Langkah Perikanan Prabowo: Rawan Kejeblos Lagi

Menurut saya, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan bukan sekadar berapa ton produksi udang atau berapa besar nilai ekspor. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah masyarakat pesisir benar-benar ikut sejahtera?

Oleh: Agusdin Pulungan

KEMPALAN: Saya melihat langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan sentra budidaya perikanan nasional sebagai sebuah lompatan besar yang memang dibutuhkan sektor perikanan Indonesia.

Ketika Panen Raya Udang di Kebumen, Jawa Tengah, 23 Mei 2026 lalu, Prabowo menyampaikan pemerintah sedang membangun kawasan tambak udang terpadu seluas 2.000 hektare di Waingapu, Sumba Timur, sekitar 200 hektare di Sulawesi Utara, serta menyiapkan revitalisasi kawasan tambak dan budidaya perikanan di wilayah Pantai Utara Jawa Barat.

Ditambah lagi rencana revitalisasi tambak-tambak tidak produktif, pembangunan hatchery, cold storage, hingga sistem logistik terintegrasi. Kalau ini berjalan baik, Indonesia memang punya peluang besar menjadi salah satu kekuatan aquaculture dunia.

Negara seperti Vietnam, Thailand, dan China sudah membuktikannya. Budidaya perikanan bisa menjadi sumber devisa, lapangan kerja, sekaligus kekuatan pangan nasional.

Dan memang, Indonesia punya semua syarat dasar itu. Kita negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer, salah satu yang terpanjang di dunia. Laut luas, kawasan pesisir besar, iklim tropis mendukung, pasar dunia terbuka. Secara ekonomi maupun geopolitik, arah pembangunan aquaculture sebenarnya sangat masuk akal.

Tetapi menurut saya, justru di sinilah bahayanya. Indonesia seringkali terlalu bersemangat membangun fisik, tetapi lupa membangun manusianya. Kita kerap mengukur keberhasilan dari angka produksi, luas kawasan, nilai ekspor, atau besarnya investasi, sementara masyarakat pesisir hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Padahal berbagai lembaga dunia seperti Food and Agriculture Organization dan WorldFish sudah lama mengingatkan bahwa pembangunan perikanan bukan sekadar soal produksi. Faktor sosial, budaya, distribusi manfaat ekonomi, dan keterlibatan masyarakat lokal justru menjadi penentu utama keberhasilan.

Ahli perikanan sosial John Kurien bahkan sejak lama mengingatkan bagaimana industrialisasi perikanan sering meminggirkan nelayan kecil. Sementara Svein Jentoft menyebut perikanan itu bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi juga “way of life” masyarakat pesisir. Artinya, pembangunan perikanan tidak bisa semata-mata memakai logika industri dan investasi.

Saya kira Indonesia punya pengalaman pahit soal ini. Pada era booming tambak udang tahun 1980–1990-an, banyak kawasan mangrove dibuka besar-besaran demi tambak modern. Awalnya produksi naik. Ekspor meningkat. Tapi beberapa tahun kemudian penyakit datang, kualitas lingkungan rusak, tambak terbengkalai, dan masyarakat pesisir menanggung akibatnya sampai hari ini.

Pantai utara Jawa menjadi contoh paling nyata. Abrasi makin parah, rob makin sering, ekosistem pesisir rusak, sementara sebagian tambak yang dulu dianggap simbol modernisasi kini tidak lagi produktif. Yang hilang bukan cuma mangrove, tetapi juga perlindungan alami masyarakat pesisir.

Karena itu saya melihat pembangunan perikanan ke depan harus sangat hati-hati agar tidak mengulang kesalahan lama dengan wajah baru. Jangan sampai ambisi industrialisasi perikanan justru melahirkan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis yang lebih besar.

Menurut saya, ukuran keberhasilan pembangunan perikanan bukan sekadar berapa ton produksi udang atau berapa besar nilai ekspor. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah masyarakat pesisir benar-benar ikut sejahtera?

Apakah nelayan dan petambak lokal naik kelas menjadi pelaku utama ekonomi maritim, atau hanya menjadi buruh murah di kawasan industri budidaya?

Indonesia memang perlu industri perikanan modern. Tetapi pembangunan itu harus berjalan bersamaan dengan rehabilitasi mangrove, penguatan koperasi nelayan, akses pembiayaan yang adil, pendidikan masyarakat pesisir, dan perlindungan lingkungan yang serius.

Kalau tidak, kita hanya akan mengulang sejarah lama: produksi naik sebentar, lalu lingkungan rusak, masyarakat pesisir tertinggal, dan negara kembali sibuk memperbaiki krisis yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

*) Agusdin Pulungan, Ketua WAMTI (Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.