Kempalan.com

Hewan Kurban Masuk Surabaya Wajib Vaksin PMK dan Kantongi SKKH

Posted on 13 Mei 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemkot Surabaya membuat aturan ketat untuk hewan kurban yang masuk Kota Pahlawan, khususnya terkait kesehatan.

Bahkan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.7.2.4/11606/436.7.9 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 H di Kota Surabaya.

Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis di tengah tingginya lalu lintas ternak menjelang Idul Adha.

Penyakit yang diwaspadai meliputi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD), antraks, hingga Peste des Petits Ruminants (PPR).

Dalam SE itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa seluruh hewan kurban yang masuk ke Surabaya wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba harus sudah mendapatkan vaksinasi PMK minimal satu kali, dibuktikan dengan sertifikat vaksinasi atau eartag QR Code yang terintegrasi dengan program vaksinasi nasional.

“Peningkatan kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha menyebabkan lalu lintas ternak antarwilayah meningkat signifikan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan menular strategis dan zoonosis sehingga perlu dilakukan pengawasan secara ketat,” kata Wali Kota Eri, Rabu (13/5).

Selain wajib vaksin PMK, hewan kurban juga harus dipastikan dalam kondisi sehat dan bebas gejala penyakit menular selama 14 hari sebelum masuk ke Kota Pahlawan. Ketentuan tersebut wajib dibuktikan melalui Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) serta Sertifikat Veteriner (SV) dari daerah asal ternak.

“Hewan 14 hari sebelum dilalulintaskan dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda klinis PMK, LSD, PPR dan antraks,” imbuhnya.

Tak hanya mengatur lalu lintas ternak, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban. Penjual diwajibkan mengantongi izin lokasi dari kecamatan atau kelurahan setempat serta memastikan seluruh hewan yang diperjualbelikan memiliki dokumen kesehatan resmi.

Tempat penjualan juga diwajibkan memiliki area isolasi bagi hewan sakit, tempat penampungan limbah, serta tidak diperbolehkan berada dekat dengan peternakan lokal di Surabaya.

Eri Cahyadi menegaskan, jika ditemukan hewan sakit atau mati, penjual wajib segera melapor kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya.

“Apabila persyaratan izin tempat penjualan dan dokumen kesehatan hewan tidak dipenuhi, maka Satpol PP kecamatan/kelurahan wajib melakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Eri Cahyadi uga mengingatkan masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Selain memenuhi syariat Islam, hewan kurban juga harus sehat secara medis dan layak untuk disembelih.

Dalam surat edarannya, Pemkot Surabaya menetapkan hewan kurban wajib dalam kondisi sehat, tidak cacat, tidak kurus, berjenis kelamin jantan dan tidak dikebiri. Hewan juga harus cukup umur, yakni kambing atau domba minimal berusia satu tahun dan sapi minimal dua tahun, ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.

“Sementara untuk proses penyembelihan, Pemkot Surabaya menganjurkan agar pemotongan dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH). Namun apabila dilakukan di luar RPH, panitia kurban wajib mengajukan persetujuan lokasi kepada camat atau lurah setempat,” jelasnya.

Panitia penyembelihan juga diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan, mengelola limbah pemotongan dengan benar, menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk distribusi daging dan jeroan, serta menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas penyembelihan.

“Penyelenggara pemotongan hewan kurban bertanggung jawab terhadap kebersihan dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban,” ujar dia.

Selain itu, Eri Cahyadi juga mengimbau agar hewan kurban yang tidak terjual tidak kembali dilalulintaskan ke daerah asal maupun wilayah lain. Hewan yang tidak terjual dianjurkan dipotong di rumah potong hewan terdekat guna meminimalkan risiko penyebaran penyakit.

“Melalui kebijakan ini, Pemkot Surabaya berharap pelaksanaan Idul Adha 2026 dapat berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat, sekaligus mencegah potensi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya mobilitas ternak menjelang hari raya,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Syaifuddin Zuhri: Fraksi PDIP Surabaya Fokus Sinergikan Program Pemkot

Posted on 13 Mei 2026 by News Kempalan

Syaifuddin Zuhri (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menggelar rapat internal di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (12/5). Rapat tersebut membahas konsolidasi partai sekaligus persiapan pelaksanaan reses anggota dewan yang dijadwalkan mulai 20 Mei mendatang.

