Pecah Kongsi Megawati-Jokowi Pasca Pencoretan Piala Dunia

waktu baca 4 menit

KEMPALAN: Adalah hal yang biasa kalau penolakan masuknya timnas Israel dilakukan oleh Ormas – Ormas Islam atau PKS, karena apa yang mereka lakukan bagian dari solidaritas mereka terhadap ummat Islam Palestina yang selalu diintimidasi oleh Israel.

Penolakan masuknya timnas Israel ke Indonesia pada laga pembuka Piala Dunia U – 20 yang akan diselenggarakan di Bali, menjadi luar biasa, karena dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster yang juga kader PDI-P. Wayan Koster beralasan bahwa penolakannya terhadap masuknya timnas Israel adalah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang diperjuangkan oleh Bunga Karno, menolak penjajahan diseluruh dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Israel adalah bangsa penjajah yang telah menganeksasi Palestina.

Penolakan yang dilakukan oleh Wayan Koster bak sebuah nada lagu, yang kemudian diikuti oleh nada – nada lainnya oleh kader kader PDI-P dibeberapa daerah, seperti Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah lalu Hasto Kristiyanto. Bahkan secara kelembagaan di Surabaya, PDIP juga bersuara yang sama, melakukan penolakan terhadap masuknya timnas Israel berlaga di Piala Dunia U – 20 di Indonesia.

Rangkaian nada – nada penolakan terhadap timnas Israel kini berubah menjadi koor yang bernada sumbang bagi pemerintahan Jokowi, sehingga memaksa Jokowi harus mencari jalan tengah di antara kepentingan terselenggaranya piala Dunia di Indonesia dan aksi penolakan yang dilakukan oleh PDIP. Jalan tengah yang dilakukan adalah Jokowi seolah tetap berpihak pada kepentingan politik luar negeri menolak penjajahan sebagaimana yang diperjuangkan oleh Bung Karno, tapi tetap memberi jaminan membolehkan masuknya timnas Israel berlaga di Piala Dunia U – 20 di Indonesia. “Jangan campurkan olah raga dan politik”, begitu ujar Jokowi.

Namun sayangnya Jokowi lupa bahwa olahraga juga akan menjadi diplomasi politik sebagaimana yang terjadi di Qatar, dimana FIFA mencoret Rusia karena serangannya terhadap Ukraina.

Namun sayangnya drama Piala Dunia U – 20 sudah berakhir dengan keputusan bahwa penyelenggaraan akan dipindahkan dari Indonesia. Sebuah kekalahan diplomasi yang dialami oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tak cukup hanya itu, FIFA juga mengungkit tentang tragedi Kanjuruhan yang menegaskan lemahnya jaminan keamanan bagi supporter dan pemain bola, yang itu dikhawatirkan akan berdampak pada para pemain timnas Israel. Hal lain adalah FIFA ingin mengatakan bahwa Indonesia masih dalam kategori negara yang lemah dalam jaminan keamanan.

Lalu apa yang bisa dibaca dari drama batalnya drama Piala Dunia U – 20 di Indonesia? Setidaknya bisa dibaca bahwa hubungan Jokowi dan PDI-P terlihat mulai terlihat kurang harmonis. Apa yang dilakukan oleh I Wayan Koster, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto dan para kader PDIP di Surabaya, setidaknya mendapat restu dari DPP PDIP, karena sampai detik ini tak terlihat adanya teguran. Jokowi dan pembantunya di istana harus bekerja sendirian menepis penolakan itu.

Jokowi ingin memainkan politik dua kaki, satu tetap mempertahankan kebijakannya condong ke China dan pada kasus ini Jokowi, berupaya untuk mendekatkan diri ke Barat dan Amerika, bukankah Israel adalah Sekutu dekat AS.

Lebih jauh kalau mau dibaca, PDIP sejatinya ingin mengingatkan agar Jokowi konsisten terhadap pilihan kebijakan luar negerinya yang dijalankan selama ini dengan membangun poros Jakarta – Peking.

Sikap kritis PDIP yang dilakukan oleh I Wayan Koster bukannya menjadi koreksi tapi dibalas dengan pembekuan pembangunan Terminal LNG di Mangrove Sidakarya Denpasar. Sebagaimana yang ditulis oleh
Suara Denpasar.

Kabar mengejutkan datang dari rencana proyek Terminal LNG di Mangrove Sidakarya, Denpasar, Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan melakukan langkah skakmat untuk Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dari surat yang beredar di lingkup Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar terungkap bahwa Luhut Pandjaitan menolak rencana pembangunan Terminal LNG yang diprakarsai PT Dewata Energi Bersih di Tahura Ngurah Rai. Surat Luhut itu ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sehubungan dengan hal tersebut dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Bali, kami sampaikan bahwa rencana pembangunan Terminal LNG dan jaringan pipa gas bersih oleh PT Dewata Energi Bersih agar tidak direkomendasikan.”

Surat itu bernomor B-1212/Menko/PE.01.00/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Proses Pembangunan Terminal LNG dan Jaringan Pipa Gas oleh PT Dewata Energi Bersih.

Nampaknya hubungan Jokowi dan PDIP akan mengalami masa masa yang kritis, hal ini juga dipicu oleh perlakuan orang – orang disekitar Jokowi seperti perlakuan LBP terhadap Bali yang merupakan basis PDIP, selain itu juga sikap tidak sejalan Jokowi dengan PDIP misalkan dalam kasus timnas Israel dan calon presiden.

Bukan tidak mungkin dalam konstelasi politik, terutama dalam pemilihan calon presiden dan wakilnya, PDIP akan mengambil sikap berbeda dengan Jokowi, apalagi Megawati tetap keukeuh dengan pilihannya, Puan Maharani. Tentu saja pilihan Megawati berdasarkan pengalaman tahun 2014. Bagi Megawati, ditengah usia yang semakin beranjak lanjut, keberlangsungan PDIP dibawah trah Soekarno jauh lebih penting dibanding kekuasaan, sebagaimana sekarang, meski PDIP sebagai pemenang pemilu dan memegang kekuasaan, namun kekuasaan tak banyak yang bisa dilakukan, karena Jokowi lebih banyak berpihak pada saran LBP dibanding Megawati. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *