Kempalan.com

Khofifah: Siswa Jatim Terbanyak Lolos PTN Melalui SNBP 2026

Posted on 1 April 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pendidikan. Sebanyak 29.406 murid asal Jawa Timur dinyatakan lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026.

Berdasarkan pengumuman resmi data SNBP 2026 di snpmb.id yang dirilis Selasa (31/3), sebanyak 29.046 siswa asal Jawa Timur diterima dari total 108.122 pendaftar. Posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan 18.365 siswa diterima dari 130.373 pendaftar, disusul Jawa Tengah dengan 16.326 siswa diterima dari 99.825 pendaftar.

Selanjutnya, Sumatera Utara berada di posisi keempat dengan 13.136 siswa diterima dari 57.270 pendaftar, serta Aceh di posisi kelima dengan 8.589 siswa diterima dari 20.442 pendaftar.

Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah siswa terbanyak diterima PTN jalur SNBP secara nasional, sekaligus mempertahankan posisi tersebut selama tujuh tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2019 hingga 2026.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian ini merupakan indikator kuat meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jatim serta bukti keberhasilan berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang terus diupayakan.

“Alhamdulillah, Jatim Terbanyak Lolos SNBP 7 Tahun Berturut-turut. Ini adalah kabar yang sangat membanggakan dan harus kita syukuri. Kita dianugerahi anak-anak hebat di Jatim. Capaian ini tidak hanya mencerminkan prestasi siswa, tetapi juga menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang kita lakukan berjalan pada jalur yang tepat,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah menjelaskan, jumlah pendaftar SNBP dari Jawa Timur mencapai 108.122 siswa, dengan tingkat penerimaan sebesar 27,20 persen. Alhamdulillah Jawa Timur secara jumlah absolut tetap menjadi yang tertinggi secara nasional.

“Alhamdulillah, Jawa Timur konsisten menjadi yang tertinggi tingkat kediterimaan melalui SNBP. Ini menunjukkan daya saing siswa kita sangat kuat di tingkat nasional,” imbuhnya.

Hal ini, lanjut Khofifah, juga menjadi penegas bagi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan. Khofifah menilai, SNBP menjadi motivasi bagi siswa untuk terus meningkatkan prestasi akademik. Ia juga menyebut strategi pemetaan yang dilakukan sekolah terbukti efektif dalam meningkatkan peluang kelulusan dalam SNBP.

“Pemetaan yang dilakukan sekolah mampu memberikan gambaran peluang, tingkat keketatan program studi, hingga perangkingan siswa. Ini menjadi kunci peningkatan penerimaan setiap tahun,” katanya.

Karena itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada para siswa dan guru atas capaian tersebut. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada para wali murid yang ikut mendukung prestasi anak-anaknya.

“Terima kasih atas hasil belajar yang tekun para murid dan bimbingan para guru yang telah mempertahankan prestasi sehingga Jawa Timur kembali menjadi yang tertinggi dalam SNBP 2026 tujuh tahun berturut turut,” ujarnya.

“Dan kepada anak-anakku yang Alhamdulillah bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi favorit, ini adalah awal dari perjalanan kalian. Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga memiliki keseimbangan karakter kuat. Raih semua cita-cita kalian, lalu kembali dan berikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.*

Tak hanya unggul dalam SNBP, Jawa Timur juga menjadi provinsi terbanyak secara nasional yang lolos dengan pelamar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sebanyak 40.213 murid Jawa Timur pemegang KIP-K mendaftar SNBP, dan 8.915 diantaranya dinyatakan diterima.

Di bawahnya, Sumatera Utara mencatat 6.275 siswa diterima dari 24.030 pendaftar, Jawa Barat 5.572 siswa dari 39.559 pendaftar, Aceh 5.139 siswa dari 11.274 pendaftar, dan Jawa Tengah 4.778 siswa dari 35.089 pendaftar.

“Ini tentu kabar baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Karena ini mengecilkan gap yang ada dalam akses pendidikan tinggi. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak di Jawa Timur yang putus sekolah karena alasan ekonomi. Program KIP-K adalah salah satu instrumen penting untuk itu,” tegasnya.

Terkait jalur KIP-K, Khofifah menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Melalui KIP-K, siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan tinggi dengan nyaman tanpa terbebani biaya,” jelasnya.

Gubernur Khofifah menambahkan, program tersebut membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sebab, jalur KIP-K memberikan kesempatan murid-murid dari kurang mampu yang memiliki talenta luar biasa dari berbagai prestasi yang dimiliki.

“Dengan keterbatasan, mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan harapan kedepan bisa meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,”ucap Gubernur.

Gubernur Khofifah berharap, banyaknya penerimaan KIP-K ini akan mendorong pemerataan pembangunan SDM di Jawa Timur. Sehingga, anak-anak bahkan dari daerah pesisir dan pelosok bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kepada mereka yang belum lulus SNBP, Gubernur Khofifah meminta untuk tidak berkecil hati dan tetap mengusahakan PTN impian masing-masing. Pasalnya, masih ada penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri.

“Kalian adalah masa depan Jatim yang akan mewarisi tingkat estafet kepemimpinan ini. Teruslah berjuang. Insya Allah, kami akan terus mendampingi dan memberikan yang terbaik bagi putra-putri terbaik Jawa Timur,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Intensifkan Operasi Yustisi, Pendatang Tanpa Identitas Dipulangkan

Posted on 1 April 20261 April 2026 by News Kempalan

Petugas gabungan saat melakukan operasi yustisi pasca lebaran 2026.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memulai operasi yustisi kependudukan untuk memantau pergerakan warga pendatang pasca Lebaran 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pendatang memiliki tujuan tinggal yang jelas serta tidak menjadi beban sosial bagi Kota Pahlawan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan, pengawasan ini akan berlangsung intensif selama satu minggu ke depan, mulai Senin (30/3) hingga Minggu (5/4).

“Operasi yustisi ini melibatkan beberapa unsur mulai dari Kelurahan, Kecamatan, hingga Satpol PP yang menyasar empat kategori warga pendatang,” terang Eddy, Selasa (31/3).

Eddy menjelaskan, empat kategori yang dimaksud adalah pekerja formal yang wajib melampirkan jaminan pekerjaan dari pimpinan perusahaan dan didata sebagai penduduk non-permanen sesuai Permendagri 74 Tahun 2022.

Lalu yang kedua, adalah pekerja informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang harus mengantongi surat keterangan dari Ketua RT/RW serta memiliki tempat tinggal yang sah untuk didata sebagai penduduk non-permanen.

“Kategori ketiga adalah tamu keluarga yang wajib melakukan pelaporan 1×24 jam kepada Ketua RT setempat dengan bukti lapor sesuai Perwali 30 Tahun 2025,” ujarnya.

Kemudian yang empat ialah warga tanpa identitas, petugas akan langsung membawa mereka ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) untuk kemudian dipulangkan ke daerah asal melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

“Kami berkoordinasi dengan Ketua RT karena mereka yang paling paham mobilitas di wilayahnya. Sasaran kami bukan hanya rumah kos, tapi juga rumah tinggal yang menampung orang baru,” tegas Eddy.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, mayoritas pendatang masuk ke Surabaya dengan tujuan mencari kerja namun belum memiliki jaminan pekerjaan. Jika dalam kurun waktu pemantauan mereka tetap tidak mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal yang jelas, pihak kelurahan akan mengambil tindakan tegas.

Terkait data urbanisasi di Kota Surabaya, terjadi tren penurunan jumlah pendatang dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat ada 6.250 warga pendatang, sementara pada tahun 2025 angka tersebut turun menjadi 5.655 orang.

Eddy mengungkapkan, Kota Surabaya tidak tertutup bagi pendatang selama memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki tujuan yang jelas. Bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan juga diharapkan memiliki kualitas dan kemampuan.

“Harapan kami, warga yang masuk ke Surabaya harus mempersiapkan skill, baik hard skill maupun soft skill. Jangan sampai unskilled, karena itu hanya akan menyulitkan mereka bertahan hidup dan berpotensi menjadi beban pemerintah,” ungkapnya.

