Selasa, 30 Juni 2026, pukul : 04:54 WIB
Surabaya
--°C

Kaesang, dari Bisnis Pisang ke Politik

KEMPALAN: IT is Official. Kaesang Pangarep anak ragil Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan akan terjun ke dunia politik. Ketertarikan Kaesang terhadap politik disampaikan oleh kakak kandung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi juru bicara keluarga.

Kaesang belum membuat pengumuman resmi. Tetapi pernyataan yang disampaikan oleh Gibran menjadi ‘’red alert’’ tanda siaga satu, bagi partai-partai politik untuk segera merapat. Belum diketahui kemana Kaesang akan berlabuh. Tetapi, dari pernyataan Gibran, kemungkinan Kaesang akan maju sebagai walikota Solo menggantikan sang kakang mas, yang mungkin akan naik pangkat mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta.

Dengan masuknya Kaesang ke politik lengkap sudah transformasi keluarga Jokowi ke dunia politik. Anak mbarep Gibran dan sang menantu Bobby Nasution masing-masing sudah mendapat jatah tanah pardikan sebagai walikota Solo dan walikota Medan. Kaesang akan melengkapi trio anak mantu Jokowi menjadi ‘’the three musketeers’’ yang berkiprah dalam jagat politik Indonesia.

Dengan munculnya three musketeers ini dinasti politik Jokowi sudah lengkap. Ketika Jokowi nanti lengser pada 2024 dinasti Jokowi sudah mendapatkan jatah tanah pardikan masing-masing. Keberlanjutan wangsa politik Jokowi terjamin, dan keamanan politik keluarga juga terjaga.

BACA JUGA: Fajar Sadboy dan Pengemis Digital

Di antara the three musketeers klan Jokowi, Kaesanglah yang paling high profile. Ia menjadi bintang medsos dan menjadi pengusaha muda yang terbang tinggi dengan banyak memiliki start up dari berbagai jenis usaha. Salah satunya kuliner pisang yang diberi nama Sang Pisang yang sudah punya puluhan cabang di beberapa kota. Total ada 12 start up milik Kaesang yang kebanyakan bergerak di bidang kuliner.

Sebagai anggota the first family tidak susah bagi Kaesang untuk mendapatkan suntikan modal. Banyak venture capital yang berebut memberi dana kepada Kaesang. Koneksi bisnis dan politik dengan the first family tentu menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi banyak pengusaha.

Ada suntikan dana yang profesional tapi pasti ada suntikan yang sifatnya politis. Karena itu duet Gibran-Kaesang pernah dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) oleh aktivis politik Ubaidillah Badrun, karena diduga mendapat aliran dana yang berbau cuci uang atau money laundering. Setelah sempat heboh, kasus cuci uang ini sekarang sudah bersih tanpa jejak lagi.

Kaesang sangat populer di dunia maya. Ia piawai memainkan isu-isu populer di kanal pribadinya. Cuitannya selalu diikuti dengan antusias oleh 3,1 juta pengikutnya di Twitter. Berbagai macam tingkah polahnya diolah menjadi bahan unggahan yang sering menjadi viral dan trending topic.

Popularitas Kaesang di dunia medsos menjadi modal yang sangat penting. Ketika semua orang berlomba-lomba dengan berbagai cara memanfaatkan media digital untuk menjadi sarana promosi diri, Kaesang melenggang berselancar dengan nyaman. Tanpa susah-susah melakukan pansos, panjat sosial, Kaesang sudah memanjat sangat tinggi.

Pada suatu kesempatan Kaesang mengumumkan bahwa salah satu startup miliknya mendapatkan pendanaan Seri A dari investor blue chip. Kaesang juga aktif mencuit di Twitter memberi rekomendasi banyak hal yang berhubungan dengan pasar modal.

BACA JUGA: Mahfud MD Malu Jadi Orang Indonesia

Kaesang pun menasbihkan diri sebagai ikon bisnis anak milenial. Ia cukup aktif melakukan trading saham dan mengampanyekan kepada anak muda agar melakukan investasi di pasar ekuitas. Sosok Kaseang menjadi salah satu dari sekian banyak influencer saham yang mampu menarik banyak investor baru untuk masuk ke pasar saham.

Lewat unggahan di media sosial, Kaesang kerap kali memberikan rekomendasi terkait saham yang berpotensi cuan atau lebih dikenal sebagai ‘’sangmology’’. Emiten-emiten yang namanya dicolek Kaesang pun kerap memperoleh durian runtuh dan harga sahamnya langsung melonjak tinggi.

Selain punya 12 perusahaan start up, Kaesang juga menguasai saham perusahaan publik emiten pengolahan makanan beku berbasis udang dengan nilai investasi Rp 77 miliar. Sempat muncul pertanyaan dari mana Kaesang dapat dana sampai sebegitu besar, tapi lama-lama pertanyaan itu mengendap dan tidak terdengar lagi.

Selain investasi di perusahaan yang berkaitan dengan kuliner, gurita bisnis Kaesang kemudian merambah ke bisnis sepakbola dengan membeli saham mayoritas Persis Solo. Begitu asyiknya Kaesang mengelola bisnis sepak bola sampai dia lupa dengan dunia pasar modal. Cuitan-cuitannya lebih banyak bercerita mengenai Persis Solo ketimbang soal-soal pasar modal.

Tangan Kaesang benar-benar dingin, seperti ada mesin pendingin otomatis. Di tangan Kaesang, Persis Solo yang semula hanya klub medioker langsung menjadi klub elite yang moncer. Hanya setahun memegang Persis, klub itu langsung promosi dari Liga 2 ke Liga 1.

BACA JUGA: Rasmus Paludan

Para pengelola klub tentu sangat iri terhadap Kaesang. Mereka setengah mati mencari sponsor untuk mendanai klub, tapi sangat jarang ada sponsor yang tertarik. Tapi Persis Solo beda 180 derajat, karena bukan mencari sponsor tapi dicari-cari oleh sponsor.

Erick Thohir, Menteri BUMN menempatkan anaknya Mahendra Agakhan Thohir sebagai presiden komisaris Persis Solo. Duet maut anak ragil presiden dan anak menteri BUMN menjadi jaminan bagi sponsor untuk beramai-ramai membantu Persis.

Nama Kaesang kian moncer ketika terjadi krisis di PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) akibat Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 suporter Arema Malang, Oktober tahun lalu. Kaesang menjadi pemilik klub pertama yang berani menyuarakan diadakannya KLB (kongres luar biasa) untuk mengganti ketua PSSI. Nama Erick Thohir muncul sebagai kandidat, dan sudah hampir bisa dipastikan Erick Thohir akan menang pada KLB Februari nanti.

Kehidupan pribadi Kaesang pun menjadi berita yang populer. Ia putus cinta dengan pacarnya di Singapura, lalu memacari karyawatinya, lalu memutusnya, dan kemudian menikahi Erina Gudono.

Pernikahan Kaesang degan Erina pun menjadi show yang spektakular. Presiden Jokowi kembali memercayai Erick Thohir untuk mengurus Kaesang. Kali ini Erick menjadi ketua panitia perkawinan Kaesang. Dan–seperti ketika menjadi ketua panitia Asian Games 2018–Erick menyulap pesta pernikahan itu menjadi show extravaganza yang spektakuler.

Pernikahan Kaesang-Erina layak dinobatkan sebagai ‘’wedding of the decades’’, pernikahan the first family yang paling meriah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Belum pernah ada pernikahan anak presiden yang dirayakan semeriah pernikahan Kaesang-Erina.

BACA JUGA: Dana Hibah

Modal sosial dan popularitas Kaesang sudah melimpah ruah. Kaesang pun memutuskan untuk masuk ke petualangan baru, dan memilih politik sebagai lahannya. Dengan modal popularitas yang tinggi dan beking politik dan modal yang berlimpah Kaesang sudah hampir pasti melenggang menang di perhelatan politik 2024.

Anak-anak milenial yang mengidolakan ‘’Kaesang the Young Entrepreneur’’ mungkin akan kecewa, karena ujung-ujungnya ternyata Kaesang masuk ke politik juga. Migrasi Kaesang dari bisnis ke politik akan menjadi preseden bagi anak-anak muda bahwa cara cepat menjadi hebat adalah melalui politik.

Selamat tinggal bisnis pisang, selamat datang bisnis politik. (*)

Editor: DAD

Fajar Sadboy dan Pengemis Digital

KEMPALAN: PENGEMIS bukan sekadar orang miskin yang meminta-minta uang untuk bertahan hidup. Pengemis sudah menjadi semacam pekerjaan yang sudah diindustrialisasi. Ada jaringan yang mempekerjakan pengemis secara terkoordinasi. Dalam beberapa kasus banyak ditemui pengemis yang berhasil beli rumah dan mobil dari hasil mengemis.

Di beberapa kota mengemis di pingir jalan atau di perempatan jalan dilarang, dan pelakunya digaruk. Kegiatan ini dianggap menganggu pemandangan kota dan dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau pekat. Selain pengemis, anak-anak jalanan dan pengamen yang berada di perempatan jalan juga menjadi sasaran razia.

Sekarang, mengamen dan mengemis dilakukan melalui platform digital. Banyak pengamen digital yang sukses menjadi bintang, karena lagu-lagunya banyak digemari dan dia mendapatkan follower jutaan orang. Para pengemis digital juga mendapatkan hasil yang lumayan besar tanpa harus berdiri di pinggir jalan seharian di bawah terik matahari dan hujan.

Yang sedang viral sekarang adalah aksi mandi lumpur live di platform TikTok. Nenek-nenek dengan penampilan yang sederhana sengaja mandi lumpur untuk menarik belas kasihan netizen. Dari hasil live show ini nenek itu memperoleh jutaan rupiah.

