Rabu, 10 Juni 2026, pukul : 18:27 WIB
Surabaya
--°C

Paradoks Dolar Naik: Rakyat Tetap Percaya?

Rupiah melemah, survei tersenyum. Mengapa pasar gelisah, tetapi rakyat tetap percaya? Kurs dolar AS dan kepercayaan publik tidak selalu berjalan beriringan.  Rupiah punya cadangan devisa. Kepercayaan tidak.

Oleh: Ahmadie Thaha

KEMPALAN: Rupiah menembus Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat. Media asing ramai memberitakannya. Grup-grup WhatsApp pun mendadak berubah fungsi. Yang semula tempat berbagi foto cucu, resep herbal, dan undangan pengajian, mendadak menjelma menjadi kantor cabang IMF.

Semua orang menjadi analis. Semua orang punya teori.

Ada yang menyalahkan pemerintah. Ada yang menyalahkan oligarki. Ada yang menyalahkan spekulan asing. Bahkan ada yang yakin bahwa pelemahan rupiah adalah bagian dari perang ekonomi global yang sedang berlangsung diam-diam di belakang panggung. Ada yang main politik: Menteri Keuangan besok diganti.

Lalu, di tengah hiruk-pikuk itu, muncul satu angka yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka masih berada di kisaran 74 persen.

Di sinilah paradoks itu berdiri. Pasar tampak gelisah. Rupiah melemah. Tapi, kepercayaan publik seperti diungkap Poltracking justru masih tinggi. Seperti melihat langit mendung pekat, tetapi para penumpang di dalam kapal masih duduk tenang menikmati kopi.

Sebagian orang langsung menganggap survei itu pasti salah. Sebagian lain lagi menganggap pelemahan rupiah tak penting. Padahal keduanya bisa sama-sama keliru. Sebab kurs dolar dan kepercayaan publik adalah dua termometer yang mengukur bagian tubuh yang berbeda.

Kurs dolar mengukur kepercayaan pasar. Survei mengukur kepercayaan rakyat. Keduanya seringkali berjalan seiring, tetapi tidak selalu bergandengan tangan. Kadang mereka juga berjalan di jalan yang sama. Kadang mereka justru saling membelakangi.

Pasar adalah makhluk yang gelisah. Ia seperti burung liar yang terbang begitu mendengar suara ranting patah. Investor tidak menunggu rumah roboh. Mereka pindah begitu mencium bau asap. Karena itu pasar seringkali bereaksi terhadap apa yang mungkin terjadi besok.

Rakyat berbeda. Mereka lebih sering menilai apa yang terjadi hari ini. Harga beras berapa. Jalan dibangun atau tidak. Lapangan kerja tersedia atau tidak. Anak bisa sekolah atau tidak. Rakyat menilai dari dapur. Pasar menilai dari layar monitor.

Karena itulah tidak aneh jika kurs dolar dan tingkat kepuasan publik terkadang bergerak ke arah yang berbeda. Yang satu sibuk membaca peta cuaca. Yang lain sibuk memeriksa isi lumbung.

Kasus Turki sering dijadikan contoh. Selama bertahun-tahun nilai Lira terus melemah terhadap dolar sampai jauh sekali. Namun pemerintahan tetap bertahan dan ekonomi tetap tumbuh.

Ini tidak berarti pelemahan mata uang tidak penting. Tetapi menunjukkan bahwa hubungan antara kurs dan kekuasaan tidak sesederhana rumus matematika SD.

Banyak orang membayangkan politik seperti permainan domino. Dolar naik, rupiah turun, pemerintah jatuh.

Padahal kenyataannya lebih mirip mesin pesawat terbang. Ada puluhan tombol, ratusan kabel, dan ribuan komponen yang bekerja bersamaan. Kerusakan satu bagian belum tentu langsung membuat pesawat jatuh. Tetapi jika kerusakan mulai menjalar ke mana-mana, keadaan bisa berubah sangat cepat.

Karena itu, baik mereka yang meremehkan pelemahan rupiah maupun mereka yang setiap hari meramalkan kiamat politik, sesungguhnya sedang berdiri di dua ujung ekstrem yang sama jauhnya dari kenyataan.

Pemerintah tidak boleh menganggap kurs hanya angka di layar. Sebab pelemahan mata uang yang berkepanjangan dapat menggerus daya beli, menaikkan biaya produksi, dan mengurangi kepercayaan investor.

Tetapi mereka yang berharap setiap kenaikan dolar otomatis menjadi surat pemecatan bagi pemerintah juga sedang membaca sejarah dengan cara yang terlalu malas.

Soeharto tidak jatuh karena satu angka kurs. Ia jatuh karena badai ekonomi bertemu badai politik, badai sosial, dan badai kepercayaan pada saat yang sama.

Pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya seberapa tinggi dolar memanjat. Yang menentukan adalah seberapa kuat fondasi kepercayaan yang menopang bangunan negara.

Karena sebuah pemerintahan bisa bertahan menghadapi badai ekonomi jika rakyat masih percaya. Tetapi tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan lama ketika kepercayaan ikut mengalami depresiasi. Dan berbeda dengan rupiah, kepercayaan tidak memiliki cadangan devisa.

*) Ahmadie Thaha, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

PORKAB Sidoarjo 2026: Membuka Kran Regenerasi, Cetak Kerangka Emas Menuju Porprov X Jatim 2027 Surabaya

SIDOARJO-KEMPALAN: Di tengah persaingan olahraga Jawa Timur yang kian tajam, Kabupaten Sidoarjo seolah terbangun dari pujian atas populasi besar dan fasilitas memadai, namun nyaris tergerus oleh daerah berukuran jauh lebih kecil namun tajam mencetak prestasi. Kota Kediri dan beberapa kabupaten tetangga menjadi bukti nyata: jumlah atlet bukan jaminan, tetapi sistem pembinaan adalah kunci memanen medali. Kini, momen PORKAB Sidoarjo 2026 bukan sekadar kompetisi rutin, melainkan titik tolak strategis KONI Sidoarjo untuk merajut kembali kejayaan dan merebut kembali trofi yang selama ini berpindah tangan.

Menatap pesta olahraga terakbar tingkat provinsi, Porprov X Jawa Timur 2027 yang digelar di Surabaya, KONI Kabupaten Sidoarjo telah menyusun peta jalan (roadmap) terukur. Belajar dari catatan kelam di Porprov 2025 Malang di mana capaian belum memuaskan, Sidoarjo tak mau lagi sekadar menjadi penonton sukses daerah lain. Persiapan dilakukan jauh hari lebih dini, membuka lebar “kran” regenerasi dan pembinaan agar medali yang berpindah ke tangan daerah pesaing bisa pulang ke kandang, bahkan bertambah banyak.

Fokus utama ditancapkan pada cabang olahraga unggulan yang memiliki sejarah prestasi dan potensi emas tinggi. Cabang-cabang ini harus “dirawat” secara intensif, diberi dukungan penuh, dan dijaga daya saingnya agar tak mudah dikalahkan lawan. Tidak hanya mengandalkan kekuatan saat ini, KONI juga memastikan ketersediaan penerus melalui pemetaan bibit muda sejak dini.

Daftar Cabang Olahraga Unggulan Sasaran Medali Porprov 2027:

No Cabang Olahraga Keterangan / Kelompok
1 Sepak Bola Putra & Putri
2 Voli Indoor Putra & Putri
3 Voli Pantai Putra & Putri
4 Dayung Potensi emas di ajang provinsi
5 Akuatik Renang, loncat indah, polo air
6 Sepatu Roda Unggulan tradisional Sidoarjo
7 Petanque Stabil meraih medali perak & emas
8 Equestrian / Berkuda Keunggulan fasilitas daerah
9 Beladiri Pencak Silat, Karate, Taekwondo, Kempo, Wushu

Melalui Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres), KONI Sidoarjo meramu rangkaian program berurutan dan terpadu. Tidak ada lagi persiapan dadakan. Langkah-langkah ini disusun untuk memperbaiki kekurangan masa lalu hingga membentuk tim yang siap bertarung habis-habisan di tanah Surabaya nanti.

Peta Jalan Program KONI Sidoarjo: Road to Porprov 2027 Surabaya

Tahapan Nama Program Tujuan & Uraian Singkat
1 Evaluasi Pasca Porprov 2025 Malang Mengupas tuntas kendala, kelemahan, dan kesalahan strategi yang menyebabkan hasil kurang maksimal.
2 Pembenahan Keorganisasian Cabor Memperbarui kepengurusan yang masa baktinya habis, membina cabor pasif, serta menyelesaikan konflik internal agar manajemen sehat.
3 Pemetaan Potensi (Mapping) Penggalian data mendalam mengenai atlet berbakat, kualitas pelatih, metode latihan, hingga hambatan yang kerap terjadi.
4 PORKAB 2026 Pencarian bibit emas baru sekaligus uji kualitas atlet yang ada. Menghidupkan gairah kompetisi olahraga di seluruh penjuru Sidoarjo.
5 Peningkatan Kualitas Pelatih Pelatihan bersertifikasi dan penyegaran materi bagi pelatih yang akan menangani Puslatkab, menjamin SDM pelatih setara standar provinsi.
6 PUSLATKAB Pemusatan latihan berjangka panjang. Menempa fisik, mental, dan teknik atlet agar terbentuk karakter juara sebelum berangkat ke Porprov.
7 Pembentukan Tim Inti Porprov 2027 Seleksi akhir yang menyesuaikan peluang emas, kesiapan kompetitif, dan kekuatan nyata setiap cabor. Hanya yang terbaik yang dibawa ke medan laga.

Saat ini, roda persiapan baru saja sampai di putaran PORKAB 2026. Di sinilah pondasi diletakkan, kerangka tim disusun rapi, dan bibit-bibit unggul disortir ketat. KONI ingin memastikan apa yang terlihat di lapangan saat ini adalah investasi bagi kejayaan dua tahun mendatang.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Sidoarjo, H. Chusaini Matleq, menyampaikan bahwa strategi ini adalah jawaban nyata atas tantangan persaingan yang makin ketat. “Kita belajar bahwa ukuran wilayah atau jumlah penduduk tidak otomatis menjamin kita menang. Kota Kediri membuktikan dengan persiapan rapi mereka bisa panen emas lebih banyak dari kita. Oleh karena itu, kita merombak total sistem pembinaan mulai dari akar rumput lewat PORKAB ini. Kita buka pintu seleksi seluas-luasnya, rawat potensi yang ada dengan kesabaran dan ketekunan. Medali yang sempat berpindah tangan, insyaallah tahun 2027 nanti kita tarik kembali pulang, bahkan kita tambah koleksinya,” tegas Chusaini dengan pandangan tajam ke depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, memberikan catatan bijak namun menusuk tepat ke akar masalah yang sering terjadi. Ia mengingatkan agar PORKAB tidak sekadar menjadi pesta kemeriahan semata.

“Tantangan terbesar kita selama ini satu kalimat saja: seringkali PORKAB hanya menang di kemeriahan, tapi saat prestasi diadu, hasilnya ‘amburadul’ atau berantakan. Kita tidak mau mengulang sejarah itu. Anggaran, fasilitas, dan dukungan pemerintah sudah kita siapkan. Tugas KONI dan pengurus cabor adalah mengubah pesta rakyat ini menjadi pabrik pencetak atlet bermental baja. Kalau di kandang sendiri kita santai, jangan harap di Surabaya nanti kita bisa bawa pulang emas. Mari bekerja serius, karena kejayaan Sidoarjo ada di tangan kita sekarang,” ungkap Yudhi Iriyanto tegas dan menohok.

Dengan visi yang telah tertulis jelas dalam peta jalan ini, harapan besar kini digantungkan pada PORKAB 2026 sebagai awal kebangkitan. Sidoarjo bertekad tak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan menjadi penantang utama yang siap mengguncang papan klasemen Porprov X Jatim 2027 di Surabaya(M Fasichullisan/Ambari Taufiq).

Gerakan Rakyat Yogyakarta Resmi Serahkan Berkas Legalitas Partai ke DPP, Jadi Provinsi Kedua Belas

KEMPALAN: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi menyerahkan berkas legalitas partai politik tingkat provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) setelah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) pada Senin, 25 Mei 2026.

Serah terima berkas sendiri dilakukan secara simbolis oleh Ketua DPW Yogyakarta, In’amul Mustofa kepada Ketua Umum Sahrin Hamid di DC Cafe Reborn Bakmi Jawa, Sleman, Jumat (5/6/2026). Momentum tersebut menandai DIY sebagai provinsi kedua belas dalam menyerahkan dokumen verifikasi administrasi lengkap ke pusat.

Dalam kesempatannya, Ketum Sahrin mengapresiasi kerja keras para pengurus DPW Gerakan Rakyat Yogyakarta. “Di balik surat SKT ini ada kerja keras teman-teman di DIY yang harus bolak-balik ke tingkat RT, Kesbangpol, Kemenkum dan berbagai instansi lainnya. Ini adalah hasil perjuangan Bersama,” ujar Sahrin.

Sahrin menyebut, hingga kini, sudah ada 20 dari 38 provinsi di Indonesia telah berhasil mengantongi SKT dari Kanwil Kemenkum setiap provinsi.

“Setelah seluruh SKT provinsi selesai, tugas kita masih panjang menuju Kemenkum. Setelah mendapatkan legalitas, kita akan menghadapi ujian sesungguhnya yang bernama Pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPW In’amul mengungkapan struktur organisasi di wilayah Yogyakarta telah terbentuk secara lengkap sesuai persyaratan regulasi.

“Alhamdulillah lima DPD kabupaten dan kota di DIY sudah lengkap semua. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas gerakan di tengah masyarakat,” ucap In’am.

“Saya berharap semua anggota Gerakan Rakyat memiliki rasa tanggung jawab layaknya pegurus pusat. Dengan begitu rasa memiliki akan semakin kuat, semangat perjuangan semakin besar, dan kita memiliki pandangan yang sama dalam membangun partai ini ke depan,” lanjutnya menambahkan.

Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian SKT Kanwil Kemenkum di 38 provinsi dalam waktu dekat, guna memantapkan langkah menuju legalitas badan hukum partai politik di Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).

Tercatat sudah 20 provinsi mengantongi SKT, meliputi Jawa Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Edwin Rajo Mangkuto: Dari Kokpit Penerbang Laut Menuju Pusat Transformasi Kekuatan Maritim Indonesia

Oleh : Slamet Sugianto

KEMPALAN: Di sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, dan wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi, menjaga kedaulatan maritim bukan sekadar soal kapal perang. Ia adalah persoalan mengelola ruang hidup bangsa, menghubungkan pertahanan dengan ekonomi, serta mengintegrasikan jutaan manusia yang hidup dari laut.

Di titik itulah nama Edwin Rajo Mangkuto menjadi relevan.

Perwira tinggi kelahiran Padang, 2 Agustus 1969 itu kini mengemban jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal), posisi nomor dua dalam struktur TNI AL. Jabatan tersebut menempatkannya pada simpul strategis yang menghubungkan pembangunan kekuatan laut, pembinaan personel, modernisasi alutsista, pengembangan potensi maritim, hingga transformasi digital pertahanan maritim Indonesia.

Produk 35 Tahun Pengabdian

Edwin merupakan alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XXXVII tahun 1991.

Artinya, ketika resmi menjabat Wakasal pada 2026, ia telah menjalani sekitar 35 tahun pengabdian di TNI AL. Dalam sistem karier militer Indonesia, rentang waktu tersebut bukan hanya menunjukkan senioritas, tetapi juga proses seleksi berlapis yang sangat kompetitif. Dari ribuan lulusan akademi militer selama tiga dekade terakhir, hanya sebagian kecil yang mencapai pangkat bintang tiga.

Pada usia 56 tahun, Edwin berada pada fase puncak kematangan kepemimpinan militer: memiliki pengalaman lapangan, pemahaman birokrasi pertahanan, serta kapasitas strategis nasional.

Penerbang Laut yang Memahami Laut dari Udara

Karier Edwin tidak dibangun dari meja birokrasi.

Ia berasal dari Korps Pelaut (Penerbang), sebuah komunitas kecil dan sangat spesialis di lingkungan TNI AL.

Sebagai penerbang, ia memahami laut dari perspektif yang berbeda. Jika komandan kapal melihat ancaman dari permukaan laut, penerbang melihatnya dari ribuan kaki di atas permukaan.

Kombinasi ini membentuk cara pandangnya terhadap keamanan maritim:

  • pengawasan wilayah laut,
  • patroli maritim,
  • pengintaian,
  • deteksi dini ancaman,
  • integrasi operasi laut dan udara.

Perspektif tersebut kemudian menjadi modal penting ketika Indonesia menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik.

Rekam Jejak yang Tidak Linear

Banyak perwira tinggi memiliki spesialisasi tertentu sepanjang kariernya.

Edwin justru menempuh jalur yang relatif lengkap.

Riwayat jabatan strategisnya mencakup:

  • Komandan KRI Tanjung Kambani-973
  • Danlanal Tanjung Balai Karimun
  • Danwing Udara I Puspenerbal
  • Danlanudal Juanda
  • Danmen AAL
  • Danlantamal V Surabaya
  • Danpuspenerbal
  • Danpuspomal
  • Danpuspom TNI
  • Pangkolinlamil
  • Asrena Kasal
  • Asrenum Panglima TNI
  • Wakil Gubernur Lemhannas
  • Wakasal.
    Rangkaian jabatan itu memperlihatkan pola yang unik:

Operasional → Pendidikan → Penegakan Hukum → Logistik Strategis → Perencanaan → Ketahanan Nasional → Pimpinan TNI AL.

Tidak banyak perwira yang memiliki pengalaman selengkap itu.

Perwira Lapangan yang Menjadi Perumus Kebijakan

Di lingkungan militer modern, pengalaman tempur saja tidak cukup.

Edwin melengkapi pengalaman lapangannya dengan pendidikan akademik:

  • Sarjana Hukum
  • Magister Ilmu Hukum
  • Magister Pertahanan

serta pendidikan militer:

  • Seskoal
  • Sesko TNI
  • Lemhannas RI.

Kombinasi tersebut membuatnya berada pada kategori yang relatif langka: perwira yang memahami operasi, hukum, organisasi, dan strategi nasional sekaligus.

Tantangan yang Sedang Ia Hadapi

Sebagai Wakasal, Edwin tidak sekadar memimpin organisasi.

Ia membantu KSAL mengelola salah satu ruang strategis terbesar di dunia.

Skalanya dapat digambarkan melalui angka:

Variabel Strategis Indonesia antara lain : Wilayah laut ±6,4 juta km², Garis pantai ±108.000 km, Pulau ±17.000, ZEE ±3 juta km², Personel TNI AL ±65.000, Kapal patroli ±205, Frigat ±10, Korvet ±26, dan Kapal selam ±4.

Artinya, setiap keputusan pembangunan kekuatan TNI AL memiliki implikasi langsung terhadap keamanan wilayah yang luasnya melebihi banyak negara besar dunia.

Natuna dan Geopolitik Indo-Pasifik

Salah satu tantangan terbesar adalah Laut Natuna Utara.

Wilayah ini merupakan simpul pertemuan antara:

  • kepentingan ekonomi,
  • keamanan energi,
  • jalur perdagangan,
  • dan rivalitas geopolitik global.

Keberadaan kapal asing, aktivitas illegal fishing, serta meningkatnya kompetisi kekuatan besar menjadikan Natuna sebagai laboratorium nyata bagi kepemimpinan maritim Indonesia.

Dalam konteks tersebut, tugas Wakasal tidak hanya memastikan kesiapan armada, tetapi juga memastikan kemampuan organisasi membaca perubahan geopolitik secara tepat.

Mengapa Dispotmar Menjadi Penting?

Di luar armada dan kapal perang, Edwin juga berhadapan dengan tantangan yang lebih besar: bagaimana mengubah potensi maritim menjadi kekuatan nasional.

Di sinilah peran Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut menjadi strategis.

Indonesia memiliki:

Potensi Maritim meliputi : Nelayan ±2,7 juta, Kapal nelayan >600.000, Desa pesisir >12.000, dan Penduduk pesisir ±60 juta

Angka-angka tersebut jauh lebih besar daripada jumlah personel TNI AL.

Karena itu konsep modern pertahanan maritim tidak lagi hanya mengandalkan kapal perang, tetapi juga melibatkan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta.

Dispotmar menjadi instrumen untuk menghubungkan negara dengan masyarakat maritim. Dalam perspektif Wakasal, keberhasilan pembinaan Dispotmar sama pentingnya dengan pembangunan alutsista baru.

Pemikiran Strategis : Laut sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa

Yang menarik, Edwin tidak hanya dikenal sebagai operator militer.

Ia juga dikenal sebagai pemikir strategis maritim.

Melalui gagasannya mengenai “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”, ia melihat laut bukan hanya sebagai arena pertahanan, tetapi juga sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Pandangan tersebut menunjukkan pendekatan yang lebih luas:

Kekuatan maritim bukan sekadar kapal perang, tetapi kemampuan negara mengelola seluruh sumber daya laut untuk kepentingan nasional.

Visi Masa Depan: Ekosistem Digital Maritim Nasional

Jika tantangan terbesar Indonesia adalah luasnya wilayah laut, maka teknologi menjadi jawaban yang sulit dihindari.

Dalam konteks ini, salah satu gagasan yang sangat relevan dengan tupoksi Wakasal adalah pembangunan Ekosistem Digital Maritim Nasional.

Bayangkan apabila:

  • 2,7 juta nelayan,
  • lebih dari 600.000 kapal nelayan,
  • 12.000 desa pesisir,
  • ribuan pelabuhan,

terhubung dalam satu platform digital nasional.

Maka Indonesia akan memiliki jaringan pengawasan maritim berbasis masyarakat terbesar di Asia Tenggara.

Aplikasi tersebut dapat berfungsi sebagai:

  • sistem pelaporan kapal asing,
  • deteksi illegal fishing,
  • peringatan cuaca,
  • basis data potensi maritim,
  • sistem bela negara maritim,
  • dashboard keamanan laut nasional.

Bagi TNI AL, sistem seperti ini akan menjadi force multiplier yang mampu meningkatkan kesadaran situasional tanpa harus menambah armada secara masif.

Sosok yang Dibutuhkan Era Maritim Baru

Melihat keseluruhan perjalanan kariernya, Edwin Rajo Mangkuto dapat dipandang sebagai representasi generasi perwira yang lahir dari operasi lapangan tetapi tumbuh menjadi arsitek kebijakan strategis.

Ia memahami:

  • operasi laut,
  • operasi udara,
  • pendidikan militer,
  • penegakan hukum,
  • logistik strategis,
  • perencanaan pertahanan,
  • geopolitik nasional.

Dalam teori kepemimpinan militer modern, figur seperti ini sering disebut strategic commander: pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin pasukan, tetapi juga mampu merancang masa depan organisasi.

Di tengah tantangan menjaga 6,4 juta kilometer persegi laut Indonesia, membina sekitar 65.000 prajurit TNI AL, mengelola potensi 60 juta masyarakat pesisir, dan menghadapi perubahan geopolitik Indo-Pasifik yang semakin dinamis, Edwin Rajo Mangkuto kini berada pada salah satu posisi paling menentukan dalam arsitektur keamanan maritim Indonesia.

Dan seperti laut yang menjadi ruang hidup bangsa Indonesia, tantangan yang dihadapinya pun tidak pernah benar-benar berakhir. Justru di sanalah relevansi seorang Wakasal diuji: bukan hanya menjaga apa yang sudah dimiliki negara, tetapi menyiapkan kekuatan maritim Indonesia untuk generasi berikutnya.

Bintang Kehormatan, Pangkat Kehormatan, dan Hancurnya Simbol Kekuasaan Politik Prabowo

Oleh: Dr. Selamat Ginting

KEMPALAN: Dalam politik, penghargaan negara tidak pernah sepenuhnya bersifat administratif. Penghargaan selalu mengandung pesan politik, simbol kekuasaan, sekaligus penilaian moral terhadap seseorang.

Oleh karena itu, ketika sejumlah penerima Bintang Mahaputera Utama maupun purnawirawan perwira tinggi yang memperoleh kenaikan pangkat kehormatan tersandung persoalan hukum atau diberhentikan dari jabatan strategis, publik pun mulai mempertanyakan makna dan ketepatan pemberian penghargaan tersebut.

Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata soal individu yang bermasalah, melainkan menyangkut standar dan mekanisme negara dalam memberikan penghargaan tertinggi kepada pejabat publik.

Kontroversi sebenarnya sudah muncul sejak awal. Sejumlah pejabat menerima Bintang Mahaputera Utama ketika usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berusia 10 bulan pada Agustus 2025 lalu. Ini tidak lazim. Baru seumur jagung sudah menerima salah satu penghargaan tertinggi di Republik ini.

Padahal, secara logika publik, penghargaan atas pengabdian dan prestasi biasanya diberikan setelah seseorang menunjukkan hasil kerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara utuh, misalnya setelah selesainya lima tahun pemerintahan.

Jadi saat masa kerja pemerintah Prabowo baru berjalan sekitar 10 bulan, muncul pertanyaan: prestasi apa yang sudah selesai barulah dinilai sehingga mereka layak memperoleh penghargaan negara tingkat tinggi?

Pertanyaan serupa muncul pada pemberian kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah perwira tinggi purnawirawan maupun tokoh tertentu pada Agustus 2025 di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Apa ukuran kelayakannya sehingga mereka mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan setelah sekian lama pensiun dari dinas militer?

Teruji Jangka Panjang

Pangkat dalam tradisi militer pada dasarnya merupakan penghargaan atas prestasi, pengabdian, pengalaman kepemimpinan, dan rekam jejak yang telah teruji dalam waktu panjang.

Oleh karena itu, ketika pangkat kehormatan diberikan kepada tokoh yang masih berada dalam pusaran kekuasaan politik, sebagian kalangan melihatnya bukan sekadar penghormatan institusional, melainkan bagian dari komunikasi politik rezim.

Misalnya, baru lima bulan sebagai Dirut Agrinas Palma Nusantara, Agus Sutomo mendapatkan penghargaan Jenderal Kehormatan (Purn). Belakangan, baru sekitar setahun menjabat, dia diberhentikan dari jabatannya dengan “aroma tak sedap” yang tidak dipublikasikan kepada publik.

Begitu juga dengan Letjen Kehormatan (Purn) Lodewijk Pusung, bahkan lebih tragis lagi. Dia diberhentikan sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan kini menjadi pesakitan di rumah tahanan Kejaksaan Agung dengan dugaan kasus korupsi.

Pusung tidak sendirian, ia bersama Kepala BGN Dadan Hindayana serta Wakil Kepala BGN lainnya, Irjen Polisi (Purn) Sonny Sonjaya.

Politik Simbol dan Konsolidasi Kekuasaan

Dalam ilmu politik, penghargaan negara sering dipahami sebagai suatu instrumen simbolik. Negara menggunakan simbol untuk membangun loyalitas, memperkuat legitimasi, dan bisa mempererat hubungan dengan kelompok elit yang dianggap penting.

Bintang jasa, pangkat kehormatan, jabatan komisaris, hingga posisi strategis dalam BUMN seringkali tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan personal. Melainkan juga menjadi bagian dari mekanisme distribusi sumber daya politik.

Dari perspektif ini, pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh tertentu, bisa dibaca sebagai upaya memperkuat koalisi kekuasaan. Penguasa membutuhkan dukungan dari elit sipil, birokrasi, polisi, militer, maupun suatu kelompok politik tertentu.

Penghargaan negara menjadi salah satu instrumen untuk menjaga hubungan tersebut.

Masalah muncul ketika penghargaan diberikan terlalu dini. Sebab, penghargaan yang seharusnya menjadi pengakuan atas prestasi, berisiko berubah menjadi alat politik jangka pendek.

Ketika penghargaan diberikan sebelum kinerja dapat diuji secara menyeluruh, negara kehilangan kesempatan untuk melakukan evaluasi objektif terhadap penerimanya.

Akibatnya, jika di kemudian hari penerima penghargaan terjerat kasus hukum atau gagal menjalankan tugasnya, yang dipertanyakan bukan hanya individu tersebut, tetapi juga kredibilitas institusi yang memberikan penghargaan. Termasuk kredibilitas Presiden Prabowo Subianto yang melakukan obral penghargaan.

Inflasi Kehormatan

Dalam ekonomi dikenal istilah inflasi, yaitu ketika nilai mata uang menurun karena jumlahnya terlalu banyak beredar. Dalam politik juga terdapat fenomena yang dapat disebut sebagai “inflasi kehormatan”.

Letkol Teddy Indra Wijaya misalnya, di institusi militer antara lain baru menerima Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, dan baru 14 tahun menjadi anggota TNI. Namun yang mengejutkan Teddy langsung menerima Bintang Mahaputera Utama.

“Memangnya Teddy ini siapa di militer? Anak kemarin sore sudah melampaui para bintang empat,” kata seorang purnawirawan bintang tiga TNI.

Dari jabatannya yang “aneh” prajurit aktif TNI sebagai Seskab, tapi golongannya turun menjadi eselon 2 saja, jelas sudah tidak masuk kriteria sebagai penerima penghargaan tersebut.

Letkol pun bukan masuk kategori eselon 2 melainkan eselon 4. Kenaikan pangkat Teddy mendahului teman-teman seangkatan, bahkan seniornya. Jabatannya juga aneh bin ajaib, karena menyalahi UU TNI, khususnya bagi perwira aktif yang kini menduduki jabatan di pemerintahan sipil.

Tapi Istana tutup mata dan telinga terhadap kritik ilmiah tersebut.

Bukan cuma Teddy, tetapi juga para menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri dan wakil menteri. Misalnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang juga menerima Bintang Mahaputera Utama.

Semakin mudah penghargaan diberikan, semakin berkurang nilai simboliknya di mata publik.

Penghargaan negara tersebut sejatinya memiliki nilai moral yang tinggi karena menunjukkan seseorang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa. Namun apabila penghargaan diberikan sebelum capaian kerja benar-benar terbukti, publik akan memandangnya sebagai formalitas politik semata.

Pada titik ini, penghargaan tidak lagi menjadi simbol prestasi, melainkan simbol kedekatan dengan kekuasaan. Padahal legitimasi sebuah penghargaan negara justru bertumpu pada kepercayaan publik bahwa penghargaan itu diberikan berdasarkan merit atau prestasi, bukan karena hubungan politik.

Risiko Presiden dan Negara

Setiap penghargaan yang ditandatangani kepala negara pada dasarnya juga menjadi refleksi dari penilaian presiden terhadap penerimanya. Oleh karena itu, ketika penerima penghargaan kemudian bermasalah, dampaknya tidak berhenti pada individu tersebut.

Secara politik, keputusan pemberian penghargaan akan ikut dievaluasi publik. Muncul pertanyaan apakah proses seleksinya sudah memadai, apakah rekam jejak penerima sudah diperiksa secara mendalam, dan apakah pertimbangan politik lebih dominan dibanding pertimbangan profesional?

Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kewibawaan penghargaan negara itu sendiri.

Masyarakat akan semakin sulit membedakan antara penghargaan yang diberikan karena prestasi luar biasa dan penghargaan yang diberikan karena pertimbangan politik sesaat.

Kesakralan Penghargaan

Penghargaan negara seharusnya ditempatkan sebagai puncak pengakuan atas pengabdian seseorang kepada bangsa. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting.

Pemberian penghargaan tersebut idealnya dilakukan setelah rekam jejak, kinerja, integritas, dan kontribusi penerima dapat dievaluasi secara utuh dalam rentang waktu yang memadai. Semakin tinggi tingkat penghargaan, semakin ketat pula standar penilaiannya.

Negara tentu memiliki hak memberikan penghormatan kepada siapa pun yang dianggap berjasa. Namun negara juga berkewajiban menjaga agar penghargaan tersebut tidak kehilangan makna moralnya.

Ketika penghargaan diberikan terlalu cepat dan ternyata penerimanya kemudian tersandung persoalan hukum atau gagal memenuhi harapan publik, maka yang tercoreng bukan hanya nama penerima.

Yang ikut dipertaruhkan adalah wibawa penghargaan negara, kredibilitas institusi pemberi penghargaan, dan kepercayaan publik terhadap sistem penghormatan yang dimiliki republik ini.

Penghargaan negara bukan sekadar soal siapa yang menerimanya. Yang lebih penting adalah bagaimana penghargaan itu menjaga kehormatan negara itu sendiri.

Sekarang, Dadan Hindayana penerima Bintang Mahaputera Utama dan Lodewijk Pusung penerima kenaikan pangkat Letjen kehormatan tersandung kasus hukum, apakah penghargaan itu akan dicopot? Di situ dilemanya untuk negara.

Oleh karena itu Presiden Prabowo, Anda mesti menyimak dan mendengarkan kritik kami, bukan hanya mengamini kelompok Asal Bapak Senang (ABS) yang berada di lingkaran kekuasaan Tuan.

*) Dr. Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Diskusi Online Malam Ini: Muslim Arbi Bahas “Skandal MBG Rp 2,1 Triliun Mengalir ke Jokowi?”

JAKARTA-KEMPALAN: Direktur Gerakan Indonesia Baru menjadi Narasumber usai getol bongkar dugaan Korupsi MBG.

Nama Muslim Arbi kembali menjadi sorotan. Direktur Gerakan Indonesia Baru itu dijadwalkan tampil sebagai narasumber dalam Diskusi Online Nasional malam ini, Rabu (5/6/2026), pukul 20.00 WIB.

Forum bertajuk “Skandal MBG, Rp 2,1 Triliun Mengalir ke Jokowi ?!” yang akan membedah dugaan mega korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muslim Arbi dipilih sebagai pembicara karena secara intens menulis dan menjadi  narasumber media yang menguak potensi penyelewengan dana program andalan pemerintah itu.

Dalam beberapa artikelnya, Muslim bahkan memplesetkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi “Badan Garong Nasional”. Tulisan-tulisannya dianggap ikut andil mendorong publik lebih kritis mengawal anggaran MBG yang bernilai triliunan rupiah itu.

Dugaan korupsi MBG kini sudah masuk tahap penyidikan. Kejaksaan Agung telah menetapkan Kepala BGN bersama 2 wakil ketuanya sebagai tersangka dan telah menahan ketiganya terkait kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis.

Kehadiran Muslim Arbi malam ini diprediksi akan menambah panas diskusi. Ia akan beradu argumen bersama sejumlah narasumber lain untuk membongkar alur dana, titik rawan, hingga implikasi politik dari skandal MBG.

Diskusi online ini terbuka untuk publik dan akan menjadi ruang publik menguji transparansi program MBG di tengah sorotan hukum yang tengah berjalan. (*)

Lawatan Presiden dan Ujian Peran Wakil Presiden

Lawatan dengan frekuensi yang tinggi tersebut akan lebih mudah dipahami sebagai pembagian tugas bila Wapres tampak kuat, kabinet bekerja jelas, dan juga delegasi berjalan terang.

Oleh: Bagus Suminar

KEMPALAN: Dalam pemerintahan, Presiden memang tidak mungkin berada di semua tempat pada waktu yang sama. Ada saat ia harus berada di luar negeri untuk membawa kepentingan negara.

Ada forum internasional yang memang memerlukan kehadiran kepala negara. Ada pertemuan yang bobot politiknya akan berbeda bila hanya diwakili kementerian dan pejabat teknis.

Karena itu, lawatan luar negeri Presiden tidak otomatis harus dibaca sebagai masalah. Diplomasi tetap perlu dan penting. Dalam dunia yang makin rumit, negara tidak bisa hanya menunggu. Perlu proaktif. Ia perlu bergerak, hadir, berbicara, dan membangun jejaring dengan banyak pihak.

Namun polemik belakangan muncul karena sebagian publik menilai frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto cukup tinggi.

Kritik Dino Patti Djalal, misalnya, membuat isu ini menjadi percakapan lebih luas: apakah ritme pada perjalanan Presiden ke luar negeri masih proporsional dengan kebutuhan pemerintahan di dalam negeri?

Apakah masih terasa ada keseimbangan antara langkah negara di panggung dunia dan denyut pemerintahan di rumah sendiri?

Pertanyaan ini tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap kegiatan diplomasi. Ia justru membuka ruang untuk melihat perkara yang lebih mendasar: apakah sistem pemerintahan memiliki penyangga yang cukup kuat ketika Presiden lebih sering tampil di luar negeri?

Dari sinilah muncul pertanyaan lain yang juga tidak kalah penting: ketika Presiden hadir di panggung dunia, siapa yang akan menjaga irama pemerintahan di rumah sendiri?

Pertanyaan ini penting karena negara modern tidak boleh terasa berjalan hanya karena satu orang. Presiden memang pemimpin tertinggi pemerintahan. Tetapi di bawahnya ada Wakil Presiden, para menteri, kepala lembaga, diplomat, dan birokrasi. Jika sistem bekerja dengan baik, kepergian Presiden ke luar negeri tidak semestinya membuat publik merasa ada ruang kosong di dalam negeri.

Pertanyaan itu membawa kita pada peran Wakil Presiden.

Dalam teori peran (role theory), Biddle (1986) menjelaskan bahwa jabatan tidak hanya berisi kewenangan, tetapi juga ekspektasi. Setiap posisi publik membawa harapan tentang apa yang semestinya dilakukan oleh orang yang mendudukinya.

Wakil Presiden bukan hanya sekadar posisi kedua dalam struktur eksekutif. Wapres membawa harapan publik: menjadi pendamping, penyangga, dan salah satu suara pemerintahan ketika Presiden tidak berada di panggung domestik.

Di mata sebagian publik, peran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang belum sepenuhnya terbaca kuat sebagai jangkar domestik pemerintahan. Ini bukan berarti tidak ada aktivitas yang ia dilakukan.

Yang menjadi soal adalah apakah aktivitas tersebut sudah cukup membentuk rasa percaya bahwa figur kedua pemerintahan mampu menjaga irama negara ketika Presiden sedang berada di panggung luar negerpepei.

Dengan kata lain, ini bukan soal menyerang pribadi. Ini soal bagaimana sebuah jabatan publik dirasakan kehadirannya.

Publik tidak hanya melihat jabatan dari papan nama, tetapi dari peran yang tampak: isu apa yang dikawal, kebijakan apa yang dijelaskan, krisis apa yang ditenangkan, dan arah pemerintahan apa yang ikut diterangkan.

Di sinilah lawatan Presiden menjadi lebih sensitif. Bukan hanya karena soal frekuensinya, tetapi karena publik belum sepenuhnya melihat figur kedua pemerintahan tampil sebagai penyangga domestik yang meyakinkan.

Sejak masa pencalonan, Burhanuddin Muhtadi, akademisi dan peneliti politik, pernah membaca Gibran sebagai figur yang bisa menjadi aset sekaligus beban elektoral bagi Prabowo. Catatan itu terasa menemukan ruang ujinya hari ini.

Jika Wakil Presiden tampil kuat, ia bisa menjadi aset pemerintahan: membantu mengawal agenda domestik, menjelaskan kebijakan, dan memberi rasa bahwa negara tetap terpegang.

Sebaliknya, jika perannya belum cukup terbaca, pembacaan tentang “aset atau beban” itu bisa meluas dari wilayah elektoral ke wilayah persepsi pemerintahan.

Bukan karena posisi Wakil Presiden tidak penting, melainkan karena publik perlu melihat bagaimana posisi itu bekerja secara nyata, terbaca, dan meyakinkan dalam menjaga irama pemerintahan.

Ada pula beban lain yang tidak bisa diabaikan: legitimasi sosial-politik.

Mark Suchman (1995) mengingatkan bahwa legitimasi bukan hanya urusan sah secara formal. Ia juga menyangkut penerimaan sosial: apakah sesuatu dipandang pantas, benar, dan masuk akal oleh masyarakat.

Dalam jabatan publik, penerimaan semacam ini penting karena seseorang tidak hanya bekerja dengan kewenangan, tetapi juga dengan kepercayaan.

Dalam konteks Wakil Presiden, persoalannya bukan hanya soal pelantikan atau kedudukan dalam struktur negara. Posisi itu memang ada dan diakui dalam sistem pemerintahan.

Namun proses politik yang mengantarkan Gibran ke panggung nasional sejak awal menyisakan perdebatan, sehingga legitimasi sosial-politiknya perlu terus dirawat melalui kinerja dan peran yang terbaca.

Kontroversi proses pencalonan Gibran juga sempat dicatat Reuters pada tanggal 7 November 2023, terutama terkait putusan etik di Mahkamah Konstitusi. Catatan ini cukup menjadi latar mengapa sebagian publik masih membaca posisi Wapre dengan kacamata yang belum sepenuhnya selesai.

Dalam politik, legitimasi tidak selesai hanya karena seseorang dilantik. Ia perlu dirawat.

Caranya bukan dengan pidato semata, apalagi dengan sikap defensif ke pengritik, bukan pula dengan meminta publik melupakan begitu saja kontroversi masa lalu. Legitimasi dijawab melalui kinerja, kedewasaan, dan keberanian mengambil peran yang meyakinkan.

Di sinilah delegasi pemerintahan menjadi penting. UUD 1945 menempatkan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan kewajiban pemerintahan. Dengan kata lain, jabatan Wapres bukan aksesori politik. Ia bagian dari desain kerja eksekutif. Perannya perlu tampak efektif, produktif, dan cukup terbaca oleh publik.

Dalam tata kelola pemerintahan mutakhir, OECD (2025) menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan atau whole-of-government co-ordination, supaya kebijakan antar lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menuntut pembagian peran yang terang antara Presiden, Wakil Presiden, kabinet, dan birokrasi.

Pemerintahan yang sehat itu bukan pemerintahan yang semua urusannya harus tampak ditangani langsung oleh Presiden, melainkan pemerintahan yang mampu menunjukkan bahwa sistem bekerja meski perhatian Presiden sedang tertuju pada agenda luar negeri.

Maka, bila Presiden harus menjalankan lawatan luar negeri, publik perlu melihat bahwa di dalam negeri ada pembagian peran yang terang. Wapres tidak harus mengambil alih panggung Presiden.

Tetapi ia perlu terlihat mengawal agenda tertentu, menjelaskan sebagian arah kebijakan, atau hadir sebagai penyangga ketika perhatian Presiden sedang tertuju pada agenda luar negeri.

Begitu juga para menteri dan birokrasi. Mereka tidak cukup hanya menunggu arahan. Mereka perlu memperlihatkan bahwa pemerintahan berjalan sebagai sistem. Ada tindak lanjut. Ada koordinasi. Ada suara yang menjelaskan. Ada kerja yang tetap terasa meskipun Presiden sedang berada di luar negeri.

Masalah akan muncul bila semua hal tetap terasa bertumpu pada Presiden. Bila Presiden pergi, perhatian publik ikut kosong. Bila Presiden berbicara, negara terasa hadir. Bila Presiden tidak tampak, pemerintahan terasa samar.

Ini bukan suatu tanda sistem yang sehat. Negara modern tidak boleh terasa seperti panggung satu orang.

Karena itu, kritik terhadap lawatan Presiden bisa dibaca lebih luas. Ia bukan hanya soal apakah Presiden terlalu sering ke luar negeri.

Ia juga soal apakah pemerintahan di dalam negeri memiliki jangkar yang cukup kuat ketika Presiden menjalankan misi diplomasi.

Wakil Presiden bukan kursi cadangan. Ia adalah bagian dari desain kepemimpinan nasional. Karena itu, perannya perlu lebih terbaca: bukan harus selalu tampil besar, tapi cukup jelas untuk membuat publik merasa bahwa rumah pemerintahan tetap terjaga.

Di sinilah letak ujian yang sebenarnya: lawatan luar negeri Presiden bukan hanya menguji diplomasi Indonesia. Ia juga menguji kekuatan sistem pemerintahan di rumah sendiri.

Lawatan dengan frekuensi yang tinggi tersebut akan lebih mudah dipahami sebagai pembagian tugas bila Wapres tampak kuat, kabinet bekerja jelas, dan juga delegasi berjalan terang.

Tetapi bila figur kedua belum cukup terbaca, setiap perjalanan Presiden ke luar negeri akan selalu memunculkan pertanyaan lama: siapa yang menjaga rumah ketika pemimpin utama berada di panggung dunia?

*) Bagus Suminar, Wakil Ketua ICMI Jatim, Dosen Task Force Persyada Al Haromain

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Maling Berkedok Gizi

Ia memberi jabatan tinggi kepada anggota Tim Mawar, tetapi tidak semuanya berhasil. Salah satunya, Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budi Utama, sedang dibidik dalam kasus korupsi.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Entahlah. Kita harus malu, atau harus bangga kepada Tyo Ardianto, Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) UGM (Universitas Gadjah Mada). Anak muda ini menjadi salah satu – atau malah satu-satunya – pengritik program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang paling keras dan vokal.

Tyo mengritik dengan sangat tajam bahwa program MBG yang dianggapnya tidak bermanfaat. Tyo menyorot tajam berbagai penyelewengan dalam program itu. Tyo berani terus terang mengatakan bahwa Ketua BGN (Badan Gizi Nasional) – saat itu – Dadan Hindayana harusnya masuk penjara.

Tyo, tanpa takut, mengenakan kaos hitam dengan tulisan besar di dada “Maling Berkedok Gizi”, memelesetkan kepanjangan MBG.

Tyo kuliah di Jogjakarta, sangat akrab dengan budaya pelesetan Jogja. Tapi, kali ini bukan pelesetan yang bikin senyum. Pelesetan Tyo ini bisa bikin perut mules.

Sudah terbukti kritik Tyo menemukan kebenarannya. Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung, digerebek Kejaksaan Agung dini hari (pagi buta), lalu digelandang dengan rompi pink dan tangan diborgol sebagai tersangka.

Kasus korupsi ini bukan skandal. Ini tragedi. Bagaimana sebuah program yang dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan segenap kemampuan yang ada, ternyata keropos dan membusuk dari dalam.

Sebuah program yang diharapkan menjadi ikon Prabowo. Sebuah program yang ingin dicatat sebagai legasi Prabowo ternyata remuk redam dari dalam.

Sejak program ini diluncurkan berbagai macam kritik keras bermunculan. Berbagai macam laporan mengenai korupsi dan salah kelola bermunculan. Tetapi, Prabowo bergeming. Prabowo pasang badan.

Sampai akhirnya tiba di satu titik. Prabowo tidak bisa lagi mengelak dan harus menyerah. Ia dikhianati secara telanjang oleh orang yang dia beri kepercayaan menjalankan program andalannya.

Prabowo mengaku sedih. Tapi itu tidak cukup. Ia harus bertanggung jawab. Ia tidak bisa berlepas diri. Bahwa tragedi korupsi MBG ini menjadi tanggung jawab pribadinya.

Prabowo harus mengakui kesalahan dan harus meminta maaf kepada publik. Ia juga harus mengakui bahwa, lagi-lagi, ia salah memilih orang.

Apapun, Dadan Hindayana adalah pilihan Prabowo langsung. Tidak ada konsultasi dengan siapapun. Prabowo melakukan handpick, memungut langsung diri Dadan dengan tangannya. Dan Prabowo salah.

Ini tentu kesalahan fatal dalam melakukan judgment terhadap seseorang yang akan memimpin sebuah program besar. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa pola rekrutmen dengan menggunakan instink seperti yang dilakukan Prabowo bisa membawa bencana.

Tragedi MBG ini seharusnya bisa dijadikan momen oleh Prabowo untuk jeda. Untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Saatnya Prabowo mau sedikit buka telinga untuk mendengarkan para pengritiknya.

Tapi itu bukan gue banget. Bukan Prabowo kalau mau mendengar masukan. Bukan Prabowo pula kalau mau mendengar kritik. Bukan Prabowo kalau mau mengakui kesalahan. Bukan Prabowo kalau tidak keras kepala.

Prabowo keras kepala. Dia mengakui itu. Dan bangga. Sambil berusaha sedikit melucu ia memegang kepalanya sendiri. Katanya, keras kepala perlu untuk mempertahankan prinsip.

Prinsip keras kepala itu yang dipertahankan Prabowo. Alih-alih jeda sambil merenung dan mengevaluasi, Prabowo langsung tancap gas. Mengangkat Nanik S Deyang sebagai pengganti Dadan.

Bukan sebagai Plt atau Pjs sambil mencari orang yang lebih tepat, tapi langsung meng-handpick Nanik sebagai pejabat permanen.

Sekali lagi Prabowo masuk ke lubang yang sama. Publik tahu, tidak ada alasan yang paling masuk akal kecuali bahwa orang pilihan Prabowo itu adalah orang dekatnya. Prabowo suka sekali dikelilingi oleh bubble yang membuatnya merasa aman dan nyaman.

Menyitir Francis Fukuyama yang membagi kepercayaan sosial berdasarkan luas radius kepercayaan (radius of trust).

Fukuyama mengategorikan masyarakat ke dalam dua kelompok, yaitu high-trust society, masyarakat dengan tingkat saling percaya yang tinggi, dan low-trust society, masyarakat yang hanya percaya pada lingkungan sempit seperti keluarga dan kekerabatan saja.

Masyarakat yang hanya percaya pada lingkaran kecil, nepotisme atau ikatan primodial, seringkali menghambat kerja sama skala besar di luar kelompoknya, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan demokrasi.

Masyarakat demokratis yang matang justru membutuhkan kepercayaan antar pribadi yang meluas (general trust). Ruang lingkup kepercayaan yang terbatas bisa menjadi ciri dari kultur low trust, yang menjadi tantangan bagi terciptanya suatu masyarakat sipil yang kuat dan demokratis.

Prabowo cenderung punya low trust kepada orang lain. Ia lebih percaya kepada orang-orangnya sendiri, termasuk Tim Mawar.

Ia memberi jabatan tinggi kepada anggota Tim Mawar, tetapi tidak semuanya berhasil. Salah satunya, Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budi Utama, sedang dibidik dalam kasus korupsi.

Prabowo boleh saja tetap keras kepala. Korupsi merajalela di sekitarnya. Nilai tukar rupiah ambruk. Krisis ekonomi dan politik di depan mata.

Kalau Prabowo Subianto tetap keras kepala, cepat atau lambat, ia bisa kehilangan kepalanya.

*) Dhimam Abror Djuraid, Pemimpin Redaksi Kempalan

Lewat Pasrah

Pengusaha juga perlu kecepatan. Rukun iman pengusaha lainnya: cepat atau lewat. Sedangkan pemerintah, selambat apa pun tidak akan kalah karena tidak punya pesaing.

Oleh: Dahlan Iskan

KEMPALAN: Saya salah hitung. Saya pikir guncangnya rupiah dan bursa saham hanya karena tidak adanya kepastian ekonomi akan ke mana. Setelah ada satu kepastian guncangan akan reda, lalu melandai. Bisa landai terus-menerus, bisa juga pelan-pelan naik lagi.

Ternyata, setelah dipastikan ekspor batu bara, sawit, dan besi alloy tetap akan dilakukan oleh satu pintu Danantara rupiah masih juga terus merosot: melewati angka terendah dalam sejarah Republik Indonesia. Indeks saham juga masih turun hampir ke level terendah dalam lima tahun.

Memang masih ada satu kepastian lagi yang ditunggu: MBG. Yakni program yang menguras APBN begitu dalam. Sebagian analis mengatakan itu akan membuat APBN ambruk.

Tetapi Kamis lalu kepastian itu sudah ditegaskan: MBG jalan terus. Tetap menjadi kebanggaan presiden. Di Amerika pun MBG hanya diberikan kepada murid yang penghasilan orang tuanya kecil. Di sini, Prabowo Subianto tidak pandang bulunya murid. Di Amerika siswa yang gaji orang tuanya tidak terlalu kecil sudah harus bayar meski hanya separo harga. Di Indonesia siapa pun dapat gratis-tis.

Tetapi presiden juga mendengar suara publik. Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dicopot. Kemudian ditangkap. Dimasukkan tahanan.

Presiden juga terjun sendiri menjadi semacam penyuluh dapur MBG: telur tidak boleh didadar agar tidak dicampuri tepung. Satu ayam tidak boleh dipotong 14 agar tidak terlalu kecil.

Namun, rupiah tetap melemah. Bursa saham belum juga berhenti merosot.

Tentu presiden masih akan melihat dulu satu dua bulan ke depan. Siapa tahu kejengkelan para pelaku pasar reda. Siapa tahu para pengusaha mau kembali ke prinsip dagang: rugi satu miliar lebih baik daripada rugi Rp 10 miliar. Rugi Rp 10 miliar lebih baik daripada rugi Rp 100 miliar.

Atau: hanya laba satu miliar lebih baik dari laba 100 juta – meski dulunya laba satu miliar. Laba Rp 10 miliar lebih baik dari laba satu miliar – meski pun dulu bisa laba Rp 100 miliar.

Kondisi sekarang memang beda. Pengusaha batu bara tak bisa berlaba semaunya lagi. Tinggal tetap melawan atau mulai menerima keadaan.

Bahwa inilah masa penantian yang bisa pendek, bisa panjang: menanti perubahan psikologi para pengusahanya.

Dari sikap menolak ke sikap menerima. Di tengahnya ada fase pasrah dulu –legawa. Dari menolak dan jengkel ke fase pasrah.

Setelah pasrah baru ke tahap berikutnya: bisa menerima. Setelah bisa menerima mulailah berpikir: apa yang masih bisa dilakukan meski untungnya tidak sebanyak dulu.

Masa penantian tersebut kadang lama karena sebagian masih punya tabungan. Sebagian segera bisa menerima karena tidak punya tabungan lagi. Mereka harus tetap hidup.

Apalagi punya utang. Sebagian lagi tidak bisa menerima sama sekali karena berharap pemerintah suatu saat akan berganti. Mereka tunggu sampai pemilu akan datang. Kalau perlu pergantian itu dipercepat.

Masih ada faktor teknis. Dengan harga batu bara selama ini yang tinggi biaya operasional sudah telanjur ikut naik. Biaya ini ditanggung oleh pengusaha. Tidak mudah menurunkan biaya operasional: gaji yang sudah keburu tinggi mana bisa diturunkan.

Sawit sebenarnya agak berbeda. Sawit tidak sepenuhnya pemberian alam. Para pengusahanya masih harus kerja keras: melakukan pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Sedangkan batu bara sepenuhnya sudah ada di bumi pertiwi.

Sawit juga berbeda karena banyaknya petani sawit. Jutaan orang. Harga sawit yang turun akibat ketidakpastian selama ini juga mengganggu petani sawit. Ini yang meresahkan.

Turun dari Rp 3.400 ke sekitar Rp 2.800. Sangat besar. Alasannya: pedagang tidak mau ambil sawit menunggu kepastian kebijakan pemerintah. Imbauan dan pidato tidak akan bisa memperbaiki harga jual petani sawit.

Kini presiden sudah memastikan bahwa: program besarnya tetap dijalankan. Yang ditunggu sekarang adalah berubahnya kejiwaan para pengusaha dari ”menolak” ke ”menerima” lewat jalan ”pasrah”.

Sebaliknya pemerintah harus menjamin tidak akan terjadi poses yang panjang yang hanya menambah ketidakefisienan saja. Pengusaha itu berbeda dengan pemerintah. Rukun iman pengusaha hanya satu: efisien atau mati. Pemerintah, seboros apa pun tidak bisa mati – maksimal hanya setengah mati.

Pengusaha juga perlu kecepatan. Rukun iman pengusaha lainnya: cepat atau lewat. Sedangkan pemerintah, selambat apa pun tidak akan kalah karena tidak punya pesaing.

Hanya yang cerdas, yang punya kompetensi tinggi dan tidak punya kepentingan pribadi/kelompok lah yang bisa membuat putusan dan langkah yang cepat.

Pengusaha ingin cepat. Kejengkelan pengusaha ibarat Anda mengejar maling, sementara pistolnya dibawa anak buah yang jalannya lambat di belakang Anda.

Kadang pemegang pistol itu sengaja tidak mau mempercepat langkah agar malingnya tidak tertembak. (Disway)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.