Lantik 65 Kepala Sekolah di Grahadi, Ini Pesan Khofifah

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan para sekolah usai pelantikan, Rabu (3/6). (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN:  Gubernur Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa melakukan pengambilan sumpah dan melantik 65 Kepala UPT Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (3/6). Pelantikan tersebut mencakup kepala SMA, SMK, dan SLB yang akan memimpin satuan pendidikan di berbagai daerah di Jawa Timur.

Dalam sambutannya Khofifah menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor penggerak peningkatan mutu pendidikan di sekolah masing-masing.

Menurutnya, capaian pendidikan Jawa Timur saat ini sudah berada pada level yang membanggakan. Karena itu, para kepala sekolah yang baru dilantik dituntut untuk mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi yang telah diraih.

“Prestasi pendidikan Jawa Timur saat ini luar biasa. Kerja keras kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, komite sekolah, dan Dinas Pendidikan telah menghasilkan berbagai capaian penting yang harus terus dijaga,” katanya.

Khofifah lantas memberi contoh keberhasilan Jawa Timur dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Berdasarkan hasil yang baru diumumkan, Jawa Timur kembali menjadi provinsi dengan jumlah peserta lolos terbanyak secara nasional. Capaian tersebut melanjutkan keberhasilan pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang sebelumnya juga menempatkan Jawa Timur di posisi teratas nasional.

“Untuk SNBT yang menggunakan jalur tes, Jawa Timur kembali menjadi yang tertinggi di Indonesia. Sebelumnya pada SNBP jalur prestasi, kita juga menjadi yang tertinggi. Ini menunjukkan kualitas dan output pendidikan kita terus berkembang,” ungkapnya.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menilai keberhasilan tersebut menjadi indikator penting dalam menyiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Menurutnya, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila generasi muda mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program strategis.

Salah satunya adalah program Mama Mau Naik Kelas atau Madura Maju, Madura Unggul, dan Madura Naik Kelas. Program tersebut dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di empat kabupaten di Pulau Madura.

Hasil program tersebut, menurut Khofifah, mulai terlihat dari meningkatnya jumlah siswa asal Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP maupun SNBT.

“Program ini terbukti efektif. Ada peningkatan yang sangat signifikan dalam keterimaan siswa SMA dan SMK dari empat kabupaten di Madura pada SNBP maupun SNBT. Ini menjadi bukti bahwa pemerataan kualitas pendidikan bisa diwujudkan,” tegas mantan Mensos RI tersebut.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi model untuk memperluas pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas antar daerah.

“Harapan kita, kualitas pendidikan yang baik bisa dirasakan seluruh masyarakat Jawa Timur, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah yang selama ini membutuhkan penguatan layanan pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan bagian dari proses panjang pengisian jabatan kepala sekolah yang telah diusulkan sejak beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai.

Awalnya Diusulkan 88 Nama

Menurut Aries, awalnya terdapat 88 nama yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan. Namun setelah melalui proses evaluasi di kementerian dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 65 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan siap dilantik.

“Dari total 88 usulan, yang dapat dilantik hari ini sebanyak 65 orang. Ada sekitar 23 yang belum bisa dilantik karena terkendala aturan. Terutama terkait masa jabatan kepala sekolah yang sudah mencapai dua periode,” jelasnya.

Aries mengungkapkan bahwa ketentuan dalam regulasi pendidikan mengatur seorang kepala sekolah hanya dapat menjabat selama dua periode, dengan masing-masing periode berlangsung empat tahun.

Dari 65 pejabat yang dilantik, sebanyak 30 orang merupakan guru yang mendapatkan promosi menjadi kepala sekolah setelah melalui proses seleksi dan evaluasi. Sementara sisanya merupakan hasil rotasi dan mutasi untuk penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja satuan pendidikan.

Promosi ini, kata dia, diberikan kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat dan menunjukkan kompetensi kepemimpinan. Selain itu ada rotasi dan mutasi yang juga menjadi bagian dari mekanisme reward dan punishment.

Aries menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah yang dilantik telah menandatangani komitmen integritas dan diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, baik bagi guru maupun peserta didik.

“Kami ingin kepala sekolah tidak hanya menjadi figur administratif, tetapi benar-benar menjadi pemimpin pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sekolah yang mereka pimpin,” harapnya.

Meski demikian, sambung Aries, Dinas Pendidikan Jawa Timur mengakui masih terdapat sejumlah jabatan kepala sekolah yang belum terisi secara definitif.

30 Jabatan Kepala Sekolah Masih Kosong

Aries memperkirakan saat ini masih ada sekitar 30 posisi kepala sekolah di berbagai daerah yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kekosongan tersebut terjadi karena adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun hampir setiap bulan.

“Masih ada sekitar 30 jabatan yang kosong dan sementara diisi oleh Plt. Proses pengusulan sudah kami lakukan kembali dan saat ini menunggu tahapan administrasi di kementerian serta BKN,” katanya.

Ia berharap proses penerbitan surat keputusan dapat segera selesai mengingat para kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Karena alasan itu pula, para kepala sekolah yang baru dilantik diminta langsung bekerja tanpa masa adaptasi yang panjang.

“Mereka harus langsung bergerak karena ada tugas penting yang menunggu, terutama pelaksanaan penerimaan murid baru yang membutuhkan kepemimpinan dan pengambilan keputusan cepat,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aries juga menyoroti pentingnya strategi pendidikan Jawa Timur dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 yang menurutnya telah mulai dipersiapkan sejak sekarang.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat literasi dan interaksi sosial peserta didik melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama proses belajar mengajar di kelas.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan berarti melarang pemanfaatan teknologi digital, melainkan mengembalikan fungsi ruang kelas sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan membangun interaksi sosial yang sehat.

“Kami ingin anak-anak fokus belajar dan berinteraksi dengan guru serta teman-temannya di kelas. Literasi dan kemampuan komunikasi harus diperkuat tanpa mengabaikan pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

Selain itu, sekolah juga didorong untuk memiliki strategi yang jelas dalam mengarahkan peserta didik mencapai cita-cita mereka, termasuk meningkatkan jumlah lulusan yang diterima melalui jalur SNBP, SNBT, maupun sekolah kedinasan.

“Kepala sekolah harus mampu menyiapkan roadmap pendidikan yang jelas bagi siswanya. Tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga membantu mereka menemukan tujuan hidup dan masa depan yang ingin diraih,” tandasnya. (Dwi Arifin)