Salah satu aksi nyata operasi yustisi ini dilakukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Genteng pada Senin (30/3) malam, dengan menyasar sejumlah rumah indekos di wilayah Kelurahan Peneleh. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendapati sedikitnya lima warga pendatang yang belum melapor.

Operasi yustisi yang dilakukan di kawasan Peneleh itu, menyasar tiga titik kos-kosan dengan melakukan pendataan terhadap penghuni kos yang sudah kembali dari kampung halaman setelah mudik Lebaran.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pendatang yang tidak memiliki dokumen kependudukan. (Dwi Arifin)

Usai Lebaran, Kunjungan Edukasi Bencana di Tenpina BPBD Jatim Semarak Lagi

Posted on 1 April 20261 April 2026 by News Kempalan

Kunjungan di area Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim mulai semarak lagi pasca lebaran. (Foto: istimewa)

SURABAYA-KEMPALAN: Kunjungan edukasi bencana di area Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim yang sempat menurun, karena libur puasa dan lebaran, kini mulai semarak lagi.

Mengawali pekan ini, dua sekolah telah melakukan kunjungan ke wahana pembelajaran kebencanaan ini, yakni, TK Al-Fajar Sedati Sidoarjo yang berkunjung pada Senin (30/3) dan KB-TK Anak Sholeh Sukodono Sidoarjo, yang berkunjung di hari Selasa (31/3).

Sedikitnya, 80 siswa bersama para guru pendamping dari KB-TK Anak Sholeh telah mengikuti pembelajaran kebencanaan yang diberikan fasilitator Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina).

Pembelajaran kebencanaan ini diawali di aula Tenpina dengan mengenalkan berbagai ragam jenis bencana di Jawa Timur. Proses pembelajaran ini juga menggunakan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) yang dilengkapi dengan simulasi evakuasi gempa bumi dan tsunami.

KB-TK Anak Sholeh Sukodono Sidoarjo saat berkunjung di Taman Edukasi Bencana BPBD Jatiim dan mengikuti pembelajaran kebencanaan.

Selanjutnya, pembelajaran kebencanaan dilakukan di area Tenpina dan Simulator Gempa Bumi, lalu berlanjut di area Mini Zoo dan Taman Baca Tangguh DWP BPBD Jatim.

Khusus di Taman Baca Tangguh, para siswa tidak hanya dikenalkan berbagai literasi kebencanaan, dalam bentuk buku ataupun video, namun juga diberikan materi kebencanaan melalui story telling atau mendongeng.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara, mewakili Kalaksa BPBD Jatim mengungkapkan, saat libur lebaran lalu, kunjungan di Taman Edukasi Bencana memang sempat menurun, karena libur puasa dan lebaran.

“Alhamdulillah, hari ini, kami menerima kembali kunjungan edukasi bencana dari TK di Sidoarjo. Semoga kunjungan ini kembali semarak di masa-masa mendatang agar upaya peningkatan kapasitas kebencanaan ini bisa mengurangi dampak bencana, khususnya bagi kelompok rentan, mulai anak-anak hingga anak berkebutuhan khusus,” harapnya.

Kepala Sekolah KB-TK Anak Sholeh Ida Rislina menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan Tim BPBD Jatim, karena anak didiknya bisa mengenali ragam jenis bencana.

“Alhamdulillah, anak-anak juga sangat antusias dan semangat, karena bisa mengetahui ragam jenis bencana di Indonesia dan merasakan langsung gempa melalui simulator gempa,” terangnya.

Sementara, berdasar data Tim Tenpina BPBD Jatim, pada bulan April ini, sedikitnya 13 sekolah dan komunitas pendidikan akan melakukan kunjungan edukasi bencana di Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim.

Jumlah ini bisa bertambah, mengingat beberapa sekolah telah menyampaikan konfirmasi awal, namun belum memastikan kehadirannya secara formal. (Dwi Arifin)

Khofifah Ajak BPN Jatim Percepat Pemetaan LSD dan Sertifikasi Tanah, Ini Alasannya!

Posted on 31 Maret 202631 Maret 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima audensi Kepala Kanwil BPN Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (30/3).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya pemetaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara presisi guna menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pengembangan industri.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (30/3).

