Menimbang Kemungkinan PDIP Berlabuh ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Penulis: Kolumnis, Akademisi

KEMPALAN: Dalam politik memang tak ada yang tidak mungkin, dinamika yang begitu cepat membuat arah koalisipun saling menyesuaikan dan menghitung beberapa keuntungan yang akan didapat.

Koalisi dalam politik tidak bisa hanya dipahami kerjasama tanpa jaminan, koalisi dalam politik ibarat orang duduk bersama untuk bermain kartu, tentu setiap orang akan memainkan kartu – kartunya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding dengan yang lain. Memahami koalisi harus dibayangkan kita sedang berada di sebuah jamuan makanan dengan cara kenduri. Semua harus dapat bagian.

Lalu kemana arah PDIP akan berlabuh? Membaca ini ada baiknya kita mulai dari sikap tegas Megawati bahwa kewenangan mencalonkan presiden dan wakilnya ada pada dirinya sebagai ketua umum, hal ini mengacu pada amanah rakernas PDIP 2022.

Meski PDIP mendapatkan previllege untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain, namun hal itu akan sulit dilakukan sendiri. PDIP harus berkoalisi, sebagaimana yang dikatakan oleh Puan bahwa PDIP siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi.

Bagi PDIP koalisi menjadi sangat penting dan berarti, karena dengan koalisi, PDIP akan bisa bersama – sama bercita-cita membangun bangsa, tapi persoalannya seperti apa koalisi yang akan dibangun. Hal ini menjadi penting bagi PDIP, karena selama hampir 10 tahun sebagai partai politik pemenang pemilu, nampaknya PDIP bukan menjadi pemain sesungguhnya, PDIP hanya pemain pemdukung, ada yang menjadi pemain utama yang sesungguhnya, yang mengarahkan Jokowi untuk mengikuti arah kebijakan – kebijakannya.

PDIP tentu tak ingin mengulang sebagaimana tiga pemilu yang dimenangkan, 1999, 2014 dan 2019, meski sebagai pemenang pemilu ternyata PDIP dipecundangi oleh lawan lawan politiknya.

Lawan politik PDIP tak hanya partai partai politik, tapi juga dari dalam, tentu saja mereka yang secara bersembunyi tidak sejalan dengan keputusan partai dan ketua umumnya. Inilah yang kemudian menyebabkan PDIP tak mampu mengambil peran yang maksimal meski menang pemilu dan menjadi partai penguasa.

Sebagai politisi senior dan berpengalaman yang mengalami semua masa itu, Megawati tentu banyak belajar, sehingga kepekaan dan pengalaman itulah yang menyebabkan Megawati mengendalikan penuh PDIP demi menjaga marwahnya sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Salah satu kendali penuh yang dia jaga saat ini adalah menentukan bakal capres dan cawapres nya dan bagaimana berkomunikasi dengan partai – partai lain. Semua hanya dilakukan oleh dirinya dan orang yang dia percaya, saat ini adalah Puan Maharani.

Lalu apa yang menjadi kebutuhan Megawati saat ini? Tentu saja sebagai partai politik, Megawati butuh memenangkan Pemilu 2024 dan juga menjaga marwah PDIP dalam kendali trah Soekarno, namun apakah dia akan bisa berjuang sendirian meski pada dasarnya ada peluang untuk itu. Megawati pasti butuh teman koalisi untuk bisa menang dan mampu membantunya menjaga PDIP dari keluarga Soekarno, minimal tidak mengganggu dan menjadi ancaman.

PDIP tentu tidak akan berjuang sendirian, karena hal ini akan menjadikan PDIP sebagai musuh bersama dan ini akan menjadi berat baginya. Pilihan koalisi adalah pilihan realistis agar PDIP tetap bertahan menjadi partai pemenang dan atau ikut menang.

Kemanakah arah koalisi yang akan dilakukan oleh PDIP? Sebagai partai pemenang pemilu 2019, PDIP tentu punya syarat untuk berkoalisi, sebagaimana partai partai politik lain. Tentu saja syarat koalisi PDIP adalah koalisi bisa menerima calon yang disodorkan PDIP baik sebagai capres maupun cawapres dan juga pertimbangan internalnya tidak mengancam keberadaan trah Soekarno di PDIP.

Koalisi mana yang bisa menerima itu? Kalau dilihat dinamika koalisi, saat ini setidaknya terlihat ada tiga yang bahkan akan hanya menjadi dua. Ada Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Belakangan koalisi ini terancam bubar karena manuver manuver yang dilakukan oleh masing – masing partai. Golkar mematok harga mati bahwa Airlangga Hartarto sebagai Capresnya, sementara PAN sudah mendeklarasikan Ganjar – Eric Thohir.

Begitu juga Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB, keduanya mematok harga mati, Gerindra hanya mencalonkan Prabowo sebagai presiden, sedang PKB lebih cair, Cak Imin bisa capres dan juga cawapres. Namun sampai saat ini kedua koalisi itu belum mampu menemukan titik temu, belakangan dikabarkan atas persetujuan Jokowi, mereka akan melebur menjadi satu koalisi.

Koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS dan Demokrat lebih “settle” dengan menjadikan Anies Baswedan sebagai capres dan cawapresnya akan ditentukan kemudian berdasarkan pertimbangan bisa mendukung pemenangan, bisa bekerjasama mengelola pemerintahan yang efektif dan mampu merekatkan koalisi serta menjaga keseimbangan di parlemen.

Gabungan KIR dan KIB yang konon katanya koalisi besar yang disetujui Jokowi tentu mengalami kerumitan tersendiri, karena masing – masing partai sudah punya syarat, kecuali Jokowi menggunakan “tangan besinya” dengan menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki untuk menekan syarat masing – masing partai, kecuali terhadap apa yang dia setujui. Sejauh ini, Jokowi hanya mengendorse nama – nama seperti Prabowo, Ganjar dan Eric Thohir, dua nama terakhir nampaknya sudah babak belur setelah penolakan hadirnya timnas Israel di Piala Dunia U – 20 oleh kader kader PDIP termasuk Ganjar Pranowo, dan tentu sikap Ganjar dan PDIP menjadi catatan tersendiri bagi Jokowi.

Oleh sebab itulah pembentukan koalisi besar yang dihadiri Jokowi direstui minus kehadiran PDIP, alasannya Megawati sedang berada di luar negeri. Tentu menjadi tanda tanya besar, ketidakhadiran Megawati tidak ada yang mewakili. Meski belakangan Puan mengatakan bahwa PDIP siap menjadi tuan rumah pertemuan koalisi KIR dan KIB selanjutnya.

Sebagai partai pemenang pemilu dibanding partai – partai yang ada di KIB dan KIR, tentu PDIP tidak mungkin melepaskan kepentingannya untuk kemudian menyerahkan mandat capres dan cawapresnya kepada bukan kadernya, dan tentu ini akan menambah kerumitan tersendiri. Kalau toh harus kader, tidak akan mungkin Megawati menyerahkan mandat kepada Ganjar, karena Ganjar merupakan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan trah Soekarno di PDIP.

Bagi Megawati, Ganjar tak ubahnya seperti Jokowi, sulit dikendalikan dan lebih banyak mendengar masukan dari luar partai. Bagi Jokowi juga, tidak mungkin dia membolehkan dalam koalisi yang dia setujui ada matahari kembar yang menghambat ambisi ambisinya.

Apalagi saat ini suasana psikologi Jokowi dan Megawati terasa sedang terjadi rivalitas. Bahkan sebagian pengamat mengatakan bahwa ketidakhadiran Megawati dan tidak adanya perwakilan PDIP dalam silaturahmi Ramadhan yang diadakan di Markas PAN dan dihadiri seluruh partai pemerintah minus PDIP dan Partai NasDem adalah langkah cerdas Megawati.
Suasana seperti inilah, rivalitas yang ada yang membuat PDIP menjadi tidak nyaman.

Bagi Megawati pertimbangan terakomodasinya kepentingan yang dia miliki dan keamanan partai dari intervensi mereka di luar trah Soekarno, peristiwa lepasnya PDI dari kendali Soekarno di masa orde baru tentu menjadi pelajaran berharga baginya.

Di Koalisi Perubahan yang kemudian berubah menjadi Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, dimana Anies adalah capres yang diusung, tentu juga akan menjadi pertimbangan, selama dalam kalkulasinya, bisa memberi jaminan dua hal diatas, menang atau ikut menang dan menjamin trah Soekarno tidak diganggu. Anies adalah sosok yang tak punya keinginan dan kepentingan terhadap internal PDIP, sehingga sebagai sebuah kenyamanan trah Soekarno menjaga PDIP, Megawati mendapatkan jaminan suasana itu. Tinggal bagaimana berbagi keuasaan yang akan didapatkan bila berada dalam koalisi ini.

Nampaknya hal kedua ini juga agak lebih mudah dipecahkan dalam koalisi ini, karena ketiga partai yang ada sudah sepaham dan bisa menekan egonya demi masa depan Indonesia yang lebih baik, mampu menghadirkan keadilan sosial, menyejahterakan dan mempersatukan.

Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, nampaknya akan menjadi pilihan realistis bagi PDIP karena akan lebih bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan kepentingannya. (*)