Ketua DPRD Kota Surabaya sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, rapat tersebut merupakan agenda rutin fraksi untuk memperkuat sinergi antaranggota partai, baik di struktur legislatif maupun organisasi partai.

“Ini memang rapat rutin Fraksi PDI Perjuangan untuk mensinergikan seluruh kerja partai. Semua petugas partai di fraksi melaporkan agenda-agenda yang akan dilakukan, termasuk persiapan reses tanggal 20 Mei,” ujar Syaifuddin usai rapat.

Menurutnya, momentum reses nantinya juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi politik dengan masyarakat di tingkat wilayah. Seluruh kader diminta mampu merangkul berbagai elemen masyarakat dan tokoh lokal demi mendukung pembangunan Kota Surabaya.

Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan juga terus melakukan sosialisasi berbagai program Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

“Bagaimana semua struktur partai mampu menggandeng dan merangkul masyarakat, serta menyampaikan program-program yang sudah dibuat pemerintah kota agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyebut rapat tersebut juga membahas evaluasi kerja fraksi dan koordinasi lintas komisi di DPRD Surabaya.

“Biasalah, rapat rutin fraksi. Membahas persiapan ke depan, termasuk apa saja yang sudah dilakukan DPC dan tugas pokok fungsi masing-masing komisi, termasuk persiapan reses,” ujar Armuji.

Terkait isu pengurangan jumlah undangan dalam kegiatan reses dari 250 menjadi 200 peserta, Armuji menegaskan hal tersebut merupakan ranah internal DPRD.

“Itu internal DPRD, yang bisa menjelaskan ya DPRD. Saya tugasnya menerima laporan dari anggota fraksi,” tandasnya. (Andra Jatmiko)

Ikuti Turnamen Padel HUT HDCI di Surabaya, Sahroni Bahas Kepedulian Klub Motor dan Dampak untuk UMKM

Posted on 13 Mei 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Komunitas motor besar Harley
Davidson Club Indonesia (HDCI) di Surabaya, 8-10 Mei kemarin, menggelar
turnamen padel yang memeriahkan HUT ke-36 HDCI.

Bertempat di
Bay Arena, Surabaya, turnamen padel itu diikuti sekitar 268 tim, atau 536
peserta, dari seluruh penjuru tanah air. Dari jumlah itu, 70 tim atau 140
peserta di antaranya merupakan anggota HDCI.

Mereka
disediakan kategori khusus bagi anggota yang mempunyai KTA (Kartu Tanda
Anggota) HDCI. Salah satunya kategori HDCI Mix. Mereka wajib bermain bersama
pasangan masing-masing.

Ketua Umum
HDCI Pusat Ahmad Sahroni juga turut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Sahroni memberikan apresiasi terhadap animo peserta mengikuti ajang ini.

Baik dari
kalangan member HDCI, ataupun yang bukan dari member HDCI. ’’Ini sebagai wujud
bahwa HDCI bukan hanya soal berkendara. Tapi, juga berkegiatan sportivitas,’’
sebut Sahroni.

’’Tidak
sehari-hari kita motoran kan, artinya ada kegiatan kita berolahraga. Ini juga
sekaligus sebagai wujud kepedulian klub motor,’’ sambung Sahroni yang juga
gemar bermain padel itu.

Turnamen
padel yang disebut-sebut terbesar itu karena diikuti lebih dari 500 peserta itu
juga bisa menggerakkan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah, atau UMKM. ’’Bagus
eventnya, UMKM bisa berjalan dengan baik pula,’’ katanya.

Sementara,
Wakil Ketua Umum HDCI Pusat yang juga Ketua Umum Pengda HDCI Jatim Tonny
Wahyudi menyebut olahraga memang selalu jadi pilihan acara ketika mereka
merayakan anniversary.

’’Ke depannya, kami akan terus menggelar kegiatan
olahraga yang bersifat positif bagi masyarakat,’’ harap Yudi yang juga menjabat
sebagai Ketua Pengprov PBSI Jatim itu. (YMP)

Diikuti Lebih dari 500 Peserta, HDCI Rayakan Anniversary ke-36 dengan Turnamen Padel

Posted on 13 Mei 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Komunitas Harley Davidson Club
Indonesia (HDCI) merayakan HUT ke-36 dengan menggelar ajang olahraga. Kali ini,
HDCI menggelar turnamen padel yang digelar di Bay Arena, Surabaya, 8-10 Mei
kemarin.