BACA JUGA: Mahfud MD Malu Jadi Orang Indonesia

Dari live tersebut, mereka dapat memperoleh sejumlah koin TikTok dari viewers, yang dapat ditukarkan ke dalam uang tunai. Dalam satu kali live, mereka bisa mengantongi Rp 2 juta dalam 30 menit. ini adalah tren digitalisasi yang menciptakan hiburan dengan mengeksploitasi kemiskinan.

Ada juga hiburan digital yang mengeksploitasi kesedihan. Seorang remaja Gorontalo bernama Fajar Labatjo sekarang sangat populer dengan sebutan Fajar Sadboy. Dia menarik perhatian jutaan penggemar karena tampil sedih dan suka menangis setiap kali berbicara. Penyebabnya, dia putus cinta ditinggal pergi pacarnya.

Tampilan Fajar yang terlihat memelas dan selalu terlihat menangis, menarik iba netizen. Tapi, di sisi lain netizen terhibur oleh tampang sedih Fajar. Eksploitasi kemiskinan dan kesedihan ini menjadi hiburan yang sekaligus menghasilkan banyak uang. Fajar Sadboy menjadi bintang televise dan diundang untuk tampil sebagai bintang tamu oleh banyak Youtuber terkemuka.

Bukan hanya terlihat sedih, Fajar juga terlihat bodoh dan sering tidak menyambung setiap kali menjawab pertanyaan. Ketika ditanya mengenai siapa anak tertua di dalam keluarganya, Fajar menjawab yang paling tua adalah bapaknya. Jawaban yang terlihat bodoh ini menjadi viral karena menghibur.

BACA JUGA: Rasmus Paludan

Fajar yang baru berusia 15 tahun terlihat terlalu cepat dewasa dibanding umurnya. Dia berpacaran dan putus cinta kemudian mencoba bunuh diri dan digagalkan temannya. Sejak itu videonya viral dan Fajar mendadak terkenal.

Popularitas Fajar dan nenek mandi lumpur tidak terlepas dari pengaruh media sosial dan media massa. Fenomena ini menjadi daya tarik tersendiri bagi media. Di era disrupsi digital ini banyak media yang menangkap sebuah peristiwa yang berpeluang trending lalu mereproduksi dengan kemasan tertentu untuk dikonsumsi publik.

Kemiskinan di dunia maya ternyata ada paralelnya dengan kemiskinan di dunia nyata. Sebuah laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Hal ini berdasarkan data BPS per September 2023. Angka kemiskinan Yogyakarta tercatat sebesar 11,49 persen. Persentase kemiskinan itu berada di atas rerata nasional, yaitu 9,57 persen.

Ada ironi dan anomali pada data statistik itu. Yogyakarta terkenal sebagai daerah destinasi wisata paling top di Indonesia bersama Bali. Karena itu menjadi mengherankan jika wilayah itu mempunyai orang miskin tertinggi di Jawa.

Yogyakarta juga terkenal sebagai punjernya Jawa, episentrum budaya Jawa karena disana terletak kerajaan Islam Jawa yang masih tetap eksis sampai sekarang. Budaya Jawa yang submisif membuat orang Yogya bisa lebih menikmati hidup, meskipun kondisinya melarat. Hal itu menjadi anomali sosial karena orang Yogya ternyata lebih bahagia ketimbang penduduk Jawa lainnya.

Hasil survei BPS per September 2022 juga menunjukkan kesenjangan antara si kaya dan miskin di Yogyakarta makin melebar. Kesenjangan si kaya dan miskin ini diukur oleh BPS melalui Gini Ratio. Berdasarkan data BPS, Gini Ratio di Yogyakarta mencapai 0,459.

BACA JUGA: Dana Hibah

Gini Ratio adalah metode yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Range Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Rasio Gini 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Ketimpangan sosial dan ekonomi ini menjadi fenomena lama di Indonesia. Angka-angka pertumbuhan ekonomi naik tetapi pemerataan belum terjadi. Sekitar 10 persen orang kaya Indonesia menguasai aset dan uang sampai 80 persen. Orang kaya Indonesia menjadi super crazy rich dan orang miskin Indonesia menjadi extreme poor, melarat kuadrat, karena penghasilannya di bawah 2 dolar AS perhari sesuai standar kemiskinan internasional.

Yogyakarta adalah kota pelajar dengan banyak universitas yang menjadi jujugan para mahasiswa. Banyaknya pendatang baru menjadikan gap ekonomi yang cukup lebar. Apalagi sekarang banyak perguruan tinggi yang memasang tarif semakin tinggi, dan harga tanah dan properti di Yogya sudah selevel dengan Jakarta.

Para pendatang baru memiliki kondisi ekonomi yang lebih mapan daripada rata-rata orang Yogyakarta yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sebagian besar rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian adalah rumah tangga miskin. Selain miskin, profil usianya juga banyak diisi oleh usia non-produktif.

BACA JUGA: Imlek

Ironinya adalah dalam kondisi yang miskin masyarakat Yogya ternyata paling bahagia. Data dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan hal itu.

Salah satu penyebabnya adalah budaya lokal yang disebut ‘’nerimo ing pandum, sak dermo ngelampahi’’, menerima apa yang menjadi jatahnya dan menjalani apa yang harus dijalani. Artinya, menerima kondisi apa pun yang dialaminya. Budaya ini bersifat permisif dan submisif terhadap kemiskinan, karena meyakini bahwa kemiskinan adalah pemberian Tuhan yang harus diterima dengan ikhlas.

Sisi positif dari budaya ini adalah timbulnya resiliensi atau ketabahan terhadap penderitaan, karena adanya keyakinan religius. Negara-negara religius seperti India, Pakistan, atau Nepal memakai alasan religius untuk menerima kondisi yang ada.

Kebahagiaan tidak diukur dari pemenuhan kebutuhan material, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan spiritual. Miskin adalah bagian dari jalan hidup yang harus dilakoni dengan dignity, kebesaran dan kehormatan jiwa. Karena itu mengemis adalah tindakan yang dianggap aib, karena merusak kehormatan. Kemiskinan bukan untuk dipertontonkan tetapi harus disembunyikan untuk menjaga martabat diri dan keluarga.

Dari perspektif ekonomi yang positifistik seharusnya ada korelasi positif antara kebahagiaan dan kesejahteraan ekonomi. Harusnya ada korelasi antara kebahagiaan dan kesuksesan. Negara-negara paling bahagia di dunia adalah negara-negara Skandinavia, ekonominya bagus, tingkat pemerataannya bagus, dari sisi pendapatan per kapita termasuk negara maju yang makmur, dan pada akhirnya masyarakatnya paling bahagia di dunia.

Fenomena mandi lumpur di platform digital adalah produk disrupsi digital yang membawa perubahan sosial dan budaya. Mengemis dan mengeksploitasi kemiskinan bukan lagi aib, malah sebaliknya menjadi hiburan dan kegembiraan. (*)

Editor: DAD

Mahfud MD Malu Jadi Orang Indonesia

KEMPALAN: Sebuah artikel lama yang ditulis oleh Prof. Mahfud MD pada 2018 beredar kembali di media sosial. Artikel itu berjudul ‘’Malu Bercerita kepada Orang Jepang’’, berisi kisah kunjungan delegasi hukum Indonesia ke Jepang dipimpin oleh Mahfud MD. Dalam artikel itu Mahfud mengaku sangat malu bercerita kepada koleganya di Jepang mengenai bobroknya dunia pengadilan di Indonesia. Saking malunya, Mahfud memilih untuk tidak bercerita dan mengalihkan pembicaraan pada topik lain.

Judul artikel Mahfud itu mungkin agak mirip dengan puisi Taufik Ismail berjudul ‘’Malu Aku Jadi Orang Indonesia’’ yang ditulis pada 1998. Puisi itu menceritakan Taufik Ismail muda yang pada 1956 baru lulus SMA dan mendapat bea siswa ke Winsconsin, Amerika serikat. Ketika itu, sebagai ‘’Anak Revolusi’’ Taufik bangga karena masyarakat Amerika mengagumi keberanian bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut kemerdekaan 1945.

BACA JUGA: Rasmus Paludan

Tetapi, berpuluh tahun kemudian Taufik kembali ke Amerika menutupi kepalanya dengan topi dan menyembunyikan wajahnya dengan kacamata hitam. Taufik merasa malu menjadi orang Indonesia di Amerika Serikat:
Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu,
Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi
berterang-terang curang susah dicari tandingan,
Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu
dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek
secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu,
Di negeriku komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan,
senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan
peuyeum dipotong birokrasi
lebih separuh masuk kantung jas safari.

Itu hanya satu penggal dari puisi panjang yang membuat Taufik malu menjadi orang Indonesia. Korupsi, kolusi, nepotisme dilakukan secara telanjang dan terang-terangan. Pejabat pemerintah tidak punya malu lagi melakukan penyelewengan kekuasaan. Alih-alih pejabat yang malu, rakyatnya yang kehilangan muka.

Kalau artikel Mahfud MD itu dijadikan larik puisi mungkin isinya akan mirip dengan puisi Taufik. Mahfud malu menjadi aktivis hukum Indonesia dan tidak berani bercerita mengenai kondisi hukum di Indonesia kepada kolega di Jepang. Penyebabnya, kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah hancur-hancuran. Jika dibandingkan dengan Jepang bukan lagi seperti langit dengan bumi, tapi seperti langit dengan sumur.

BACA JUGA: Dana Hibah

Mahfud menulis, dalam sebuah diskusi dengan seorang guru besar hukum Jepang terungkap bahwa masyarakat Jepang seratus persen percaya terhadap keputusan pengadilan, meskipun ketika mereka dikalahkan atau dirugikan. Tidak ada satu orang pun di Jepang yang berpikir bahwa hakim disogok atau menerima uang korupsi dalam membuat keputusan.

Kata guru besar Jepang itu, tidak ada satu pun masyarakat Jepang yang berpikir negatif terhadap hakim-hakim. Kalau ada keputusan yang dianggap merugikan, paling-paling mereka menganggap hakim itu tidak menguasai masalah dan alpa menerapkan asas hukum yang tepat. Jangankan menuduh hakim menerima suap, berpikir bahwa hakim menerima suap pun tidak pernah terbersit pada pikiran orang Jepang.

BACA JUGA: Imlek

Mendengar keterangan guru besar Jepang itu Mahfud malu setengah mati. Dia berusaha menghindar dari pertanyaan sang guru besar mengenai kondisi peradilan di Indonesia. Ketika itu Mahfud sudah pensiun dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud belum masuk lingkaran politik menjadi menteri pada kabinet Jokowi 2019.

Kalau sekarang Mahfud balik lagi ke Jepang dan bertemu sang guru besar mungkin Mahfud memilih lari menghindar. Ketika sekarang Mahfud menjabat sebagai menteri koordinator politik dan keamanan, kondisi peradilan di Indonesia justru hancur lebur berantakan menjadi abu. Itu kalau dibandingkan dengan kondisi Jepang.

Mungkin guru besar Jepang itu bisa pingsan atau mati berdiri kalau tahu bahwa di era Mahfud MD sekarang ini beberapa hakim agung di Mahkamah Agung dicokok oleh KPK karena ketahuan menerima suap untuk memuluskan perkara. Mungkin guru besar Jepang itu pingsan kalau tahu bahwa Mahkamah Konstitusi, lembaga yang pernah dipimpin Mahfud, digerogoti korupsi dan ketuanya ditangkap KPK karena menerima sogok.

BACA JUGA: Jacinda Ardern

Entah bagaimana jadinya kalau guru besar Jepang itu tahu bahwa seorang jaksa di Kejaksaan Agung terlibat dalam makelaran kasus Djoko Tjandra dengan nilai suap miliaran rupiah. Suap itu diduga mengalir sampai jauh ke pusat elite Kejaksaan Agung. Sang jaksa dihukum ringan pada pengadilan banding, dan tiba-tiba saja sang jaksa sudah bebas.

Mahfud pasti malu semalu-malunya kalau koleganya di Jepang tahu bobroknya institusi kepolisian di Indonesia. Bersamaan dengan beredarnya artikel Mahfud, Majalah Tempo menyiarkan hasil investigasi yang mengungkap keterlibatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam bisnis nikel ilegal di Sulawesi Tenggara.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa di Konawe Utara terdapat puluhan tambang nikel ilegal yang beroperasi dengan omset triliunan rupiah. Dalam operasinya perusahaan itu bekerja sama dengan perusaan China yang mengoperasikan smelter, pemisahan biji besi dengan nikel. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi dengan nyaman dan aman karena mendapat beking dari orang-orang pusat dengan menempatkan mereka sebagai komisaris.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Tempo menyebutkan bahwa salah satu perusahaan yang terlibat dalam bisnis patgulipat itu mengaku mempunyai hubungan dekat dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dari eksplorasi satu blok di Mandiodo selama 3 tahun perusahaan itu mendapatkan pemasukan Rp 21,6 triliun. Pemilik perusahaan nikel itu, Windu Aji Sutanto, memimpin tim relawan pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pemilihan presiden 2019.

Laporan Tempo ini menjadi bombshell baru yang meledak di lingkungan kepolisian. Sejak kasus pembunuhan oleh Ferdy Sambo diungkap, muncul banyak laporang mengenai jaringan mafia di lingkungan Polri. Mahfud MD sendiri menyebut bahwa di lingkungan Polri ada mabes di dalam mabes. Ada jaringan yang beroperasi di bawah tanah tetapi kewenangannya tidak kalah dari mabes formal.

Bersamaan dengan ditahannya Sambo muncul dokumen ‘’Kekaisaran Sambo’’ yang berisi daftar jaringan peredaran perjudian haram yang melibatkan para jenderal polisi. Konsorsium 303 ini mempunyai omset triliunan rupiah dan menyetor kepada Sambo.

BACA JUGA: Erick Thohir for PSSI

Tidak lama setelah Kekaisaran Sambo dibongkar, muncul dokumen yang menyebut keterlibatan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto sebagai beking bisnis tambang ilegal di Kalimatan. Tidak lama kemudian ada pengakuan dari Ismail Bolong yang mengaku menyetor Rp 6 Miliar kepada Agus Andrianto. Kasus Ismail Bolong dibawa ke pengadilan, tapi keterlibatan para jenderal itu masih tetap misterius.

Bersamaan dengan kasus itu muncul penggerebekan terhadap Irjen Teddy Minahasa yang diduga terlibat dalam jaringan bisnis narkoba. Penangkapan Teddy Minahasa berlangsung dramatis karena dia sudah dipromosikan sebagai kapolda Jatim dan tinggal menunggu pelantikan.

Investigasi Tempo mengenai keterlibatan Kapolri sebagai beking bisnis tambang haram di Sulawesi Tenggara ini bakal menjadi bom yang menghancurkan kredibilitas Polri yang sebenarnya sudah berada pada titik nadir.

Entahlah, muka Mahfud MD mau ditaruh dimana kalau dia harus balik lagi ke Jepang, dan bertemu sang guru besar. (*)

Editor: DAD

Rasmus Paludan

KEMPALAN: POLITISI Swedia Rasmus Paludan mengukuhkan namanya sebagai politisi anti-Islam paling kontroversial di Eropa. Aksi bakar Alquran yang dilakukannya di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia, akhir pekan lalu, semakin menegaskan sikapnya yang anti-Islam. Ini bukan aksi pembakaran pertama yang dilakukan Paludan. Ia sudah melakukannya beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

Paludan melakukan aksinya itu untuk memprotes pemerintah Turki yang dianggapnya mengganjal keanggotaan Swedia di Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Swedia dan Finlandia sedang mendaftar untuk menjadi anggota NATO. Syarat utama penerimaannya adalah harus disetujui oleh semua anggota NATO. Dari 30 anggota NATO Turki belum memberi persetujuan terhadap pendaftaran Swedia dan Finlandia.

Swedia dan Finlandia adalah bagian dari negara-negara Skandinavia yang makmur dan sejahtera. Selama Perang Dingin kedua negara itu memilih netral tidak memihak NATO yang dikomandani oleh Amerika Serikat. Kedua negara juga tidak bergabung dengan Pakta Warsawa, pakta pertahanan negara-negara komunis yang dikomandani oleh Uni Soviet.

BACA JUGA: Dana Hibah

Sebagai negara yang menganut sistem welfare state, negara kesejahteraan, yang lebih dekat kepada sosialisme, Swedia tidak sepenuhnya cocok dengan kebijakan negara-negara NATO di bawah Amerika yang cenderung liberal. Swedia juga tidak cocok bergabung dengan Pakta Warsawa yang terdiri dari negara-negara komunis yang menjadi satelit Uni Soviet.

Sejak Uni Soviet bubar pada 1990, Pakta Warsawa pun kehilangan relevansinya karena banyak negara bekas Uni Soviet yang menyebarang bergabung ke NATO. Bubarnya Uni Soviet menandai berakhirnya era perang dingin sekaligus hilangnya ancaman keamanan dari superpower Uni Soviet.

Negara-negara Skandinavia yang cinta damai seperti Swedia tentu merasa lega atas berakhirnya era perang dingin. Tetapi, ternyata kelegaan itu tidak bisa bertahan selama-lamanya. Setelah 30 tahun perang dingin berakhir ternyata sekarang muncul lagi perang panas dengan munculnya serbuan Rusia terhadap Ukraina.

Perang Rusia vs Ukraina sudah berlangsung setahun dan tidak menampakkan tanda-tanda berhenti. Hal ini membuat ngeri negara-negara sejahtera seperti Swedia. Karena itu Swedia kemudian cepat-cepat mendaftar menjadi anggota NATO.

BACA JUGA: Imlek

Sayangnya pendaftaran Swedia terganjal oleh Turki yang belum memberi persetujuan. Selama ini hubungan Swedia dengan Tukri terganjal oleh permasalahan imigran Kurdi yang masuk ke Swedia. Mereka adalah orang-orang Kurdi yang berasal dari wilayah Turki dan selama ini memberontak terhadap pemerintah Turki.

Orang-orang Kurdi ini dipersekusi oleh pemerintah Turki di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mereka lari ke Swedia untuk meminta suaka politik. Erdogan geram oleh Swedia yang dianggapnya melindungi para pemberontak Kurdi. Permintaan Erdogan agar Swedia mengekstradisi aktivis Kurdi untuk dikembalikan ke Turki ditolak oleh Swedia.

Hal inilah yang membuat Erdogan kecewa, dan sebagai tindak balasan dia tidak menandatangani persetujuan keanggotaan Swedia di NATO. Sikap Erdogan ini membuat keanggotaan Swedia terkatung-katung dan tidak jelas nasibnya. Selain Turki, negara anggota NATO yang belum menyetujui keanggotaan Swedia dan Finlandia adalah Hungaria.

BACA JUGA: Jacinda Ardern

Sikap Erdogan inilah yang diprotes oleh Rasmus Paludan. Ia pun berunjuk rasa di depan Kedubes Turki di Stockholm dengan membakar Alquran. Tindakan ini dianggap kebablasan dan malah menjadi bumerang bagi Paludan. Masyarakat Turki sangat marah atas aksi Paludan dan ganti melakukan unjuk rasa membakar foto Paludan di depan kedubes Swedia di Ankara, ibukota Turki.

Tindakan Paludan menyulut kemarahan negara-negara Islam di berbagai penjuru dunia. Indonesia pun ikut mengecam aksi Paludan.

Amerika Serikat juga ikut mengecam Paludan dan menganggap tindakannya keji dan menjijikkan. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson juga mengecam keras aksi Paludan yang dianggapnya menghancurkan kesatuan di lingkungan internal NATO. Swedia memang mendukung kebebasan berpendapat setiap warga negaranya, tetapi tindakan membakar Alquran adalah sabotase yang bisa merusak kepentingan dan keamanan Swedia.

Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi yang legal belum tentu sesuai. Membakar buku-buku yang suci bagi banyak orang adalah tindakan yang sangat kurang ajar. Begitu tulis Kristerrson lewat akun Twitter pribadinya.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Kendati tindakan Paludan mendapat kecaman luas, tetapi polisi Swedia tidak bisa menindak Paludan. Aksi ujuk rasa itu tetap diizinkan karena hal itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Rasmus Paludan memang dikenal sebagai politisi yang penuh dengan kontroversi dan suka bikin gaduh. Ia menjadi ketua Partai Stram Kurs Swedia yang berhaluan kanan dan terkenal sangat anti-Islam.

Orangtua Paludan berimigrasi dari Denmark ke Swedia. Latar belakang keluarganya yang merupakan imigran ternyata tidak membuat Paludan bersimpati terhadap imigran. Ia malah menjadi salah satu politisi yang vokal akan aksi menolak imigran di Swedia, terutama imigran yang berasal dari negara negara Islam.

Aksi pembakaran Alquran oleh Paludan kali ini bukanlah aksi pertama. Paludan sudah pernah melakukan aksi bakar Alquran pada 2019 dan 2022. Pada 2022 yang lalu Paludan dan kelompok Stram Kurs mengadakan pawai anti Islam dengan membakar Alquran di berbagai wilayah Swedia.

Pada 2019 Paludan pernah membakar Alquran yang dibungkus dengan daging babi. Aksi-aksi itu disiarkan live melalui akun media sosial Paludan. Hal ini dikecam keras oleh banyak pihak dan membuat akun pribadi Paludan diblokir selama sebulan oleh Facebook.

BACA JUGA: Erick Thohir for PSSI

Paludan bukan satu-satunya politisi sayap kanan anti-Islam yang ada di Eropa. Di Prancis Marine Le Pen dikenal sebagai politisi yang anti-Islam dan mendapat dukungan cukup luas dari konstituen. Pada pemilihan presiden 2022 yang lalu Le Pen berhadapan dengan Emanuel Macron sebagai petahana. Marine Le Pen cukup kuat tetapi kalah dari Macron yang mendapatkan dukungan dari pemilih muslim di Prancis.

Para politisi sayap kanan ini khawatir terhadap pertumbuhan Islam yang pesat di Eropa akhir-akhir ini. Di Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa, Islam menjadi agama yang paling pesat berkembang.

Selain karena imigrasi, warga muslim di Eropa juga banyak melahirkan generasi baru yang mempercepat pertumbuhan jumlah warga muslim. Di tengah kecenderungan warga Eropa yang tidak suka punya anak warga muslim imigran justru lebih produktif melahirkan bayi. Hal ini yang mempercepat pertumbuhan populasi muslim di Eropa.

Hal ini menyebabkan munculnya islamophobia di kalangan politisi sayap kanan. Mereka khawatir populasi muslim akan semakin besar dan mengaitkan hal itu dengan kebangkitan islamisme dan kemunculan radikalisme dalam bentuk terorisme.

BACA JUGA: Cak Nun dan Firaun

Sikap ekstrem politisi sayap kanan seperti yang ditunjukkan Paludan ini menjadi indikasi fenomena benturan peradaban yang pernah ditengarai oleh Prof. Samuel Huntington, guru besar ilmu politik Harvard University. Menurut Huntington, setelah Uni Soviet bubar dan era perang dingin berakhir, akan muncul konflik di berbagai belahan dunia karena terjadinya benturan peradaban. Salah satu peradaban yang paling besar punya potensi benturan adalah peradaban Barat yang Kristen melawan peradaban Timur yang Islam.

Paludan boleh saja dikecam secara formal oleh negara-negara Barat. Tetapi, diam-diam ketakutan terhadap Islam tetap menjalari para politisi kanan, dan mereka juga mendapat dukungan yang cukup besar dari konstituen yang takut terhadap perkembangan Islam. (*)

Editor: DAD

Dana Hibah

KEMPALAN: AKHIR-akhir ini penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sangat rajin berkunjung ke Jawa Timur. Desember tahun lalu KPK mencokok Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak yang tertangkap tangan melakukan korupsi dana bantuan hibah. KPK kemudian menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Khofidah Indar Parawansa dan ruang kerja Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak.

Pekan ini KPK kembali melakukan penggeledahan lagi. Yang menjadi sasaran adalah rumah pribadi ketua DPRD Jatim Kusnadi, dan rumah para wakil ketua, Anwar Sadad, Muhamamad Iskandar, dan Aniek Maslachah. Melihat rentetan penggeledahan yang dilakukan KPK bisa dilihat bahwa kasus dana hibah ini mengalir sampai jauh dan melibatkan banyak orang.

Indikasi awal menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Sahat Simanjuntak saja. Kalau KPK benar-benar serius mengungkap kasus ini maka KPK akan bisa mendapatkan serenteng tersangka lain. Ibarat berburu, KPK sedang berburu di kebun binatang, arahkan senapan kemana pun akan mendapat target.

Penyelewengan dana hibah ini punya potensi menjadi skandal mega-korupsi yang melibatkan banyak pimpinan dan anggota DPRD Jatim. Kalau KPK serius mengembangkan kasus ini tidak mustahil akan terulang kasus korupsi-kolektif di DPRD Kota Malang pada 2018. Ketika itu roda pemerintah daerah lumpuh karena dari total 45 anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang 41 di antaranya ditangkap KPK.

Kasus korupsi dana hibah di DPRD Jatim pernah terjadi pada 2008. Ketika itu Ketua DPRD Fatchurrasyid ditangkap dan dipenjara karena terbukti melakukan korupsi dana hibah. Banyak kolega Fatchurrasyid di DPRD yang dicurigai terlibat dalam korupsi kolektif, tetapi Fatchurrasyid menjadi satu-satunya yang dikorbankan sampai masuk penjara.

Kasus dana hibah kali ini berpotensi menjadi kasus mega-korupsi. Total anggaran hibah pemerintah Jawa Timur setiap tahun mencapai Rp 7,8 triliun. Dana itu dicurigai bocor sampai 30 persen. Hal itu ditengarai dari kasus yang melibatkan Sahat Simanjuntak.

BACA JUGA: Imlek

Dari penyelidikan KPK terungkap bahwa Sahat menerima fee 20 persen dari penerima hibah, dan tim makelar yang mengurus dana hibah mendapat jatah 10 persen. Kalau modus ini terjadi secara umum maka bisa jadi dana yang bocor dimakan koruptor mencapai Rp 2,3 triliun.

Sahat diketahui melakukan ijon terhadap dana hibah itu. Ia mempunyai makelar yang bekerja di daerah mencari sasaran penerima dana hibah untuk tahun anggaran 2023. Dana hibah belum cair tapi fee sudah diterima Sahat. Dari hasil ijon itu Sahat sudah menerima Rp 5 Miliar. Pola semacam ini sangat mungkin menjadi modus operandi yang jamak dilakukan di lingkungan DPRD Jatim.

Dalam kasus terbaru kali ini publik akan melihat apakah pola lama yang dialami Fatchurrasyid akan terulang kembali. Apakah bola akan berhenti pada Sahat Simanjuntak saja, atau akan makin banyak korban yang menyusul.

Melihat gerakan yang dilakukan KPK seharusnya bola tidak berhenti di kaki Sahat saja. Penggeledahan di rumah Ketua DPRD Kusnadi dan wakil ketua lainnya bisa menjadi indikasi awal akan ada tambahan tersangka yang menyusul Sahat.

Sebuah video beredar di media sosial menggambarkan penggeledahan di rumah Kusnadi di Lamongan. Narasi video itu menaksir nilai rumah besar itu Rp 8 miliar. Dari laporan masyarakat diketahui jatah dana hibah Kusnadi pada 2021 sekitar Rp 120 miliar. Dana itu diperuntukkan bagi kelompok masyarakat di Lamongan, meskipun Kusnadi berasal dari daerah pemilihan Sidoarjo.

Modus operandi penyelewengan dana hibah bermacam-macam. Pemotongan fee 30 persen konon sudah menjadi standar. Selain itu, proyek pembangunan dari dana hibah itu juga dikerjakan oleh kerabat anggota atau pimpinan DPRD. Semua anggota DPRD Jawa Timur mendapat jatah dana hibah masing-masing, dan mereka mempergunakannya untuk memperkuat suara di konstituen, dan sekaligus mencari dana untuk memelihara suara di konstituen.

BACA JUGA: Jacinda Ardern

Para politisi yang bertarung di daerah pemilihan harus melakukan praktik ijon untuk persiapam maju lagi pada kontestasi pemilihan anggota legislatif 2024. Politik uang atau money politics, dan praktik jual beli suara atau vote buying, menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan dalam kontestasi politik Indonesia.

Para politisi bersikap pragmatis dan para pemilih pun bersikap pragmatais. Dalam sistem proporsional terbuka yang sekarang berlaku, persaingan terbuka dan cenderung brutal terjadi di antara calon legislatif sesama partai dan persaingan melawan sekian banyak calon dari sekian banyak partai lain.

Hubungan pemilih dengan politisi yang dipilih adalah hubungan beli putus. Hubungan pragmatis ini dikenal sebagai NPWP, nomor piro wani piro, nomor berapa dan berani bayar berapa. Perkepala pemilih sudah dihargai dengan nilai rupiah tertentu.

Hubungan anggota legislatif dengan pemilihnya bersifat transaksional, karena pemilih tidak merasa terwakili oleh anggota legislatif yang dipilihnya. Anggota legislatif lebih merasa sebagai wakil partai ketimbang menjadi wakil rakyat di konstituennya

Partai politik bertindak sebagai kendaraan pada saat kontestasi politik 5 tahun sekali. Setelah pemilu 5 tahunan partai politik terputus hubungan dengan konstituennya. Pola hubungan yang putus-nyambung ini melahirkan politik pragmatisme yang serba transaksional.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Ilmuwan politik Australia Edward Aspinall dan Ward Berenschot melakukan penelitian panjang di Indonesia, India, dan Meksiko mengenai pola hubungan pemilih dan para politisi di masing-masing negara. Hasil penelitian komparatif itu dituangkan dalam buku ‘’Democracy fo Sale: State and Clientelism in Indonesia’’ (2018).

Aspinall dan Berenschot menemukan bahwa partai politik di Indonesia tidak bekerja sebagai penyambung aspirasi publik kepada pemerintah untuk menyuarakan berbagai kebutuhannya. Partai politik hanya berfungsi sebagai kendaraan bagi para politisi yang ingin menjadi kepala daerah atau menjadi anggota legislatif.

Dalam kasus pemilihan calon kepala daerah, partai politik menjadi kendaraan untuk memenuhi syarat pendaftaran. Calon kepala daerah memenuhi biaya mahar untuk mendapatkan rekomendasi partai. Setelah rekomendasi didapat, calon kepala daerah itu membentuk tim sukses yang berasal dari orang-orang kepercayaannya sendiri.

BACA JUGA: Cak Nun dan FiraunMalapetaka Morowali

Tim sukses dan tim pemenangan inilah yang bekerja sebagai penyalur uang untuk vote buying dan keperluan money politics. Para anggota tim sukses ini juga yang nanti akan mendapat reward ketika menang pemiihan kepala daerah. Reward utama yang mereka terima adalah berbagai macam proyek dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dari situlah klientelisme mulai terbangun.

Pola hubungan transaksional jual beli yang pragmatis ini menjadi pola yang baku dalam kontestasi politik di Indonesia. Setiap lima tahun sekali pola ini terulang. Fenomena inilah yang oleh Aspinall dan Berenschot disebut sebagai fenomena khas Indonesia yang tidak terjadi di India maupun Meksiko. Di dua negara itu partai politik bekerja sepanjang tahun dan menjadi jujugan publik untuk mengadukan berbagai kepentingan sehari-hari.

BACA JUGA: Malapetaka Morowali

Hubungan klientelisme tercermin dari para anggota parlemen yang mengandalkan APBD sebagai sumber untuk mendapatkan modal untuk pertarungan politik. Untuk mendapatkan modal politik ini para anggota parlemen mambangun hubungan klientelisme dengan kepala daerah berdasarkan prinsip tahu sama tahu.

Kasus dana hibah di DPRD Jatim menjadi salah satu bukti baru mengenai praktik politik transaksional dan klientelisme di Indonesia. Kalau KPK bisa mengungkap kongkalikong anggaran antara pimpinan legislatif Jawa Timur dengan pimpinan eksekutif, maka sempurnalah sudah praktik jual beli demokrasi di Indonesia. (*)

Editor: DAD

Imlek

KEMPALAN: TAHUN Imlek kali ini ditandai dengan beberapa sinyal yang berbeda di berbagai belahan dunia. China sudah membuka negaranya untuk dikunjungi orang asing, dan memperbolehkan warganya untuk bebas berkunjung ke luar negeri. Tetapi, Eropa dan Amerika masih mencurigai pandatang dari China dan tetap mensyaratkan mereka melakukan tes anti Covid-19.

Imlek tahun ini seharusnya bisa dirayakan sebagai tahun pertama setelah pagebluk Covid-19 mendera selama dua tahun terakhir. Warga China sudah tidak tahan untuk bisa menikmati liburan dengan berkunjung ke luar negeri. Warga negara China di luar negeri sudah sangat rindu untuk pulang menjenguk keluarga.

Perayaan Imlek adalah pesta untuk menyambut datangnya musim semi. Karena mayoritas penduduk Tiongkok ketika itu menggantungkan hidupnya pada pertanian, maka para petani selalu gembira ketika tiba musim semi setelah mengalami musim dingin yang dianggap sebagai ‘’kematian’’ karena tidak bisa melakukan apa-apa.

Gong Xi Fat Chai menjadi ucapan yang lazim disampaikan oleh para petani yang saling mendoakan supaya kekayaan dari hasil pertanian berlimpah. Para petani kembali mempersiapkan tanah, bibit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian untuk mulai lagi bercocok tanam.

BACA JUGA: Jacinda Ardern

Karena itu, perayaan Imlek dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki selama setahun ini dan berharap kemakmuran akan datang pada tahun depan.

Di Indonesia situasinya berbeda, karena perayaan Imlek yang jatuh pada Januari atau Februari ditandai dengan curah hujan yang lebat sehingga bukan menjadi waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Kepercayaan tradisional China meyakini pergantian tahun adalah hal yang patut disyukuri.

Karena itu, mitosnya apabila hujan lebat di malam menjelang Imlek berarti ada harapan rezeki yang bakal turun deras di tahun baru. Hujan lebat dalam kepercayaan Feng Shui diyakini membawa rezeki, karena Dewi Kwan Im dipercaya turun membawa kembang Meihua yang menjadi perlambang rezeki dan kemakmuran.

Hari raya Imlek seharusnya menjadi ‘’festive season’’ hari besar yang dirayakan dengan suka cita. Tetapi pemerintah China masih sangat berhati-hati dan waspada terhadap kemunculan kembali varian baru Covid-19, dan berbagai pembatasan masih diberlakukan.

Rakyat sudah sangat bosan dan merasa terkekang. Protes terbuka dilakukan akhir tahun lalu untuk mendesak pemerintah mengakhiri kebijakan zero pandemic yang meresahkan. Akhir 2022 muncul demonstran generasi baru, anak muda yang ikut serta dalam aksi protes publik pertama mereka.

Di jalan-jalan, mereka terang-terangan menuntut untuk lepas dari kebijakan nol-Covid yang telah berlaku selama lebih dari tiga tahun. Di Shanghai, awalnya aksi protes dilakukan diam-diam, tapi akhirnya berkembang menjadi unjuk rasa terbuka.

Kebijakan nol Covid telah mencuri tahun-tahun terbaik dalam hidup anak-anak muda.

Generasi milenial China kehilangan penghasilan dan mata pencaharian, kesempatan untuk pendidikan dan perjalanan. Terperangkap dalam lockdown, kadang-kadang sampai berbulan-bulan, mereka terpisah dari keluarga dan terpaksa menunda atau membatalkan rencana hidup.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Gelombang kekecewaan meledak menjadi kemarahan, dipicu oleh kebakaran apartemen yang menewaskan 10 orang di Urumqi, Xinjiang. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa para penghuni apartemen tidak bisa menyelamatkan diri karena akses keluar apartemen digembok selama lockdown.

Unjuk rasa meluas ke Shanghai, kota pusat finansial China. Pengunjuk rasa menyalakan lilin sebagai tanda duka cita bagi para korban kebakaran. Pada pengunjuk rasa juga mengangkat kertas kosong. Puluhan orang mengangkat lembaran kertas kosong, sembari diterangi senter dari ponsel mereka. Petugas keamanan kemudian membubarkan unjuk rasa tersebut.

Unjuk rasa perorangan juga dilakukan di sebuah kampus di Nanjing. Seorang perempuan sendirian berdiri di tangga kampus dengan membentangkan poster kosong. Petugas keamanan datang dan menangkap perempuan itu.

Beberapa warganet menunjukkan solidaritas dengan memposting kotak putih kosong. Banyak juga yang memasang foto diri mereka dengan memegang kertas kosong di timeline WeChat atau di Weibo. Pada akhir pekan tagar “kertas putih” menjadi trending topic tapi segera diblokir di Weibo.

Tindakan ini malah memicu reaksi lebih keras karena dianggap sebagai sensor yang represif. Jika Anda takut terhadap selembar kertas kosong berarti Anda lemah. Begitu narasi yang disebarkan warganet.

Aksi kertas kosong ini diilhami oleh para aktivis demokrasi di Hongkong dalam gerakan menentang represi pemerintah China pada 2020. Para aktivis mengangkat lembaran kertas putih kosong sebagai protes terhadap tindakan keras pemerintah China terhadap pengunjuk rasa. Sebuah undang-undang keamanan nasional baru yang disahkan pada 2019 melarang slogan-slogan anti-pemerintah dalam unjuk rasa.

Untuk menghindari ancaman undang-undang, para pengunjuk rasa menyiasatinya dengan membentangkan kertas kosong. Aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak oleh gerakan ini, karena tidak ada pasal yang bisa menjerat para pengjunjuk rasa.

Aksi ini mendapat liputan internasional yang luas. Para aktivis di negara lain meniru taktik ini untuk menujukkan protes diam. Hal itu terlihat pada unjuk rasa di Moskow, Rusia, beberapa waktu yang lalu. Beberapa pengunjuk rasa membentangkan kertas putih untuk memrotes invasi Rusia ke Ukraina.

BACA JUGA: Erick Thohir for PSSI

Aksi unjuk rasa di China akan semakin meluas sampai ke ibukota Beijing. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi bahkan berani meneriakkan tuntutan agar Presiden Xin Jiping mengundurkan diri. Tuntutan keras semacam ini tidak pernah terjadi sejak peristiwa Tiananmen 1989.

Xi Jinping telah berhasil memperpanjang masa kepresidenannya menjadi 3 periode dengan mengubah konstitusi. Perubahan ini dianggap penuh rekayasa, tetapi elite politik China tidak ada yang berani memrotes terbuka karena takut akan tindakan represif dari Presiden Xi.

Tetapi gerakan ujuk rasa oleh mahasiswa yang dipicu oleh kebijakan lockdown ini membuka celah bagi oposisi untuk melakukan protes. Dalam sejarah China modern para mahasiswa menjadi ujung tombak gerakan perubahan, tetapi juga sekaligus menjadi martir gerakan perubahan yang menuntut demokratisasi.

Peristiwa Tiananmen 1989 menjadi catatan paling kelam dalam sejarah gerakan demokrasi di China. Puluhan ribu mahasiswa menduduki lapangan Tiananmen di wilayah Kota Terlarang selama berbulan-bulan. Para pengunjuk rasa awalnya hanya berjumlah kecil. Lambat laun unjuk rasa berkembang menjadu ribuan dan puluhan ribu.

BACA JUGA: Cak Nun dan Firaun

Penindasan besar ini dikenal sebagai ‘’Peristiwa 6/4’’ karena terjadi pada 4 Juni. Pengunjuk rasa menguasai Tiananmen dan memblokir semua akses untuk mencapai pusat lapangan. Pasukan keamanan berulang kali berusaha menerobos, tetapi selalu bisa digagalkan. Beberapa kali pula pasukan keamanan menyelundupkan senjata ke Tiananmen, tetapi bisa digagalkan dan dirampas oleh mahasiswa.

Gerakan mahasiswa semakin radikal. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar. Elite politik China juga terbelah. Deng Xiaoping–yang sedang berkuasa setelah bertahun-tahun dipinggirkan oleh lawan politiknya—bertekad mengakhiri gerakan mahasiswa dengan cara apapun. Pemimpin Partai Komunis China (PKC) Hu Yaobang yang dikenal sebagai reformis, menentang tindak represif Deng.

Tapi, akhirnya Deng yang menang. Pada tengah malam 4 Juni, puluhan tank meraung-raung memasuki Tiananmen. Seorang mahasiswa dengan gagah berani mengadang tank itu, tetapi segera disingkirkan. Foto yang beredar luas ke seluruh dunia terkenal sebagai ‘’The Tank Man’’, manusia tank.

BACA JUGA: Malapetaka Morowali

Para mahasiswa sudah diperingatkan oleh simpatisan untuk membubarkan diri. Tetapi mahasiswa radikal menolak. Akhirnya tank melaju ke arah kerumunan dan melindas ribuan mahasiswa tanpa ampun.

Pemerintah mengklaim 300 mahasiswa tewas. Tetapi sumber independen menyebut jumlah korban tewas mencapai 1000 orang sampai 3000 orang. Dunia mengutuk aksi tidak berprikemanusiaan itu, tapi China tidak peduli. Gerakan demokratisasi yang disponsori mahasiswa berhasil dibungkam dan gerakan mahasiswa dimatikan. Sekarang, 30 tahun kemudian, benih gerakan mahasiswa muncul lagi.

Imlek 2023 kali ini bertepatan dengan tahun kelinci air dalam tradisi China. Kelinci dipercayai sebagai simbol umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran dalam budaya China. Karena itu, 2023 diprediksi menjadi tahun harapan, meskipun masih penuh dengan tantangan.

Gong Xi Fat Chai. (*)

Editor: DAD

Jacinda Ardern

KEMPALAN: INILAH contoh pemimpin yang tahu diri, yang tahu mengenai kapasitas dirinya, dan tahu benar kapan saatnya harus maju dan kapan saat yang tepat untuk berhenti. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia, pekan ini mengumumkan mundur dari jabatan yang diembannya selama 7 tahun, karena merasa tidak lagi memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

Ardern masih muda, baru 42 tahun, dan sangat berprestasi. Ia menjadi perdana menteri perempuan pertama di Selandia Baru. Ia memimpin negaranya melewati peristiwa-peristiwa besar yang sangat krusial, seperti pembunuhan di masjid Chrischurch yang menghebohkan dunia, bencana gempa bumi di Selandia bagian selatan, dan sukses membawa Selandia Baru melewatu periode pandemi Covid-19 yang mencekam.

Etika dan moralitas politik Ardern patut diteladani oleh politisi di Indonesia. beberapa tahun terakhir ini lanskap politik Indonesia gaduh oleh wacana perpanjangan masa jabatan. Presiden Jowo Widodo sudah harus mengakhiri masa baktinya pada 2024 setelah mengabdi selama 2 periode. Seharusnya sudah tidak perlu lagi ada wacana mengenai perpanjangan masa jabatan dengan alasan apa pun.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Konstutusi sudah tegas membatasi masa jabatan selama 2 periode. Tetapi, di Indonesia muncul banyak wacana untuk memperpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan. Pandemi Covid 19 dijadikan salah satu alasan untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan. Isu mengenai resesi dunia tahun ini pun dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan.

Fenomena yang umum terjadi di seluruh dunia tidak seharusnya menjadi alasan khas untuk memperpanjang masa jabatan kepresidenan. Selandia Baru, Indonesia, dan seluruh negara di dunia semua menghadapi persoalan internasional yang sama. Tetapi hal itu tidak menjadi alasan bagi negara-negara lain untuk mengubah konstitusi untuk mengakomodasi perpanjangan masa kepresidenan.

Para penjilat politik pun bermunculan. Seorang politisi mengatakan bahwa Jokowi layak mendapatkan perpanjangan masa jabatan, karena kapasitas dan kapabilitasnya lebih baik dari siapa pun calon presiden yang sekarang dimunculkan. Argumen ini terdengar seperti debat kusir ketimbang argumen politik yang rasional dan berkualitas.

Atmosfer politik yang ugal-ugalan di level nasional ini merembet ke level yang lebih bawah. Ratusan kepala desa melakukan unjuk rasa untuk menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Harus diingat bahwa para kepala desa ini boleh mencalonkan diri lagi sampai 3 periode. Dengan masa jabatan 6 tahun seperti sekarang saja kepala desa punya kesempatan untuk menjadi penguasa desa selama 21 tahun. Dengan tuntutan perpanjangan menjadi 9 tahun berarti kepala desa bisa berkuasa sampai 27 tahun.

BACA JUGA: Erick Thohir for PSSI

Sistem demokrasi yang baik harusnya didesain untuk menjamin pembatasan kekuasaan supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu orang. Pembatasan masa jabatan juga dimaksudkan sebagai upaya penyegaran secara terus-menerus, untuk menumbuhkan pemimpin baru yang lebih segar untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang lebih bervariasi.

Perpanjangan masa jabatan akan menghambat regenerasi dan munculnya pemimpin baru dengan ide-ide baru. Perputaran kepemimpinan yang diselenggarakan secara berkala akan memacu munculnya pemimpin yang bertanggung jawab dengan bekerja secara efektif dan efisien.

Tuntutan para kepala desa itu kabarnya sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. Alasannya supaya pembangunan di desa bisa berkelanjutan dan kondisi desa bisa lebih stabil. Pemilihan kepala desa yang terlalu sering akan memunculkan polarisasi di kalangan penduduk desa. Sudah jamak diketahui bahwa pemilihan kepala desa sering menjadi ajang politik uang dan menjadi ajang tarung para bandar judi.

Keputusan Jokowi untuk menyetujui tuntutan para kepala desa itu memicu kritik dan kecurigaan mengenai adanya skenario tertentu di baliknya. Kalau wacana perpanjangan masa jabatan kepresidenan terlihat mentok di level atas, maka akan ada gerakan dari bawah untuk mengegolkan wacana itu.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dikhawatirkan akan ditunggangi oleh skenario politik untuk mencari jalan guna memperpanjang masa jabatan kepresidenan melalui jalur bawah. Alasan yang dipakai adalah aspirasi rakyat bawah.

BACA JUGA: Cak Nun dan Firaun

Sikap Jacinda Ardern dari Selandia Baru patut menjadi cermin bagi masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia. Seorang pemimpin yang cerdas paham membaca isyarat politik dan tidak akan memaksakan kehendaknya untuk terus berkuasa.

Ardern politisi yang cerdas dan berkualitas. Ia mengawali karirnya di dunia politik ketika ia berusia 18 tahun. Pada tahun 1999, Ardern muda bergabung menjadi salah satu anggota Partai Buruh Selandia Baru.

Pada awal karir politiknya, ia pernah tercatat menjadi salah satu penasihat Helen PM Selandia Baru periode 1999-2008. Kemudian pada 2005, Ardern bekerja di Inggris, menjadi salah satu staf di kantor kabinet Tony Blair, Perdana Menteri Inggris.
Pada 2008 Ardern bergabung menjadi anggota parlemen di Selandia Baru, dan menjadi anggota termuda pada saat itu. Ardern mulai dikagumi karena banyak menyuarakan hak advokasi anak, suara perempuan, hingga hak masyarakat yang terpinggirkan.

Karirnya melesat hingga akhirnya pada 2017 berhasil menjadi ketua Partai Buruh. Puncaknya, pada Oktober 2017 ia terpilih untuk menjadi PM Selandia Baru. Pada Oktober 2020, Ardern kembali terpilih menjadi PM Selandia Baru untuk yang kedua kalinya.

BACA JUGA: Malapetaka Morowali

Kini setelah 7 tahun menjabat sebagai PM, Ardern akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin pemerintahan Selandia Baru.

Dalam konferensi persnya, Ardern menjelaskan bahwa pengunduran dirinya didasarkan pada penilaian bahwa ia sudah tidak bisa lagi memimpin Selandia Baru ke arah yang lebih baik lagi. Ia mengaku lelah dan mengalami ‘’burn out’’.

Ardern juga beralasan bahwa ia hendak fokus untuk mengasuh putrinya yang akan mulai bersekolah tahun ini. Ardern mengaku ingin menjadi sosok ibu yang dapat diandalkan dan selalu ada untuk putrinya. Ia menjadi sosok yang langka sebagai ibu yang bekerja sambil memimpin sebuah negara. Dia melahirkan saat menjabat, satu-satunya pemimpin dunia yang pernah melahirkan ketika menjabat ialah Benazir Bhutto perdana menteri Pakistan.

