Politik MBG: Tidak ada Makan Siang Gratis

Inilah buang-buang waktu yang sesungguhnya. Di tengah situasi ekonomi yang morat-marit, justru negara sudah melakukan pemborosan besar-besaran yang menyebabkan krisis ekonomi.

Oleh: Furqan Jurdi

KEMPALAN: Program populis Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yakni makan bergizi gratis (MBG) untuk sekilas merupakan program yang bagus, dengan asumsi: negara melakukan intervensi langsung dalam pemenuhan gizi pada anak, ibu hamil dan bayi.

Pemerintah boleh bertepuk dada dengan mengatakan MBG Program mulia untuk rakyat. Tetapi pada dasarnya Program ini sangat Problematik.

Antara ide pembangunan sumber daya manusia dengan pembangunan basis politik berjalan bersamaan dengan menggunakan instrumen APBN lewat MBG.

Bahkan kalau dilihat secara utuh, Program ini memberikan manfaat elektoral yang besar. Akibat kepentingan politiknya lebih besar, maka birokrasinya bisa menjadi korup. Itulah cikal bakal korupsi yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

Program ini berjalan di atas kepentingan elektoral. Cara operasinya pun adalah dengan menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi pada Prabowo Subianto, sampai muncul kekhawatiran dari Mitra (pengusaha) yang membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kalau-kalau Prabowo tidak menang untuk periode kedua.

Bagi mereka, Prabowo satu periode adalah bencana bagi bisnis SPPG-nya, dengan pertimbangan, dapur MBG yang sudah mereka bangun akan menghadapi ketidak-pastian, berlanjut atau tidak. Bagi mereka kemenangan Prabowo untuk periode kedua adalah mutlak agar “bisnis SPPG” terus berlanjut.

Prabowo telah menciptakan ketergantungan besar yang langgeng dari puluhan ribu pengusaha yang ikut menjadi mitra. Mereka memiliki basis kekuatan politik dan ekonomi di daerah-daerah.

Pemilik SPPG telah memikirkan keberlanjutan bisnis mereka dalam MBG ini, serta keuntungan finansial mereka selama Prabowo memerintah.

Tapi pelaksanaan program MBG ini, tidak pernah dipraktikkan di negara manapun di dunia ini yang juga memberi makan gratis kepada siswa di sekolah dasar dan menengah.

Negara-negara Liberal Eropa Barat Denmark, Finlandia dan lainnya serta negara Asia seperti Jepang dan India, juga negara Amerika Latin seperti Brazil yang berhasil melaksanakan program ini, tidak memulai dengan cara-cara yang “bombastis” seperti yang terjadi di Indonesia.

Kesuksesan negara-negara itu bukan karena masalah kesiapan anggaran, bukan juga karena konsolidasi nasional pemerintah Pusat. Tetapi dengan menggunakan pendekatan kebijakan bottom up. Pendekatan ini dimulai dari detail atau tingkat paling dasar (mikro).

Program ini cukup baik, tapi pendekatannya justru problematik. Dapur-dapur MBG justru dibangun mulai dari kota-kota besar, dengan tingkat pendapat masyarakat kelas menengah.

Sementara daerah yang menyumbang gizi buruk seperti daerah NTT, NTB, Papua, Kalimantan dan daerah 3 T (Terluar, tertinggal dan terdepan) justru tidak pernah mendapatkan prioritas.

Kenapa demikian? Karena kebijakan ini adalah kebijakan top down yang di ambil langsung dari Jakarta lalu disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Maka akses pertama kebijakan demikian adalah daerah yang paling dekat dengan sumber kebijakan, tidak memperhatikan prioritas.

Yang penting target pembangunan Dapur MBG terpenuhi, tidak penting di mana tersebarnya di daerah-daerah yang membutuhkan.

Berbeda dengan kebijakan yang diambil secara bottom up. Kebijakan itu dimulai dari daerah-daerah dengan persentase angka gizi buruk terbesar dan daerah 3T. Cara distribusinya tidak langsung top down seperti sekarang. Seharusnya pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran kepada daerah tersebut. Bantuan itu dapat diberikan lewat Transfer ke APBD maupun bantuan langsung dengan pengawasan ketat.

Daerah-daerah itu melaksanakan kebijakan pemberian makan bergizi secara bertahap dan dievaluasi secara berkala. Setiap keberhasilan yang diperoleh akan menghasilkan wilayah ekspansi yang lebih luas, sehingga nanti tidak sampai lima tahun program itu akan menjadi program nasional.

Di negara-negara yang sukses melaksanakan Program Makan Begizi polanya sama, yaitu mulai dari bawah, daerah-daerah yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan gizi. Pemerintah pusat memberi bantuan, sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

Berpuluh-puluh tahun negara seperti Swedia, Finlandia, Brazil, India, Jepang, melaksanakan program itu mulai dari negara bagian atau distrik tertentu. Tetapi setiap evaluasi dan kesuksesan yang diperoleh memberi contoh bagi daerah lain, sehingga mereka melakukan hal yang sama.

Di Brazil misalnya, mulai melaksanakan program makan bergizi di sekolah secara pada tahun 1955.

Pada 2003, Brasil mengadopsi strategi global untuk mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi yang menggabungkan berbagai program, termasuk The National School Feeding Program (PNAE) – sebuah program yang dijalankan dengan Dana Nasional untuk Pengembangan Pendidikan. PNAE adalah salah satu inisiatif skala besar utama Brasil yang membeli makanan dari petani kecil.

Selain Brazil, Pemerintah India juga memulai the National Programme of Nutritional Support to Primary Education (NP-NSPE) pada tanggal 15 Agustus 1995. 

Awalnya, program ini diimplementasikan di 2.408 blok untuk menyediakan makanan bagi siswa kelas satu hingga lima di sekolah negeri, sekolah yang dibantu pemerintah, dan sekolah yang dikelola pemerintah daerah.

Pada tahun 1997–1998, skema ini telah diimplementasikan di seluruh negeri. Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah India menyetujui Skema Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) yang didanai pemerintah pusat, kemudian berlanjut tahun  2022 hingga 2026.

Di Finlandia, makanan sekolah gratis diperkenalkan untuk mengatasi kemiskinan dan kekurangan gizi pasca-perang.

Pada saat itu, Finlandia juga menampung ribuan pengungsi internal dan anak yatim piatu. Undang-undang untuk menyediakan makanan gratis bagi semua siswa mulai berlaku secara nasional pada tahun 1948.

Selama lebih dari 75 tahun, Finlandia telah menawarkan makanan sekolah untuk semua siswa – program pemberian makanan sekolah gratis terlama di dunia yang didanai oleh pajak pemerintah dan kota.

Dana untuk biaya operasional tersebut disalurkan langsung ke para penyedia pendidikan. Sumber daya keuangan tidak dialokasikan ke basis alokasi atau imputasi; sebaliknya, otoritas lokal atau penyedia pendidikan lainnya bebas untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan dana tersebut.

Dari skema negara yang berhasil tersebut, mereka tidak mulai langsung oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilaksanakan dari tingkat lokal hingga nasional. Itupun memakan waktu berpuluh-puluh tahun.

Indonesia terlalu berambisi untuk mewujudkan Program ini secara cepat tanpa perencanaan dan pertimbangan yang matang.

Hasilnya, badan yang mengurus Makan Bergizi seperti kedapatan durian runtuh dengan mengelola Anggaran yang sangat Fantastis. Di samping itu mental korup pejabat kita memalukan.

Sehingga program yang bombastis dengan anggaran yang fantastis itu menjadi bancakan oleh oknum Badan Gizi Nasional. Apa yang terjadi? Kualitas makanan bergizi buruk bahkan menurut saya mendekati istilah menjijikkan.

Tidak ada Makan Siang Gratis

Dari praktik pelaksanaan MBG ini, tidak ada kata lain yang lebih pantas untuk dikatakan, selain dari Program Politik untuk tujuan elektoral. Memberi makan rakyat adalah bentuk lain dari politik.

Pepatah “no free lunch” adalah salah satu prinsip politik dan bisnis. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang benar-benar gratis; selalu ada biaya yang harus dibayar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejak 2000 tahun lalu, bangsa Romawi telah memainkan politik makan gratis. Di Romawi ada ungkapan yang sangat populer: “Beri mereka roti dan hiburan, dan mereka tidak akan pernah memberontak”. Makan siang gratis ternyata tidak murah sama sekali, dia menciptakan masyarakat yang malas dan tidak berpikir.

Bagi Indonesia negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang kecil, dan pengangguran yang tinggi, memberi makan tanpa memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat, hanya akan menciptakan ilusi pembangunan.

Tidak ada negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan kecil bisa menghasilkan kesejahteraan hanya dengan makan gratis sehari. Maka pertanyaannya kemudian, berapa banyak orang yang menjadi miskin karena memakan makanan bergizi gratis?

Istilah no free lunch, bukanlah semacam kiasan, ini istilah yang mengisi ruang politik dan negara. istilah yang cukup populer ini memberi kita ilham untuk berpikir dan bertanya apakah MBG bermanfaat atau tidak?

No free lunch, cukup populer, bahkan jauh sebelum di populerkan oleh Robert Heinlein dalam novelnya tahun 1966, “The Moon Is a Harsh Mistress”, maupun Milton Friedman pada tahun 1969. 

Kata itu muncul dalam Sebuah puisi berjudul “Somebody Pays” karya Josephine Pollard muncul di sebuah surat kabar Missouri tahun 1886, menggunakan istilah makan siang gratis sebagai kebiasaan boros dan rakus.

“Makan siang gratis, tiket gratis, mereka punya segalanya; hadiah-hadiah mewah yang hilang bagi orang lain; dan dengan riang mereka berpesta pora menikmati kekayaan negeri; dan bepergian tanpa mempedulikan biaya.; Tetapi terlepas dari semua jamuan makan mewah, kelelahan dan kerusakan; dari pertunjukan publik atau pribadi; meskipun Anda mungkin pergi gratis, sudah pasti bahwa seseorang akan membayarnya.” Demikian baitnya

Robert G. Ingersoll seorang pemikir bebas terkemuka, pada 1892 menggunakan frasa “tidak ada makan siang gratis” bagi siapa saja yang ingin masuk surga.

Ingersoll berpendapat bahwa seseorang harus membayar untuk mencapai kebahagiaan dan memasuki surga dan iman itu mahal. “Jika kita ingin memiliki kebahagiaan dan surga kita harus bekerja dan membayarnya. Tidak ada bisnis makan siang gratis tentang sampai ke surga” ungkapnya.

Tahun 1917, sebuah artikel di surat kabar Oklahoma menceritakan pertemuan Para tokoh penting industri minuman keras untuk mengadvokasi pengesahan peraturan yang melarang makan siang gratis di bar.

Michael Montague, salah satu delegasi, memiliki pandangan yang berlawanan dengan yang lain. “Tidak ada yang namanya makan siang gratis,” katanya.

“Pertama-tama, Anda harus membeli sesuatu dari pemilik kedai sebelum dapat menikmati makan siang. Makan siang adalah pengaruh terbesar dalam meredam suasana di kedai. Jika seseorang minum wiski sebanyak dua ons lalu makan siang, kemungkinan besar dia tidak akan minum lagi. Wiski yang diminum sendiri justru membangkitkan selera makan.”

Menikmati makanan gratis ada harganya. Dalam dunia bisnis, seorang pemilik Bar akan melakukan promosi besar-besaran dengan menggratiskan makanan atau minuman.

Tapi setelah itu, Seseorang bisa menjadi pelanggan tetap bar dan menghadapi suatu bahaya pemborosan, kemalasan, dan alkoholisme. Dalam dunia politik, kerusakannya dapat lebih besar dan luas.

Rakyat yang kecanduan dengan makanan gratis, akan segera menemui nasib malang. Ketergantungan pada hal mudah, menunda setiap orang untuk berpikir tiap detik dan menit.

Kekenyangan yang diperoleh dengan gratis jelas akan menciptakan kemalasan. Sementara kekuasaan yang memberi makan akan menikmati semuanya dengan jalan-jalan ke luar negeri, boros dan tidak kompeten, tetapi mereka tetap dipuji.

Makan siang gratis hanya cara untuk memanipulasi kebijakan kekuasaan. Pada 1940, Dr. John Madden, Dekan Sekolah Bisnis New York University, berbicara kepada kelas lulusan Sekolah Menengah Atas North Tarrytown, dengan sebuah pepatah: “Saya tidak bisa memberi tahu Anda apa yang akan terjadi masa depan,” kata Dr. Madden, “tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa tidakpada ada yang namanya ‘makan siang gratis’. Hasil yang luar biasa tidak dicapai hanya dengan angan-angan. Jangan buang waktu Anda.”

Pada intinya, Biaya makan gratis ini mahal, tapi memberikan keuntungan pada kekuasaan untuk memperkokoh kekuasaannya. Rakyat akan berhenti pada soal makanan, mereka tak akan mencapai apapun kecuali kemunduran dalam berpikir.

Inilah buang-buang waktu yang sesungguhnya. Di tengah situasi ekonomi yang morat-marit, justru negara sudah melakukan pemborosan besar-besaran yang menyebabkan krisis ekonomi.

Pertanyaan penutupnya adalah: Apakah pemerintah akan memikirkan ulang, ataukah akan terus menjalankan program ini hingga menemui kegagalan yang merugikan negara dan rakyat? Kita tunggu keputusan pemerintah!

*) Furqan Jurdi, Aktivis Muda Muhammadiyah dan Ketua Perhimpunan Pemuda Madani

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.