Menurut Khofifah, kejelasan tata ruang, khususnya pemetaan LSD, penting agar pertumbuhan industri tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif pertanian.

Untuk itu, posisi strategis Jatim sebagai salah satu penopang utama sektor industri nasional, lanjutnya, perlu diimbangi dengan pengaturan ruang yang jelas dan terukur.

“Target nasional 2045 sektor manufaktur di angka 30%, Jawa Timur hari ini sudah 35%. Artinya kita punya potensi besar, tapi harus didukung dengan pemetaan lahan yang jelas, mana untuk industri dan mana yang harus dilindungi sebagai LSD,” katanya.

Maka ia menilai, kepastian tata ruang tersebut sangat penting agar investasi dapat masuk tanpa hambatan sekaligus memberi ruang bagi pengembangan usaha yang sudah berjalan.

“Jangan sampai investor ingin masuk tapi tidak tersedia lahan yang pasti. Atau yang sudah eksisting ingin berkembang tapi terhambat. Ini yang harus kita benahi bersama,” tegasnya.

“Kalau pemetaannya sudah jelas, mana kawasan industri dan mana LSD, itu bisa kita kunci. Dengan begitu tidak ada lagi pergeseran fungsi lahan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kanwil BPN Jatim menargetkan LSD di Jatim minimum 87% dari luas Lahan Baku Sawah untuk ditetapkan yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Sementara untuk capaian LSD di sejumlah daerah telah melampaui ambang batas minimal nasional 87%. Di antaranya Kabupaten Jember sebesar 87,65%, Lumajang 87,82%, Bangkalan 92% serta Magetan dan Pamekasan mencapai 93%.

Kendati begitu, secara keseluruhan masih terdapat kabupaten/kota yang belum mencapai target tersebut sehingga memerlukan percepatan pemetaan.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menekankan pentingnya percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari penguatan kepastian hukum atas lahan.

Data dari BPN Kanwil Jatim, saat ini masih terdapat sekitar 5,2 juta bidang tanah di Jawa Timur yang belum bersertifikat dari total 23 juta bidang.

“Masih ada sekitar 5,2 juta bidang tanah dari 23 juta bidang yang belum bersertifikat. Ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Sertifikasi tanah adalah fondasi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Khofifah menyampaikan bahwa penataan pertanahan di Jawa Timur memerlukan kerja bersama lintas sektor dan lintas daerah. Karena itu, koordinasi yang lebih intensif bersama bupati dan wali kota menjadi penting agar langkah percepatan dapat berjalan selaras.

“Kita perlu segera melakukan rakor bersama bupati dan wali kota agar langkah kita bisa seiring, saling menguatkan, dan percepatan ini dapat segera tercapai,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Khofifah bersama 36 Kabupaten/Kota Serahkan LKPD 2025 kepada BPK Perwakilan Jatim

Posted on 31 Maret 202631 Maret 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan LKPD Tahun 2025 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Jatim Yuan Candra Djaisin, Senin(30/3).

SIDOARJO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, Senin (30/3). Sementara itu, Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep telah lebih dahulu menyampaikan LKPD.

Penyerahan ini menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Khofifah menegaskan bahwa seluruh daerah didorong untuk menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan agar mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Khofifah menegaskan, penyerahan LKPD merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Jadi tadi mereka yang menyerahkan ada yang LKPD-nya tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Masing-masing punya style berbeda. Tapi saya rasa masing-masing akan memberikan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dicanangkan oleh semua pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa proses penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 telah melalui tahapan reviu oleh inspektorat serta pemeriksaan interim oleh BPK. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.

Untuk itu, Khofifah mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus melakukan penyempurnaan, khususnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

“Tentu harapan kita semua ini Insya Allah akan bisa mencapai standar yang lebih baik lagi. Kita juga berharap ketika maksimalisasi sudah kita lakukan untuk melakukan tindak lanjut dari catatan hasil pemeriksaan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya nanti pada akhirnya akan bisa mencapai WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian,” tuturnya.

Selain aspek tata kelola keuangan, Khofifah juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap berbagai dinamika global yang berpotensi berdampak hingga ke tingkat daerah. Ia menyoroti perlunya antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

“Ini bukan hanya terjadi karena apa yang kita lihat di Selat Hormuz, tetapi juga dampaknya ini bisa beragam, tidak hanya global, tapi nasional, bahkan lokal. Termasuk yang harus kita mitigasi adalah kelangkaan LPG,” ungkapnya.

Khofifah juga meminta agar pengawasan distribusi bahan pokok di masyarakat terus diperkuat, sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga.

“Maka proaktif dari seluruh kepala daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa ketersediaan aman. Mohon semua bisa dilakukan secara komprehensif, termasuk memastikan bahwa distribusi kebutuhan-kebutuhan bahan pokok di rumah setelah Idul Fitri lancar dan bisa terpantau,” katanya.

Terakhir, masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Khofifah mengucapkan permohonan maaf lahir batin atas segala kesalahan. Ia juga berdoa agar semua ibadah insan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterima di sisi Allah SWT.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Wilayah Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Penentuan opini laporan keuangan didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.

“Pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang terlaku,” jelas Khofifah.

“Karena pemeriksaan LKPD tidak dilakukan secara 100 persen transaksi yang ada di pemeriksaan daerah, tetapi secara undi petik. Undi petik itu tentunya dengan keterbatasan waktu dan jumlah pemeriksaan, maka kami menerapkan sistem yang namanya audit berbasis risiko,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Wali Kota Eri Dorong Pembangunan Rusunami hingga Dana Gen Z Rp5 Juta

Posted on 31 Maret 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi generasi muda melalui berbagai program strategis. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (30/3).

Dalam keterangannya usai rapat paripurna, Eri menegaskan bahwa salah satu poin utama perda ini adalah pembangunan rumah susun milik (rusunami). Berbeda dengan rumah susun sewa (rusunawa), rusunami memberikan hak kepemilikan kepada warga, layaknya apartemen.

“Kalau rusunawa itu disiapkan pemerintah untuk dihuni dan dirawat. Tapi kalau rusunami, ini kepemilikan. Harapannya, anak-anak muda yang baru menikah sudah bisa punya hunian sendiri,” ujarnya.

Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan rusunami di kawasan Tambak Wedi dan Sememi mulai 2026, dengan target operasional pada 2027. Soal harga, Eri memastikan akan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan bersama pemerintah pusat agar tetap terjangkau.

Penataan Lingkungan dan Aturan Rumah Kos

Eri Cahyadi juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan layak, terutama bagi anak-anak. Salah satu aspek yang diatur adalah perbedaan antara rumah kos dan kos-kosan.

Eri menjelaskan, rumah kos harus memiliki pengelolaan yang jelas, seperti adanya pemilik atau keluarga yang tinggal di lokasi, serta pemisahan penghuni laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, kos-kosan yang beroperasi seperti penginapan harian tanpa aturan dinilai berpotensi merusak tatanan lingkungan.

“Kalau sudah seperti hotel harian dan campur, itu bisa berdampak tidak baik bagi lingkungan sekitar,” tegasnya.

Dorong Ekonomi Gen Z Lewat Bantuan Usaha

Selain sektor hunian, Pemkot Surabaya juga menggulirkan program pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda. Melalui skema bantuan sebesar Rp5 juta, anak-anak Gen Z didorong untuk mengembangkan usaha mandiri.

Namun, bantuan ini tidak bisa digunakan sembarangan. Eri menekankan bahwa dana harus diajukan melalui proposal dan digunakan untuk kegiatan produktif, bukan kepanitiaan. Tujuannya untuk menekan pengangguran dan ekonomi terus bergerak.

“Tujuannya agar mereka bisa berwirausaha dan menggerakkan ekonomi. Jadi ada dampak langsung untuk menekan pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Program ini juga terintegrasi dengan sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe), sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat langsung terserap pasar.

Selain itu, Pemkot Surabaya turut mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas. Beberapa lokasi telah disiapkan oleh pemerintah kota, sementara pembangunan fisik dilakukan oleh TNI.

“Sudah ada yang diresmikan. Kita siapkan lahannya (ada 3 lokasi), dan nanti operasionalnya akan terus dikembangkan,” kata Eri.

Ke depan, koperasi ini juga akan didukung dengan fasilitas operasional seperti kendaraan distribusi untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Sedang terkait wacana Work From Anywhere (WFA), Pemkot Surabaya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Namun, konsep kerja fleksibel sebenarnya telah lama diterapkan melalui pelayanan di balai RW.

“Pegawai itu sebenarnya sudah bekerja di tengah masyarakat, bukan hanya di kantor, clntohnya di lingkungan balai RW” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Pemkot juga berencana menerapkan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN pada hari tertentu guna mengurangi konsumsi bahan bakar.

Kolaborasi untuk Kesejahteraan Warga

Eri menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot dan DPRD. Ia mencontohkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2025, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai indikator nyata.

Dengan hadirnya Perda Hunian Layak, dan program kesejahteraan strategis Pemkot Surabaya optimistis kualitas hidup masyarakat akan semakin meningkat, baik dari sisi tempat tinggal, lingkungan, hingga peluang ekonomi.

“Ini kerja bersama. Harapannya, kesejahteraan warga Surabaya bisa terus meningkat,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)

Pemkot Surabaya “Blokir” Layanan Adminduk, Jika Mantan Suami Tak Bayar Nafkah

Posted on 31 Maret 202631 Maret 2026 by News Kempalan

Kepala Dipendukcapil Surabaya Eddy Christijanto.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mengambil langkah tegas dalam melindungi hak perempuan dan anak korban perceraian. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Pemkot Surabaya mengintegrasikan sistem layanan kependudukan dengan data Pengadilan Agama (PA) untuk memastikan mantan suami menjalankan kewajiban nafkahnya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan pelayanan publik kependudukan bagi para mantan suami yang belum melunasi kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah sesuai amar putusan pengadilan.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemkot Surabaya dengan Pengadilan Agama (PA) yang telah terjalin sejak 2023. Melalui sistem yang terintegrasi langsung dengan dashboard PA, petugas dapat memantau data SIAK secara otomatis. Sistem akan mengirimkan notifikasi jika ditemukan warga yang masih memiliki tunggakan kewajiban pascaperceraian.

“Bukan terblokir, tapi layanan kependudukannya akan muncul notice dan tidak akan dilanjutkan. Dalam E-Kitir akan muncul jawaban bahwa pemohon belum melakukan kewajiban terhadap putusan Pengadilan Agama nomor sekian. Mereka harus melapor ke PA dulu, setelah dibayar, sistem akan terbuka otomatis,” jelas Eddy, Senin (30/3).

Menurutnya, langkah ini diambil karena banyaknya kasus mantan suami yang mengabaikan hak mantan istri dan anak-anak yang masih kecil pasca-perceraian, sehingga mereka tidak ternafkahi secara lahir sesuai dengan ketentuan PA.

Inovasi perlindungan perempuan dan anak ini mendapatkan apresiasi tinggi, bahkan dari mancanegara. Eddy mengungkapkan bahwa lembaga peradilan tertinggi Australia atau setara dengan Mahkamah Agung telah melakukan kunjungan dan memantau program ini pada tahun 2024.

“Ini menjadi pilot project. Mahkamah Agung RI juga sedang mengkaji peraturan agar program kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Dispendukcapil ini bisa dijadikan program nasional di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Berdasarkan data terbaru, angka ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan di Surabaya masih cukup tinggi. Tercatat sebanyak 4.701 perkara nafkah anak masih belum terselesaikan, sementara hanya 1.513 perkara yang telah dinyatakan rampung.

Kondisi serupa terjadi pada pemenuhan nafkah iddah, di mana terdapat 5.161 tunggakan kewajiban dibandingkan dengan 2.085 kasus yang terselesaikan.

Bahkan, angka ketidakpatuhan tertinggi ditemukan pada kategori nafkah mutah, dengan jumlah tunggakan mencapai 6.665 perkara, berbanding jauh dengan 3.180 kasus yang telah tuntas. Sebagai langkah tegas, sistem integrasi data kependudukan telah memberikan notifikasi bahwa layanan adminduk tidak dapat diberikan hingga tanggungjawab tuntas terhadap 7.642 subjek dari total 10.959 data yang masuk dalam pengawasan.

Melalui program ini, Eddy mengimbau kepada para mantan suami agar memiliki kesadaran hukum dan kemanusiaan untuk menjalankan putusan hakim.

“Harapan kami pertama adalah terciptanya perlindungan nyata bagi mantan istri dan anak. Kedua, ini bentuk upaya pemkot melindungi kelompok rentan. Kepada para mantan suami, tolong amar putusan terkait perceraian dilaksanakan sesuai aturan demi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Masuk Sekolah Usai Lebaran, Kadispendik Surabaya: Tolong Kurangi Handphonenya!

Posted on 31 Maret 202631 Maret 2026 by News Kempalan

Kadispendik Surabaya Feberina Kusumawati memberi motivasi siswa SDN Ketintang 1 Surabaya usai mengikuti upacara bendera, Senin (30/3).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya memastikan siswa SD dan SMP di Kota Pahlawan kembali masuk sekolah pasca libur Lebaran 2026 pada Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka resmi dimulai kembali setelah libur Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sekitar tanggal 16-27 Maret 2026.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati melakukan pengecekan proses pembelajaran di sekolah, Senin (30/3) pagi. Salah satu lembaga pendidikan yang ditinjau adalah SDN Ketintang I Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Kadispendik Surabaya turut memberikan motivasi kepada para siswa usai mengikuti kegiatan upacara. Ia menekankan pentingnya kembali disiplin menjalani rutinitas belajar setelah libur panjang. “Liburannya sudah selesai ya. Jadi karena liburnya sudah selesai, hari ini harus mulai kembali rutinitasnya. Bangun pagi, itu cukup biasa kita lakukan ya. Terus ke sekolah belajar,” ujar Febri di hadapan para siswa.

Selain itu, Febri juga kembali mengingatkan pentingnya membangun kepedulian antarsiswa di lingkungan sekolah. “Adik-adik semuanya, jadi harus bisa sayang sama teman, itu yang ibu mau bilang. Bagaimana dengan teman sebelahnya, harus tahu. Bagaimana menyayangi teman sekelasnya, harus tahu,” katanya.

Ia mencontohkan, kepedulian bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menanyakan kabar teman yang tidak masuk sekolah atau sedang bersedih.

“Temannya gak masuk ditanya kenapa, adik-adik harus coba untuk cari tahu. Jadi itulah wujud sayang sama teman. Kalau teman sebangkunya tidak masuk, coba ditanya. Kenapa tidak masuk, jadi kalau sayang sama teman, adik-adik semuanya, jangan saling menyakiti,” pesannya.

Tak hanya soal karakter, Kadispendik juga mengingatkan pentingnya pembatasan gadget di kalangan pelajar. Ia mengimbau agar siswa mulai membatasi penggunaan handphone karena dinilai memiliki potensi risiko jika tidak digunakan secara bijak.

“Jadi tolong kurangi handphonenya adik-adik, karena semakin lama penggunaan gawai itu banyak hal-hal yang berbahaya kalau tidak bisa tepat menggunakannya,” tegasnya.

Menurutnya, ancaman di dunia digital tidak bisa dianggap remeh, termasuk potensi terpapar konten berbahaya. “Adik-adik, bahaya di luar sana banyak. Di gadget ini banyak yang bahaya. Jadi jangan mencoba hal yang tidak ngerti,” ujarnya.

Febri bahkan menyinggung adanya kasus di luar Kota Surabaya, dimana seorang anak sekolah harus berhadapan dengan hukum karena terlibat dalam grup berbahaya di dunia maya. Karenanya, ia meminta siswa lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat digital.

“Kalau sudah kejadian seperti itu, coba kita lihat, sekolahnya sudah terganggu. Bisa sekolah, bisa. Tapi tidak ketemu sama teman-temannya. Yang kedua, jadi pikirannya orang tua,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Febri turut mengingatkan siswa kelas 6 SD untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan berlangsung pada 20-30 April 2026. “Apakah adik-adik sudah siap untuk TKA tanggal 20, siap ya? Siap!” kata Febri menyemangati siswa.

Ia menegaskan masih ada waktu bagi siswa untuk belajar lebih maksimal demi meraih hasil terbaik. “Masih ada waktu untuk bisa belajar lagi sampai dengan tanggal 20. Insyaallah adik-adik semuanya mendapatkan hasil yang terbaik,” jelasnya.

Sebagai penutup, Kadispendik juga mengingatkan pentingnya doa orang tua dalam setiap langkah belajar siswa. “Jangan lupa setiap hari mau berangkat minta doa kepada ayah-bunda, minta doa kepada mama-papa. Doakan adik bisa belajar dengan baik, begitu juga nanti mau TKA,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pengunaan Balai Pemuda Surabaya Ditata Ulang, Hery Purwadi: Bukan Mengusir Seniman!

Posted on 31 Maret 2026 by News Kempalan

Plt. Kepala Disbudporapar Kota Surabaya Hery Purwadi.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menegaskan bahwa bangunan Balai Pemuda terbuka untuk seniman dalam mengembangkan kesenian dan budaya di Kota Pahlawan. Maka dari itu, Pemkot melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya saat ini melakukan penataan regulasi penggunaan Balai Budaya agar lebih baik lagi ke depannya.

Pelaksana tugas (Plt) Disbudporapar Kota Surabaya Herry Purwadi menanggapi adanya polemik pengosongan tempat yang beredar di kalangan seniman dan sosial media (sosmed). Herry menjelaskan, surat edaran (SE) terkait pengosongan tempat kesenian di Balai Pemuda bukan bermaksud untuk mengusir seniman, akan tetapi bertujuan untuk menata kembali tempat kesenian di gedung tersebut.

Pada saat ini memang perlu adanya penataan regulasi yang jelas, bahwa Balai Pemuda akan tetap menjadi pusat pengembangan seni dan budaya. Namun, harus ada regulasi yang jelas untuk penataan, pemanfaatannya digunakan oleh siapa, karena kami pemerintah kota wajib (melakukan) dan itu menjadi tanggung jawab kami,” kata Herry, Senin (30/3/2026).

Herry menekankan, bahwa SE tersebut bukan bertujuan untuk mengusir seniman yang berada di gedung Balai Pemuda. Akan tetapi, Pemkot melalui Disbudporapar melakukan penataan kembali agar ada komunikasi dan regulasi yang jelas antara pemerintah dengan pengguna gedung. “Karena pengguna di situ juga tidak harus sewa, akan tetapi ada ikatan hukum yang jelas,” ujarnya.

Terkait hal ini, Herry menyebutkan, Pemkot sebelumnya juga sudah membuka forum komunikasi dengan para seniman melalui Musyawarah Kebudayaan yang diselenggarakan pada 14 Februari 2026 di Balai Pemuda. Melalui forum tersebut, ia menjelaskan, pemkot menampung masukan para seniman untuk pengembangan seni dan budaya yang lebih baik di Kota Surabaya.

Herry menambahkan, bahwa pemkot menghargai semua lembaga kesenian yang ada di Kota Surabaya. Pada intinya, lanjut dia, jajaran pemkot membuka diri untuk berkomunikasi dengan para seniman agar ditemukan solusi yang terbaik ke depannya.

“Kita harus berkomunikasi yang baik, duduk, berdialog sehingga ada solusi yang dapat diberikan. Karena kan tujuannya satu, untuk bersama-sama mengembangkan seni-budaya, dan itu kan kecintaan bagi seluruh seniman yang ada di Kota Surabaya. Saya yakin, bahwa dinamika itu hadir karena kecintaan mereka (seniman) terhadap seni budaya dan memajukan seni-budaya di Kota Surabaya,” tambahnya.

Dia berharap, pemkot bersama para seniman bisa duduk bersama dalam memajukan seni budaya di Kota Surabaya. “Bahwa tanpa adanya seniman, pemerintah bukan apa-apa, untuk itu kita harus selalu bergandengan tangan berdiskusi, komunikasi yang baik untuk mewujudkan cita-cita dalam memajukan dan mengembangkan seni-budaya di Kota Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru