasional, dan adil bagi dinamika kebijakan pemerintahan Prabowo ke depan.

*) Radhar Tribaskoro, Pendiri Forum Aktivis Bandung, Anggota Komite Eksekutif KAMI, Presidium KAPPAK, Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.