399 KK Bulak Banteng Bandarejo Resah, Buchori Imron Minta Solusi

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron menyampaikan keresahan ratusan warga yang bermukim di kawasan Bulak Banteng Bandarejo, Surabaya. Menurutnya, sebanyak 399 kepala keluarga (KK) yang telah tinggal turun-temurun di kawasan tersebut kini menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka.

Buchori mengungkapkan, sebagian besar warga merupakan masyarakat lama yang telah menempati kawasan itu sejak sebelum Indonesia merdeka. Selama puluhan tahun, warga menjalani aktivitas sebagai petambak dan membangun kehidupan di wilayah tersebut tanpa mengalami hambatan berarti.

“Ini bukan keresahan biasa. Warga benar-benar merasa khawatir terhadap masa depan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka,” ujar Buchori saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (23/6).

Menurut Buchori, dalam beberapa tahun terakhir warga mengalami kesulitan untuk melakukan perbaikan rumah maupun memasukkan material bangunan ke kawasan tersebut. Kondisi itu membuat masyarakat merasa ruang geraknya semakin terbatas.

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi warga telah beberapa kali dibahas melalui forum hearing di DPRD Surabaya. Bahkan, berbagai surat aspirasi disebut telah dikirimkan kepada sejumlah instansi pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini, warga masih berharap adanya kepastian dan solusi yang dapat menjawab kegelisahan mereka.

“Warga sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi. Mereka berharap ada perhatian dan solusi yang bisa memberikan kepastian bagi kehidupan mereka ke depan,” katanya.

Buchori juga menyoroti dampak sosial yang berpotensi muncul apabila persoalan tersebut tidak segera mendapatkan jalan keluar. Selain menyangkut tempat tinggal, mayoritas warga menggantungkan penghidupan dari sektor tambak yang telah menjadi pekerjaan turun-temurun.

Menurutnya, apabila suatu saat terjadi relokasi, maka perlu dipikirkan secara matang mengenai tempat tinggal pengganti, akses pekerjaan, hingga keberlanjutan pendidikan anak-anak warga.

“Kalau berbicara relokasi, tentu harus dipikirkan juga bagaimana mata pencaharian mereka. Mereka selama ini hidup sebagai petambak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Selain itu, Buchori mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya telah berupaya memasukkan program pembangunan infrastruktur ke kawasan tersebut melalui dana kelurahan. Pada tahun 2025, program pavingisasi telah terealisasi. Sementara pada tahun 2026, pemerintah kelurahan berencana melanjutkan pembangunan dengan mengajukan permohonan akses jalan.

Namun, rencana tersebut belum dapat berjalan sesuai harapan. Buchori berharap komunikasi antara seluruh pihak terkait dapat terus dibangun agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi.

“Saya berharap ada dialog yang konstruktif dan solusi terbaik bagi semua pihak, terutama untuk masyarakat yang sudah lama tinggal di sana,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya II, Buchori menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi warga. Dalam waktu dekat, ia berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar mendapat perhatian lebih lanjut.

Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait dapat duduk bersama mencari solusi yang mengedepankan aspek kemanusiaan, kepastian hukum, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana warga mendapatkan kepastian dan perlindungan sebagai warga Kota Surabaya. Kami berharap ada solusi yang baik dan diterima semua pihak,” tandasnya. (Andra Jatmiko)