Dan bahkan, buffer kas negara atau SiLPA turun drastis dari Rp 152,7 triliun menjadi Rp 17,3 triliun. Ibarat kendaraan, APBN masih melaju kencang, tetapi bensin cadangannya mulai menipis.
Oleh: Agus M Maksum
KEMPALAN: “Ketika dunia dilanda perang, energi melonjak, rupiah tertekan, dan pasar gonjang-ganjing, APBN hadir pasang badan menjaga ekonomi tetap hidup. Pertanyaannya kini: seberapa panjang nafas fiskal mampu bertahan?”
Dunia sedang tidak baik-baik saja.
Perang di berbagai kawasan membuat harga energi melonjak. Jalur logistik global terguncang. Dollar AS menguat terhadap hampir semua mata uang dunia. Rupiah ikut tertekan. IHSG berulang kali diguncang sentimen global. Negara-negara besar sibuk menyelamatkan ekonominya masing-masing.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia sebenarnya masih berdiri cukup tegak.
Ekonomi Triwulan I 2026 tumbuh 5,61% (YoY). Di tengah perlambatan global, angka ini jelas bukan capaian kecil. Tetapi kalau kita membaca data APBN lebih dalam, terlihat satu kenyataan penting: pertumbuhan ini tidak datang sendirinya. Negara sedang pasang badan.
APBN bergerak sangat ekspansif. Belanja negara tumbuh 31,4%, jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan negara 10,5%. Pemerintah seperti sengaja menginjak pedal gas fiskal lebih dalam agar ekonomi domestik tidak ikut terseret badai global.
Di sinilah sebenarnya publik perlu memahami konteks besar yang sedang terjadi.
Ketika ekspor hanya tumbuh 0,9% dan sektor pertambangan bahkan jatuh minus 32%, maka negara memilih hadir langsung menjadi mesin penggerak ekonomi. Konsumsi pemerintah tumbuh 21,8%. Belanja kementerian, bansos, subsidi, THR, diskon transportasi, hingga kompensasi energi dipercepat sejak awal tahun.
Chief Economist BRI Anton Hendranata menyebut pola ini sebagai front loading fiscal – strategi mempercepat belanja di awal tahun agar daya beli masyarakat tidak jatuh dan mesin ekonomi tetap hidup.
Dan hasilnya memang terasa.
Inflasi masih relatif terjaga. Aktivitas konsumsi tetap bergerak saat Ramadan dan Lebaran. Dunia usaha masih berputar. PHK massal yang dikhawatirkan banyak pihak belum meledak besar. Negara benar-benar sedang berdiri di depan sebagai shock absorber.
Tetapi ironisnya, justru di tengah negara yang sedang pasang badan itulah muncul pertanyaan-pertanyaan sinis:
“Kenapa pemerintah belanja besar?”
“Kenapa subsidi naik?”
“Kenapa APBN makin agresif?”
Padahal jima negara memilih diam di tengah tekanan global seperti sekarang, bisa jadi daya beli masyarakat jatuh lebih cepat, ekonomi melambat lebih dalam, dan tekanan sosial membesar.
Masalahnya, tentu bukan pada negara hadir atau tidak hadir.
Masalah utamanya adalah: seberapa panjang nafas APBN mampu bertahan?
Karena setiap langkah penyelamatan selalu punya harga.
Subsidi dan kompensasi energi melonjak 266%, dari Rp 32,4 triliun menjadi Rp 118,7 triliun hanya dalam setahun. Harga crude oil global naik. Rupiah melemah ke sekitar Rp 17.300 per dollar AS, di atas asumsi APBN Rp 16.500. Lifting minyak shortfall. Semua tekanan itu langsung menghantam fiskal negara.
Pajak memang tumbuh kuat 20,7%, sebuah capaian yang patut diapresiasi. Tetapi belanja negara tumbuh jauh lebih cepat. Akibatnya, defisit APBN melebar menjadi Rp 240,1 triliun hanya dalam tiga bulan pertama.
Lalu muncul indikator yang paling penting tetapi jarang dibahas publik: keseimbangan primer.
Secara sederhana, ini adalah ukuran apakah pendapatan negara cukup untuk membiayai operasional pemerintah tanpa bergantung pada utang baru. Tahun lalu posisi masih surplus Rp 21,9 triliun. Kini berubah menjadi defisit Rp 95,8 triliun hanya dalam Q1.
Artinya, negara sedang bekerja sangat keras menjaga ekonomi tetap hidup di tengah tekanan global yang tidak ringan.
Dan bahkan, buffer kas negara atau SiLPA turun drastis dari Rp 152,7 triliun menjadi Rp 17,3 triliun. Ibarat kendaraan, APBN masih melaju kencang, tetapi bensin cadangannya mulai menipis.
Namun di titik inilah kedewasaan publik diuji.
Tidak adil jika negara diminta hadir saat ekonomi dunia runtuh, tetapi ketika negara benar-benar turun tangan menggunakan APBN untuk menjaga daya beli dan stabilitas sosial, justru kehadirannya dipertanyakan tanpa melihat konteks global yang sedang terjadi.
Karena faktanya, hampir semua negara hari ini melakukan hal yang sama: memperbesar intervensi fiskal untuk menyelamatkan ekonominya.
Indonesia bukan sedang berpesta anggaran. Indonesia sedang bertahan.
Dan dalam situasi dunia seperti sekarang, kemampuan bertahan seringkali jauh lebih penting daripada sekadar terlihat hebat di atas angka-angka statistik.
Pertanyaan sesungguhnya bukan lagi apakah negara perlu hadir atau tidak. Negara memang harus hadir.
Pertanyaan besarnya adalah: mampukah kita menjaga agar APBN tetap kuat menopang rakyat sampai badai global benar-benar lewat?
*) Agus M Maksum, Anggota MPUII (Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia)
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi