Kempalan.com

Childfree dan Resesi Seks

Posted on 9 Februari 20239 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: GAYA hidup tanpa anak, atau childfree, belakangan banyak diperbincangkan oleh netizen. Gara-garanya, seorang influencer bernama Gita Savitri mempromosikan hal itu. Melalui fitur Instagram storiesnya, ia menyatakan bahwa ia menikah tetapi memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini diambil atas dasar kesepakatan dengan sang suami, Paul Andre.

Childfree adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi tidak memiliki anak, terutama karena pilihan. Istilah ini banyak digunakan oleh para aktivis feminisme. Mereka menganggap childfreesebagai bagian pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya, sekaligus membebaskan diri dari beban domestik yang dianggap tidak adil.

Gerakan childfreedalam feminisme bertujuan mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif dan kualitatif. Artinya, pria dan wanita harus sama-sama berperan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Gaung feminisme menemukan momentumnya seiring dengan semakin terbukanya ruang kebebasan berekspresi. Para aktivis perempuan ingin melakukan perubahan di segala bidang, termasuk dalam relasi gender. Muncullah istilah ketimpangan gender yang dikaitkan dengan kondisi perempuan yang terpinggirkan, tertinggal, tersubordinasi oleh kepentingan laki-laki.

Kondisi tersebut memacu kaum feminisme untuk menciptakan sejumlah gerakan dan agenda yang dapat memberikan kebebasan pada perempuan, salah satunya adalah childfree. Keputusan ini digunakan perempuan untuk memilih kebebasannya dari keharusan menjadi ibu dan mengalami proses kehamilan serta melahirkan.

BACA JUGA: Lahirnya Seorang Diktator

Alasannya tentu beragam, mulai dari perkembangan karier hingga kondisi finansial yang tak mendukung. Saat ini alasan terbesar orang-orang memilih childfree adalah karena kondisi ekonomi yang belum pulih akibat pandemi.

Risiko PHK, masalah finansial, layanan kesehatan yang buruk, serta terbatasnya sarana dan fasilitas publik menjadi alasan pendukungnya. Hal ini semakin meyakinkan beberapa calon orangtua untuk mengambil keputusan childfree.

Sebagai sebuah pilihan hidup childfree memiliki dampak positif dan negatifnya. Salah satu yang paling mungkin terjadi adalah stigma negatif dari masyarakat bahkan keluarga sendiri. Stigma tersebut membuka kesempatan timbulnya tekanan sosial bagi pasangan dengan keputusan childfree.

Dari sisi psikologis, keputusan childfree juga bisa menimbulkan beberapa masalah dalam pernikahan. Faktor kesepian yang mungkin terjadi di masa datang, bisa memicu konflik berkepanjangan dengan pasangan. Jika tidak diatasi, perceraian pun bisa saja terjadi.

Namun terlepas dari itu semua, childfree tetaplah pilihan yang bebas diambil oleh siapapun, tanpa terkecuali. Mempertimbangkan dampak dan risiko jangka panjang bisa menjadi pilihan yang tepat sebelum mengambil keputusan ini.

Pertimbangan sosial itu sering kalah oleh pertimbangan pragmatis. Kondisi ekonomi yang semakin ketat dan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang makin mahal tidak memungkinkan pasangan muda untuk memunyai banyak anak. Banyak pasangan suami –istri sama-sama bekerja untuk memenuhi hajat hidup, dan itu pun hanya cukup untuk menghidupi dua anak.

Di negara-negara maju banyak pasangan yang menikah dan sama-sama bekerja tapi memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Pasangan ini dikenal sebagai DINK, double income no kids, penghasilan ganda tapi tidak punya anak. Model ini menjadi tren di Eropa dan Amerika. Di negara-negara maju Asia seperti Jepang, Korea, dan Singapura hal yang sama juga menjadi tren.

Beberapa tahun terakhir muncul tren baru yang disebut sebagai ‘’sex recession’’ atau resesi seks. Sebagaimana resesi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan minus, resesi seks juga ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang minus. Jepang menjadi salah satu negara yang menderita resesi seks, dan hal itu membawa pengaruh serius terhadap perekenomian negara.

Resesi seks ditandai dengan gaya hidup childfree yang semakin meluas. Pasangan muda memilih untuk menikah tetapi berkomitmen untuk tidak mempunyai anak. Banyak juga anak-anak muda yang memutuskan untuk tidak menikah dan lebih mengejar karir. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa beban hidup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri sudah berat, apalagi kalau harus menanggung biaya anak dan istri.

Jumlah orang tua menjadi lebih besar ketimbang angkatan kerja yang produktif. Akibatnya produktifitas nasional menurun karena satu angkatan kerja produktif harus menanggung sedikitnya dua orang pensiunan yang sudah tidak produktif. Itulah yang menyebabkan Jepang sekarang menjadi salah satu negara dengan defisit anggaran yang besar.

Defisit itu muncul karena pemerintah berutang untuk membayar tunjangan sosial bagi orang-orang tua pensiunan yang sudah tidak produktif. Rasio utang Jepang tinggi tetapi ekonomi masih aman, karena kemampuan untuk membayar utang, debt to service ratio, masih terjaga. Jepang banyak berutang ke publiknya sendiri dan tidak banyak berutang ke luar. Ituah yang membuat fundamental ekonomi Jepang masih kokoh.

Anak-anak muda Jepang enggan menikah dalam usia dini. Kalau kemudian menikah mereka memutuskan menjadi DINK. Biaya hidup yang mahal menjadi salah satu alasan. Ancaman resesi ekonomi mungkin bisa diatasi dengan relatif mudah oleh pemerintah Jepang. Tetapi ancaman resesi seks ini bisa membuat pemerintah pusing tujuh keliling.

Hal yang sama sudah menjadi fenomena lama di Eropa dan Amerika. Negara lain di Asia yang sekarang dilanda resesi seks adalah Singapura dan Korea. Sama dengan Jepang, dua negara itu pertumbuhan ekonominya paling stabil di Asia. Tetapi, biaya hidup semakin mahal dan karenanya anak-anak muda enggan menikah dan tidak mau punya anak.

China dulu terkenal dengan kampanye satu keluarga satu anak, karena jumlah penduduknya yang meledak sampai 1,4 miliar jiwa. Negara otoriter seperti China sangat mudah menjalankan program keluarga berencana semacam itu karena kontrol pemerintah yang mutlak dan ketat. Tapi, belakangan kampanye itu dikendorkan dan warga China didorong untuk mempunyai anak yang lebih banyak. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap fenomena resesi seks yang juga terjadi di China.

BACA JUGA: Erick Thohir Banser Bersertifikat

Dalam urusan demografi Indonesia lebih beruntung karena mendapatkan berkah ‘’bonus demografi’’. Ini berarti jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dari penduduk dengan usia non-produktif. Penduduk dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun masuk dalam kategori produktif, dan dia atas usia 64 masuk dalam kategori pensiunan.

Bonus ini menjadi modal besar bagi Indonesia untuk meningkatkan produktifitas. Bonus ini merupakan hasil kerja rezim Orde Baru yang menjalankan program keluarga berencana at all cost. Hasilnya bisa dinikmati oleh rezim Reformasi yang menggulingkan rezim Orde Baru. Thank’s to Soeharto.

Bonus demografi menjadi semacam pisau bermata dua yang punya dampak negatif. Kalau tidak tersedia lapangan kerja yang memadai maka angka pengangguran akan meningkat dan gangguan sosial dan kriminalitas akan menjadi persoalan serius.

Bonus demografi ini secara tidak langsung juga memberi kekuatan ekstra kepada Indonesia untuk keluar dari pandemi relatif lebih cepat. Dalam beberapa minggu ini ada kecendrerungan penularan Covid-19 meningkat lagi, tetapi dibandingkan dengan negara lain kondisi Indonesia masih aman. Jumlah penduduk usia muda yang besar membuat ketahanan tubuh rata-rata lebih kuat dan pada akhirnya herd immunity lebih cepat tercapai.

BACA JUGA: Ngabalin dan Wali Songo dari China

Di Indonesia, pribahasa ‘’banya anak banyak rejeki’’ mungkin sudah tidak banyak dipercaya oleh generasi milenial. Mereka tetap akan menikah tapi membatasi jumlah anak. Gaya hidup ‘’chlidfree’’ masih dianggap sebagai gaya hidup yang tidak lazim karena berasal dari budaya impor.

Orang-orang yang mengadopsi childfree umumnya hanya sekadar caper, cari perhatian, atau pansos, panjat sosial untuk menaikkan popularitas. (*)

Editor: DAD

Satu Abad NU, We Will Rock You sampai ‘’Wak Min Thoriq’’

Posted on 7 Februari 20237 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: PUNCAK peringatan Satu Abad NU (Nahdlatul Ulama) sukses digelar di Sidoarjo, hari ini (7/2). Puluhan ribu warga Nahdliyyin dari seluruh Indonesia tumpek blek di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Jamaah yang tidak kebagian tempat di stadion menyaksikan rangkaian acara dari berbagai tempat di sekitar stadion. Ratusan ribu jamaah—ada yang mengklaim jumlahnya jutaan—membuat Sidoarjo dan Surabaya macet total.

Presiden Joko Widodo hadir memberikan sambutan. Seperti menyesuaikan dengan tradisi Nahdliyyin yang suka guyon, Jokowi juga membuka pidato dengan canda. Setelah menyaksikan atraksi ribuan Banser (Barisan Ansor Serba Guna) berparade menyanyikan lagu ‘’We Will Rock You’’ dar Queen, Jokowi memberikan pujian. Kata Jokowi, setelah berusia satu abad, NU semakin maju karena mulai menyukai lagu-lagu rock yang dinyanyikan Freddy Mercury, vokalis grup rock Queen.

Hadirin tertawa dan bertepuk tangan mendengar canda Jokowi. Mungkin ada yang tersenyum kecut karena merasa agak tersindir. Dalam bahasa mafhum mukholafah, atau pengertian terbalik, Jokowi menyiratkan bahwa dulu NU hanya sholawatan dan marhabanan—sebagai simbol tradisionalisme–tapi sekarang sudah mulai menyukai lagu-lagu rock sebagai simbol modernisme.

Yang paling banyak ditunggu orang adalah sambutan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Maklum, beberapa hari menjelang puncak acara Erick menjadi sorotan dan menjadi bahan kontroversi, karena fotonya tersebar luas melalui baliho yang terpasang sampai ke sudut-sudut kota.

Sebagai ketua panitia peringatan hari lahir satu abad NU Erick diberi kesempatan untuk memberi kata sambutan. Erick Thohir sudah resmi menjadi anggota Banser sejak 2021 yang lalu dan sudah mengikuti pendidikan dan latihan dasar. Karena itu Erick disebut sebagai ‘’Banser Bersertifikat’’ dan dianggap layak menjadi ketua panitia.

Ketika ada yang meragukan ke-NU-an Erick, wakil sekjen PBNU Sulaeman Tanjung membela dengan menegaskan bahwa Erick Thohir berasal dari NU. Keluarga dan kedua orang tuanya NU. Karena itu ke-NU-an Erick tidak perlu diragukan lagi.

Pidato Erick Thohir pun disimak dengan khusyuk. Sayangnya, sewaktu mengakhiri pidato, Erick Thohir terlihat agak gugup sehingga salah mengucapkan kalimat penutup sebelum salam. Biasanya, para Nahdliyyin menutup pidato dengan ucapan ‘’Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq’’ yang artinya ‘’Dan Allah-lah Dzat yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus’’. Mungkin karena agak grogi, Erick terdengar mengucapkan ‘’Wak Min Thoriq’’.

Keseleo lidah kecil ini kontan menyebar di media sosial dan mendapat tanggapan luas dari netizen. Ada yang mengiritik dengan menyebut Erick sebagai ‘’NU anyaran’’, tapi banyak juga yang membelanya dengan mengatakan hanya orang nyinyir saja yang mempersoalkan keselo lidah itu.

Selain acara pertunjukan yang meriah dan penuh ingar-bingar itu, NU juga mengadakan acara halaqah internasional bertema ‘’Muktamar Fikih Peradaban’’. Beberapa ulama, mufti, dan ahli fikih internasional dikumpulkan untuk membahas reorientasi fikih dari wawasan tradisional menuju wawasan yang global yang berkesusian dengan kebutuhan dunia internasional.

Di masa lalu halaqah fikih di kalangan NU membahas masalah-masalah tradisional seputar amalan ibadah keseharian warga NU. Fikih tradisional NU berupaya menjawab pertanyaan terhadap praktik keagamaan keseharian yang di amalkan warga NU, yang dianggap bid’ah karena menyimpang dari tuntunan syariah Islam.

Isu-isu yang dibahas dalam fikih tradisionalis seputar membaca basmalah dalam surat Alfatihah, melafalkan ‘’sayyidina’’ dalam tasyahud, qunut shalat subuh, mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud, mengusap wajah setelah shalat, ziarah kubur, tahlilan, manakiban, shlawatan, dan praktik-praktik lain yang bisa dilakukan oleh warga NU.

BACA JUGA: Erick Thohir Banser Bersertifikat

Pada era kepemimpinan K.H Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, energi pembahasan fikih diarahkan kepada rekontekstualisasi fikih untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer. Di era Gus Dur muncul gagasan pribumisasi Islam yang berusaha mempribumikan berbagai ajaran Islam untuk menyesuaikan diri dengan tradisi lokal

Gus Dur antara lain mengajukan gagasan untuk mengganti kalimat salam ‘’Assalamu alaikum’’ menjadi ‘’selamat pagi’’ atau ‘’selamat siang’’ dan ‘’selamat malam. Gagasan ini tidak sepenuhnya bisa diterima oleh seluruh kalangan ulama NU. Bahkan karena gagasan-gagasannya dianggap nyeleneh, K.H.R As’ad Samsul Arifin dari Situbondo menyatakan mufaroqoh, memisahkan diri, dari kepemimpinan Gus Dur.

Halaqah fikih peradaban internasional yang digagas Ketua PBNU K.H Yahya Cholil Staquf kali ini melanjutkan gagasan-gagasan Gus Dur. Selama kepemipinan Gus Yahya NU sudah ‘’goes international’’ dengan mengadakan pertemuan R-20 yang mengumpulkan tokoh-tokoh lintas agama di Bali, 2022 yang lalu.

Kali ini Gus Yahya ingin merumuskan fikih baru supaya sesuai dengan kebutuhan geopolitik internasional yang sudah berubah karena globalisasi. Dalam forum internasional ini, para mufti dan ahli hukum Islam mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan non-Muslim, hingga tata politik global.

Salah satu fokus pembahasan pentingnya adalah tentang posisi Piagam PBB di mata syariat Islam. Piagam ini dilihat dari dua sisi, yaitu di lingkungan internal umat Islam dan di lingkungan pergaulan internasional. Pada aras pertama, Muktamar Fikih Peradaban memberi ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fuqaha untuk membangun konstruksi fiqhiyah yang solid dan diterima luas, perihal legitimasi syariah bagi konstruksi negara-bangsa dan kesepakatan negara-bangsa dalam bentuk kelembagaan dan piagam PBB.

BACA JUGA: Ngabalin dan Wali Songo dari China

Setelah piagam ini dideklarasikan oleh PBB diharapkan seluruh dunia akan mengadopsinya menjadi bentuk baku pemerintahan di seluruh negara anggota PBB. Bentuk negara itu adalah ‘’nation-state’’ negara bangsa yang berdasarkan pada nasionalisme sekuler.

Ini berarti menjadi anti-tesa terhadap gagasan khilafah atau pan-islamisme yang muncul pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Muktamar Fikih Peradaban bertujuan untuk menjadikan Piagam PBB sebagai dasar tunggal pembentukan negara di seluruh dunia. Dengan demikian, pembentukan negara berdasarkan Islam dianggap tidak sesuai dengan Piagam PBB.

Pada aras kedua, ajakan dan dorongan untuk menengok dan memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional.

K.H Yahya Cholil Staquf mengatakan, pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelum itu, masyarakat dunia masih diliputi sektariaisme yang syarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri. Menurut dia, apabila hendak mengembangkan wacana syariat tentang perdamaian dan toleransi maka harus bermuara dari Piagam PBB. Untuk itulah, hal pertama yang harus disepakati adalah soal kejelasan kedudukan Piagam PBB di mata syariat.

Lembaga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) didirikan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II yang terdiri dari Amerika, Eropa, dan Uni Soviet. Negara-negara yang kalah seperti Jerman dan Jepang dilucuti kekuatan militernya dan menjadi tawanan politik internasional.

BACA JUGA: Jebloknya Indeks Korupsi Indonesia

Meskipun sama-sama berkumpul di PBB, Amerika dan Uni Soviet tidak pernah rukun. Perang panas pada Perang Dunia II berakhir, tetapi kemudian muncul Perang Dingin antara dua blok kekuatan dunia, Amerika Serikat yang kapitalis-liberal vs Uni Soviet yang sosialis-komunis. Perang Dingin tidak kalah menegangkan dibanding perang panas karena kedua pihak terlibat dalam perlombaan senjata—termasuk nuklir—yang setiap saat bisa menghancurkan dunia.

Uni Soviet runtuh pada 1990 dan Amerika Serikat menjadi kekuatan superpower satu-satunya di dunia. Amerika pun menjadikan PBB sebagai instrumen untuk memaksakan nilai-nilai demokrasi liberal ke seluruh dunia.

Salah satunya adalah konsep mengenai HAM, hak asasi manusia, yang dipaksakan untuk diterima di seluruh dunia. Piagam PBB mengenai bentuk negara-bangsa juga merupakan bentuk dari penyeragaman yang dipaksakan oleh Amerika dan sekutunya ke seluruh dunia.

Penyeragaman itu mendapat tentangan keras dari banyak elemen. Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu bukti bahwa penyeragaman demokrasi liberal yang dipaksakan oleh Amerika ditentang oleh Rusia. Perang sudah berlangsung lebih setahun tetapi belum ada solusi. Amerika dan sekutunya tidak berani terjun langsung ke dalam perang karena takut akan risiko penghancuran oleh senjata nuklir Rusia.

Samuel Huntington dengan tepat memprediksi munculnya ‘’Perang Peradaban’’ setelah runtuhnya komunisme. Konflik-konflik yang terjadi sekarang merupakan cermin dari perang peradaban antar beberapa peradaban besar. Empat peradaban besar yang diprediksi akan saling berkonflik adalah Kristen Barat, Islam, Konfusianisme, dan Kristen Ortodoks di Eropa Timur.

Keseragaman yang dipaksakan oleh Amerika mendapatkan tantangan yang sangat serius dalam bentuk pengelompokan peradaban yang saling bersaing. Universalime demokrasi-liberal, universalisme konsep HAM, dan universalisme bentuk negara bangsa adalah bentuk arogansi peradaban Barat yang dipaksakan ke seluruh dunia oleh Amerika. Upaya penyeragaman ini mendapat penentangan yang sangat keras.

Muktamar Fikih Peradaban yang digagas PBNU berusaha memberi legitimasi fiqhiyah terhadap universalisme peradaban sekuler-liberal Amerika yang dirumuskan dalam Piagam PBB itu.

PBNU sedang menggarap proyek besar, dan akan menghadapi gelombang penentangan besar, karena ada arus besar yang melawan gagasan universalisme itu.

Kelihatannya Gus Yahya siap menantang arus besar itu. Mungkin itu pula sebabnya Gus Yahya menginstruksikan Banser untuk menyanyikan lagu ‘’We Will Rock You’’. (*)

Editor: DAD

Erick Thohir Banser Bersertifikat

Posted on 4 Februari 20234 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata anggota Banser ada yang bersertifikat. Selama ini publik tahu bahwa Banser adalah Barisan Ansor Serbaguna yang menjadi anak kandung NU (Nahdlatul Ulama). Banser banyak berkiprah dalam berbagai aktiitas sosial keagamaan. Dan Banser menjadi perbincangan karena ikut mengamankan gereja-gereja saat perayaan Natal.

Perihal ‘’Banser Bersertifikat’’ itu muncul dari pernyataan Wakil Sekretaris NU Sulaeman Tanjung yang menjawab banyaknya kritik terhadap NU yang akan merayakan puncak peringaran 1 Abad pada 7 Februari mendatang di Sidoarjo. Menjelang perhelatan besar kaum Nahdliyyin itu muncul perdebatan karena banyaknya baliho bergambar Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam beberapa hari terakhir ini Surabaya dan Sidoarjo terlihat ‘’ijo royo-royo’’ karena dominasi baliho dan poster berwarna hijau. Di antara deretan baliho dan poster itu yang paling menonjol adalah baliho ucapan selamat kepada warga Nahdliyyin dari Erick Thohir. Foto Erick Thohir berpeci hitam dan berkalung surban hijau tersebar di mana-mana, termasuk di jalanan sekitar Masjid Agung Al-Akbar yang berdekatan dengan kantor PWNU Jatim.

Mungkin publik tidak tahu bahwa Erick Thohir ternyata didapuk sebagai ketua panitia perayaan 1 Abad NU. Itulah sebabnya balihonya tersebar dimana-mana. Mungkin juga publik tidak banyak yang tahu bahwa ternyata Erick Thohir sudah menjadi anggota Banser. Meskipun belum lama, tapi Erick sudah mendapat pangkat sebagai anggota kehormatan.

Resminya Erick baru bergabung dengan Banser pada 2021 yang lalu, dan ketika itu Erick Thohir sudah menjadi menteri BUMN. Erick pun mengikuti Diklatsar, pendidikan latihan dasar, Banser ala militer. Video yang viral menggambarkan Erick memakai pakaian doreng melakukan berbagai latihan dan gemblengan ala militer, seperti jalan jongkok, merangkak, dan merayap di bawah kawat berduri, serta berbagai latihan kemiliteran lainnya.

BACA JUGA: Ngabalin dan Wali Songo dari China

Banser memang dikenal sebagai satuan organisasi yang memiliki karakteristik mirip militer. Dalam menjalankan tugasnya, Banser memakai pakaian, seragam, dan sepatu yang sama seperti yang dipakai oleh polisi atau tentara. Banser pun memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan polisi atau tentara. Dalam acara-acara tertentu, Banser sering bertugas sebagai penjaga ketertiban lalu lintas. Selain itu, dalam acara-acara yang digelar oleh NU, Banser sering menjalankan fungsi penjagaan keamanan dan ketertiban

Banser merupakan satuan organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Gerakan Pemuda atau GP Ansor NU yang berdiri pada 1930. Banser merupakan lembaga semi-otonom dari GP Ansor. Pembentukan Banser sejak awal dimaksudkan untuk mengamankan berbagai acara-acara NU yang saat itu masih menjadi partai.

Beberapa sumber lain mengungkapkan bahwa pendirian Banser bukan hanya untuk keamanan semata, melainkan juga situasi politik yang kian memanas, terutama setelah terjadinya polarisasi politik antara kubu nasionalis dan agamis di Parlemen Indonesia pada era demokrasi liberal.

Banser juga kerap terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan militer. Banser terlibat dalam proses penangkapan dan penumpasan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Banser terlibat aktif dalam penumpasan dan penangkapan anggota PKI di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun demikian, Banser kini telah meminta maaf atas keterlibatan mereka dalam penumpasan simpatisan PKI pada 1965. Kini, Banser lebih dikenal sebagai satuan pengamanan ulama NU.

Erick kemudian didapuk menjadi ketua panitia peringatan 1 Abad NU. Rangkaian acaranya sudah dimulai dengan kick off gerak jalan nasional di Solo beberapa hari yang lalu. Presiden Joko Widodo mengikuti acara itu bersama beberapa menteri kabinetnya. Pada perhelatan itu di sepanjang jalan-jalan di kota Solo juga dipenuhi baliho dengan foto Erick Thohir.

BACA JUGA: Jebloknya Indeks Korupsi Indonesia

Hal yang sama sekarang terlihat di Surabaya dan Sidoarjo. Hal itu memantik reaksi keras dari Wakil Ketua PWNU Jawa Timur Abdussalam Shohib yang menganggap perayaan Harlah 1 Abad NU ditunggangi kepentingan politik.

Abdussalam mengkritik Erick Thohir karena memasang spanduk atau baliho bergambar wajahnya bertuliskan selamat Harlah NU. Abdussalam menilai bawah pemasangan spanduk Erick itu tidak relevan. Ia menyayangkan gelaran ini ditumpangi penumpang gelap menjelang pilpres 2024. Ia menyebut baliho-baliho tersebut tidak etis dan merendahkan marwah jamiyyah NU.

Wakil Sekjen PBNU Sulaeman Tanjung menyesalkan pernyataan Abdussalam. Sebagai pengurus PWNU Jatim yang menjadi tuan rumah harusnya ikut mengayubagyo, cancut taliwondo, bergotong royong membantu kepanitiaan Harlah, bukan malah menyerang kiri kanan.

Sulaeman menilai wajar Erick Thohir memasang spanduk ucapan selama Harlah NU karena ia berstatus sebagai Ketua ketua panitia 1 Abad NU. Apalagi Erick ialah warga NU dan menjadi anggota Banser dan sudah bersertifikat. Keluarga Erick juga NU dan orang tuanya juga NU. Lengkap sudah status Erick sebagai anggota jamiyyah NU.

Meski begitu banyak juga netizen yang berkomentar lucu dan pedas. Ada akun bernama ‘’Netizen NU’’ memasang foto poster 1 Abad NU Erick Thohir dan narasinya hanya pendek ‘’Hahaha..”. Ada lagi yang nakal dengan menyebut bahwa NU sudah menjadi BUMN.

Kedekatan Erick Thohir dengan NU dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi sorotan. Apalagi Ketua PBNU K.H Yahya Cholil Staquf sudah menegaskan bahwa NU tidak akan terlibat dalam politik praktis, terutama pada perhelatan pilpres 2024.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam beberapa kesempatan sering menegaskan bahwa NU tidak boleh dieksploitasi menjadi senjata politik. Menurutnya berbahaya jika NU menjadi salah satu pihak yang ikut dalam sebuah kompetisi politik, karena NU mempunyai konstituen berjumlah besar.

Gus Yahya memberi contoh situasi yang terjadi di India, Nigeria, hingga Irak. Negara-negara itu mengalami berbagai persoalan di internal masyarakatnya karena mengeksploitasi identitas sebagai senjata politik. Gus Yahya mengingatkan putusan Muktamar NU 1984 yang memutuskan untuk kembali ke khittah. Dengan putusan itu NU harus mengambil jarak dari kegiatan politik praktis.

Gus Yahya menegaskan tidak ada calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) atas nama NU. Jika memang ada kadernya yang masuk dalam bursa pilpres 2024, itu merupakan pilihannya sendiri, bukan atas nama NU. Dengan sikap ini hubungan NU dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) menjadi tegang. Hubungan pribadi Yahya Staquf dengan Muhaimin Iskandar pun menjadi ikut tegang.

Publik tahu bahwa Erick Thohir punya target untuk ikut kontestasi dalam pilpres 2024. Aspirasi politik Erick ini menjadi ujian bagi konsistensi NU untuk menjaga jarak dari politik praktis. (*)

Editor: DAD

Ngabalin dan Wali Songo dari China

Posted on 3 Februari 20233 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Video lama itu beredar lagi, menjadin viral, dan mendapat respons ramai dari netizen. Ali Mochtar Ngabalin, tenaga ahli KSP (Kantor Staf Kepresidenan) sudah agak lama tidak membuat kontroversi. Rupanya banyak yang kangen sehingga mengunggah kembali video Ngabalin yang antara lain menyatakan bahwa Wali Songo berasal dari China.

Video itu diambil pada 2020 dan ketika itu sudah memantik perdebatan ramai di kalangan netizen. Ngabalin memberikan pernyataan itu pada 9 Maret 2020 ketika diundang menjadi salah satu narasumber di Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Samantabadra-NSI di Jakarta Selatan.

Rupanya banyak yang kangen kepada Ngabalin sehingga video itu diunggah ulang di Twitter dan Instagram sehingga menimbulkan perdebatan ramai. Mungkin video ini di-repost dalam rangka menyambut tahun baru Imlek tahun ini.

Pada potongan video yang beredar Ngabalin mengatakan bahwa Wali Songo yang diyakini sebagai penyebar Islam di Nusantara itu berasal dari China. ‘’Baca itu itu sejarah Wali Songo yang dipuja-puji umat Islam itu. Bangsa apa mereka? Bangsa China.’’ Begitu kata Ngabalin. Lalu Ngabalin melanjutkan ucapannya, ‘’My father is China, my mother is China’’.

Netizen cepat merespons. Ada yang mengatakan bahwa Ngabalin salah persepsi dan tidak bisa membedakan antara Wali Songo dan Sembilan Naga. Dua-duanya sama-sama berjumlah songo atau sembilan. Bedanya, Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara, Nogo Songo atau sembilan naga menyebarkan investasi di ibu kota Nusantara.

Pembicaraan Ngabalin hanya dipotong pendek sehingga tidak jelas konteksnya. Mungkin Ngabalin ingin mengatakan bahwa etnis China di Indonesia mempunyai peran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu buktinya adalah Wali Songo yang mempunyai garis keturunan dari China.

BACA JUGA: Jebloknya Indeks Korupsi Indonesia

Debat mengenai asal-usul penyebaran Islam di Indonesia sudah berlangsung lama. Ada yang berpendapat bahwa penyebar Islam pertama adalah para pedagang Gujarat, India. Salah satu di antara wali songo adalah Maulana Malik Ibrahim.

Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah guru bagi para wali lainnya dan dianggap sebagai ulama pionir yang menyebarkan Islam di Jawa. Asal-usul Sunan Gresik masih diperdebatkan. Berbagai sumber menyatakan ia dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Pendapat lain mengatakan bahwa sang wali berasal dari Arab, kemudian hijrah ke Gujarat, India, lalu berkelana ke Malaka hingga sampai di Pulau Jawa.

Ada penelitian sejarah yang menyatakan bahwa di antara para wali itu ada yang keturunan China. Salah satu yang paling terkenal ialah Sunan Ampel di Surabaya yang dikenal sebagai Raden Rahmat, dan mempunyai garis keturunan China dari ibunya yang berasal dari bangsawan kerajaan Champa.

Dalam catatan Kronik Tiongkok dari Klenteng Sam Po Kong, Sunan Ampel mempunyai nama China Bong Swi Hoo, yang merupakan cucu dari Haji Bong Tak Keng seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan menjadi pemimpin komunitas Tionghoa di Champa oleh Sam Po Bo.

Sebuah disertasi yang ditulis oleh Dr. Tan Ta Sen dari Universitas Indonesia (UI) diterbitkan menjadi buku berjudul ‘’Cheng Ho’’ oleh penerbit Kompas (2010). Disebutkan bahwa ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 ke Nusantara membawa misi budaya, dagang, dan agama. Laksamana Cheng Ho beragama Islam dan karena itu ekspedisi itu pun membawa misi penyebaran Islam.

Dr Tan Ta Sen ialah presiden International Cheng He Society yang juga direktur Cheng Ho Cultural Museum, Malaka. Disertasi doktoralnya dibimbing oleh Prof. Abdullah Dahana yang dikenal sebagai ahli sejarah China terkemuka di Indonesia.

Cheng Ho melakukan ekspedisi besar sebanyak 7 kali berkeliling Samudera Barat sejak 1405 sampai 1433. Armada Cheng Ho yang membawa belasan kapal dengan awak ribuan orang mengelilingi 33 negara di Asia dan Afrika. Wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara yang disinggahi Cheng Ho adalah Champa, Zhenla, Siam, Malaka, Jawa, Palembang, Samudra, Aru, Pahang, Kelantan, dan Sulu.

Dalam ekspedisi ini Cheng Ho biasanya meninggalkan anak buahnya di beberapa tempat lokal untuk tinggal dan bermukim di sana. Sebagai jenderal yang beragama Islam, Cheng Ho diyakini membawa banyak anak buahnya yang beragama Islam. Di beberapa wilayah Nusantara anak buah Cheng Ho berkawin mawin dengan perempuan lokal dan menyebarkan Islam di lingkungan baru mereka.

Dari hasil disertasi Dr. Tan Ta Sen ini terlihat adanya dimensi baru dalam penyebaran awal Islam Indonesia di Nusantara. Jejak pengaruh Islam dari China sangat jelas terlihat di Jawa dan Sumatera. Almahrhum K.H Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pun mengaku bahwa ia punya darah keturunan China, dari garis leluhur yang menyambung sampai ke para wali keturunan China itu.

Di sisi lain, Prof Dr. Hamka percaya bahwa jalur penyebaran Islam di Nusantara datang langsung dari Mekah, yang berarti ‘’mutawatir’’ langsung bersambung kepada Rasulullah. Hamka mengungkapkan, berdasarkan naskah kuno Tiongkok, sekitar 625 M telah ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatra Barat di daerah Barus. Marcopolo—seorang penjelajah dari Venesia—saat singgah di Pasai pada 1292 M mengungkapkan, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam di Nusantara.

BACA JUGA: Anies dan Resafel Rabu Pon

Perkembangan Islam di Nusantara semakin pesat pada abad ke-16 M. Islam telah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Nusantara. Melalui Kesultanan Tidore yang juga menguasai Tanah Papua sejak abad ke-17 M.

Studi Hamka diperkuat oleh Prof. Azyumardi Azra yang melakukan studi ekstensif mengenai perkembangan Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Studi Azyumardi ini dianggap paling otoritatif karena ruang lingkup penelitiannya yang sangat luas.

Menurut Azyumardi para penyebar awal Islam di Nusantara adalah para ulama yang langsung dididik di Mekah dan Madinah dan mendapatkan ijazah yang langsung bersambung ke Rasulullah. Para ulama seperti Al Raniri dan Al Sinkili di Aceh, Syech Yusuf Al Makassari di Makasar, dan Al Bantani di Banten adalah lulusan langsung dari Mekah dan Madinah yang kemudian menyebarkan Islam ke Nusantara dan Asia Tenggara.

Jejak China di penyebaran Islam Indonesia menjadi bagian dari sejarah. Tetapi hal itu tidak perlu dipolitisasi untuk membenarkan kebijakan pro-China yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Jejak dakwah Islam dari China di Indonesia tidak banyak membantu asimilasi dan integrasi etnis China dengan pribumi Indonesia.

BACA JUGA: Jokowi dan ASEAN

Karena politik belah bambu penjajah Belanda, etnis China di Indonesia tidak menyatu dengan pribumi dan menjadi ekslusif bersama masyarakat Eropa. Etnis China Indonesia juga tidak memeluk Islam, dan lebih banyak memeluk Kristen, Katolik, Budha, dan Konghucu.

Hal ini menghalangi integrasi dan asimiliasi. Di Filipina dan Thailand etnis China menyatu dengan pribumi karena memeluk agama mayoritas pribumi. Ketegangan dan kerusuhan rasial nyaris tidak ada di kedua negara itu.

Di Indonesia polarisasi itu terlihat makin mencolok dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketegangan rasial ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan kalau tidak mau Menjadi api dalam sekam yang setiap saat bisa membakar. (*)

Editor: DAD

Jebloknya Indeks Korupsi Indonesia

Posted on 2 Februari 20232 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: INDONESIA dikenal sebagai negara tropis dengan dua musim, yakni musim hujan dan musik kemarau. Tetapi, humor lawas menyebutkan Indonesia punya musim yang lebih banyak ketimbang Eropa yang hanya punya empat musim. Indonesia punya musim duren, musim manga, musim pepaya, dan juga musim kawin. Musim yang seabrek itu masih ditambah lagi, musim kaget.

Beberapa hari ini banyak pejabat yang kaget. Mahfud MD mengaku kaget, deputi penindakan KPK mengaku kaget. Penyebabnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonsia jeblok, turun 4 poin menjadi 34 berdasarkan survei pada 2022.

Indeks itu secara berkala setiap tahun dikeluarkan oleh organisasi Transparansi Internasional Indonesia. beberapa tahun terakhir indeks Indonesia bisa naik sampai mencapai 39, tapi beberapa tahun terakhir melorot sampai akhirnya menyentuh poin 34. Angka ini merupakan rekor terburuk di era pemerintahan reformasi.

Deputi Penindakan KPK, Pahala Nainggolan, bukan sekadar kaget, tapi kaget setengah mati. Tidak mati betulan, tapi sudah mati separo. IPK Indonesia anjlok empat poin menjadi 34 pada 2022. Menko Polhukam Mahfud Md mengaku terpukul atas skor ini.

IPK dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100. Angka 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK adalah 180 negara. Skor Indonesia pada 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, hingga Sierra Leone. Itu adalah negara-negara antah berantah yang selama ini hanya muncul di berita karena ada perang atau bencana kelaparan. Jelek nian nasib Indonesia.

Sementara dalam kawasan regional Asia Tenggara, skor CPI Indonesia 2022 jauh tertinggal dengan negara seperti Malaysia dan Timor Leste hingga Vietnam. Kedua negara ASEAN itu masing-masing memperoleh skor CPI 2022 di angka 47 dan 42. Dibandingkan tahun lalu Indonesia turun skor 4 poin dan ada di ranking 14.

Dalam peringkat di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83. Sementara secara keseluruhan, pada 2022 Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan skor tertinggi. Kedua negara itu memiliki skor 90 dan 87.

Mahfud beralasan bahwa skor ini didapat dari persepsi publik terhadap korupsi di Indonesia, bukan dari kondisi aktual kasus korupsi di Indonesia. Ibarat pepatah tidak asap tanpa ada api, persepsi adalah asap yang muncul dari api. Publik Indonesia punya persepsi negatif terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi, karena pada faktanya publik melihat banyak kasus korupsi yang tidak ditangani dengan serius.

BACA JUGA: Anies dan Resafel Rabu Pon

Mahfud mengaku telah menerka hal ini karena banyak peristiwa perdebatan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Dia mengatakan indeks ini bukan merepresentasikan kasus korupsi di Indonesia, melainkan persepsi publik yang semakin buruk.

Pada 2022 itu sudah naik menjadi 64 indeks persepsi hukum via Kompas, tertinggi, dalam 2 tahun naik 14. Tetapi sejak kasus Sambo itu, rendah sekali, itu juga sekarang sudah bercampur-campur dengan korupsi kan itu, terkait dengan urusan judi, narkoba, bekingan, indeks persepsi kita rendah sekarang,” kata Mahfud saat paparan, di Rapim Lemhannas, Rabu (1/2).

Kenapa indeks persepsi korupsi 2022 turun drastis? Jawabannya adalah naiknya risiko korupsi politik. Indeks Risiko Politik Indonesia atau Indeks political risk service (PRS) pada 2022 turun hingga 13 poin di angka 35. Pada 2021, PRS Indonesia mencapai angka 48.

Risiko korupsi itu berkaitan dengan konflik kepentingan pengusaha dan politikus. Konflik kepentingan inilah yang memicu naiknya risiko korupsi politik pada 2022. Artinya pada 2022 banyak terjadi korupsi politik, misalnya kepala daerah, pejabat eksekutif dan legislatif. Juga ada konflik kepentingan antara politisi yang memegang kewenangan di bidang eksekutif dan legislatif dengan para pebisnis.

Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menilai melorotnya skor IPK Indonesia efek dari sikap ugal-ugalan para pimpinan KPK saat ini. Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas karena revisi UU KPK dan pimpinan KPK yang ugal-ugalan. Kata Novel dalam cuitan di akun Twitter pribadinya seperti dilihat, Rabu (1/2).

Novel menilai skor IPK 34 itu masih dibantu kemudahan dalam menjalankan bisnis yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Novel pun mempertanyakan sikap para anggota legislatif yang mendukung pimpinan KPK saat ini atas anjloknya nilai IPK Indonesia. Kalau sudah begini ke mana anggota legislatif pendukung Firli cs? Cuit Novel.

BACA JUGA: Jokowi dan ASEAN

Betapa komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia maju mundur bisa dilihat dari polemik yang terjadi beberapa hari terakhir. Polemik ini bermula dari pidato Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 yang digelar KPK dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya, Selasa (20/12).

Awalnya, Luhut memaparkan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di berbagai sektor. Menurutnya, digitalisasi mampu menekan praktik kecurangan, termasuk korupsi. Jika upaya ini berhasil, intensitas KPK dalam melalukan OTT akan berkurang. Hal ini dinilai penting lantaran menurut Luhut OTT tak bagus buat citra negara.

Sehari kemudian pernyataan Luhut dimentahkan oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin. Menurutnya, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi. OTT diperlukan sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal. Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, akibatnya akan ada penindakan.

Tapi, pernyataan Luhut itu mendapat pembelaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud mengatakan, tak ada yang salah dengan ucapan Luhut. Daripada selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tidak ada celah korupsi.

Kalau di antara wakil presiden dan dua menteri koordinator saja beda pendapat, bagaimana mungkin pemberantasan korupsi di Indonesia punya arah dan haluan yang jelas. Presiden Joko Widodo sulit diharapkan bisa menengahi persilangan pendapat di antara anak buahnya seperti ini. Alih-alih, Jokowi lebih suka menghindar dan menghilang.

Pernyataan terbaru Luhut Panjaitan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Cara berpikir dan mentalitas Luhut masih sangat kental terpengaruh oleh ciri-ciri rezim Orde Baru, yang menoleransi korupsi yang ‘’terkendali’’. Di era Orde Baru, korupsi menjadi penyakit sistemik yang ditoleransi dan bahkan diatur distribusinya oleh rezim.

BACA JUGA: Samanhudi Anwar dan Ken Arok

Pendapat Luhut bahwa nama Indonesia bisa jelek di mata internasional karena banyak OTT bertolak belakang dengan realitas empiris di dunia internasional. Tidak usah jauh-jauh, lihatlah jiran kita Malaysia, Singapura, Hongkong, maupun China.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih sebagai target utama. Anwar mencotohkan ‘’leading by example’’, memimpin dengan memberi contoh. Ia menolak menerima gaji dan tidak memakai mobil dinas yang mewah. Dengan memberi contoh semacam ini seluruh jajaran pemerintahan bisa menunjukkan komitmen yang kuat yang dimulai dari diri sendiri.

Singapura sudah khatam dengan urusan pemberantasan korupsi. Thanks to mendiang Lee Kuan Yew yang memberi contoh dengan keras dan tegas dalam komitmen pemberantasan korupsi. Singapura selalu berada pada 3 besar negara dengan indeks korupsi paling rendah di seluruh dunia.

Pemberantasan korupsi dengan keras di Singapura terasa hasilnya sampai sekarang. Sementara di Indonesia pemberantasan korupsi masih tarik ulur. Jadi, jangan ikut kaget kalau indeks korupsi jeblok. (*)

Editor: DA

Anies-Sandi, dari Dwitunggal Jadi Dwitanggal

Posted on 1 Februari 20231 Februari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: ANIES BASWEDAN dan Sandiaga Uno pernah menjadi duet maut politisi muda yang penuh harapan. Ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, duet ini menjadi pasangan yang serasi dan saling mengisi. Ibaratnya seperti ‘’dwitunggal’’ dua tetapi satu.

Umumnya, wakil kepala daerah—termasuk wakil presiden—hanya dianggap sebagai ban serep. Itu pun jarang dipakai. Para wakil itu sering menjadi sekadar pelengkap yang hanya kebagian tugas-tugas seremonial yang tidak penting. Dalam banyak kasus, kepala daerah dan wakilnya sering terlibat persaingan dingin. Banyak juga yang terlibat persaingan panas, dan ada yang sampai saling lapor polisi.

Tapi, kepemimpinan Anies-Sandi memberi warna baru dalam lanskap politik Indonesia. Anies dan Sandi saling berbagi tugas dan berbagi panggung. Anies tidak mendominasi Sandi, dan sebaliknya Sandi menerima porsinya secara proporsional sambil tetap menjaga respek kepada Anies.

Hubungan mesra ini sayangnya terkena noda politik beberapa hari terakhir ini. Adagium politik mengatakan bahwa tidak ada pertemanan dan permusuhan yang abadi dalam politik, yang ada ialah kepentingan abadi. Mungkin adagium itu menemui kebenarannya dalam kasus Sandiaga Uno ini.

Dalam sebuah wawancara di kanal Youtube Faizal Akbar, Sandi mengungkapkan surat perjanjian politik segi tiga yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto-Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjelang pemilihan gubernur DKI 2017. Sandi tidak mau mengungkap isi surat itu, tapi melemparnya kepada Fadli Zon yang menulis draf surat, dan Sufmi Dasco yang menyimpan copy surat itu.

BACA JUGA: Anies dan Resafel Rabu Pon

Isu ini sudah beredar cukup lama. Disebutkan bahwa surat tersebut berisi perjanjian politik antara Prabowo dan Anies yang ditandatangani menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur DKI 2017. Ketika itu pasangan Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto. Kabarnya surat itu berisi janji Anies Baswedan untuk tidak maju sebagai calon presiden jika Prabowo juga maju sebagai calon presiden.

Versi lain menyebutkan bahwa surat itu berisi kesepakatan bahwa jika memenangkan kontestasi pilgub DKI maka pasangan Anies-Sandi harus menuntaskan masa baktinya selama 5 tahun. Kabar yang beredar menyatakan bahwa pada pilpres 2019 Prabowo mengajak Anies untuk maju sebagai calon wakil presiden, tetapi Anies menolak dan memilih untuk tetap melanjutkan tugasnya di DKI. Akhirnya justru Sandi yang bersedia menjadi cawapres Prabowo dan Sandi meninggalkan tugasnya sebagai wakil gubernur DKI.

Bertemu dan berpisah dalam politik adalah hal biasa. Anies sering memakai ungkapan ‘’datang tampak muka, pergi tampak punggung’’, artinya datang dengan kulanuwun baik-baik dan pergi dengan berpamitan baik-baik. Sandi bertemu dengan Anies secara baik-baik dan kemudian berpisah secara baik-baik. Seharusnya hubungan baik tetap dijaga. Tetapi, rupanya ada ‘’invisible hand’’ yang membuat Sandi harus mencederai hubungan baiknya dengan Anies.

Isu surat rahasia itu dimunculkan dan diramaikan lagi beberapa hari terakhir. Mungkin tujuannya untuk mengerem laju Anies yang terlihat makin kencang, setelah tiga partai politik anggota Koalisi Perubahan resmi mendukung Anies sebagai calon presiden.

Serangan terhadap koalisi—terutama Partai Nasdem sebagai motor koalisi—sangat santer. Yang terbaru adalah rencana kocok ulang kabinet oleh Presiden Jokowi untuk menyingkirkan Nasdem dari koalisi. Rencananya Jokowi akan mengumumkan kocok ulang ‘’Rabu’’. Indikasinya makin kuat ketika Selasa (31/1) ada dua rapat terbatas dengan Jokowi yang tidak dihadiri oleh dua menteri Nasdem, Sahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya. Dua menteri ini mungkin sudah merasa sebagai menteri demisioner.

BACA JUGA: Jokowi dan ASEAN

Serangan Sandi kepada Anies ini memperkuat indikasi bahwa ada upaya untuk mengerem laju popularitas Anies. Pengungkapan surat rahasia itu mungkin dimaksudkan untuk merusak reputasi Anies, dengan menggambarkan Anies sebagai tokoh yang tidak menghormati sebuah kesepakatan. Intinya Anies digambarkan sebagai pengkhianat politik.

Anies belum menjawab isu ini, tapi PKS sudah menyerang balik. Menurut PKS, justru partai Gerindra yang tidak menghormati kesepakatan politik dengan PKS. Dua partai itu berkoalisi pada pemilihan gubernur DKI 2017. Setelah Sandi mundur karena menjadi cawapres harusnya kursi wakil gubernur menjadi hak PKS. Tapi, ternyata Gerindra sendiri yang mengambil kursi itu.

Gerindra sudah banyak punya pengalaman mengenai kesepakatan-kesepakatan politik. Pada pemilihan gubernur DKI 2012 Gerindra mengusung Joko Widodo dari Solo menjadi calon gubernur DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pasangan itu menang, tapi kemudian Ahok meninggalkan Partai Gerindra dan menyeberang ke PDIP.

Jokowi yang dibesarkan oleh Prabowo akhirnya tidak menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur, karena menjadi capres pada pemilihan presiden 2014. Ironisnya saat itu Jokowi berhadapan langsung dengan Prabowo, dan Jokowi menang.

BACA JUGA: Samanhudi Anwar dan Ken Arok

Lima tahun kemudian pada kontestasi 2019 Jokowi kembali berhadap-hadapan dengan Prabowo, dan kali ini Jokowi menang lagi. Kalah 2-0 Prabowo tidak dendam. Malah dengan senang hati bergabung ke kabinet menjadi anak buah Jokowi. Prabowo menunjukkan sikapnya yang legowo dan tidak pendendam.

Prabowo juga pernah punya perjanjian politik dengan Megawati Soekarnoputri, ketua PDIP. Setelah berpasangan pada pilpres 2009 dan kalah, Mega dan Prabowo meneken kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjuan Batutulis. Intinya Megawati akan mendukung Prabowo pada pilpres 2014.

Apa yang terjadi? Alih-alih memberi dukungan kepada Prabowo, Megawati memberikan dukungan kepada Jokowi yang nota bene adalah protégé Prabowo. Janji tinggal janji. Perjanjian Batutulis tinggal batunya saja dan tulisnya hilang.

Tidak sampai di situ. Setelah Prabowo kalah lagi pada pilpres 2019 dan kemudian bersedia menjadi anak buah Jokowi sebagai menteri pertahanan, ada iming-iming bahwa Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden yang diusung PDIP pada pilpres 2024. Janji itu sampai sekarang masih belum terpenuhi. Prabowo yang tidak sabar akhirnya membuat koalisi dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan meninggalkan PDIP.

Masih belum tertutup kesempatan bagi Megawati dan PDIP untuk memenuhi janji menjodohkan Prabowo dengan Puan. Tapi, realitas politik yang berkembang sampai sejauh ini belum menunjukkan ada indikasi sedikitpun ke arah itu.

Prabowo sabar menghadapi berbagai pengingkaran ini. Bahkan ketika Sandiaga Uno dikabarkan akan ditransfer oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) untuk menjadi kader, Prabowo kabarnya legowo. Tapi, belakangan ada perubahan. Setelah Sandi dipanggil Prabowo isu transfer menghilang dan muncullah isu surat perjanjian itu. Hubungan Anies-Sandi yang semula Dwitunggal sekarang bisa menjadi ‘’Dwitanggal’’.

Publik tidak tahu isi perjanjian itu. Dari berbagai pengalaman yang sudah lewat Prabowo selalu menunjukkan sikap legowo. Kalau kali ini Prabowo tidak legowo terhadap Anies, berarti ada sesuatu di balik semua itu. (*)

Editor: DAD

Anies dan Resafel Rabu Pon

Posted on 31 Januari 202331 Januari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: IBARAT permainan sepak bola, Koalisi Perubahan melakukan intercept, gerakan mencegat bola, sebelum bola sampai di kaki Joko Widodo. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumumkan dukungannya terhadap pencalonan Anies Rasyid Baswedan (30/1), dua hari sebelum Jokowi diperkirakan akan melakukan resafel kabinet.

Kabar santer beredar Jokowi akan melakukan kocok ulang kabinet pada 1 Februari bertepatan dengan Rabu Pon dalam penanggalan Jawa. Dalam beberapa resafel dan pengambilan keputusan strategis Jokowi sering mengambil hari Rabu Pon sebagai hari keramat.

Spekulasi mengenai resafel makin kencang setelah Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Setelah mengumumkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Nasdem Oktober lalu, hubungan Surya Paloh dengan Jokowi merenggang. Salah satu indikatornya Jokowi tidak hadir pada acara ulang tahun Nasdem.

Indikator resafel juga menguat setelah Jokowi memanggil Prabowo Subianto ke Istana. Beberapa tokoh politik lain juga sudah dipanggil oleh Jokowi.

BACA JUGA: Jokowi dan ASEAN

Kocok ulang kabinet menjadi penalti terhadap Nasdem. Tiga kader Nasdem di kabinet akan diberhentikan dan Jokowi punya 3 kursi kabinet untuk dibagi-bagikan guna memperkuat koalisinya.

Di tengah isu resafel yang santer, Koalisi Perubahan melakukan manuver cepat. Setelah Partai Demokrat mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan, PKS secara resmi menyusul mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan.

Dukungan PKS ini mengakhiri teka-teki dan spekulasi yang berkembang selama 3 bulan terakhir sejak deklarasi dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan. Selama ini muncul berbagai isu mengenai ketidakjelasan masa depan Koalisi Perubahan. Dengan pengumuman dukungan PKS, sah sudah Anies Baswedan menjadi calon presiden Koalisi Perubahan, dan sudah memenuhi ambang batas kepresidenan 20 persen.

Sebelum pengumuman oleh PKS, bola politik ada di kaki Jokowi. Ia menggocek bola untuk menyerang lawan politik. Resafel adalah tendangan penalti mematikan bagi Nasdem. Tetapi, dengan intersep yang tepat waktu, sekarang Jokowi kehilangan bola.

BACA JUGA: Samanhudi Anwar dan Ken Arok

Jika Jokowi tetap melakukan resafel Rabu Pon, dampak serangan terhadap Nasdem tidak akan terlalu terasa. Resafel malah akan memperkuat konsolidasi oposisi yang digalang oleh Koalisi Perubahan di mana Nasdem menjadi episentrumnya.

Jokowi harus berpikir keras untuk memikirkan respons antisipasi terhadap manuver Koalisi Perubahan ini. Jokowi harus membuka lagi kitab primbon politiknya untuk memastikan apakah tetap akan melakukan resafel Rabu Pon atau mencari cara lain.

Presiden Jokowi dikenal sebagai pengamal mistisisme yang setia. Demikian pula dengan presiden-presiden sebelumnya seperti SBY, Megawati, Gus Dur, sampai ke Pak Harto dan Bung Karno, semua dikait-kaitkan dengan kekuatan mistis sebagai pemberi legitimasi.

Kepemimpinan modern mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum dan sejenisnya. Pemimpin tradisional mendaptkan legitimasi dari wangsit atau pun pulung. Untuk menjadi pemimpin seseorang harus punya pulung wahyu kedaton.

Dalam legenda Panembahan Senopati tersebutlah kisah Ki Pemanahan yang secara tidak sengaja meminum pulung dalam buah air kelapa milik sahabatnya, Ki Ageng Giring.

Pulung ada di air buah kelapa yang harus diminum habis sekali teguk. Pemanahan yang sedang mampir ke rumah Ki Ageng Giring tidak sengaja meneguk habis air kelapa yang sengaja disimpan oleh Ki Ageng Giring untuk diminum kalau dia haus supaya bisa menghabiskannya sekali teguk.

Ki Pemanahan yang kebetulan mampir ke rumah Ki Ageng Giring melihat kelapa tergeletak dan langsung menenggak airnya sampai tandas. Akhirnya Ki Pemanahan ketiban rezeki nomplok karena mendapatkan pulung gratis yang membuat anak turunnya menjadi penguasa Jawa seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, dan seterusnya.

Dalam tradisi Yunani raja-raja selalu mencari legitimasi dengan menyebut dirinya sebagai anak atau keturunan Dewa Zeus atau dewa-dewa lainnya. Dalam tradisi Mesir kuno juga demikian, malah Firaun mengaku sebagai tuhan itu sendiri.

Dalam tradisi pewayangan para ksatria dan raja adalah keturunan para dewa, mulai dari dewa angin, dewa laut, dewa matahari, dan dewa-dewa lain.

BACA JUGA: Fajar Sadboy dan Pengemis Digital

Tradisi kepemimpinan tradisional Jawa itu sampai sekarang masih tetap dipercaya dalam politik modern Indonesia.

Pemimpin modern Indonesia merasa bahwa selain mendapatkan mandat dari rakyat mereka juga mendapatkan wangsit dan ketiban wahyu kedaton. Karena itu keputusan-keputusan politik yang diambil tidak semuanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Ada unsur-unsur irasional yang justru sering menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Bung Karno dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Di Hotel Indonesia Sukabumi ada satu kamar khusus yang disediakan bagi Bung Karno untuk berkomunikasi dengan Sang Nyai. Ada lukisan besar Nyi Roro Kidul di dinding kamar itu. Suasananya singup dan magis.

Pak Harto punya kekuatan back up spritual dari Bu Tien yang punya trah biru keraton Solo. Konon Bu Tien-lah yang memegang wahyu kedaton.

Habibie tidak bisa lama menjadi presiden karena tidak punya jalur wahyu kedaton. Begitu kata para pemercaya klenik. Apalagi Habibie “gak jowo” bukan orang Jawa, sehingga sulit mendapatkan wangsit wahyu kedaton.

Menurut jangka Jayabaya, penguasa Indonesia dikiaskan dalam sebutan “Notonagoro”. Secara harfiah berarti menata negara. Tapi oleh para pemercaya klenik ditafsirkan sebagai akronim dari nama-nama presiden Indonesia. “No” untuk Sukarno, “To” untuk Suharto, dan seterusnya.

Makanya ketika Gus Dur, Abdurrahman Wahid, jadi presiden para pemercaya klenik jadi bingung karena nama Abdurrahman tidak masuk dalam skema Notonagoro. Gus Dur sendiri dikenal sebagai penghayat budaya Jawa yang canggih.

Kata Gus Dur, nama Abdurrahman tetap masuk dalam skema akronim Jayabaya, bukan dalam skema Notonagoro tapi “Noto Manconagoro”. Karena itu, setelah Noto (Sukarno dan Suharto) urutan selanjutnya adalah “Man” dan “Co”. Man, adalah Abdurrahman alias Gus Dur.

Ini tentu guyonan khas Gus Dur. Mana ada jangka Jayabaya menyebutkan Noto Manconagoro kalau bukan karangan Gus Dur. Ketika ditanya apakah Gus Dur juga dapat wangsit wahyu kedaton, Gus Dur menjawab dia dapat wangsit mi ayam.

Bagi Gus Dur yang piawai dan menguasai filosofi kekuasaan Jawa, masalah-masalah mistis dan klenik dihadapi dengan guyonan saja, tidak perlu diseriusi atau dibikin repot.

Tapi bagi sebagian orang lain soal klenik dan mistis ini masalah serius dan tidak boleh dibuat main-main. Jokowi punya hari keramat Rabu yang bertepatan dengan weton, hari kelahirannya. Keputusan-keputusan strategis dilakukan pada hari Rabu dengan mempertimbangkan pertimbangan primbon yang rumit.
Ada ritual seperti memelihara jenis hewan tertentu seperti kodok dan sejenisnya. Ada pantangan-pantangan tertentu seperti tidak boleh berkunjung ke Kediri, atau juga isyarat-isyarat alam tertentu seperti gunung meletus atau sejenisnya.

BACA JUGA: Rasmus Paludan

Para presiden Indonesia semua dikaitkan dengan Gunung Lawu yang membawai wilayah Mataraman. Para presiden disebut sebagai Putra Gunung Lawu. Secara kebetulan semua presiden Indonesia sekarang ini adalah Putra Gunung Lawu. Itulah ilmu gutak-gatuk matuk. Diutak-atik sehingga jadi cocok.

Dalam hal tradisi kejawen ini Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi. Ketika mengadakan perhelatan MotoGP di Mandalika Jokowi memakai pawang hujan. Ketika menggelar balapan Formula E di Jakarta Anies tidak memakai dukun hujan tapi memakai weather forcast yang ilmiah.

Tapi Anies pun memakai idiom-idiom Jawa untuk memperkuat legitimasi budayanya. Anies memamerkan kegemarannya memelihara ayam dan burung, dan suka menonton pertunjukan wayang.

Rumahnya di Lebak Bulus mempunyai arsitektur joglo khas Jawa. Anies mempunyai rumah joglo di Ponorogo Jawa Timur yang direkonstruksi dari bekas bangunan pesantren legendaris Tegalsari. Anies ingin menunjukkan garis legitimasi kepada Kiai Hasan Besari yang melahirkan tokoh-tokoh Islam Mataram abad ke-18.

Memakai logika slengekan ala Gus Dur dalam menginterpretasikan Jangka Jayabaya, nama Anies Baswedan pun masuk dalam akronim Notonagoro sebagai calon pemimpin Indonesia. Nama Anies masuk pada bunyi terakhir ‘’Ro’’, yaitu Rosyid Baswedan.

Gitu saja kok repot. (*)

Editor: DAD

Jokowi dan ASEAN

Posted on 30 Januari 202330 Januari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: INDONESIA resmi menjabat sebagai ketua ASEAN (Associations of South East Asian Nations) untuk tahun 2023. Peresmian ini ditandai dengan acara kick off serta pemukulan alat musik rebana oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Bundaran Hotel Indonesia Minggu (29/1).

Seperti biasanya, Presiden Joko Widodo memakai kesempatan ini untuk mementaskan ‘’street performance’’, dengan menggowes sepeda bambu dari Istana Merdeka melintasi Jl Sudirman yang sedang ramai pejalan kaki yang menikmati car free day.

Jokowi yang menggunakan jaket “bomber” hijau, kaos lengan panjang putih, topi dan celana panjang, didampingi sejumlah jajaran menteri. Jokowi lalu turun dan berjalan kaki ke lokasi acara bersama sejumlah duta besar dan perwakilan tetap negara sahabat.

Setelah bersepeda, Jokowi turun di Jalan MH Thamrin, kemudian melepas jaketnya dan berjalan kaki menuju Bundaran HI. Tidak lupa Jokowi menyapa warga, bersalaman, dan seperti biasanya berselfie ria.

Jokowi ingin membuat para duta besar terkesan dengan kedekatannya pada rakyat. Jokowi juga ingin membuat negara-negara tetangga terkesan dengan menampilkan aneka pertunjukan. Di depan iring-iringan Jokowi ada parade marching band dan pawai kostum adat. Setiba di lokasi acara, Jokowi dan perwakilan negara disambut abang-none di DKI Jakarta.

Ketika mememegang keketuaan G-20 tahun lalu Indonesia juga menampilkan berbagai show. Penutupan di Bali dilakukan dengan pesta pertunjukan extravaganza. Negara-negara anggota G-20 senang dengan pertunjukan itu, tapi mungkin tidak ada yang meniru model seremonial ala Indonesia itu. Tahun ini keketuaan G-20 dipegang India. Publik akan melihat apakah nanti pada pembukaan dan penutupan konferensi India akan menampilkan atraksi tari-tarian India dan atau menampilkan artis-artis Bollywood, atau India lebih bersikap efisien karena kondisi ekonomi yang tidak menentu.

BACA JUGA: Samanhudi Anwar dan Ken Arok

Kali ini, level ASEAN Indonesia juga memakai pola yang sama. Saat kick off di Bunderan HI itu sudah terlihat kentalnya acara seremonial. Nanti pada saat konferensi puncak ASEAN hampir pasti akan ada pesta extravaganza seperti G-20 di Bali tahun lalu.

Di tengah kondisi global yang sedang berubah dengan cepat apa ASEAN masih relevan? Indonesia mencoba menjadikan ASEAN masih tetap relevan. Hal itu terlihat dari tema yang dibuat oleh Indonesia ‘’ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

Presiden Jokowi menyampaikan optimisme bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan. Indonesia bertekad mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN dalam merespon tantangan kawasan dan global, serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan, untuk kemakmuran rakyat di Asia Tenggara.

Elemen pertama adalah ASEAN Matters. Bagaimana Indonesia dengan keketuaannya tetap menjadikan ASEAN itu relevan dan penting tidak saja bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi rakyat ASEAN.

ASEAN sebagai pusat pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu bertumbuh lebih tinggi dibandingkan negara lain di luar ASEAN. Sejarah ASEAN itu selalu terkait dengan masalah ekonomi dan hampir semua waktu itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN selalu lebih tinggi dari dunia.

ASEAN berdiri pada 1967 di Bangkok. Presiden Soeharto menjadi penggagas berdirinya ASEAN sekaligus menjadi politisi paling senior dan paling dihormati oleh negara-negara anggota. Ketika itu para pemimpin negara-negara Asia Tenggara adalah para pemimpin heavy weight, kelas berat, yang sangat berpengaruh di kawasannya maupun di dunia.

Selain Pak Harto ada Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, dan Perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Di antara para pemimpin itu Pak Harto paling didengar pendapat dan pandangan-pandangannya.

Ketika itu Pak Harto baru saja dilantik sebagai presiden Republik Indonesia setelah menghancurkan gerakan PKI yang mencoba merebut kekuasaan melalui kudeta. Singapura baru saja merdeka dan Lee Kuan Yew juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat anti-komunis. Sepanjang perjuangannya membentuk Singapura Lee Kuan Yew bertarung keras dengan orang-orang komunis Singapura yang didukung oleh Tiongkok.

Malaysia di bawah Teuku Abdurrahman juga sangat khawatir akan serangan kelompok komunis yang sangat agresif. Pemberontakan komunis dari wilayah-wilayah pinggiran Malaysia menjadi ancaman yang konstan bagi Malaysia yang baru menerima kemerdekaan dari penjajah Inggris.

Dalam semangat anti-China dan anti-komunis itulah ASEAN didirikan. Deklarasi Bangkok 5 Agustus 1967 menjadi landasan berdirinya ASEAN dan tujuan utama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.

BACA JUGA: Fajar Sadboy dan Pengemis Digital

Tak sebatas menjadi pelopor, Pak Harto juga menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk organisasi ini menjalankan roda organisasi. Pada KTT ASEAN ke-1 yang berlangsung di Bali tahun 1976 disepakati untuk menjadikan Jakarta sebagai kedudukan sekretariat ASEAN. Maka dibangunlah gedung sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamangaraja Jakarta yang diresmikan oleh Pak Harto pada 9 Mei 1981.

Dalam berbagai kesempatan Pak Harto memperlihatkan kesungguhannya dalam mendorong solidaritas ASEAN. Salah satunya adalah ketika KTT ASEAN ke-3 hendak digelar di Manila, sementara situasi keamanan Filipina yang kala itu dipimpin oleh Ny. Corazon Aquino kurang kondusif sehingga menimbulkan keraguan di antara para pimpinan ASEAN. Pak Harto memutuskan untuk tetap hadir ke Manila dan meyakinkan semua kepala negara ASEAN untuk hadir. Mereka pun kompak hadir bersama Pak Harto.

Mahathir Mohamad, dalam buku ‘’Pak Harto The Untold Stories’’ (2012) mengatakan, ‘’Di ASEAN, Pak Harto memainkan peranan yang sangat penting. Para pemimpin negara ASEAN mendudukkan Pak Harto sebagai orang tua yang dihormati dan didengarkan pendapatnya.

Di buku yang sama, Lee Kuan Yew menyebut komitmen Pak Harto yang kuat terhadap isu bilateral. Ketika Phnom Penh dan Saigon jatuh pada 1975, kelihatannya gelombang komunis akan menyapu dan menelan seluruh Asia Tenggara. Pak Harto berada di garis terdepan memimpin negara-negara anggota ASEAN untuk menahan laju komunisme di Asia Tenggara.

Lee Kuan Yew mengakui Pak Harto menciptakan stabilitas dan kemajuan di Indonesia. Hal ini membangkitkan kembali keyakinan internasional di ASEAN dan membuatnyan menjadi atraktif untuk investasi asing serta mendorong kegiatan ekonomi. Pada saat itu, perkembangan ekonomi penting untuk menjaga wilayah ini dari ketidakpuasan dalam negeri yang dapat mendorong terciptanya gerakan pro-komunis.

Menurut Lee Kuan Yew, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia secara alamiah mempunyai makna strategis. Pak Harto tidak bersikap seperti sebuah negara hegemoni, tetapi selalu mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara anggota ASEAN.

Sikap ini membuat Indonesia diterima oleh anggota ASEAN lain sebagai ‘’the first among equals’’, atau yang terutama di antara yang sederajat, dan memungkinkan ASEAN berkonsolidasi di tengah saat-saat yang tidak menentu dan bergejolak.

Sekarang situasi berubah. Tidak ada lagi orang kuat yang dituakan seperti Pak Harto. Indonesia tetap menjadi anggota penting, tetapi tidak lagi bisa mengambil peran menentukan seperti zaman Pak Harto.
Saat ini, ASEAN memiliki 10 anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang bergabung pada 8 Agustus 1967. Diikuti Brunei Darussalam pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999.

Kasus Myanmar menjadi kerikil dalam sepatu di ASEAN yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Kasus pembunuhan terhadap etnis Rohingya pada 2017 yang menewaskan sekitar 7.000 etnis muslim Rohingya adalah tindakan ‘’ethnic cleansing’’ pembersihan etnis oleh rezim militer Myanmar.

Pemberangusan gerakan demokrasi di bawah Aung San Suu Kyi masih tetap terjadi sampai sekarang. Junta militer Myanmar memenjarakan Suu Kyi dan ribuan aktivis demokrasi dan mengejar ribuan lainnya yang bersembunyi.

BACA JUGA: Rasmus Paludan

Isu hubungan dengan China juga sudah berubah. Dulu Pak Harto menjaga jarak dari China untuk mengantisipasi pengaruh komunisme ke Indonesia. Sekarang, Indonesi mempunyai hubungan yang mesra dengan China dan menjadikannya sebagai patron utama perkembangan ekonomi.

Tidak adanya orang kuat sekelas Pak Harto membuat masalah Myanmar ini berkepanjangan tanpa solusi. Hubungan dengan China juga akan menjadi isu sensitif.

Indonesia tidak bisa menutup mata atas masalah Myanmar. Tanpa stabilitas politik di kawasan ASEAN, roh ASEAN yang dibangun Pak Harto dan kawan-kawan akan hilang. (*)

Editor: DAD

Samanhudi Anwar dan Ken Arok

Posted on 28 Januari 202328 Januari 2023 by Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: MOCHAMAD Samanhudi Anwar, mantan walikota Blitar ditangkap polisi Jumat (28/1) karena diduga menjadi otak di balik perampokan dan penyekapan Walikota Blitar Santoso di rumah dinas, Desember tahun lalu. Samanhudi membocorkan kepada penjahat informasi detail mengenai kondisi rumah dinas walikota yang pernah ditempatinya selama 8 tahun pada 2010 sampai 2018.

Kepala daerah atau mantan kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi bukan berita yang aneh di Indonesia. Puluhan kepala daerah dan mantan kepala daerah tercokok oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menggarong uang rakyat. Tapi, mantan kepala daerah yang ditangkap karena terlibat perampokan baru terjadi terhadap Samanhudi ini.

Samanhudi Anwar ialah walikota Blitar 2 periode 2010 sampai 2020. Pada periode pertama Samanhudi dicalonkan oleh PDIP berpasangan dengan Purnawan Buchori. Samanhudi menjadi walikota menggantikan Djarot Saiful Hidayat yang dipromosikan menjadi wakil gubernur DKI mendampingi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pada periode kedua Samanhudi menggandeng Santoso sesama kader PDIP. Pasangan ini kembali menang. Tapi, pada 2018 Samanhudi tersandung kasus suap proyek dana APBD dan tertangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Samanhudi divonis 5 tahun dan mendekam di LP Sragen. Samanhudi curiga ada orang dalam di balik laporan ke KPK yang berujung pada OTT (operasi tangkap tangan) yang membuatnya tertangkap. Ia bebas pada November 2022, dan di depan para pendukungnya ia bersumpah akan membalas dendam karena ia merasa menjadi korban kezaliman politik.

Samanhudi tidak menyebut siapa yang akan menjadi target dendam politiknya. Ia juga tidak menyebut siapa yang melakukan penzaliman politik terhadap dirinya. Tetapi publik Blitar menduga kuat bahwa target Samanhudi ialah walikota petahana Santoso.

Pecah kongsi Samanhudi dengan Santoso terlihat jelas pada pemilihan walikota Blitar pada 2019 yang lalu. Kabarnya, dari balik jeruji besi Samanhudi merancang perlawanan politik terhadap Santoso. Samanhudi menjagokan anak kandungnya, Henry Pradipta Anwar, menghadapi pasangan Santoso-Tjujuk Sunario. Persaingan berlangsung keras karena Samanhudi dikenal punya basis dukungan massa yang kuat.

Akhirnya Santoso yang memenangkan kontestasi politik. Tetapi dendam politik dan polarisasi tidak berhenti sampai disitu. Di depan pendukungnya Anwar berkali-kali menegaskan akan membalas dendam.

Perampokan dan penyekapan di rumah dinas Walikota Santoso diduga diotaki oleh Samanhudi. Dalam banyak kasus penjara bukanlah tempat untuk insaf dari kejahatan. Banyak yang menjadi penjahat kambuhan setelah keluar dari penjara.

Samanhudi bertemu dengan sesama penghuni penjara dan membocorkan informasi mengenai kondisi rumah dinas. Dari situ skenario perampokan dimulai. Informasi itu begitu detail sampai mengungkap lokasi penyimpanan uang dan jadwal Santoso menginap di rumah dinas.

Enam perampok itu menyatroni rumah dinas Santoso, melumpuhkan penjaga, dan menyekap Santoso bersama istri. Perampok membawa lari uang tunai Rp 400 juta dan sejumlah perhiasan.

Motif kejahatan politik bermacam-macam. Dendam politik terjadi dimana-mana, bukan hanya di Indonesia. Di negara demokrasi matang yang sudah berumur 230 tahun seperti Amerika Serikat pun dendam politik bisa berujung pada tindak kriminal.

Pada pilpres Amerika 2019 petahana Donald Trump dari Partai Republik kalah dari Joe Biden-Kamala Harris dari Partai Demokrat. Trump tidak terima dan menuduh ada kecurangan pemilu. Trump dengan tegas menolak hasil pemilu dan mendorong pendukungnya untuk menolak kemenangan Biden.

Puncaknya terjadi pada 6 Januari 2021. Ribuan pendukung Trump menyerbu dan menduduki gedung DPR Amerika, Capitol Hill. Para penyerbu membawa berbagai jenis senjata api termasuk senapan mesin. Empat orang tewas dalam kerusuhan itu termasuk seorang sekuriti.

Kongres Amerika mengadili Trump melalui proses impeachment, tapi Trump lolos dari hukuman. Pendukung Trump dari Partai Republik ternyata masih sangat kuat di Kongres Amerika.

Dendam politik Trump masih membara. Ia menegaskan akan maju lagi sebagai calon presiden pada 2024. Trump sekarang sudah berusia 78 tahun tapi ambisi politiknya masih meluap-luap.

Dendam politik juga terjadi di Indonesia pada level paling tinggi. Sampai sekarang Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum bisa sama-sama move on gegara dendam politik dari pilpres 2004. Ketika itu SBY yang menjadi menteri di kabinet Mega menolak menjadi calon wakil presiden Megawati. SBY maju sendiri sebagai calon presiden bersama Jusuf Kalla dan berhasil mengalahkan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Megawati sakit hati karena merasa dikhianati oleh SBY. Sakit hati itu menjadi dendam politik yang yang berkepanjangan sampai hampir 20 tahun.

Persaingan politik yang keras tidak selalu terjadi antara orang-orang yang berbeda partai. Disertasi Kuskridho Ambardi di Ohio State Univesity yang menjadi buku berjudul “Mengungkap Politik Kartel: Studi mengenai Sistem Kepartaian Indonesia Era Reformasi” (2009), mengungkap bahwa persaingan keras justru terjadi pada kuadran ideologi yang sama.

Partai-partai Islam akan bersaing keras dengan sesama partai Islam ketimbang dengan partai yang berada pada kuadran ideologi yang berbeda. Pada tataran mikro hal itu tercermin pada persaingan yang keras antar sesama kader partai.

Kasus Samanhudi memberi dimensi baru dalam persaingan politik yang berujung pada tindak pidana untuk meneror lawan politik.

Sistem demokrasi seharusnya menjadi katalisator untuk menyalurkan dendam politik melalui jalur kontestasi politik yang legal seperti pemilihan umum. Tetapi ternyata saluran itu tidak selamanya bisa meredam dendam politik. Kasus Donald Trump di Amerika maupun Samanhudi di Blitar menjadi bukti bahwa dendam politik tidak selalu disalurkan melalui mekanisme demokrasi.

Reputasi Samanhudi di Blitar memang tidak jauh dari dunia kekerasan. Seorang jurnalis senior bercerita mengenai masa lalu Samanhudi yang terkait dengan premanisme termasuk judi dadu. Ada yang menyebut Samanhudi dengan sarkastis sebagai keturunan Ken Arok. Pendiri kerajaan Singasari itu dikenal dengan masa lalunya yang kelam sebagai pemabuk dan pejudi.

Blitar dikenal sebagai Bumi Bung Karno dan melahirkan kader PDIP level nasional seperti Djarot Saiful Hidayat yang menjadi salah satu politisi elite PDIP di pusat.

Sebagai pengganti Djarot di Blitar mungkin muncul harapan agar Samanhudi bisa mengikuti jejak Djarot ke pentas nasional. Alih-alih promosi ke pusat Samanhudi malah promosi dua kali ke penjara.

Kita tidak tahu, dari dalam kuburnya Bung Karno menangis atau tertawa melihat kasus Samanhudi. (*)

Editor: DAD

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru