SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk konsisten menjalankan instruksi pemerintah pusat dengan menggelar kerja bakti dalam Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indonesia) selama masa libur sekolah.
Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati menyampaikan bahwa periode libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh lingkungan sekolah. Kegiatan belajar mengajar (KBM) tahun ajaran baru dijadwalkan kembali dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.
Menurutnya, masa jeda pembelajaran ini tidak hanya menjadi waktu istirahat siswa dan guru, tetapi juga kesempatan untuk menata kembali sarana dan prasarana pendidikan agar lebih layak dan nyaman digunakan.
“Kami mendorong sekolah memanfaatkan libur ini untuk kerja bakti dalam Gerakan Indonesia ASRI. Lingkungan sekolah harus benar-benar siap menyambut tahun ajaran baru,” ujar Febri, sapaan akrabnya, Rabu (24/6).
Ia menekankan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari pembersihan gudang yang masih menyimpan barang tidak terpakai, penataan ruang-ruang yang semrawut, hingga optimalisasi area sekolah yang belum tertata dengan baik.
“Selain itu, ruang terbuka hijau seperti taman, kebun sekolah, dan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam juga diharapkan dapat dibersihkan dan dikembangkan, termasuk sarana pendukung seperti kolam ikan dan fasilitas lainnya,” imbuhnya.
Perawatan bangunan sekolah juga menjadi perhatian, mulai dari pengecatan ulang dinding yangkusam, perbaikan saluran air, hingga penanganan fasilitas yang terdampak cuaca hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Febri juga meminta kepala sekolah mengatur kolaborasi bersama guru dan seluruh warga sekolah dalam kegiatan gotong royong tersebut. Ia menilai, lingkungan sekolah yang bersih, asri, dan tertata akan berdampak langsung pada kesiapan belajar siswa.
“Dengan lingkungan yang lebih segar dan nyaman, kami berharap siswa dapat kembali belajar dengan suasana yang lebih kondusif dan optimal,” pungkasnya. (Dwi Arifin)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Cak Eri) saat memberi keterangan pada wartawan.
SURABAYA-KEMPALAN: Hujan kembali mengguyur Kota Surabaya pada Rabu (24/6) dini hari. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan tidak terjadi genangan signifikan seperti yang sempat muncul pada 22–23 Juni lalu.
Kondisi ini didukung oleh intensitas hujan yang relatif lebih ringan dan penyebarannya yang lebih merata, sehingga tidak terkonsentrasi di titik-titik rawan di dalam kota.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, kondisi tersebut membuat sistem drainase kota mampu mengalirkan air dengan baik. “Alhamdulillah tidak terjadi seperti kemarin. Hujannya juga tidak seintens sebelumnya,” jelasnya, Rabu (24/6).
Ia menambahkan, hujan yang terjadi tidak hanya turun di Surabaya, tetapi juga di wilayah penyangga seperti Sidoarjo hingga Gresik. Kondisi ini berbeda dengan peristiwa hujan sebelumnya yang bersifat sangat terpusat di beberapa titik, disertai pasang air laut yang memperparah genangan.
Menurutnya, kombinasi faktor tersebut pada kejadian sebelumnya berada di luar pola normal, bahkan disebut tidak sesuai prediksi umum BMKG, sehingga menyebabkan genangan di sejumlah lokasi.
Untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem berikutnya, Pemkot Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan. Sejumlah mobil Pemadam Kebakaran (PMK) disiagakan di titik-titik rawan untuk mempercepat penanganan jika terjadi hambatan aliran air atau sumbatan drainase.
“Kalau ada sumbatan, kita lakukan penanganan cepat agar aliran air kembali lancar,” ujar Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri tersebut.
Pemkot Surabaya juga memastikan seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Pemantauan lapangan dilakukan sejak pukul 02.00 WIB untuk memastikan respons cepat terhadap potensi gangguan, meski hingga saat ini kondisi kota dilaporkan relatif aman.
“Saya mulai berkeliling sejak pukul 02.30 WIB. Alhamdulillah, tidak ada kejadian yang mengejutkan.Semoga kondisi seperti ini dapat terus terjaga, sambil tetap bersiap jika sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi seperti sebelumnya,” ungkap Cak Eri.
Selain penanganan jangka pendek, Pemkot Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan memperluas dan mengoptimalkan area penampungan air atau bozem.
Di tengah keterbatasan ruang terbuka akibat pesatnya pembangunan, pemerintah juga berencana mengembalikan fungsi sejumlah lahan IPT (izin pemakaian tanah) serta fasilitas umum menjadi area resapan guna meningkatkan kapasitas tampung air kota ke depan.
“Di tengah keterbatasan ruang terbuka akibat pesatnya pembangunan, pemerintah kota berencana mengembalikan fungsi sejumlah lahan sebagai daerah resapan air. Termasuk di antaranya lahan fasilitas umum yang telah beralih fungsi,” terangnya.
Ia menegaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang. “Penanganan banjir tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga harus dirancang untuk jangka panjang. Kita tidak hanya berpikir hari ini, tetapi juga beberapa tahun ke depan,” tegasnya.
Dalam peninjauan lapangan, ditemukan sejumlah kawasan yang mengalami alih fungsi lahan tanpa didukung sistem drainase yang memadai, termasuk area yang diuruk dan kemudian dimanfaatkan untuk pergudangan tanpa saluran air yang jelas, seperti di kawasan Romokalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri dan pergudangan, untuk memastikan setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai di sekitarnya, sebagaimana telah diterapkan di beberapa kawasan lain di Surabaya.
“Saya minta Cipta Karya (DPRKPP) untuk memanggil agar membangun saluran drainase di depan area masing-masing, seperti di Kalirungkut sehingga kawasan tersebut tidak lagi mengalami banjir,” pungkas Cak Eri. (Dwi Arifin)
SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mulai menghentikan peredaran karcis parkir sebagai bagian dari implementasi digitalisasi perparkiran. Seluruh transaksi parkir di Kota Pahlawan ke depan diarahkan menggunakan sistem pembayaran digital, baik melalui QRIS, kartu elektronik, maupun voucher parkir.
Kebijakan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo saat membuka kegiatan “Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Petugas Juru Parkir Berkeselamatan” di Aula Garuda Kantor Dishub Surabaya, Selasa (23/6).
“Mulai hari ini kami sampaikan kepada seluruh petugas parkir atau Jukir, tidak ada lagi karcis parkir di lapangan. Kami akan memberhentikan peredaran karcis parkir di lapangan yang semuanya nanti akan digantikan dengan digitalisasi parkir,” ujar Trio.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi titik awal penerapan sistem parkir digital secara penuh di Kota Surabaya. Dishub menargetkan seluruh transaksi parkir dapat dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi melalui platform digital yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.
“Ini hari terakhir, kalau masih ditemukan ada karcis parkir, berarti itu karcis parkir yang lama. Tetapi mulai hari ini juga kami tidak akan mengedarkan karcis parkir,” jelasnya.
Trio menegaskan keputusan penghentian karcis diambil setelah program digitalisasi parkir memasuki bulan keenam pelaksanaan. Ia menyebut seluruh proses transaksi parkir ke depan akan mengandalkan sarana pembayaran digital yang telah disiapkan Pemkot Surabaya.
“Ketika digitalisasi parkir ini sudah menginjak bulan ke-6 (Juni 2026), maka secara resmi saya mewakili Pemerintah Kota Surabaya selaku pimpinan Dinas Perhubungan, menyampaikan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, karcis parkir tidak akan pernah ada, atau tidak akan pernah kami bagikan melalui Kepala Pelataran (Katar),” katanya.
Dalam sistem baru tersebut, pembayaran parkir dapat dilakukan menggunakan kartu elektronik, QRIS, maupun voucher parkir yang telah disiapkan Dishub Surabaya. Ia berharap, kehadiran beberapa alternatif pembayaran itu dapat mempermudah masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan parkir yang lebih akuntabel.
“Jadi semuanya nanti akan menggunakan sarana digitalisasi parkir. Memakai kartu tol, memakai QRIS atau memakai voucher parkir,” ujar Trio.
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya juga menyiapkan jaringan distribusi voucher parkir melalui sejumlah toko modern. Dishub telah menempatkan personel di 17 toko modern untuk mendukung pengadaan dan penjualan voucher parkir.
“Voucher parkir itu nanti bisa didapatkan di toko-toko modern. Ada 17 toko modern yang sudah kami tempatkan personel untuk pengadaan atau pembelian, sehingga warga Kota Surabaya bisa mudah mendapatkan voucher parkir,” tegasnya. (Dwi Arifin)
Abdul Malik, Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com).
SURABAYA-KEMPALAN: DPRD Kota Surabaya tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini disiapkan untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja sekaligus mendorong perusahaan agar lebih patuh mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik mengatakan, pembahasan awal yang digelar Rabu (24/6) menitikberatkan pada upaya mengoptimalkan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, seluruh kategori pekerja, baik penerima upah (PU), bukan penerima upah (BPU), pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, hingga tenaga kerja asing yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia, memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pada prinsipnya pembahasan ini menekankan kepada para pemberi kerja agar lebih optimal mengikutsertakan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Malik, usai rapat pansus.
Rapat Pansus Raperda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Rabu (23/6). (Foto: IST)
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima pansus, jumlah pekerja di Surabaya mencapai sekitar 1,4 juta orang. Namun, hingga saat ini tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan.
“Dari sekitar 1,4 juta pekerja tersebut, yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan baru 39,81 persen. Artinya masih banyak pekerja yang belum mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Data tersebut, lanjut Malik, akan kembali dicocokkan dan diverifikasi untuk memastikan perusahaan maupun pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dapat segera diidentifikasi.
Dorong Kepatuhan Perusahaan
Melalui regulasi yang tengah disusun, DPRD berharap terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Surabaya.
Malik menegaskan, setelah perda disahkan nantinya, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait guna mendorong perusahaan-perusahaan yang belum patuh agar segera memenuhi kewajibannya.
“Harapannya setelah raperda ini disahkan, capaian peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa meningkat secara signifikan. Karena ini berkaitan dengan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial yang dilindungi oleh undang-undang,” jelasnya.
Menurut dia, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting sebagai perlindungan ketika pekerja mengalami risiko kerja, kecelakaan, maupun peristiwa lain yang berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka..
“Ketika terjadi suatu insiden, pekerja memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang,” katanya.
Dalam pembahasannya, pansus juga menelaah naskah akademik sebagai dasar penyusunan regulasi. Kajian tersebut mencakup aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis sebagai landasan pembentukan perda.
Malik menjelaskan, raperda ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.
“Landasan yuridisnya jelas. Ada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS yang menjadi pijakan utama,” ujarnya.
Integrasikan Perlindungan Pekerja Rentan
Selain mengacu pada regulasi nasional, DPRD juga mencermati sejumlah kebijakan daerah yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya terkait perlindungan pekerja rentan.
Beberapa aturan tersebut antara lain Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 9 Tahun 2025, Perwali Nomor 27 Tahun 2025, serta Perwali Nomor 87 Tahun 2024 yang memiliki keterkaitan dengan program perlindungan tenaga kerja.
Menurut Malik, berbagai kebijakan yang selama ini mengatur perlindungan pekerja rentan, termasuk pengemudi ojek online (ojol), akan diselaraskan dan diperkuat melalui perda yang sedang disusun.
“Semua kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rentan nantinya akan diharmonisasikan dalam satu regulasi. Tujuannya agar perlindungan yang diberikan semakin kuat,” katanya.
Ia memastikan keberadaan perda tidak akan mengurangi hak yang selama ini telah diterima pekerja rentan melalui berbagai program pemerintah daerah.
“Justru perda ini diharapkan memperkuat perlindungan yang sudah ada, bukan mengurangi hak-hak pekerja,” tegasnya.
Dalam pembahasan awal, pansus belum masuk pada substansi pasal per pasal. Namun demikian, Malik mengisyaratkan bahwa raperda akan memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajiban terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Sanksinya nanti akan dibahas secara khusus. Pekan depan kami akan masuk ke pembahasan pasal demi pasal,” ujarnya.
Ia berharap seluruh anggota pansus dapat memberikan masukan konstruktif sehingga perda yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga efektif diterapkan di lapangan.
“Perda ini harus benar-benar bisa terimplementasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja di Kota Surabaya,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno dan Ketua Umum KONi Jatim M.Nabil saat membuka Rakerprov KONI Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (24/6) siang.
SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong adanya plan of action yang akurat dan detail untuk dijadikan landasan kuat bagi kemajuan olahraga Jatim. Baik untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), Pekan Olahraga Nasional (PON), maupun Olimpiade.
Hal itu disampaikan Khofifah saat membuka secara resmi Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung STIESIA Surabaya, Rabu (24/6) siang.
“Raker ini harus menyiapkan plan of action bagi kita semua baik persiapan Porprov, PON, maupun Olympic,” kata Khofifah.
Khofifah kemudian secara rinci memberikan empat catatan penting bagi KONI Jatim. Yang pertama adalah penguatan pembinaan dan pencarian bibit atlet yang lebih dini dan sistematis.
Bukan tanpa alasan, pembinaan prestasi butuh proses panjang mulai identifikasi bakat, pembinaan berjenjang, kompetisi terstruktur, hingga pendampingan profesional.
“Pencarian bibit pencarian bakat dengan usia makin dini itu menjadi catatan penting karena seandainya keputusan di setiap cabor itu sudah final, maka atlet yang kita kirim harus mengikuti penyesuaian dari usia yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Untuk itu, Khofifah kembali mengingatkan bahwa penyelenggaraan Porprov bukan hanya sekadar kompetisi antar daerah. Namun juga menjadi merupakan instrumen strategis untuk pembinaan atlet berjenjang, memperluas pemerataan prestasi ke seluruh kabupaten/kota, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah lewat sektor pendukung.
Kemudian catatan kedua adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga, baik pelatih, tenaga sport science, wasit, manajer tim termasuk atlet. Ia meyakini bahwa keberhasilan atlet selain ditentukan kemampuan fisik, juga ditambah dukungan ilmu, teknologi, nutrisi, psikologi, dan manajemen prestasi yang terukur.
“Tim sport science yang ada di Unesa saya rasa diharapkan dapat melakukan proses untuk bisa melakukan adjustment. Tim ini bisa melakukan rasionalisasi dari proses untuk penyesuaian usia tertentu pada cabor tertentu yang lebih reasonable. Basisnya adalah sport science,” jelas Khofifah.
Ketiga adalah penguatan tata kelola organisasi olahraga yang profesional, akuntabel, dan adaptif. Organisasi sehat akan melahirkan program efektif dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.
“Bibit atlet yang bagus kalau tidak diikuti oleh tata kelola yang terukur nanti hasilnya juga kurang maksimal,” tegasnya.
Sedangkan pada catatan keempat, Khofifah berpesan akan pentingnya membangun jejaring. Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, KONI, cabor, dunia usaha, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat.
Pembangunan jejaring ini juga dicontohkannya bermanfaat untuk mengetahui potensi-potensi atlet dari berbagai daerah baik dalam maupun luar Jawa Timur. Seperti halnya kondisi dimana beberapa atlet Jatim yang berada diluar Jatim dan akan kembali membela Bumi Majapahit.
“Membangun jejaring seperti ini menjadi penting karena menyiapkan, membibit dan membina atlet tentu tidak mudah tidak murah dan tidak bisa cepat. Oleh karena itu semua cabor saya meminta untuk warm welcome kepada mereka yang hari ini terkonfirmasi memang akan pindah domisili di Jawa Timur,” lanjut Khofifah.
“Maka koordinasi dengan Bupati/Wali Kota juga menjadi sangat penting. Awareness dari Kepala Dispora itu juga menjadi sangat penting,” ucapnya.
Melalui keempat catatan tersebut, Khofifah optimistis olahraga Jatim dapat semakin maju ke depannya. KONI Jatim memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun ekosistem olahraga prestasi di daerah.
Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan prestasi dan pencapaian medali, tetapi juga dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, sportif, berintegritas, dan memiliki daya juang tinggi. Nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Karena kita tentu semua berkejaran dengan persiapan-persiapan baik itu mulai Porprov, PON, SEA Games, Asian Games, hingga Olympic. Termasuk juga identifikasi cabor mana saja yang bisa kita siapkan bibit atlet yang bukan hanya siap bertanding tetapi juga siap membawa pulang emas bagi Jawa Timur dan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemprov Jatim dalam mendukung KONI Jatim. Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah disebutnya sudah berada di jalan yang benar.
“Ibu Gubernur sudah sangat benar. Jadi beliau mempunyai keinginan dan fokus. Sudah disampaikan juga oleh KONI pusat berbagai cabor prioritas dan menjadi fokus pembinaan,” ucapnya.
Jawa Timur juga disebutnya salah satu provinsi dengan Porprov terbesar di Indonesia disebutnya memiliki peluang yang sangat besar. Dan potensi-potensi tersebut telah dipahami dengan baik olehKhofifah, terutama kaitannya dengan pembibitan atlet usia dini.
“Untuk usia dini beliau ini mengantisipasi untuk pembinaan jangka panjang kalau ada dinamika perubahan masa umur terkait dengan tingkat PON dan sebagainya,” ujarnya. (Dwi Arifin)
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)
SURABAYA-KEMPALAN: Maraknya kabel optik dan kabel jaringan yang bergelantungan di berbagai ruas jalan Kota Surabaya mendapat sorotan serius dari Komisi B DPRD Surabaya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan penertiban sebelum menimbulkan korban jiwa.
Machmud menilai kondisi kabel yang semrawut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Di Surabaya ini memang kota besar. Komisi B DPRD Kota Surabaya sudah beberapa kali merapatkan persoalan darurat kabel ini dengan pemerintah kota. Semuanya bergelantungan. Bahkan dalam satu titik bisa ada tujuh sampai sepuluh tiang. Itu merusak pemandangan Kota Surabaya,” kata Machmud saat ditemui di sela aktivitasnya di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (24/6).
Menurutnya, kabel-kabel yang tidak jelas perizinannya maupun yang sudah tidak aktif harus segera ditertibkan. Ia meminta Pemkot tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan atau korban jiwa baru bertindak.
“Nah, itu harus ditertibkan mumpung belum makan korban. Kalau yang bukan milik PLN, yang tidak ada izin, atau izinnya sudah mati, segera dipangkas,” tegasnya.
Machmud juga mengkritik pola penanganan pemerintah yang dinilainya masih bersifat reaktif. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa di Surabaya yang baru mendapat perhatian serius setelah terjadi korban.
“Jangan sampai menunggu ada orang kesetrum atau ada yang terjerat kabel baru bertindak. Selama ini pemerintah sering bersikap reaksional. Setelah ada korban baru bergerak. Seharusnya persoalan seperti ini bisa diantisipasi sebelum terjadi musibah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya sebenarnya memiliki perangkat dan regulasi yang cukup untuk melakukan penertiban. Mulai dari Satpol PP tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota, serta aturan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Kalau memang tidak berizin ya copot. Satpol PP bisa berinisiatif melakukan penertiban. Tidak harus selalu menunggu OPD yang mengurusi kabel. Aturannya sudah ada,” katanya.
Machmud menyoroti maraknya pemasangan jaringan internet oleh sejumlah penyedia layanan yang menurutnya kerap memasang tiang dan kabel tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, keberadaan kabel semakin semrawut hingga menjamur di kawasan permukiman.
“Sekarang di kampung-kampung banyak yang pasang jaringan Wi-Fi menggunakan kabel. Tahu-tahu ada tiang berdiri di depan rumah warga. Tidak ada teguran sama sekali dari pemerintah kota. Akhirnya tumbuh subur dan menjadi semrawut,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk memperhatikan kondisi kabel di setiap persimpangan jalan yang menurutnya hampir semuanya dipenuhi tumpukan kabel yang tidak tertata.
“Kalau kita lihat di perempatan, hampir semua sudut jalan ada tumpukan kabel yang tidak karuan. Kabel PLN itu jelas berbeda karena menggunakan tiang beton dan susunannya rapi. Sisanya bisa jadi milik Telkom atau provider lain. Nah, itu yang harus ditertibkan,” katanya.
Dalam rapat bersama Pemkot Surabaya di Komisi B beberapa bulan yang lalu, lanjut Machmud, terungkap bahwa masih banyak jaringan kabel yang tidak memiliki izin ataupun izinnya telah habis masa berlaku namun tetap dibiarkan terpasang. Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah.
“Saran saya, mumpung belum ada korban, Surabaya ini sudah darurat kabel. Harus segera ditertibkan,” tegasnya.
Terkait kemungkinan warga melakukan penertiban sendiri terhadap kabel yang dianggap tidak aktif atau mengganggu lingkungan, Machmud menilai hal itu bisa terjadi karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu tindakan pemerintah.
“Kalau ada warga yang menertibkan sendiri, bisa jadi karena mereka sudah gregeten dan terlalu lama menunggu pemerintah kota tidak bertindak. Tetapi yang paling penting tetap pemerintah harus hadir dan menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh,” pungkasnya. (Andra Jarmiko)
Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNAIR Khofifah bersama Ketua Dewan Pakar PP IKA UNAIR Agus Harimurri Yudhoyono menghadiri Rakor di Kampus C UNAIR, Selasa (23/6) malam.
SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR) Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Dewan Pakar PP IKA UNAIR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pakar PP IKA UNAIR di Ruang Amerta Lt. 4 Kantor Manajemen Kampus C UNAIR, Selasa (23/6) malam.
Di kesempatan itu, Khofifah yang juga Gubernur Jatim menegaskan pertemuan ini memberikan banyak rekomendasi yang mendorong agar jajaran IKA UNAIR terus bergerak secara masif memberikan dampak untuk bangsa.
“Saya rasa pertemuan pikiran meeting of mind yang kita bangun pada malam hari ini akan menjadi catatan penting bagi kita semua. Termasuk pemikiran strategis dan out of the box dari beliau luar biasa serta kemudian Pemprov Jatim juga akan mendapatkan benefit dari pikiran-pikiran dan jejaring beliau di dalam maupun luar negeri,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, IKA UNAIR memiliki modal sosial, intelektual, dan profesional yang besar melalui jejaring alumninya yang tersebar di berbagai sektor.
Oleh karena itu, peran alumni perlu terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dan berdampak.
“IKA UNAIR harus menjadi wadah yang mampu mengonsolidasikan kekuatan alumni dari berbagai disiplin ilmu dan profesi. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan berbagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menekankan pentingnya menjadikan Dewan Pakar sebagai mitra strategis dalam memberikan pandangan, rekomendasi, dan pemikiran konstruktif bagi pengembangan organisasi.
Menurutnya, berbagai dinamika global maupun nasional membutuhkan respons yang cepat dan adaptif. Karena itu, IKA UNAIR perlu terus memperkuat kapasitasnya sebagai organisasi yang mampu menghadirkan ide-ide segar, terobosan program, serta kontribusi berbasis keilmuan.
“Rapat dewan pakar menunjukkan semangat kolaborasi sekaligus menjadi forum penting untuk menghimpun berbagai masukan dan gagasan dari para anggota Dewan Pakar dalam memperkuat arah kebijakan dan program kerja IKA UNAIR ke depannya,” jelasnya.
Rapat juga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan peran alumni dalam pembangunan sumber daya manusia, pengembangan jejaring kolaborasi lintas sektor, peningkatan kontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan, hingga upaya memperkuat posisi IKA UNAIR sebagai pusat pemikiran yang mampu memberikan rekomendasi bagi berbagai isu strategis.
Melalui rapat ini, diharapkan sinergi antara pengurus dan Dewan Pakar IKA UNAIR semakin solid sehingga organisasi alumni dapat terus berkembang menjadi kekuatan yang produktif, inovatif, dan berdaya guna bagi kemajuan bangsa.
“Dengan semangat gotong royong, kolaborasi, dan pengabdian, IKA UNAIR diharapkan mampu menghadirkan program-program yang tidak hanya bermanfaat bagi alumni, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat dan pembangunan Indonesia,” pungkas Khofifah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PP IKA UNAIR yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, silaturahmi dan dialog terbuka untuk memberikan masukan baik secara internal maupun akademis. Membahas agar Unair maju dan berdampak bagi masyarakat.
Saat ini UNAIR berada di peringkat ketiga se-Indonesia dan dunia peringkat 276 berdasarkan QSWorld university rangking. Prestasi yang tidak mudah karena naik secara bertahap masuk jajaran papan atas di Indonesia dan dunia. Selain itu tri dharma yang paling penting untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Hadir bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan para anggota dewan pakar. Ingin berkontribusi untuk almamater karena gagasan dari para guru besar dan profesor sangat berharga sebagai bagian dari semangat kita untuk masyarakat dan negara,” ungkapnya.
Pada pertemuan tersebut, AHY menyampaikan beberapa hal sebagai langkah awal dewan pakar dalam kekuatan IKA UNAIR agar bisa memberikan kontribusi nyata. Misalnya menyelenggarakan dialog produktif dan konstruktif sekaligus menyusun rekomendasi terkait kebijakan yang bisa ditujukan pemerintah pusat dan daerah.
“Pentingnya masukan dari para akademisi bagi pemerintah yang setiap hari harus mengambil keputusan, perlu pengayaan serta penelitian dari hasil riset yang relevan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata AHY, menggagas forum yang lebih luas yang bukan hanya internal, tetapi mengundang berbagai kalangan terutama generasi Z yang dari waktu ke waktu menjadi perhatian publik dengan berbagai macam isi untuk dihadirkan di forum yang baik. (Dwi Arifin)
Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Surabaya Siti Mariyam. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)
SURABAYA-KEMPALAN: Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera merealisasikan pembangunan Bumi Perkemahan sebagai sarana pendidikan karakter berbasis alam bagi generasi muda.
Kwarcab menilai keberadaan Bumi Perkemahan menjadi kebutuhan mendesak di tengah menurunnya minat pelajar terhadap kegiatan kepramukaan. Selama ini, sebagian besar aktivitas Pramuka di sekolah-sekolah dinilai terlalu banyak dilakukan di dalam ruangan karena keterbatasan lahan terbuka hijau.
Ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Surabaya Siti Mariyam mengatakan, kondisi tersebut membuat esensi pendidikan kepramukaan sebagai gerakan yang dekat dengan alam menjadi berkurang. Akibatnya, tidak sedikit siswa yang mengikuti kegiatan Pramuka hanya karena kewajiban sekolah.
“Dari temuan kami di lapangan, banyak anak-anak sekolah yang memakai seragam Pramuka hanya karena kewajiban, bukan karena bangga atau suka. Pramuka itu sejatinya cinta alam, sehingga kegiatannya harus lebih banyak dilakukan di luar ruangan,” ujar Siti Mariyam, Rabu (24/6).
Menurutnya, minimnya ruang terbuka di lingkungan sekolah menjadi salah satu penyebab kegiatan kepramukaan sulit berkembang secara optimal. Banyak area yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk aktivitas luar ruang kini beralih fungsi menjadi lahan parkir atau fasilitas pendukung lainnya.
Karena itu, Kwarcab Surabaya menilai pembangunan Bumi Perkemahan merupakan solusi strategis untuk menghidupkan kembali semangat kepramukaan di kalangan generasi muda.
Selain menjadi pusat kegiatan pendidikan karakter, Bumi Perkemahan juga dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Siti Mariyam menyebut fasilitas tersebut berpotensi menjadi destinasi wisata edukasi apabila dilengkapi dengan sarana outbound dan aktivitas rekreasi berbasis alam.
“Daerah lain di tingkat kabupaten maupun kota hampir semuanya sudah memiliki Bumi Perkemahan. Surabaya justru belum memiliki fasilitas tersebut. Padahal jika dikelola dengan baik dan dilengkapi wahana outbound yang representatif, keberadaannya bisa memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya itu juga menyoroti masih adanya sejumlah aset lahan milik Pemkot yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap sebagian aset tersebut dapat diprioritaskan untuk pengembangan kawasan Bumi Perkemahan.
Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar dibandingkan manfaat jangka panjang yang dihasilkan, terutama dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta ketahanan moral generasi muda.
Desakan pembangunan Bumi Perkemahan ini muncul di tengah capaian membanggakan Gerakan Pramuka Surabaya yang baru saja mencatatkan tiga rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Salah satu prestasi tersebut adalah pengukuhan 65.000 Pramuka Garuda yang menjadi catatan bersejarah bagi kepramukaan di Kota Pahlawan.
Kwarcab Surabaya berharap momentum tersebut dapat menjadi pemicu lahirnya komitmen bersama antara Gerakan Pramuka dan Pemkot Surabaya untuk menghadirkan fasilitas yang selama ini dinantikan.
“Harapannya, legalitas atau peresmian lahan Bumi Perkemahan sudah bisa diumumkan sebagai kado pada Hari Ulang Tahun Pramuka ke-65 yang diperingati pada 14 Agustus mendatang,” pungkas Siti Mariyam. (Dwi Arifin)
Murid unjuk prakarya Lego di Perayaan Akhir Tahun Ajaran PAUD Anak Ceria UNAIR. (Foto: IST)
SURABAYA-KEMPALAN: Di atas panggung Auditorium Candradimuka Universitas Airlangga, seorang anak tampak sibuk merakit lego menjadi sebuah rumah. Di sudut lain, seorang anak menyanyikan lagu favoritnya dengan penuh percaya diri. Tidak semua tampil dengan cara yang sama. Namun justru itulah yang dirayakan oleh PAUD Anak Ceria Universitas Airlangga (UNAIR).
Perayaan akhir tahun ajaran yang digelar Minggu (21/6) bukan hanya tentang pentas anak. Di balik berbagai penampilan tersebut tersimpan sebuah filosofi pendidikan yang sederhana: setiap anak memiliki cara tumbuh dan berkembang yang berbeda.
Guru sekaligus Show Director acara Nadine Athahira Larasati mengatakan, sekolah tidak memulai persiapan perayaan akhir tahun dengan menentukan jenis pertunjukan yang harus ditampilkan anak. Sebaliknya, guru terlebih dahulu mengajak anak mengenali hal-hal yang mereka sukai.
“Sejak awal kami mengenalkan kepada anak-anak bahwa tampil itu sama dengan berbagi cerita. Karena itu mereka diberi kebebasan untuk tampil melalui hal-hal yang mereka sukai,” ujarnya.
Nadine Athahira Larasati, guru penanggung jawab kelas TK sekaligus show director acara.
Menurut Nadine, proses tersebut menjadi bagian penting dari pendidikan di PAUD Anak Ceria. Anak-anak diberi kesempatan mengeksplorasi berbagai aktivitas, mulai dari menyanyi, menari, membuat karya, hingga memasak sebelum akhirnya menentukan sendiri bentuk penampilan yang ingin mereka tampilkan.
Dalam prosesnya, pilihan anak tidak selalu tetap. Ada yang beberapa kali berubah pikiran menjelang hari pertunjukan. Namun bagi Nadine, perubahan tersebut justru menunjukkan bahwa anak sedang belajar mengenali minat dan dirinya sendiri.
Jika harus merangkum perjalanan anak-anak menuju hari pertunjukan dalam satu kata, Nadine memilih kata “berproses”.
“Setiap anak memiliki proses yang berbeda sesuai potensi dan minatnya. Sekecil apa pun langkah yang mereka ambil, saya sangat mengapresiasi karena mereka sudah berani mencoba,” tuturnya.
Pandangan serupa disampaikan Kepala PAUD Anak Ceria UNAIR Theodore Baswara. Menurutnya, pendidikan anak usia dini seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk mengenali dirinya sendiri, bukan sekadar memenuhi target yang ditetapkan orang dewasa.
Ia menilai setiap anak memiliki karakteristik, minat, dan kebutuhan yang berbeda sehingga pendekatan pendidikan juga tidak dapat diseragamkan.
“Yang paling penting adalah membantu anak mengenali dirinya sendiri dan mendukung potensinya. Bukan memaksakan sesuatu yang mungkin diinginkan orang tua tetapi belum tentu sesuai dengan karakteristik anak,” ujarnya.
Sebagai sekolah inklusif, PAUD Anak Ceria tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tetapi juga berupaya menumbuhkan penghargaan terhadap berbagai bentuk perbedaan sejak usia dini.
“Perbedaan itu bukan hanya perkembangan anak, tetapi juga latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Sekolah inklusi menjadi tempat anak belajar hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan sejak usia dini,” kata Theodore.
Menurutnya, pengalaman berinteraksi dengan keberagaman sejak kecil akan membantu anak mengembangkan empati, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Cerita mengenai pentingnya ruang tumbuh yang sesuai kebutuhan anak juga dirasakan langsung oleh Afif Kurniawan, orang tua salah satu peserta didik TK B.
Baginya, pengalaman bersekolah di PAUD Anak Ceria menunjukkan bahwa setiap anak memiliki timeline perkembangan yang berbeda.
“Ananda adalah anak yang istimewa. Perkembangannya memiliki timeline sendiri, tetapi kami bersyukur TK Anak Ceria memberikan ruang bagi anak untuk terus bertumbuh,” ujarnya.
Afif mengaku melihat perkembangan yang signifikan pada kemampuan sosial dan emosional anaknya selama satu tahun terakhir. Baginya, yang terpenting bukan seberapa cepat anak mencapai target tertentu, melainkan adanya ruang untuk berkembang sesuai kebutuhannya.
Cerita serupa datang dari Heny Tria. Ia menuturkan anaknya mengalami perubahan positif dalam kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi setelah bergabung di PAUD Anak Ceria.
“Anak saya yang sebelumnya kurang dalam sosialisasi dan pengendalian emosi, sekarang mengalami perkembangan yang sangat baik,” katanya.
Menurut Heny, pendekatan belajar sambil bermain yang diterapkan sekolah terasa lebih sesuai dengan kebutuhan anak dibandingkan pengalaman pendidikan sebelumnya yang lebih berfokus pada kemampuan akademik.
“Di sini anak lebih diajak belajar sambil bermain. Tidak dipaksa harus menulis atau membaca, sehingga anak lebih senang bersekolah dan perkembangan lebih optimal,” ujarnya.
Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UNAIR, Pramesti Pradna Paramita, menilai pendidikan inklusif penting karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk belajar, bermain, dan berkembang bersama.
“Anak dengan kebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan belajar dan bermain bersama teman-teman lainnya dalam lingkungan yang mendukung,” katanya.
Theodore menanggapi berbagai apresiasi yang diberikan orang tua terhadap layanan PAUD Anak Ceria. Ia menyebut kepuasan orang tua merupakan cerminan dari upaya sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak.
“Karena kami sekolah inklusi, pembelajaran selalu dimulai dari kebutuhan anak. Bahkan anak dengan perkembangan yang sama pun memiliki kebutuhan stimulasi yang berbeda. Karena itu kami menjaga rasio guru dan murid agar setiap anak dapat terfasilitasi secara optimal,” jelasnya. (Andra Jatmiko)