Karisma dan filosofi kepemimpinan Ardern telah membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Banyak penggemarnya adalah perempuan yang mengaguminya karena bisa menyeimbangkan karir politik dan rumah tangga. Dia berbagi pengalaman mengasuh anak di media sosial, mulai dari perjuangan untuk membuat kue ulang tahun untuk putrinya, hingga menemukan noda krim popok di jaketnya setelah rapat seharian.

BACA JUGA: Intelektual Stempel

Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk mundur. Ia bisa saja bertahan dan bertarung lagi, tetapi dia tahu bahwa sekarang saat yang tepat untuk mundur. ‘’Politikus itu manusia. Kami memberikan semua yang kami bisa, selama kami bisa, dan kemudian inilah saatnya. Dan bagi saya, sudah waktunya. Saya tahu apa yang dibutuhkan pekerjaan ini, dan saya tahu bahwa saya tidak lagi memiliki cukup energi di dalam tangki untuk melakukannya dengan baik.” Begitu ucapan Ardern ketika mengumkan pengunduran diri.

Sebuah pelajaran politik penting telah diberikan oleh Ardern, yaitu berhenti pada saatnya. Para politisi Indonesia harus mendengar pesan ini. (*)

Editor: DAD

Cak Nun dan Firaun

KEMPALAN: BUDAYAWAN Muhammad Ainun Nadjib, atau yang lebih dikenal sebagai Emha Ainun Nadjib, dan lebih akrab dipanggil Cak Nun, menjadi trending topic di media sosial hari ini. Sebuah video yang diunggah netizen menggambarkan Cak Nun sedang menjadi pembicara dalam sebuah forum pengajian. Dan di forum itu Cak Nun menyebut Presiden Jokowi adalah Firaun.

Bukan hanya Jokowi yang dimiripkan dengan Firaun, Luhut Binsar Panjaitan, orang kepercayaan Jokowi disebut mirip dengan Haman, menteri kepercayaan Firaun yang diangkat sebagai menteri segala urusan yang serba bisa. Haman menangani semua urusan dari mulai peribadatan sampai infrastruktur.

Selain duet maut itu ada satu lagi tokoh yang menjadi penyangga kekuasaan Firaun. Dialah Qarun, konglomerat crazy rich yang hartanya tidak terhitung saking banyaknya. Cak Nun menyamakan tokoh Qarun ini dengan Anthony Salim, satu dari konglomerat yang sering disebut sebagai ‘’sembilan naga’’.

Kali ini Cak Nun menyebut bahwa 9 naga sudah bertambah satu menjadi 10 naga, tetapi tidak disebutkan siapa satu naga baru tambahan itu. Para naga itu selama ini disebut-sebut sebagai bagian dari oligarki yang menopang kekuasaan Jokowi.

BACA JUGA: Malapetaka Morowali

Bagi yang sudah terbiasa mengikuti ceramah-ceramah Cak Nun ungkapan-ungkapan itu biasa-biasa saja. Artinya, bagi seorang Cak Nun mengritik kekuasaan dengan cara yang tajam sudah menjadi bagian dari perjalanan karirnya. Selain tajam, Cak Nun sangat sering memakai narasi-narasi kocak yang memancing gelak tawa.

Tapi, bagi yang tidak biasa mendengarkan Cak Nun, dan tidak mengikuti perjalanan karirnya, kritikan terhadap Jokowi itu ditafsirkan sebagai penghinaan. Karena itu kemudian ada yang berinisiatif melaporkan Cak Nun ke polisi.

Cak Nun dikenal mempunyai referensi yang luas terhadap berbagai khazanah keilmuan. Menyamakan Jokowi dengan Firaun ala Cak Nun harus dilihat dalam konteks yang utuh, tidak sepotong-potong.

Dalam Alquran, kekuasaan Firaun yang despotis itu ditopang oleh beberapa kekuatan, yaitu kaum intelektual, birokrat, militer, tokoh agama, paranormal, dan pengusaha. Kekuatan yang lengkap ini menghasilkan kekuasaan yang sangat otoritarian seolah tidak ada yang bisa menumbangkan.

Mereka yang mewakili kaum intelektual-birokrat ada di lingkaran yang dikomandoi oleh haman. Haman disebutkan dalam Alquran sebanyak 6 kali. Sumber-sumber dalam Alquran menyebutkan kisah Haman terjadi setelah kembalinya Musa dari Madyan. Dalam kerajaan Firaun, Haman menempati beberapa posisi strategis kerajaan sebagai menteri, penasihat raja di bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara.

BACA JUGA: Intelektual Stempel

Posisi ini oleh Cak Nun disamakan dengan Luhut Panjaitan dalam pemerintahan Jokowi.

Haman diperintah oleh Firaun untuk membuat menara yang akan digunakan Firaun untuk melihat “Tuhan Musa”. Pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Setelah pembangunan menara selesai, Firaun menembakkan anak panah dari puncak menara untuk memerangi dan mengalahkan Tuhan Musa.

Haman jugalah yang menasihati Firaun untuk menolak misi keagamaan Musa. Pada peristiwa pengejaran Bani Israil dari Mesir yang dikomandoi Musa, Haman ikut tenggelam bersama Firaun dan tentaranya.

Sementara Qarun mewakili kaum kapitalis disebut dalam Alquran sebanyak empat kali. Dikisahkan pula dia juga sering mengambil harta rakyat secara tidak sah, meskipun dia sudah memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun, sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar, terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang.

Banyak yang iri dengan kekayaan Firaun dan ingin memiliki apa yang dimiliki Qarun. Tetapi Qarun tidak mau berbagi. Pada akhirnya ia tertimbun oleh gempa bersama seluruh harta bendanya kedalam tanah dalam waktu semalam.

Kisah mengenai Firaun modern pernah terjadi di Mesir modern, ketika Presiden Anwar Sadat terbunuh oleh Khalid Islambouli dalam sebuah parade militer. Setelah membunuh Sadat, Khalid mengatakan, ‘’Saya telah membunuh Firaun’’.

Pada 6 Oktober 1981, pemerintah Mesir menggelar parade militer di Kairo untuk memperingati keberhasilan pasukan negara itu dalam menyeberangi Terusan Suez di Operasi Badr. Operasi yang dilakukan pada 1973 itu kemudian berdampak pada kemenangan atas Israel di Perang Yom Kippur.

BACA JUGA: “Jokowi, Kasihan, dah…”

Anwar Sadat duduk di tribun khusus dengan dikawal empat lapis pengamanan plus delapan pengawal pribadi—kondisi yang seharusnya cukup aman untuk sang presiden. Ketika jet-jet Mirage milik Angkatan Udara Mesir terbang di atas kepala peserta dan penonton, tentara angkatan darat dan truk-truk pengangkut artileri mulai melewati jalur parade.

Tanpa disadari oleh Sadat, di dalam regu itu juga terdapat Letnan Khalid Islambouli, anggota organisasi militan Jihad Islam Mesir yang menyusup di tubuh militer dan punya rencana untuk membunuh Sadat.

Perdamaian dengan Israel dianggap sebagai pengkhiatan terhadap Islam. Karena itu, organisasi Islam garis keras menyusun perlawanan terhadap Sadat. Sisa-sia perlawanan Ikhwanul Muslimin yang sudah dihabiskan secara represif oleh rezim Sadat ternyata bisa menyusup ke kalangan tentara, dan membawa akibat fatal bagi Sadat.

Pemerintah Mesir menggelar parade militer di Kairo untuk memperingati keberhasilan pasukan negara itu dalam menyeberangi Terusan Suez di Operasi Badr. Operasi yang dilakukan pada 1973 itu kemudian berdampak pada kemenangan atas Israel di Perang Yom Kippur.

Anwar Sadat duduk di tribun khusus dengan dikawal empat lapis pengamanan plus delapan pengawal pribadi—kondisi yang seharusnya cukup aman untuk sang presiden. Ketika jet-jet Mirage milik Angkatan Udara Mesir terbang di atas kepala peserta dan penonton, tentara angkatan darat dan truk-truk pengangkut artileri mulai melewati jalur parade.

BACA JUGA: Pembangkangan Sipil

Tanpa disadari oleh Sadat, di dalam regu itu juga terdapat Letnan Khalid Islambouli, anggota organisasi militan Jihad Islam Mesir yang menyusup di tubuh militer dan punya rencana untuk membunuh Sadat.

Tepat di depan tribun tempat Sadat, Islambouli meloncat ke arah tribun kehormatan. Islambouli mendekati Sadat sambil membawa tiga buah granat tangan. Ia kemudian memberi salam ala militer. Sadat, yang tak menaruh kecurigaan berdiri dan membalas hormat. Secepat kilat Islambouli melempar tiga granatnya ke arah Sadat.

Hanya satu yang meledak. Pasukan Islambouli menembaki tribun dengan senapan otomatis AK-47 sampai amunisinya habis. Beberapa peluiru menembus tubuh Sadat. Pengawal Sadat melempar kursi-kursi ke sekeliling Sadat untuk melindunginya dari hujan peluru susulan.

BACA JUGA: Mega-Anwar

Serangan berlangsung selama dua menit. Pasukan keamanan yang tertegun dengan serangan tak terduga Islambouli kemudian melancarkan serangan balasan dan berhasil menangkap Islambouli.

Selain Sadat, ada sekitar sepuluh orang lain yang menderita luka parah, antara lain duta besar Kuba untuk Mesir, Jederal Oman, dan Uskup Ortodoks Koptik. Dua puluh lainnya luka-luka ringan, termasuk Wakil Presiden Hosni Mubarak, Menteri Pertahanan Irlandia James Tully, dan empat perwira militer Amerika Serikat.

Sadat kemudian diterbangkan ke sebuah rumah sakit militer dan menjalani operasi oleh 11 dokter. Nyawanya tak dapat diselamatkan karena mengalami pendarahan parah di internal rongga dada dan perobekan paru-paru sebelah kiri serta pembuluh darah di bawahnya. Dua jam berselang, Sadat meninggal di usia 62. Firaun menjadi simbolisasi penguasa diktator dan otoriter sekaligus zalim. Membunuh Firaun berarti peruwujudan jihad melawan kezaliman.

Cak Nun tentu tidak menyamakan Jokowi dengan Anwar Sadat yang difiraunkan oleh Khalid Islambouli. Cak Nun menyamakan Jokowi dengan Firaun dalam konteks kedewasaan berdemokrasi. Kalau demokrasi masih dirusuhi oleh kepentingan kekuatan oligarki, maka demokrasi tidak akan menjadi dewasa.

Mungkin itu message Cak Nun ketika menyebut Jokowi adalah Firaun. (*)

Editor: DAD

Malapetaka Morowali

KEMPALAN: KERUSUHAN antara pekerja asing dari China dengan pribumi di Morowali, Sulawesi Tengah, terjadi pada 15 Januari, mengingatkan publik akan kerusuhan besar yang tejadi pada 15 Januari 1974 yang terkenal dengan sebutan Malari, Malapetaka 15 Januari.

Skala kerusuhan Morowali masih jauh dibanding dengan malapetaka Januari 1974. Ketika itu belasan orang tewas dan ratusan mobil dibakar. Kompleks perdagangan di Senen dan Glodok dibakar dan dijarah massa. Malari menjadi huru-hara massa yang kemudian menjadi huru-hara politik yang melibatkan orang-orang elite di lingkar kekuasaan.

Kerusuhan Morowali hanya bersifat lokal yang bisa dipadamkan dalam waktu singkat. Kendati begitu, ada banyak unsur kerusuhan Morowali yang punya kemiripan dengan Malari. Kerusuhan Morowali merupakan puncak dari gunung es kasus gelombang tenaga kerja asing (TKA) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi isu yang kontroversial.

Kedatangan TKA China dikritisi oleh banyak kalangan, terutama karena mereka adalah pekerja kelas kasar yang tidak berketerampilan khusus. Investasi asing dari China seharusnya membawa serta skilled workers, tenaga kerja terampil, yang tidak dipunyai Indonesia. Investasi asing juga seyogyanya diikuti dengan transfer technology dan transfer knowledge dari negara investor ke Indonesia.

Yang terjadi di Morowali tidak demikian. Tenaga kerja kasar dari China sangat banyak mengambil porsi tenaga kerja lokal. Dalam banyak kasus kemampuan mereka malah berada di bawah pekerja lokal. Meski demikian, gaji TKA jauh lebih besar ketimbang gaji pekerja lokal.

BACA JUGA: Intelektual Stempel

Kerusuhan Morowali membawa kenangan terhadap Malari yang mempunyai dasar peristiwa yang mirip. Ketergantungan terhadap investasi asing akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di dalam negeri. Hal itu kemudian memicu persaingan politik di internal rezim. Pada akhirnya muncul gerakan protes oleh mahasiswa yang kemudian ditunggangi oleh kelompok kepentingan.

Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta turun ke jalan untuk mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investasi asing. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta.

Aksi yang awalnya berjalan dengan damai itu berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah gedung dirusak dan dijarah, ratusan kendaraan bermotor produksi Jepang dirusak dan dibakar. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi membantah telah melakukan kerusuhan. Para mahasiswa ini berkumpul di kampus Iniversitas Indonesia (UI) di Salemba, tetapi kerusuhan pecah di daerah Senen yang jaraknya jauh dari kampus.

Para mahasiswa merasa gerakannya ditunggangi oleh kepentingan politik. Kerusuhan ini menjadi alasan bagi rezim Orde Baru untuk membungkam gerakan mahasiswa yang dianggap menjadi penggerak Peristiwa Malari 1974. Salah satu tokoh mahasiswa yang ditangkap ialah Hariman Siregar.

Kebijakan ekonomi Soeharto menjadi sorotan tajam. Rezim Orde Baru mewarisi ekonomi yang berantakan dari rezim Sukarno. Salah satunya inflasi yang membubung tinggi dan utang luar negeri menumpuk.

BACA JUGA: “Jokowi, Kasihan, dah…”

Soeharto berupaya menutup utang warisan Orde Lama dengan memasukkan investasi asing sebanyak mungkin. Indonesia berpaling kepada Amerika Serikat untuk mendapatkan investasi di bidang energi dan tambang. Dari situ masuklah investor kakap seperti Freeport McMoran yang berinvestasi di tambang emas dan tembaga di Papua.

Selain Amerika, Jepang juga menjadi sumber investasi yang sangat penting bagi Indonesia. Jepang bahkan mengungguli Amerika dalam produksi otomotif Berbagai alat transportasi, elektronik, dan barang-barang konsumen terlihat lebih didominasi produk Jepang.

Strategi investasi yang sangat bergantung kepada asing ini menjadi sasaran kritik keras mahasiswa. Elite politik di lingkaran Soeharto terpecah menghadapi isu ini. Salah satu persaingan paling keras terjadi antara kubu Jenderal Soemitra melawan kubu Ali Moertopo.

Soemitro yang menjadi Deputi Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Kopkamtib merupakan jenderal yang berpengaruh dalam mengendalikan keamanan dalam negeri. Soemitro sering mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri di kantornya. Hal itu dianggap sebagai upaya untuk membangun pengaruh untuk menyingkirkan Soeharto.

Ali Moertopo adalah jenderal yang berada di lingkaran paling dekat dengan Soeharto dan menjadi penasihat utama Soeharto. Ali Moertopo merasa gerah oleh manuver Soemitro yang semakin terbuka.

BACA JUGA: Pembangkangan Sipil

Salah satunya adalah dengan mendorong gerakan mahasiswa di kampus-kampus. Soemitro mendatangi kampus-kampus dan mendorong mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintah. Langkah ini mendapat tentangan keras dari Ali Moertopo yang melaporkannya kepada Soeharto.

Pada awal 1974 Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berencana berkunjung ke Indonesia. Kesempatan itu dipakai oleh mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran. Demonstrasi berawal dari apel ribuan mahasiswa dan pelajar yang berlangsung dari kampus UI di Jalan Salemba menuju kampus Universitas Trisakti di Grogol pada tengah hari, 15 Januari 1974.

Mahasiswa memaklumatkan Apel Tritura 1974. Para mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga, membubarkan asisten presiden, dan menggantung koruptor. Para mahasiswa membakar patung Kakuei Tanaka. Lalu mereka bergerak ke Istana Kepresidenan tempat pertemuan antara Presiden Soeharto dan PM Kakuei Tanaka.

Peluru mulai ditembakkan ke arah demonstran yang mulai melakukan kekerasan dengan menyerang mobil buatan Jepang. Mahasiswa membantah telah melakukan kekerasan. Sebab, saat itu mereka berdemonstrasi di sekitar Jalan MH Thamrin, sedangkan kerusuhan terjadi di sekitar Pasar Senen.

BACA JUGA: Mega-Anwar

Kerusuhan tidak bisa dihindarkan lagi. Massa yang brutal merusak dan membakar pertokoan Senen dan Glodok dan menjarah barang-barang. Perusuh juga membakar mobil dan motor buatan Jepang.

Tentara bergerak melakukan penembakan terhadap perusuh. Korban kerusuhan tewas sebanyak 11 orang, 685 mobil hangus, 120 toko hancur dan rusak, serta 128 korban mengalami luka berat dan ringan. Proyek Pasar Senen yang ketika itu diperkirakan bernilai sekitar Rp 2,6 miliar terbakar habis.

Peristiwa Malari dipicu oleh kondisi perekonomian yang memburuk bagi sebagian rakyat. Program pembangunan yang dilakukan Soeharto hanya memberikan laporan peningkatan secara statistik tanpa bisa dinikmati rakyat. Hasil pertanian dilaporkan meningkat tetapi kondisi petani buruk, harga beras mahal, dan seringkali terjadi kesalahan distribusi. Sebagain besar hasil panen itu diyakini menjadi sasaran korupsi oleh militer.

Soeharto memecat Jenderal Soemitro dan membubarkan tim Asisten Pribadi Presiden yang berisi jenderal-jenderal terdekat Soeharto seperti Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Soemitro benar-benar tersingkir, sementara Ali Murtopo masih tetap menjadi orang kepercayaan Soeharto.

Sampai sekarang belum terungkap siapa dalang Malari. Hal yang sama terjadi pada gerakan mahasiswa 1998 yang akhirnya menjatuhkan rezim Soeharto. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR RI, dan ribuan orang lainnya menjarah, membakar, dan memperkosa perempuan-perempuan Tionghwa.

BACA JUGA: Mega for President

Relasi rasial yang rapuh antara etnis Tionghwa dengan pribumi masih menjadi persoalan laten yang setiap saat bisa pecah. Dalam dua kasus kerusuhan besar itu etnis Tionghwa menjadi sasaran amuk massa, karena dianggap sebagai simbol ketimpangan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan yang tidak merata.

Kasus kerusuhan Morowali menjadi alarm bagi Presiden Jokowi untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan ekonominya. Jokowi melakukan pendekatan pembangunanisme yang mirip dengan Orde Baru. Jokowi sangat berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, terutama dari China.

Jokowi membanggakan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh dalam kondisi internasional yang terperangkap resesi. Tetapi, pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan pemerataan. Kemunculan TKA dalam jumlah besar menumbuhkan kecemburuan sosial yang setiap saat bisa pecah.

Persaingan elite politik di lingkar kekuasaan Jokowi belum terendus oleh publik. Tetapi, menjelang akhir-akhir masa kepemimpinan Jokowi sangat mungkin persaingan itu terjadi dan pada akhirnya pecah ke permukaan.

Malapetaka Morowali 2023 mungkin hanya insiden lokal. Tapi, tidak tertutup kemungkinan akan pecah di tempat lain dalam skala yang lebih besar. Siapa tahu? (*)

Editor: DAD

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.