Ketua HDCI
Pengda Jatim Tonny Wahyudi menyebut, padel dipilih menjadi cabor yang
dipertandingkan dalam HUT HDCI kali ini tidak hanya lantaran cabor tersebut
sedang nge-trend saat ini.

’’HDCI
memang klub motor besar yang berbasis touring. Tetapi di sela-sela kegiatan
touring, selalu kita sisipkan kegiatan berolahraga. Rata-rata, anak motor saat
ini juga doyan bermain padel,’’ kata Yudi, sapaan akrabnya.

Makanya,
antusiasme anggota HDCI mengikutinya pun cukup besar. Total, turnamen padel ini
diikuti sebanyak 268 tim yang turun di berbagai kategori yang dilombakan.

Nah, 70 tim
di antaranya merupakan anggota HDCI. Bukan hanya dari kota-kota di Jatim.
Melainkan juga dari berbagai kota di penjuru tanah air. Antara lain dari
Jakarta, DI Jogjakarta, Bali, Medan, dan Padang.

Mereka
disediakan kategori khusus bagi anggota yang memiliki KTA HDCI. Salah satunya
kategori HDCI Mix, yang wajib bermain bersama pasangan masing-masing.

Selain itu
mereka pun mewadahi para penggemar padel yang benar-benar tidak pernah
mengikuti turnamen padel di dalam kategori rookie man dan rookie women.

’’Ke depannya, kami akan terus menggelar kegiatan
olahraga yang bersifat positif bagi masyarakat,’’ harap Yudi yang juga menjabat
Wakil Ketua Umum HDCI Pusat itu. (YMP)

Diawali Wilayah Mataraman, BPBD Jatim Bentuk Destana di 38 Kabupaten/Kota

Posted on 13 Mei 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Guna meningkatkan kapasitas kebencanaan di lingkungan masyarakat desa, BPBD Jatim tahun ini kembali membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di 38 kabupaten/kota.

Pembentukan Destana ini diawali di wilayah Mataraman, mulai dari Kabupaten Tulungagung, Magetan, Trenggalek hingga Kabupaten dan Kota Madiun.

Di Tulungagung, pembentukan Destana dilangsungkan di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan. Sedang di Magetan, kegiatan Destana berfokus di Desa Jabung, Kecamatan Panekan.

Di dua lokasi ini, pembukaan Pembentukan Destana berlangsung, Selasa (5/5). Hadir dalam dua kegiatan ini, Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara dan Kabid Kedaruratan & Logistik (KL) BPBD Jatim Satriyo Nurseno, serta
Fasilitator Destana dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Jatim.

Hadir juga, Sekretaris BPBD Kab. Tulungagung M. Fairuza Al Hida, Plh. Kalaksa BPBD Magetan Suparman, Forkopimcam setempat dan Kepala desa di masing-masing lokasi.

Kabid PK BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara dalam sambutannya mewakili Kalaksa BPBD Jatim menegaskan, pembentukan Destana ini merupakan bagian dari upaya BPBD Jatim dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayahnya.

“Sebagaimana arahan Ibu Gubernur melalui Bapak Kalaksa BPBD Jatim, bahwa kesiapsiagaan adalah prioritas utama di setiap lapisan masyarakat. Destana ini merupakan salah satu bentuk langkah konkrit dari pemerintah kepada masyarakat, untuk membangun masyarakat yg siap siaga, tanggap dan tangguh terhadap setiap ancaman bencana,” terangnya.

Dengan dibentuknya Destana, diharapkan, masyarakat dapat mengenali potensi ancaman bencana, siap dalam keadaan darurat, serta berkemampuan untuk memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan.

Untuk di Trenggalek, pembentukan Destana menyasar di Desa Timahan Kecamatan Kampak. Di Kabupaten Madiun, pembentukan Destana berlokasi di Desa Nglanduk Kec. Wungu dan di Kota Madiun, kegiatan ini menyasar di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo.

Hari ini, Selasa (12/5/2026), pembentukan Destana bergeser ke Kabupaten Tuban, tepatnya, di Desa Genaharjo Kec. Semanding.

Kabid PK BPBD Jatim Deni Kiki Melia Tamara juga hadir dalam pembukaan Destana kali ini bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Tuban Sudarmaji, Forkopimcam setempat, Kades Genaharjo Rudiyanto dan Fasilitator Destana dari FPRB Jatim.

Besok, Rabu (13/5), kegiatan Destana berlanjut di Bojonegoro yang akan berlokasi di Desa Tembeling Kec. Kasiman.

Di setiap pembentukan Destana, BPBD Jatim juga memberikan bantuan 100 bibit pohon produktif, seperti, bibit pohon durian, alpukat, kelengkeng dan jambu air.

Bantuan bibit ini diharapkan bisa menjadi mitigasi vegetatif bagi desa setempat yang manfaatnya juga bisa dirasakan secara ekonomis oleh warga sekitar.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah materi diberikan kepada peserta Destana, mulai dari pengenalan pentingnya Destana, Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, SOP Peringatan Dini, SOP Evakuasi, Rencana Kontingensi, pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) hingga pembentukan Forum PRB Desa. (Dwi Arifin)

Eri Cahyadi Pastikan Pasar Keputran Selatan Bakal Lebih Bersih dan Nyaman

Posted on 12 Mei 202612 Mei 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat sidak proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan, Selasa (12/5) pagi.

SURABAYA–KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan, Selasa (12/5).

Revitalisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan pasar tradisional agar lebih bersih, sehat, dan nyaman baik bagi pengunjung maupun pedagang.

Dalam peninjauan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa sebelumnya di Pasar Keputran Selatan terdapat aktivitas pemotongan dan penjualan unggas hidup. Menurutnya, kondisi itu tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang mengatur fungsi pasar tradisional.

“Jadi di sini dulu ada tempat potong unggas juga. Kan kita tahu bahwa untuk pasar itu sesuai dengan peraturan menteri hanya menjual barang atau daging atau sejenisnya, tidak boleh menjual barang hidup,” katanya.

Ia menegaskan penataan tersebut juga dilakukan untuk menghilangkan anggapan negatif terhadap pengelolaan pasar milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, selama ini keberadaan aktivitas yang dinilai melanggar aturan kerap menimbulkan tudingan miring kepada jajaran pemkot maupun Pasar Surya.

“Karena itulah kita tata pasar ini biar tidak ada fitnah, biar tidak ada pemikiran bahwa itu yang tidak sesuai dibiarkan saja dengan membayar di pihak-pihak tertentu, maka kita hilangkan itu. Jadi kita bongkar semuanya pasar ini, nanti setelah itu kita bangun kembali,” jelasnya.

Eri Cahyadi mengatakan, nantinya lokasi pasar dan tempat pemotongan unggas akan dipisah meski masih berada dalam satu kawasan Pasar Keputran Selatan. Hal yang sama juga akan diterapkan pemkot di lokasi lain agar pedagang tidak lagi memotong unggas sembarangan.

“Sehingga saya berharap setelah ini maka unggas itu tidak boleh lagi dipotong sembarangan. Dia bisa potong di tempat yang terdekat, sehingga pasarnya jadi pasar bersih,” katanya.

Menurutnya, revitalisasi pasar tidak hanya bertujuan mempercantik bangunan, tetapi juga memberi dampak langsung bagi warga dan pedagang.

Ia menyebut masyarakat nantinya dapat menikmati suasana pasar yang lebih bersih karena memiliki sistem sanitasi yang lebih baik dibanding sebelumnya.

“Satu masyarakat bisa belanja lebih nyaman karena bersih. Yang kedua, namanya pasar tidak bau,” kata Eri Cahyadi.

Ia juga menggarisbawahi persoalan limbah dari aktivitas pemotongan unggas yang selama ini berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan. Karenanya, dalam revitalisasi tersebut, pemkot sekaligus menyiapkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Maka tadi bangunan urukannya (saya minta) agak ditinggikan. Karena elevasinya dia memang harus turun, pembuangan harus masuk ke IPAL, baru boleh buang ke saluran sungai. Jadi itu yang kita lakukan,” paparnya.

Selain pembenahan sanitasi, Eri Cahyadi menyebut, konsep bangunan Pasar Keputran Selatan juga dirancang lebih terbuka agar sirkulasi udara berjalan lebih baik. Maka dari itu, nangunan pasar akan dibuat lebih tinggi dan dilengkapi sistem ventilasi tambahan untuk mengurangi rasa panas.

“Yang ketiga, saya juga berharap dengan perbaikan-perbaikan ini, maka pedagang juga akan nyaman,” katanya.

Di samping itu, Pemkot Surabaya juga menata akses parkir serta jalur keluar masuk kendaraan di sekitar pasar agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Penataan dilakukan karena lokasi pasar berada di tepi jalan yang selama ini kerap memicu kepadatan kendaraan saat aktivitas pasar berlangsung.

“Jadi memang kita menata parkir, agar orang nyaman ketika masuk dan tidak mengganggu lalu lintas. Karena kan di sini di depan jalan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri turut meminta percepatan pengerjaan proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan. Ia berharap pekerjaan struktur bangunan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga keseluruhan proyek bisa rampung sebelum target awal.

“InsyaAllah tanggal 31 Agustus atau minggu pertama September bisa selesai. Karena rencananya di tanggal 27 (September), tapi kalau bisa dipercepat, ditarik insyaAllah bisa selesai di minggu pertama September,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pasar Surya (Perseroda) Agus Priyo mengatakan, sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi, pekerjaan revitalisasi Pasar Keputran Selatan akan dikebut.

Ia menuturkan bahwa revitalisasi direncanakan tuntas akhir September atau bakal dipercepat akhir Agustus hingga awal September.

Revitalisasi ini menelan anggaran Rp 7,7 miliar. “Pasar dibangun oleh kontraktor pemenang lelang dan sebagian dibangun dua lantai,” kata Agus Priyo.

Agus Priyo juga mengungkapkan bahwa saat ini jumlah stan lantai 1 adalah 324. Nantinya setelah revitalisasi, jumlah stan Pasar Keputran Selatan tidak akan berubah. “Tapi kita masih bisa menambah jumlah pedagang yang akan ditempatkan di lantai dua,” terangnya.

Menurut Agus, khusus di lantai dua, bangunan akan dibuat stan los. Stan ini bisa untuk menampung pedagang baru, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL). “Bisa menampung sekitar 50-60 pedagang baru dengan konsep stan los,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Pasar Keputran Selatan Ditambah 60 Stan Baru, Pedagang Basah dan Kering Dipisah

Posted on 12 Mei 202612 Mei 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan, Selasa (12/5) pagi.

SURABAYA-KEMPALAN: Proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan terus dikebut. Info terbaru, dalam proyek revitalisasi ini akan ada penambahan sekitar 60 stan di lantai 2.

Hal disampaikan Direktur Utama PT Pasar Surya (Perseroda) Agus Priyo saat mendampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau proyek revitalisasi Pasar Keputran Selatan, Selasa (12/5) pagi. “Yang tambahan di lantai 2 itu perkiraan ada 60 stan,” katanya.

Dengan penambahan tersebut, Agus Priyo menyebut total stan di Pasar Keputran Selatan nantinya mencapai 384 unit. Jumlah itu terdiri dari 324 stan existing di lantai 1 dan tambahan 60 stan baru di lantai 2. “Kalau 324 tambah 60, jadi 384. Karena kan 324 yang existing lantai 1, tambah 60 (lantai 2),” katanya.

Agus mengatakan, tambahan 60 stan tersebut diperuntukkan bagi pedagang baru yang akan menempati area revitalisasi pasar. “Jadi untuk pedagang baru,” imbuhnya.

Selain penambahan stan, revitalisasi juga dilakukan dengan penataan zonasi pedagang agar area pasar lebih tertib. Nantinya, pedagang basah dan kering akan dipisahkan sehingga aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman dan bersih.

“Nanti sudah dipisah antara basah dan kering. Jadi yang kering nanti ya kering, yang basah yang basah. Jadi nanti lebih tertata, lebih nyaman untuk pengunjung dan pedagang,” jelasnya.

Meski demikian, Agus menyebut mayoritas komoditas yang dijual di Pasar Keputran Selatan masih didominasi bahan pokok seperti sebelumnya. Hanya saja, penataannya nanti akan dibuat lebih rapi.

“Kalau lihat dari petanya tadi, sama seperti yang sebelumnya. Hanya, karena mohon maaf, sebelumnya yang pedagang ayam ini kurang ketata saja,” ujarnya.

Terkait percepatan penyelesaian proyek revitalisasi, Agus memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi.

“Nanti kami juga akan koordinasi dengan kontraktor pemenangnya tadi yang mengerjakan untuk diselesaikan,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan proyek, PT Pasar Surya juga akan mengevaluasi terkait jumlah personel dan tenaga kerja di lapangan agar progres pembangunan dapat dikontrol sesuai jadwal pekerjaan.

“Tenaga kerja nanti akan kita perhatikan. Karena harus dicantumkan di dalam timeline dan schedule-nya itu supaya nanti kita bisa kontrol bareng-bareng. Bukan untuk apa-apa, tapi biar bisa kami kontrol ini berapa sih, berapa-berapa,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Cahyo Siswo: Penertiban Penting, Tapi Jangan Abaikan Nasib PKL

Posted on 12 Mei 2026 by News Kempalan

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Komisi A DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar di sejumlah titik kota. Namun, DPRD menegaskan penertiban tidak boleh berhenti pada tindakan pembongkaran semata, melainkan harus dibarengi solusi ekonomi dan pendampingan bagi warga terdampak.

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo, dalam rapat dengar pendapat bersama Satpol PP dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (12/5).

Menurut Cahyo, penertiban yang dilakukan Pemkot Surabaya patut diapresiasi karena mengembalikan fungsi fasilitas umum sebagaimana mestinya. Ia menyebut trotoar kembali berfungsi sebagai pedestrian dan badan jalan kembali pada fungsi utamanya.

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah kota yang melakukan penertiban. Ini bagian dari mengembalikan wajah Kota Surabaya dan mengembalikan fungsi sarana-prasarana sesuai peruntukannya,” ujar Cahyo.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib para PKL dan pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari lokasi yang ditertibkan tersebut.

Menurutnya, perhatian khusus harus diberikan apabila PKL yang terdampak merupakan warga Surabaya, terutama yang masuk kategori keluarga miskin maupun pra-miskin.

“Jangan hanya ditertibkan saja, tapi juga dipikirkan solusi ekonominya. Mereka hidup dari situ. Ketika direlokasi, lokasi barunya juga harus benar-benar bisa membantu mereka tetap berusaha dan bertahan hidup,” tegasnya.

Cahyo menilai PKL dan UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kota Surabaya. Karena itu, proses penataan harus disertai pendampingan yang jelas agar para pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Ia juga meminta Pemkot Surabaya melakukan pendataan secara detail terhadap PKL yang ditertibkan, mulai dari status kependudukan hingga kondisi ekonomi mereka.

“Harus didata, apakah mereka warga Surabaya atau bukan, termasuk kategori keluarga miskin atau pra-miskin. Kalau sudah ada data, maka bisa ada penanganan khusus dan pendampingan yang tepat,” katanya.

Selain soal relokasi dan pendampingan ekonomi, Cahyo menekankan pentingnya kejelasan pemanfaatan lahan atau fasilitas umum pascapenertiban. Menurutnya, lokasi yang sudah dibersihkan harus segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya agar tidak kembali ditempati PKL liar.

“Kalau itu pedestrian, maka harus benar-benar difungsikan sebagai pedestrian yang baik, termasuk dukungan penerangan dan sarana lainnya. Kalau itu aset tanah pemerintah, harus jelas nanti akan dibangun apa,” ujarnya.

Ia juga meminta rencana pemanfaatan aset tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik memahami tujuan penertiban yang dilakukan pemerintah.

“Jangan sampai sudah ditertibkan tetapi tidak ada kejelasan. Harus dikomunikasikan kepada publik supaya masyarakat paham dan aparat di wilayah juga bisa menjelaskan rencana pemerintah,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)

Khofifah Ajak Organda Jatim Bangun Konektivitas Transportasi

Posted on 12 Mei 202612 Mei 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Musda XI Organda Jatim, Selasa (12/5).

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Organda Jatim berperan aktif dalam membangun konektivitas transportasi khususnya untuk mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan.

Sektor transportasi dikatakannya menjadi jaringan penghubungan layanan baik barang dan jasa yang penting bagi masyarakat Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI periode 2026-2031 Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (12/5).

Selaras dengan tema “Menjadikan Angkutan Umum Sebagai Pilihan Masyarakat Agar Efisiensi Bisa Tercapai Dengan Tetap Mengutamakan Keselamatan dan Pelayanan”, Gubernur Khofifah menyebut sektor transportasi berperan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas beberapa provinsi lain di Pulau Jawa.

Di mana, perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I tahun 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 5,96 persen (year-on-year) dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.

“Angka ini tidak lepas dari peran strategis Organda Jawa Timur yang membangun koneksitas dari transportasi masyarakat barang dan jasa,” ujar Khofifah.

Karena itu, di Musda kali ini Khofifah berharap Organda bisa membuat program dan pilot project yang memudahkan pengangkutan produk-produk pertanian, peternakan dan sektor hortikultur agar bisa mengakses dari produsen ke konsumen, dari produsen ke pasar-pasar induk, dan seterusnya.

“Maka, saya rasa apa yang menjadi target Pak Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan pangan nasional, Jawa Timur ini sesungguhnya sudah sampai pada tahapan mewujudkan kedaulatan pangan berkelanjutan,” ujarnya.

“Kalau ini ditambah dengan support dari Organda yang akan melakukan proses penjangkauan, ini akan menjadi new hope atau harapan baru yang luar biasa,” lanjut imbuhnya.

Lebih lanjut Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri senantiasa selalu menguatkan transportasi publik sebagai bagian dari pengembangan konektivitas di Jawa Timur.

Salah satunya melalui pembangunan transportasi berbasis kereta yang _groundbreaking_ ditargetkan dimulai pada Januari 2027 dengan dukungan investasi dari Inggris, Jerman, Jepang, serta penjajakan investasi dari Tiongkok.

Sementara, di sektor pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya percepatan masa tanam lewat penggunaan alat dan mesin pertanian modern, hingga optimalisasi Combine Harvester yang dilakukan untuk menekan kehilangan hasil panen.

“Kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton, maka sesungguhnya produksi kita akan bisa bertambah 10 persen. Berarti bertambah 3,4 juta ton. Itu tidak usah ekstensifikasi lahan, tidak usah intensifikasi lahan. Cukup dengan menggunakan alsintan yang modern,” katanya.

“Lebih jauh, kami menyampaikan terima kasih bahwa Organda Jawa Timur telah memberikan peran strategis bagi proses pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, terutama melalui penyiapan transportasi publik baik secara komersial maupun sosial,” ujar Khofifah.

“Saya menyebut secara sosial karena pada saat kami melakukan mudik gratis lebaran, selalu Organda punya peran strategis di dalamnya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan bahwa MUSDA ini menjadi penting. Terutama karena Jawa Timur dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional yang mensuplai banyak sekali kebutuhan pangan baik di Pulau Jawa maupun Indonesia Timur.

“Artinya saudara-saudara yang di DPD Organda Jatim ini harusnya partisipasi aktif juga, supaya hasil pangannya ini fresh, lebih baik. Karena ini challenge nasional. Bahwa angkutan logistik khususnya pangan ini belum tertata dengan baik,” katanya.

“Ini seakan-akan efisien, seakan-akan ngangkutnya maunya sekali banyak. Padahal karena penyusunannya yang kurang baik, yang defect-nya banyak juga,” ujarnya.

Untuk itu, melalui Musda ini, Ketum Adrianto berharap DPD Organda dapat menyediakan angkutan dan sistem pengangkutan lebih layak. Sehingga, waste dari angkutan pangan dapat berkurang signifikan.

“Di samping itu, syarat utama menjadi calon Ketua DPD adalah selain mempunyai keahlian dan pengalaman, tentunya harus mendidikasikan waktu dan seluruh jiwanya untuk kemajuan Jawa Timur. Khususnya roda penderak ekonomi, yaitu transportasinya. Bagaimana bisa berperan aktif juga sehingga semakin banyak yang comply, semakin banyak yang patuh terhadap peraturan,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru