Gagap Logika: Ketika Menteri Lupa Siapa yang Menggajinya

Sikap defensif yang anti-kritik dan feodalistik ini menjadi cermin retaknya sistem penyaringan pejabat kita. Publik patut menggugat kembali: bagaimana proses fit and proper test yang mereka lalui?

Oleh: ET Hadi Saputra

KEMPALAN: Sebuah ironi yang menyedihkan kembali tersaji di ruang publik. Dalam sebuah cuplikan wawancara yang viral, terjadi sebuah ketegangan yang memperlihatkan betapa rapuh dan feodalnya mentalitas sebagian pejabat kita.

Denny Sumargo melempar suatu pertanyaan mendasar mengenai akuntabilitas anggaran publik (pertanyaan yang mewakili kegelisahan jutaan kepala di negeri ini) ia justru dihantam balik dengan arogansi birokrasi yang usang: “Emang Anda bos saya? Harus lapor ke Anda tiap kali saya ada komplain?”

Apakah Denny Sumargo bayar pajak? Jelas. Apakah ia memegang KTP Republik Indonesia? Tentu saja.

Sebagai warga negara yang sah dan pembayar pajak, Denny dan setiap rakyat yang hari ini memeras keringat untuk menyetor upeti kepada Negara – adalah pemilik saham terbesar Republik ini.

Secara konstitusional dan logika korporasi modern, rakyat adalah ultimate boss. Rakyat adalah bos dari menteri, dan bahkan bos dari bosnya menteri (Presiden).

Sungguh mencengangkan melihat seorang menteri, yang setiap bulan menikmati gaji, tunjangan, hingga fasilitas mewah yang diongkosi langsung dari tetesan keringat rakyat melalui APBN, masih gagal paham mengenai prinsip paling elementer dalam demokrasi: kedaulatan rakyat.

Menjawab pertanyaan publik dengan retorika “Anda bukan bos saya” bukan saja hanya menunjukkan kesombongan, tetapi juga ketidaktahuan yang fatal atas dari mana sumber makanan yang masuk ke piringnya setiap hari.

Wajar jika muncul rasa frustrasi yang mendalam di tengah masyarakat.

Bagaimana mungkin bangsa ini bisa bangkit dari lingkaran setan keterpurukan jika para pengambil kebijakan pada level tertinggi memiliki kualitas komunikasi dan mentalitas seperti ini?

Sikap defensif yang anti-kritik dan feodalistik ini menjadi cermin retaknya sistem penyaringan pejabat kita. Publik patut menggugat kembali: bagaimana proses fit and proper test yang mereka lalui?

Apakah ujian kelayakan tersebut hanya formalitas politik di atas kertas tanpa menguji kematangan emosional dan pemahaman dasar tentang pelayanan publik?

Menteri bukanlah raja-raja kecil di masa feodal yang tidak boleh dipertanyakan titahnya. Mereka adalah pelayan.

Dan ketika seorang pelayan merasa lebih tinggi daripada majikannya yang telah membiayai hidupnya, di situlah sebuah negara sedang berjalan mundur menuju kegelapan sistemik. Pejabat publik yang tidak siap dikuliti pertanyaannya oleh rakyat, sejatinya tidak pernah siap untuk memimpin.

*) ET Hadi Saputra, Pakar Konstitusi dan Perdata Internasional

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.