Kamis, 21 Mei 2026, pukul : 23:21 WIB
Surabaya
--°C

Ronaldo, Muhammadiyah, dan Ka’bah Baru

KEMPALAN: DUA berita trending topic muncul dari Arab Saudi. Satunya soal Cristiano Ronaldo yang menjadi warga Muhammadiyah. Yang kedua adalah pembangunan ‘’Ka’bah Baru’’ oleh penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman alias MBS.

Kedua berita itu menarik perhatian karena unsur sensasinya yang tinggi. Ronaldo selalu menjadi episentrum berita sejak kepindahannya ke klub Al-Nassr Februari tahun ini. Selama ini tidak ada satu pun stasiun televisi di luar Arab Saudi yang menyiarkan liga sepak bola negara itu. Tapi, sejak Ronaldo bermain di Al-Nassr tercatat ada 30 stasiun televisi regional maupun internasional yang menyiarkan liga Arab Saudi.

Penampilan Ronaldo juga moncer bersama klub barunya. Ia sudah mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan. Ronaldo menjadi ikon dan pujaan publik Arab Saudi, dan sudah menjadi bagian dari elite sosial di Arab Saudi.

Bukan hanya kiprah Ronaldo di lapangan hijau yang menjadi magnet pemberitaan. Kehidupan pribadi Ronaldo dan keluarganya menjadi sumber pemberitaan yang tidak kalah heboh. Pasangan Ronaldo, Georgina Rodriguez, menjadi daya tarik baru bagi perempuan Arab Saudi. Gaya pakaian, gaya make up, dan perilaku sehari-hari Georgina menjadi perhatian dan diikuti dengan antusias oleh jutaan followernya.

Arab Saudi yang menerapkan hukum Islam berdasarkan syariah melarang pasangan hidup tanpa menikah alias kumpul kebo. Tetapi, aturan itu tidak berlaku bagi Ronaldo dan keluarganya. Pemerintah kerajaan Arab Saudi memberi pengecualian khusus kepada Ronaldo untuk tetap tinggal di Arab Saudi bersama keluarga tanpa ikatan pernikahan.

BACA JUGA: Zainudin Amali Membuka Pintu Resafel

Ronaldo mendapatkan dispensasi khusus itu karena dia tinggal di ibukota Riyadh yang menjadi kota internasional. Ronaldo dan keluarga tinggal di Hotel Four Seasons di Kingdom Tower yang merupakan kawasan bintang lima. Disebutkan Ronaldo secara khusus menyewa 17 suites atau kamar yang letaknya terbagi menjadi dua lantai berbeda.

Ronaldo harus mengeluarkan kocek dalam untuk harga sewa 17 kamar tersebut, yang mencapai Rp 4,6 miliar. Harga tersebut termasuk enteng bagi Ronaldo, karena dia mendapat bayaran sekitar Rp 3,2 triliun pertahun.

Yang terbaru, Ronaldo dikabarkan sudah menjadi warga Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah organisasi Islam di Indonesia, tapi Muhammadiyah kawasan hunian super-mewah di Riyadh. Pekan ini Ronaldo dan keluarganya dikabarkan sudah pindah ke kawasan Al Muhammadiyah. Ronaldo punya hunian paling bergengsi di Arab Saudi. Al Muhammadiyah diisi banyak villa dan mansion dengan fasilitas kelas atas. Di area sekitarnya terdapat restoran kelas dunia sampai sekolah internasional. Kawasan tersebut memiliki jarak yang dekat dengan markas Al Nassr, Stadion Internasional Raja Fahd.

Georgina Rodriguez mengunggah foto di instagram sedang bersantai bersama Ronaldo di balkon mansionnya dengan panorama gurun pasir. Al Nassr menjaga privasi Cristiano Ronaldo sehingga tidak banyak berita yang bisa dikulik. Namun kabarnya Ronaldo mengajak sang ibu dan saudara-saudaranya untuk tinggal bersama-sama.

BACA JUGA: Profesor Joki

Sensasi lainnya yang muncul dari Arab Saudi adalah pembangunan ‘’Ka’bah Baru’’ yang kontroversial. Bukan Ka’bah di Mekah yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia, tetapi sebuah hunian mewah yang arsitekturnya berbentuk kubus yang mirip Ka’bah.

Proyek hunian itu diberi nama The Mukaab yang digagas oleh MBS. Proyek ini menjadi sorotan dan bikin heboh dan disebut dengan istilah Ka’bah baru The Mukaab termasuk dalam proyek New Murabba yang ditargetkan selesai pada tahun 2030.

Proyek The Mukaab ini akan menyulap Kota Riyadh menjadi destinasi wisata megah dengan desain futuristik. The Mukaab memiliki tinggi 400 meter dan panjang 400 meter di setiap sisinya.

Gedung The Mukaab akan menjadi gedung tertinggi di Kota Riyadh. The Mukaab akan menampung dua juta meter persegi pertokoan di samping atraksi budaya dan wisata. The Mukaab didesain untuk menampung 20 kali kapasitas Gedung Empire State di New York, AS.

BACA JUGA: Megawati dan Bayi Kuntet

The Mukaab akan menjadi komplek seluas 19 kilometer persegi. Isi dari bangunan ini nantinya meliputi hotel, wisata, unit hunian, dan tempat komersial. Di dalamnya akan memuat 104.000 unit rumah, 9.000 kamar hotel, 980.000 meter persegi ruang ritel, 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 80 tempat hiburan dan program budaya, 1,8 juta meter persegi komunitas lainnya ruang fasilitas bersama dengan universitas yang berfokus pada teknologi dan desain.

The Mukaab akan memiliki sistem transportasi sendiri dan berjarak 20 menit dari bandara dengan mobil. Sementara itu, proyek New Murabba akan memiliki berbagai area mencakup museum, teater serbaguna, dan lebih dari 80 tempat hiburan dan budaya.

Bangunan The Mukaab menuai berbagai kontroversi. The Mukaab yang berbentuk kubus dan akan dibangun di jantung ibu kota Arab Saudi memiliki kemiripan yang terlalu besar dengan Ka’bah.

Tuduhan ini merupakan upaya untuk mendiskreditkan reformasi besar-besaran yang dilakukan Pangeran MBS. Kalangan konservatif tidak ingin nama asing seperti New Murabba diberikan pada proyek itu. Proyek ini dianggap sebagai bagian dari westernisasi yang dijalankan oleh MBS.

Komentar negatif juga datang dari kalangan Islam melalui berbagai platform sosial media. “Apakah Mohamed bin Salman membangun Ka’bah sendiri di Riyadh? Ini adalah desain yang dia pilih untuk proyek terbarunya; sebuah ‘Ka’bah’ hiburan baru’’. Begitu cuit seorang pengritik.

BACA JUGA: PSSI dan Korporatisme Negara

Meski demikian, tak sedikit yang menyambut rencana proyek New Murabba dengan kesan positif. Mereka mengatakan orang-orang yang bereaksi negatif adalah orang yang mudah terprovokasi.

MBS tetap keukeuh dengan proyek-proyek ambisiusnya. Ia kini menjadi penguasa de facto yang menentukan arah kebijakan pembangunan Arab Saudi. Ia sengaja memutus sejarah Arab Saudi dengan Wahabisme yang membuat negara itu dikategorikan sebagai negara konservatif.

MBS dengan terang-terangan mengangkat tema nasionalisme Arab Saudi sebagai karakter baru, dan melepas asosiasinya dengan wahabisme. MBS ingin melepas ketergantungan eknomi negaranya dengan minyak. Karena itu dia mencari alternatif pendapatan baru dengan investasi besar-besaran di bidang teknologi dan pariwisata.

MBS memutus hubungan dengan wahabisme dan kembali kepada akar budaya lokal Arab Saudi pra-Islam. Pengritiknya menyebut MBS sengaja mengembalikan citra Arab Saudi kepada era jahiliyah yang terbelakang. Sebelum kedatangan Islam, jazirah Arab dikenal sebagai wilayah yang terbelakang dan disebut berada ada era kebodohan atau jahiliyah.

MBS ingin kembali kepada indentitas itu untuk menjadi dasar modernisasi Arab Saudi. MBS melakukan liberalisasi ekonomi, tetapi tetap mengendalikan kontrol politik secara ketat. Ia menghukum keras oposisi dan orang-orang yang mengritik melalui media sosial.

Sensasi Ronaldo dan sensasi The Mukaab adalah bagian dari proye-proyek sensasional yang dibesut MBS. Sejarah akan membuktikan apakah modernisasi dan westernisasi Arab Saudi ini bisa mengalahkan konservatifisme yang sudah mengakar ratusan tahun. (*)

Editor: DAD

Profesor Joki

KEMPALAN: Ratusan dosen dan guru besar UGM (Universitas Gadjah Mada) mengeluarkan petisi menolak pemberian gelar guru besar kehormatan kepada kalangan non-akademik termasuk pejabat publik. Ini merupakan pemberontakan akademik terbuka yang dilakukan oleh kampus terhadap fenomena politisasi gelar akademik yang banyak terjadi akhir-akhir ini.

Profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi seorang guru besar. Gelar profesor melekat kepada seseorang selama dia masih menjadi guru besar. Ketika dia pensiun dan sudah tidak menjadi guru besar sebutan itu harus tanggal. Kalau dia tetap mengajar dan menjalankan fungsi guru besar pascapensiun, dia disebut sebagai profesor emeritus, guru besar kehormatan.

Jabatan tertinggi akademik adalah doktor yang ditempuh melalui jenjang pendidikan S3, dan gelar itu melekat seumur hidup. Di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, serta beberapa lainnya, gelar doktor disebut sebagai PhD atau philosophy doctor, karena penyandang gelar ini menguasai filsafat ilmu.

Di Indonesia marak gelar dokthonoris or causa (HC), gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada seseorang tanpa harus susah-susah sekolah. Gelar doktor kehormatan ini diberikan kepada seseorang karena dianggap punya keahlian selevel doktor, atau punya jasa yang besar di bidang keilmuan tertentu. Tapi praktiknya malah banyak yang jual beli gelar HC, atau gelar kehormatan yang bermotivasi politik.

BACA JUGA: Megawati dan Bayi Kuntet

Sisa-sisa feodalisme yang masih kental di lingkungan kita menjadikan gelar sebagai hal yang penting dan bergengsi. Seseorang yang merasa berdarah biru, keturunan ningrat akan selalu memasang gelar “R”, Raden, di depan namanya. Seseorang lainnya yang tidak punya darah ningrat ikut-ikutan menempelkan gelar “R” di depan namanya. Ketika diprotes dia bilang “R” bukan Raden, tapi Rakyat.

Masyarakat tradisional feodal lebih mementingkan ‘ascription’, sebutan gelar, daripada ‘achievment’, prestasi pencapaian. Ijazah masih lebih dipentingkan daripada keterampilan.

Orang juga senang bukan kepalang ketika disebut bos, meskipun yang menyebutnya seorang tukang parkir. Ia akan memberikan tips lebih kepada tukang parkir itu. Kalau tukang parkir menyebutnya juragan ia menaikkan tips dua kali lipat.

Gelar-gelar mentereng itu menjadi kebanggaan tanpa ada kontribusi yang nyata bagi kampus maupun bagi publik. Banyak guru besa yang hanya ongkang-ongkang di menara gading sambil menjadi pemburu Scopus. Kelompok ini disebut sebagai cendekiawan tradisional sebagai lawan dari cendekiawan organik yang terjun berjuang membela hak-hak masyarakat.

Sebuah investigasi yang dilakukan Harian Kompas membongkar praktik perjokian yang terjadi di berbagai perguruan tinggi. Tujuan perjokian ini adalah untuk membantu dosen yang ingin memburu jabatan guru besa dengan gelar profesor.

BACA JUGA: PSSI dan Korporatisme Negara

Tentu perjokian ini tidak gratis. Ada biaya besar yang harus dikeluarkan, termasuk uang untuk membayar joki yang menulis karya ilmiah, dan ada juga uang yang harus dibayar untuk membayar jurnal-jurnal abal-abal di luar negeri. Uang juga dibutuhkan untuk menyogok makelar-makelar yang mengurus birokrasi yang rumit.

Peter Fleming, akademisi Amerika menerbitkan buku ‘’Dark Academia: How Universities Die’’. Fleming mengungkap sejumlah fenomena yang menunjukkan bahwa tradisi intelektual kampus sudah mati, dan kampus hanya menjadi puing yang bahkan menara gadingnya pun sudah ambruk.

Di Amerika, kampus-kampus tidak obral gelar kehormatan kepada pejabat negara atau politisi. Namun, perubahan kampus–yang sekarang menjadi perusahaan komersial–telah membunuh tradisi intelektual kampus yang selama ini dibanggakan.

Fleming menganggap kampus sudah mati dilindas oleh gelombang neoliberalisme yang menjadikan lembaga pendidikan tinggi sebagai mesin penghasil uang dari pada penghasil cendekiawan. Fenomena komersialisasi melanda Amerika, Eropa, dan Australasia.

Di Indonesia kampus sudah menjadi lembaga komersial yang dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis. Kampus menjadi mesin pencari uang yang dikelola oleh pejabat yang punya keterampilan bisnis dan keuangan. Para ilmuwan dan intelektual–yang seharusnya menjadi ujung tombak kampus–berubah menjadi pegawai yang harus patuh kepada manajer komersial.

BACA JUGA: Ustaz Sambo

Undang-undang Omnibus Law 2020 makin membuat kondisi kampus mengenaskan. Kampus menjadi objek investasi yang harus bisa menghasilkan profit dengan upayanya sendiri. Orientasi ekonomi bisnis yang terlalu kuat mengalahkan orientasi intelektualitas yang idealistis. Berbagai program komersial dan investasi dibuka untuk mengeruk profit. Bukan hanya modal yang didatangkan dari luar, rektor pun bisa saja diimpor dari luar.

Kaum intelektual kampus diperlakukan sama saja dengan karyawan perusahaan pabrik panci. Para doktor dan guru besar harus mengisi presensi kehadiran setiap hari. Ada insentif tambahan untuk kehadiran, dan ada denda berupa pemotongan bagi yang mangkir. Para pekerja kampus setiap saat sibuk dengan keharusan memenuhi target beban kerja.

Meleset dari target beban kerja berarti tunjangan melayang. Atau, lebih buruk lagi, jabatan akan ikut melayang. Yang terjadi kemudian banyak dosen yang menjadi tukang palak intelektual, memalak mahasiswa supaya membuat penelitian ilmiah, lalu sang dosen mendaku (mengeklaim) dengan menempelkan namanya sebagai ‘’first author’’. Sang dosen masih memaksa para mahasiswa supaya mengutip karya ilmiahnya untuk menaikkan sitasi. Hal ini juga yang membuat maraknya praktik perjokian di lingkungan kampus sekarang ini.

BACA JUGA: Partai Ummat dan Politik Identitas

Protes terhadap komersialisasi kampus yang berlebihan sudah banyak disuarakan. Eksploitasi dan perbudakan yang berlebihan oleh jurnal internasional terakreditasi sudah sangat sering disuarakan. Namun, praktik itu tetap berjalan tanpa ada perbaikan.

Dr Sulardi, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) viral di media sosial karena menulis artikel ‘’Aku Malu Menjadi Dosen di Indonesia’’. Ia memprotes obral penghargaan guru besar oleh kampus kepada pejabat dan politisi.

Sulardi, seorang intelektual yang sangat berintegritas itu, meninggal dunia 2020, kemungkinan karena jantung dan tekanan psikis. Sulardi malu kepada kolega dan keluarga karena sering ditanya kapan menjadi profesor. Sulardi mengatakan, ia sudah menjadi dosen perguruan tinggi selama 30 tahun lebih dan sudah menghasilkan ratusan karya ilmiah. Tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan Sulardi kecuali mengajar, meneliti, dan menulis.

Sulardi termasuk intelektual yang sangat produktif. Hasil risetnya tayang di berbagai jurnal nasional dan internasional. Ia sudah menulis beberapa buku ilmiah dan populer. Artikelnya bertebaran di berbagai media massa. Artikelnya berjudul ‘’Profesor Substansial’’ di Harian Kompas merupakan salah satu protes kerasnya terhadap fenomena maraknya pemberian gelar guru besar kepada pejabat dan politisi.

BACA JUGA: Kuat Ma’ruf The Joker

Perjokian guru besar menjadi bukti merosotnya etika akademik. Kasus-kasus korupsi di perguruan tinggi marak karena merosotnya etika akademik ini. Jual beli kursi fakultas kedokteran seperti yang terjadi di kampus Universitas Lampung (Unila) menjadi salah satu bukti kemerosotan etika itu.

Kasus korupsi di Unila, sangat mungkin, adalah ujung gunung es yang menyembunyikan fenomena korupsi yang masif di lingkungan perguruan tinggi. (*)

Editor: DAD

Megawati dan Bayi Kuntet

KEMPALAN: MEGAWATI Soekarnoputri, presiden ke-5 Republik Indonesia mengaku dirinya sebagai manusia unik di Indonesia. Beberapa keunikan yang diungkapkan adalah bahwa dia anak Presiden Sukarno, presiden pertama dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Megawati juga membanggakan sederet jabatan yang sekarang dia emban, termasuk 30 tahun menjadi ketua partai. Belum lagi jabatan sebagai dewan pengarah BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), ketua dewan pengarah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), dan, masih ada berderet-deret gelar akademik yang terpasang di belakang dan depan namanya.

Unik, dari bahasa Inggris unique, artinya tidak ada duanya, alias satu-satunya. Karena cuma satu-satunya dan tidak ada duanya maka manusia unik perlu dilestarikan dan dilindungi dari kepunahan. Supaya tidak punah, manusia unik ini harus menurunkan keunikannya kepada anaknya supaya lestari.

Klaim manusia unik ini disampaikan oleh Megawati saat menjadi pembicara pada acara kick off penanganan kasus stunting dan kekerasan dalam rumah tangga (19/2) yang merupakan kerja bareng BRIN dan BPIP. Dalam sambutannya Mega mengemukakan sejumlah jabatan dan capaian yang membuatnya merasa sebagai manusia unik.

Mungkin, untuk menjustifikasi keunikan itu Mega perlu mendapatkan sertifikat dari Muri (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai manusia paling unik di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Tidak ada manusia yang bisa menjadi ketua umum partai selama 30 tahun seperti Megawati, tidak ada orang yang punya sederet gelar doktor honoris causa sebanyak Mega, tidak ada orang yang punya 2 gelar profesor honoris causa seperti Mega. Supaya lebih unik lagi harus ditambahkan bahwa gelar profesor itu didapat tanpa harus lulus kulia S1. Kurang hebat apa lagi?

BACA JUGA: PSSI dan Korporatisme Negara

Jelas, keunikan Mega tidak hanya berada di level nasional, tapi sudah level internasional. Karena itu sudah layak mendapatkan sertifikat dari Guiness Book of Records. Atau, Mega bisa tampil di acara televisi terkenal Ripley’s Believe It Or Not, yang menampilkan manusia-manusia dan kisah-kisah yang unik dan langka.

Bukan sekali ini saja Mega membanggakan capaiannya. Ketika menjadi pembicara tunggal pada peringatan ulang tahun ke-50 PDIP pada Januari yang lalu Mega memberi sambutan panjang dan menceritakan berbagai hal yang berkaitan dengan perjalanan karir politiknya. Pada kesempatan itu Mega tidak lupa memuji dirinya sendiri sebagai cantik dan pintar. Karena acara itu hanya acara internal partai maka hadirin bertepuk tangan meriah.

Kali ini acaranya bukan acara partai. Mega berbicara sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Awalnya Mega memuji-muji diri sendiri, tapi kemudian memberi komentar terhadap emak-emak yang disebutnya punya hobi pengajian. Mega mengaku terheran-heran mengapa banyak sekali emak-emak yang hobi pengajian. Saking herannya, Mega sampai bertanya sampai kapan emak-emak ini akan mengikuti pengajian.

Rupanya Mega sadar bahwa pernyataannya itu berpotensi menjadi kontroversi. Sebelum melanjutkan kalimatnya Mega sudah wanti-wanti dengan meminta maaf berkali-kali. Mega juga mengantisipasi dengan permintaan supaya dirinya tidak dibully.

BACA JUGA: Ustaz Sambo

Rupanya feeling Mega benar. Begitu pernyataannya itu menyebar di media sosial, reaksi netizen pun riuh rendah. Potongan video berdurasi 40 detik itu viral dan menjadi trending topic di Twitter. Banyak sekali netizen yang mengritik Mega, tetapi tidak sedikit yang membelanya.

Angka stunting atau bayi kuntet akibat kurang gizi di Indonesia masih sangat tinggi di kisaran 21 persen pada 2022. Itupun sudah turun dari tahun sebelumnya sebesar 24,4 persen. Bahkang beberapa tahun sebelumnya angkanya mencapai 30 persen. Ini artinya satu di antara 5 bayi di Indonesia menjadi kuntet karena kurang gizi.

Angka bayi kuntet di Papua bahkan mencapai 50 persen. Artinya satu di antara 2 bayi yang lahir akan menjadi kuntet. Wilayah lain hampir menyentuh 40 persen, seperti di NTT pada kisaran 38 persen. NTB, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, juga mencatatkan angka kuntet di atas rerata nasional.

Cara berpikir Mega sangat sederhana. Bayi kuntet terjadi karena kurang perhatian dari ibunya. Penyebab dari kurang perhatian itu karena ibu-ibu lebih suka menghadiri pengajian ketimbang mengurus bayinya. Kira-kira begitulah logika sederhana Megawati. Padahal, kalau dilihat dari angka tertinggi rerata nasional bayi kuntet ada di Papua dan NTT. Di dua provinsi itu tentu tidak banyak ibu-ibu yang ikut pengajian, karena Islam menjadi agama minoritas.

BACA JUGA: Partai Ummat dan Politik Identitas

Cara berfikir seperti ini sangat mungkin terjadi karena logical fallacy atau kesesatan berpikir. Dilihat dari persentase jumlah bayi kuntet terlihat bahwa konsentrasi tertinggi ada di luar Jawa, yakni di provinsi-provinsi yang tingkat kesejahteraan ekonominya rendah. Dari dua faktor ordinal ini sebenarnya mudah sekali diambil kesimpulan adanya korelasi positif antara tingkat ekonomi yang rendah dengan kekurangan gizi yang menyebabkan bayi kuntet. Tidak perlu menjadi profesor untuk mengambil kesimpulan statistik sederhana seperti itu.

Mengaitkan bayi kuntet dengan fenomena maraknya pengajian menimbulkan kecurigaan adanya sikap yang tendensius dari Megawati. Ada semacam kecurigaan laten bahwa peningkatan kesadaran beragama di kalangan ibu-ibu menjadi penyebab problem meluasnya bayi kuntet dan problem sosial lainnya.

Dengan melihat korelasi positif antara kesejahteraan yang rendah dengan gejala kurang gizi, maka solusinya tidak bisa hanya sekadar menggunakan instrument sosial. Menyelesaikan kasus bayi kuntet tidak bisa sekadar melibatkan kementerian sosial dan kementerian urusan perempuan. Masalah bayi kuntet baru akan teratasi kalau persoalan struktural kesejahteraan rakyat bisa diatasi.

Karena itu solusi yang diterapkan harus solusi struktural, yaitu memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat, dan membuat pemerataan pendapatan supaya jurang antara kaya dan miskin tidak semakin menganga.

BACA JUGA: Kuat Ma’ruf The Joker

Itulah pentingnya kebijaksanaan ekonomi nasional yang berdasarkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercermin pada sila ke-5 Pancasila. Semestinya alur berpikir PBIP seperti itu, bukan menyalahkan ibu-ibu yang aktif pengajian.

Tapi, Mega sudah telanjur melakukan blunder dan netizen telanjur ramai membully. Ini bukan kasus pertama. Waktu ada acara PDIP di Lenteng Agung Mega juga membuat pernyataan yang dianggap melecehkan penjual bakso. Yang dilakukan oleh PDIP kemudian mengundang tukang bakso ke acara dan Mega pun ikut makan bakso bersama para elite PDIP.

Kali ini, ibu-ibu anggota pengajian siap-siap menerima pembagian kerudung dan mukena gratis dari PDIP. Lumayan. (*)

Editor: DAD

PSSI dan Korporatisme Negara

KEMPALAN: ERICK Thohir terpilih sebagai ketua umum PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dalam kongres luar biasa di Jakarta (16/2). Erick mengalahkan La Nyalla Mattalitti dengan perolehan suara 64 dan La Nyalla 22 suara. Terpilihnya Erick sudah diprediksi jauh-jauh hari, karena Erick dianggap mempunyai sumber resource yang besar untuk memimpin PSSI.

Terpilihnya Erick makin meneguhkan pandangan bahwa PSSI sudah menjadi bagian dari korporatisme negara. Erick menjabat sebagai menteri BUMN dan dikenal sebagai salah satu orang dekat Presiden Jokowi. Masuknya Erick ke PSSI tentu atas izin dan restu Jokowi dan ada misi khusus yang diemban oleh Erick.

Sebagai organisasi olahraga yang mengurusi olahraga paling populer di Indonesia, seharusnya PSSI bisa mandiri dan bebas dari pengaruh negara. Tetapi, dalam praktiknya PSSI selalu bergantung kepada negara. Figur-figur yang memimpin PSSI selalu datang dari figur negara, terutama menteri.

Di era Orde Baru PSSI dipimpin figur-figur negara termasuk menteri, seperti Azwar Anas. Di era reformasi PSSI juga tetap mengandalkan figur kuat seperti Eddy Rahmayadi dan Mochamad Iriawan. Tradisi itu berlanjut dengan terpilihnya Erick Thohir. Inilah yang makin meneguhkan pandangan bahwa PSSI sudah terkooptasi oleh negara dan menjadi bagian dari korporatisme negara.

Korporatisme adalah teori dan praktik pengorganisasian masyareakat menjadi sebuah korporasi yang tunduk kepada negara. Korporatisme lazim terjadi dalam sistem yang tidak demokratis seperti rezim fasisme Hitler Jerman dan Mussolini di Italia.

BACA JUGA: Ustaz Sambo

Dalam sistem yang demokratis organisasi kemasyarakatan adalah bagian dari civil society yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Masyarakat sipil yang mandiri ini akan membuat posisi masyarakat cukup kuat, atau setidaknya seimbang, vis a vis pemerintah.

Civil society yang sehat akan menjadi basis yang kokoh bagi demokrasi yang sehat. Negara yang terlalu kuat akan mendominasi civil society dan melahirkan ketergantungan masyarakat sipil terhadap negara. Dengan kondisi seperti ini pemerintah bisa mendiktekan kehedaknya terhadap masyarakat sipil. Hal ini memunculkan relasi kuasa yang jomplang sehingga kontrol terhadap pemerintah lemah.

Kontrol masyarakat sipil yang lemah ini membuat pemerintah makin dominan, dan pada akhirnya demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Di negara-negara demokrasi yang sudah matang, asosiasi-asosiasi masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi kemasyarakatan, menjadi kekuatan yang mandiri yang membuat posisi masyarakat lebih kuat di mata pemerintah.

Di negara-negara yang pengelolaan olahraganya sudah maju peran pemerintah hanya sebatas membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Pemerintah tidak campur tangan dalam pengelolaan organisasi olahraga secara langsung. Di negara-negara Eropa tidak akan ada menteri BUMN yang menjadi ketua federasi sepak bola. Juga, tidak ada menteri pemuda dan olahraga yang menjadi pengurus federasi olahraga.

Masuknya Erick Thohir dan Zainudin Amali sebagai ketua umum dan wakil ketua umum PSSI menunjukkan syahwat pemerintah yang besar untuk mengontrol sepak bola di Indonesia. Erick dan Zainudin memang menjadi darah baru di PSSI, tetapi anggota ‘’kabinet’’ yang terpilih nyaris tidak ada darah baru yang signifikan.

BACA JUGA: Partai Ummat dan Politik Identitas

Orang-orang lama masih mendominasi anggota komite eksekutif (exco) yang bakal mendampingi Erick Thohir. Sumber penyakit menahun yang merusak PSSI adalah terjadinya konflik kepentingan antara pengurus PSSI dan para pemilik dan pengelola klub.

Selama ini PSSI tidak bisa tegas terhadap konflik kepentingan ini. sebagian besar anggota komite eksekutif—kalau tidak semuanya—punya kepentingan pribadi terhadap klub yang berkompetisi di lingkungan PSSI. Sebagian anggota komite eksekutif di kabinet Erick sekarang ini adalah pemilik klub.

Dari daftar anggota exco yang terpilih bisa disimpulkan bahwa Erick tidak bisa lepas dari jaringan lama. Separo dari anggota exco adalah stok lama. Salah satu rekomendasi dari tim independen yang dibentuk menyusul tragedi Kanjuruhan adalah agar ketua PSSI dan semua anggota exco mengundurkan diri. Tetapi, dalam praktiknya hanya ketua umum PSSI Mochamad Iriawan dan wakil ketua Iwan Budianto yang mundur. Anggota-anggita exco lama semua maju kembali, meskipun tidak semuanya terpilih lagi.

Inilah yang menjadi sorotan para aktivis sepak bola di Indonesia. Selama ini, pola pergantian kepemimpinan di PSSI selalu sama saja. Ketua PSSI berganti tapi pengurus-pengurus lama tetap bercokol. Itulah yang membuat Eddy Rahmayadi terjungkal dari posisi ketua umum. Itu pula yang membuat Mochamad Iriawan terlempar dari kursi ketua.

Erick Thohir sudah punya pengalaman dalam mengelola organisasi sepak bola profesional. Hal itu tidak diragukan. Kiprahnya di klub Seri A Italia Inter Milan menjadi prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Hubungannya yang baik dengan Presiden FIFA Gianni Infantino menjadi nilai tambah yang menguntungkan.

BACA JUGA: Kuat Ma’ruf The Joker

Erick punya pengalaman menjadi event organizer olahraga yang sukses ketika menjadi ketua panitia Asian Games Jakarta 2018. Karena itu, perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia tahun ini bisa dipastikan akan menjadi pertunjukan yang extravaganz di tangan Erick Thohir. Soal prestasi di lapangan itu hal lain. Yang penting, penyelenggaraan meriah dan sukses, dan Erick mendapat kredit untuk sukses itu.

Publik sepak bola menunggu apakah Erick bisa mengakhiri puasa gelar di level Asia Tenggara yang sudah dialami Indonesia selama 30 tahun lebih. Kali terakhir Indonesia juara Sea Games pada 1991 di Manila. Sampai sekarang Indonesia belum pernah memenangkan Piala AFF yang menjadi lambang supremasi sepak bola Asia Tenggara.

Erick sedang berjudi dengan reputasinya. Kalau ia sukses dengan PSSI maka ia akan punya modal tambahan yang penting untuk maju ke kontestasi pemilihan presiden 2024. Tapi, kalau ia tidak bisa membawa perubahan di PSSI, maka reputasinya akan tercoreng.

Erick pasti sudah paham risiko itu. (*)

Editor: DAD

Ustaz Sambo

KEMPALAN: INI kisah lain mengenai Sambo. Bukan Ferdy Sambo yang sudah dijatuhi hukuman mati, tapi Ustaz Ansufri Idrus Sambo, seorang ulama yang sekarang menjadi sekretaris Majelis Syura Partai Ummat yang dibesut Amien Rais.

Sama-sama Sambo tapi beda cerita. Ustaz Sambo selama ini dikenal sebagai guru spiritual Prabowo Subianto. Nama Prabowo disebut sebagai salah satu dari 3 nama bakal calon presiden yang dimunculkan pada rakernas Partai Ummat di Asrama Haji yang diikuti oleh Ustaz Sambo.

Tiga nama itu adalah Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Prabowo Subianto. Anies yang hadir pada pertemuan itu menjadi favorit kuat, dan akhirnya dinobatkan sebagai pemenang. Gatot Nurmantyo, mantan panglima TNI, mempunyai hubungan baik dengan konstituen Partai Ummat, tetapi masih belum punya minat untuk maju sebagai calon presiden.

Prabowo Subianto mempunyai hubungan yang unik dengan Amien Rais dan Ustz Sambo. Mungkin model hubungan ini bisa digambarkan sebagai ‘’love and hate relation’’ hubungan cinta sekaligus benci. Dulu, pada pemilihan presiden 2019 Amien Rais bersama PAN (Partai Amanat Nasional) adalah pendukung fanatik Prabowo.

BACA JUGA: Partai Ummat dan Politik Identitas

Amien Rais menjadi bagian dari inner circle Prabowo yang berkomunikasi intensif hotline selama 24 jam. Di antara inner circle itu ada Ustaz Ansufri Sambo yang juga mendampingi Prabowo 24 jam. Ustaz Sambo menjadi penasihat spiritual dan guru mengaji sejak Prabowo berada dalam ‘’pengungsian’’ di Jordania pasca Reformasi 1998.

Ketika itu Prabowo ‘’mengungsi’’ ke Yordania atas undangan sahabat baiknya Pangeran Abdullah, yang sekarang menjadi Raja Jordania. Ketika itu Prabowo dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan Jordania dari Raja Hussein. Kabar itu dibantah oleh kubu Prabowo.

Pada pilpres 2019, pasangan Prabowo-Sandi didukung oleh koalisi partai-partai berbasis Islam, PAN dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) bersama Partai Demokrat. Pasangan Prabowo-Sandi berusaha meraih suara dari kalangan muslim kanan. Karena itu program kampanye Prabowo banyak difokuskan pada kegiatan keagamaan, misalnya gerakan subuh berjamaah.

Amien Rais dan Ustaz Sambo berada di balik program-program itu. Ustaz Sambo juga mempunyai hubungan sangat dekat dan sangat tawaduk kepada Amien Rais. Itulah sebabnya ketika Amien Rais mendirikan Partai Ummat–setelah didepak dari PAN—Ustaz Sambo diangkat sebagai skretaris Majelis Syura mendampingi Amien Rais yang menjadi ketua Majelis Syura.

BACA JUGA: Kuat Ma’ruf The Joker

Kongsi Ustaz Sambo-Prabowo putus pasca-pilpres dan Prabowo masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sementara Amien Rais tetap konsisten berada di kubu oposisi yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ustaz Sambo memilih untuk meninggalkan Prabowo dan masuk ke gerbong Partai Ummat bersama Amien Rais.

Dalam jumpa pers setelah rakernas di Asrama Haji (15/2) Amien Rais curhat mengenai hubungannya dengan Prabowo. Menurut Amien, dia sudah mencoba mengontak Prabowo 3 bulan yang lalu, tetapi tidak ada respons. Amien kemudian menyindir Prabowo yang akan maju sebagai capres jika didukung oleh Jokowi. Padahal, kata Amien, kekuasaan tidak berada di tangan Jokowi, tetapi ada pada Allah swt.

BACA JUGA: Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo The Villain

Sindiran ini menujukkan bahwa dua pihak sudah putus hubungan. Sebagai mantan inner circle tentu tidak sulit bagi Amien untuk menghubungi Prabowo. Apalagi, di kubu Prabowo ada jurubicara Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan ketua Pemuda Muhammadiyah, yang dulu ditempatkan di kubu Prabowo atas ‘’rekomendasi’’ Amien Rais.
Ustaz Sambo tentu juga masih mempunyai kontak dengan orang-orang dekat Prabowo. Tapi, kongsi memang sudah telanjur putus, dan kedua pihak sudah memilih berpisah jalan.

Kadang-kadang (atau sering-sering) dalam politik perlu ada aksi teatrikal supaya ada kesan dramatis. (*)

Editor: DAD

Partai Ummat dan Politik Identitas

KEMPALAN: POLITIK identitas menjadi kosa kata yang negatif karena labelisasi dan stigmatisasi yang masif dalam beberapa tahun terakhir. Politik identitas dihindari seperti penyakit sampar yang mematikan. Elite-lite politik, termasuk Presiden Joko Widodo, tidak pernah lelah mengingatkan publik agar menghindari politik identitas dalam setiap perhelatan politik.

Suara pemilih muslim sangat besar di Indonesia. Memainkan isu agama sebagai bagian dari identitas akan sangat mudah menarik simpati. Partai politik apapun pasti ingin menggaet potensi suara pemilih muslim. Tetapi, karena sudah telanjur ada labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap politik identitas maka partai-partai politik tidak berani terang-terangan bermain politik identitas.

Partai Ummat yang dibesut oleh Amien Rais memilih jalan yang berbeda. Seolah menentang arus, Partai Ummat secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang mengusung politik identitas. Dalam perhelatan nasional di Jakarta pekan ini, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, mengumumkan bahwa Partai Ummat adalah partai dengan identitas politik Islam.

Politik identitas mendapat labeli negatif dengan semena-mena, seolah politik identitas adalah barang haram yang tidak mempunyai tempat dalam konstelasi politik sebuah bangsa.

BACA JUGA: Kuat Ma’ruf The Joker

Fenomena politik identitas menjadi fenomena umum yang terjadi di banyak negara. Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Ia muncul sebagai reaksi terhadap berbagai ketimpangan sosial yang terjadi di sebuah komunitas sosial. Ketika sebuah kelompok dicerabut kehormatan dan martabatnya oleh kelompok yang dominan maka akan muncul reaksi dan gerakan untuk mempertahankan identitas kelompok itu.

Ilmuwan politik Amerika Serikat, Francis Fukuyama menyatakan bahwa politik identitas lahir sebagai sebuah gerakan yang menuntut pengakuan terhadap martabat dan kehormatan. Setiap orang dan setiap kelompok punya identitasnya masing-masing, dan identitas itu menjadi bagian dari martabat yang harus dihormati.

Seorang tukang sayur yang berusaha mempertahankan martabatnya melakukan tindakan bakar diri untuk memprotes penindasan yang dialaminya. Untuk mempertahankan martabat diri seseorang berani melakukan tindakan yang keras.

Fukuyama mengutip kisah pedagang sayur di Tunis bernama Mohamed Bouaazizi. Pada Desember 2010 Bouazizi terkena razia satpol PP. Gerobak sayur dan alat penimbang elektronik sederhana miliknya disita Satpol PP perempuan bernama Faida Hamdi. Ketika Bouazizi memprotes ia dimaki-maki di depan umum dan mukanya diludahi.

BACA JUGA: Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo The Villain

Pedagang sayur itu merasa sangat terhina. Apalagi yang meludahi adalah seorang wanita. Dalam masyarakat patrimonial Timur Tengah dipermalukan seorang wanita adalah penghancuran harga diri yang tak tertanggungkan.

Keesokan harinya Bouazizi mendatangi kantor gubernur untuk meminta kembali gerobak dan alat timbangnya. Dia tidak dilayani dengan baik dan bahkan diusir keluar. Di depan pintu kantor gubernur Bouazizi sudah menyiapkan bensin. Ia menguyur tubuhnya dan membakar diri.

“Anda ingin saya mencari nafkah dengan cara bagaimana?” teriak Bouazizi ketika api sudah melalap seluruh tubuhnya. Gambar Bouazizi yang terbakar menyebar ke seluruh negeri dan memicu demonstrasi dan kerusuhan luas. Tidak sampai sebulan Zein Al Abidine bin Ali, pemimpin otoriter Tunisia, mengundurkan diri.

Aksi Bouazizi kemudian memicu gerakan luas di banyak negara Timur Tengah, dan melahirkan gerakan ‘’The Arab Spring’’ atau Musim Semi Arab yang menjatuhkan banyak pemerintahan diktatorial di Mesir, Libia, dan Syria. Tindakan nekat Bouazizi dilakukan untuk menegaskan martabat dan identitasnya.

Fukuyama menyebut sumber identitas sebagai ‘’thymos’’, yaitu bagian dari jiwa yang membutuhkan pengakuan dan martabat. Thymos mempunyai dua bentuk, yaitu “isothymia”, tuntutan untuk dihormati atas dasar kesetaraan dengan orang lain, dan ‘’megalothymia’’, keinginan untuk diakui sebagai golongan yang lebih unggul.

BACA JUGA: Pers Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Dua keinginan yang terkesan berlawanan ini menurut Fukuyama dapat saja berjalan seiring. Misalnya, seorang pemimpin yang ingin tampil di depan dan diakui kekuasaannya secara mutlak (megalothymia), menggerakkan pengikutnya dengan memainkan sentimen berdasarkan kebencian dan perasaan tidak dihargai dari kelompok tersebut (isothymia).

Hitler dan Nazi Jerman memainkan politik identitas perpaduan antara isothymia dan megalothymia. Hitler ingin ras Arya dihormati sebagai ras paling unggul, dan pada saat yang sama Hitler memainkan politik kebencian terhadap ras Yahudi. Donald Trump di Amerika Serikat merasa bahwa ras kulit putih Protestan adalah ras terbaik yang berhak menguasai Amerika. Karena itu ras lain dari kulit hitam dan kulit berwarna harus menjadi warga negara kelas dua.

Perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok tertentu akan memicu tuntutan terhadap pemenuhan martabat dalam bentuk isothomya. Sebaliknya, sikap sok kuasa dan adigang adigung yang melahirkan sikap megalothymia yang memaksakan dominasi akan menghadapi tentangan dari kelompok yang didominasi.

Menghadapi kesewenang-wenangan itu kelompok yang dizalimi akan menunjukkan identitas untuk memperkuat martabat dan muruah. Bagi orang lain sikap bermartabat dan bermuruah itu secara serampangan disebut sebagai bentuk politik identitas.

BACA JUGA: Childfree dan Resesi Seks

Dalam hal agama yang dipolitisasi, Fukuyama juga menyebut islamisme di awal abad 20 sebagai tuntutan atas pengakuan status khusus untuk Islam sebagai dasar komunitas politik. Ia melihat fenomena nasionalisme maupun islamisme muncul sebagai ekspresi identitas kelompok yang merespons modernisasi dan perubahan sosial serbacepat yang merusak bentuk-bentuk komunitas yang mapan.

Fukuyama menegaskan bahwa tidak ada yang salah dari politik identitas, sebab politik identitas merupakan respons alami dan tak terhindarkan dari ketidakadilan yang terjadi. Namun, politik identitas berubah menjadi masalah saat identitas ditafsirkan atau ditegaskan dengan cara tertentu, misalnya tindakan kekerasan seperti terorisme, atau tindakan memisahkan diri seperti separatisme, atau mengganti dasar negara menjadi negara agama.

Di Amerika Serikat politik identas menguat karena terjadi ketidakadilan ekonomi dan keterancaman kultural. Masyarakat konservatif Amerika merasa bahwa liberalisme ekonomi mengancam kepentingan nasional, antara lain, karena mengalirnya imigran ke Amerika.

Menghadapi ketimpangan ekonomi dan kultural ini masyarakat konservatif Amerika mendapatkan perlindungan dalam identitas keagamaan. Orang-orang konservatif memilih Partai Republik dan orang-orang liberal memilih Partai Demokrat. Masyarakat Amerika terbelah menjadi dua, baik ketika Donald Trump berkuasa, maupun sekarang di bawah Joe Biden.

Solusi dari menguatnya politik identitas ini, menurut Fukuyama, bukanlah meninggalkan gagasan identitas, tetapi mendefinisikan sebuah identitas nasional yang lebih besar dan lebih integratif serta memperhitungkan keragaman yang ada. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif yang lebih merangkul untuk bisa mengendalikan politik identitas yang negatif. Kebijakan yang memecah belah justru memperburuk politik identitas.

BACA JUGA: Lahirnya Seorang Diktator

Di Indonesia kebijakan nasional cenderung memecah belah dan menempatkan politik Islam sebagai musuh bersama. Gaya kepemimpinan megalothymia ini memunculkan perlawanan isothymia dalam bentuk politik identitas Islam.

Politik identitas Islam di Indonesia adalah upaya untuk mendapatkan kembali martabat dan muruah Islam yang telah dimarginalisasi. Islam memainkan peran besar dalam membentuk identitas nasional. Islam memainkan peran besar dalam proses kemerdekaan. Islam memainkan peran penting untuk memobilisasi kekuatan rakyat menghadapi penjajahan.

Perang Diponegoro, Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Aceh, dan Perang 10 November 1945 di Surabaya adalah contoh bagaimana Islam menjadi identitas yang mempersatukan untuk melawan penjajah. Tertapi, ada upaya megalothymia untuk menghapus peran sejarah itu. Inilah yang memicu perlawanan dan memunculkan kekuatan identitas.

Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bisa mengakomodasi kebhinekaan. Pancasila menjadi pijakan bersama bahwa Indonesia bukan negara yang berdasar Islam, tetapi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi payung dari empat sila lainnya.

Partai politik yang beridentitas Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Labeling dan stigmatisasi itu harus dihapuskkan, dan Partai Ummat berada di garis depan untuk mengembalikan martabat dan marwah Islam dalam lanskap politik Indonesia. (*)

Editor: DAD

Kuat Ma’ruf The Joker

KEMPALAN: IBARAT skenario film, sidang pembunuhan Brigadir Yoshua memunculkan penjahat dan pahlawan. Pemeran utama Ferdy Sambo digambarkan sebagai ‘’the villain’’, tokoh jahat yang layak dihukum mati. Lalu ada peran penjahat pembantu yang dimainkan oleh Putri Cendrawati yang dihukum 20 tahun. Dan, ada peran-peran figuran yang sedang menunggu vonis.

Di antara peran pembantu antagonis itu ada Kuat Ma’ruf the Driver yang divonis 15 tahun, hampir dua kali lipat dari tuntutan jaksa 8 tahun. Ricky Rizal yang juga ikut terlibat dalam pembunuhan divonis 13 tahun, lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun.

Vonis terhadap Sambo dan Putri Cendrawati menjadi keputusan utama yang penuh ketegangan. Di balik setiap laik-laki sukses terdapat peran seorang perempuan yang kuat. Dan, di balik kejatuhan seorang laki-laki terdapat juga peran perempuan yang kuat. Dua adagium itu bisa menggambarkan perjalanan karir Ferdy Sambo yang sangat mungkin bisa dibuat film layar lebar dengan judul ‘’The Rise and Fall of Ferdy Sambo’’.

Kisah mengenai kesuksesan dan kejatuhan Ferdy Sambo itu bisa mengungkap peran Putri Cendrawati yang sangat signifikan. Di Usianya yang masih relatif muda Ferdy Sambo sudah mempunyai dua bintang di pundaknya. Sebuah prestasi yang layak disebut meteorik, meleseat bak meteor. Tidak ada yang menduga bakal terjadi ‘’the rise and fall’’, yang terlihat adalah ‘’the rise and rise of Ferdy Sambo’’, kesuksesan demi kesuksesan dalam karir Ferdy Sambo.

BACA JUGA: Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo The Villain

Ia menyalip pangkat seniornya. Kemudian memegang jabatan sebagai kepala Divisi Propam yang sangat ditakuti oleh semua polisi, karena semua rahasia polisi ada di tangan Divisi Propam. Ia menjadi ketua Satgasus Merah Putih yang powerful dan bekerja secara klandestin. Ia mempunyai jaringan kuat ke semua kelompok, baik yang terang maupun yang gelap.

Itulah sebabnya lawan-lawan politiknya menyebutnya sebagai ‘’Kaisar’’. Ia diduga memimpin jaringan konsorsium perjudian gelap yang beromset triliunan rupiah. Di bunkernya konon tersimpan uang kontan ratusan miliar sampai hampir satu triliun.

Semuanya menjadi desas-desus yang tidak terungkap kepada publik, dan akan tetap menjadi misteri. Persidangan kasus pembunuhan yang melibatkan Sambo tidak menyentuh kasus-kasus itu, karena kasus-kasus itu dianggap sebagai ‘’side story’’, cerita sampingan, yang tidak relevan terhadap pembunuhan Yoshua Hutabarat.

Motif di balik pembunuhan berencana yang sadis itu tidak terungkap dalam persidangan. Rekening Yoshua yang menyimpan uang besar juga tidak menjadi relevan dan tidak dijadikan bukti yang ada sangkut pautnya dengan pembunuhan.

Motif pembunuhan terhadap Yoshua dibangun di atas narasi pelecehan seksual. Dibangun narasi bahwa Yoshua, sang ajudan, berbuat kurang ajar dengan memasuki kamar pribadi Putri Cendrawati dan mencoba memerkosanya. Sebuah narasi yang mirip rumah laba-laba, menjebak tapi lemah. Narasi rumah laba-laba itu mudah dipatahkan karena tidak masuk ke dalam nalar.

BACA JUGA: Pers Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Kamarudin Simanjuntak, pengacara yang vokal dari keluarga Yoshua, tanpa tedeng aling-aling menuduh balik bahwa Putri Cendrawatilah yang mempunyai hasrat terhadap Yoshua, tetapi tidak dilayani. Motif cinta tertolak ini sempat muncul dalam persidangan, tetapi tidak ada saksi yang cukup kuat untuk sampai pada kesimpulan pelecehan seksual.

Sambo dihukum mati dan Putri dihukum 20 tahun penjara, karena dianggap berada pada episentrum kasus pembunuhan ini. Alibi yang coba dibangun Putri atas dasar narasi yang lemah terbongkar oleh mesin pendeteksi kebohongan, lie detector.

Di antara para aktor utama itu ada juga para figuran yang menjadi pelengkap permainan sesuai skenario yang sudah dibangun. Seperti dalam film suspense, ada hero, sang pahlawan, ada villain, sang bajingan. Ada figuran yang dicintai oleh penonton, dan ada yang dicemooh penonton.

Richard Eliezer menjadi figuran yang mendapat simpati dari penonton. Ia menembak Yoshua atas perintah Ferdy Sambo. Di antara para figuran itu Eliezer dituntut paling tinggi 12 tahun. Para penonton sidang membela Eliezer dan menganggapnya tidak bersalah, karena menjalankan perintah.

BACA JUGA: Childfree dan Resesi Seks

Penonton masih menunggu vonis terhadap Eliezer dan berharap mendapat vonis yang lebih ringan. Hakim akan memutuskan apakah Eliezer bisa diberi hukuman ringan. Apakah sikapnya yang sopan dan terbuka selama persidangan bisa membawa ganjaran keringanan hukuman. Eliezer telah berperan sebagai justice collaborator yang membongkar banyak hal gelap dalam pembunuhan. Tetapi, fakta bahwa dia yang menembak langsung Yoshua akan menjadi beban kesalahan yang bisa memberatkannya.

Pemain figuran lain yang berperan penting ialah Kuat Ma’ruf yang bertugas sebagai sopir keluarga. Tetapi, dari cerita sidang yang berkembang, Ma’ruf bukan sekadar sopir biasa. Ia sopir luar biasa karena menjadi orang kepercayaan sang majikan. Sang sopir juga punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang para ajudan.

Ibarat dalam film sekuel Batman, Kuat Ma’ruf mirip dengan tokoh ‘’The Joker’’, seorang penjahat berdarah dingin yang melakukan kejahatan dengan tersenyum, tanpa rasa salah dan sesal. Jack Nicholson memainkan peran The Joker dengan sangat baik. Heath Ledger memainkan versi The Joker dengan sangat berbeda dari Nicholson, dan membuatnya mendapatkan ganjaran Piala Oscar karena perannya yang sempurna sebagai penjahat tertawa.

Kuat Ma’ruf mirip The Joker. Fata-fakta persidangan menunjukkan perannya yang signifikan dalam pembunuhan. Ia dianggap menjadi bagian dari skenario palsu dari Putri Cendrawati mengenai pelecehan seksual yang dilakukan Yoshua. Dalam persidangan, Kuat Ma’ruf sering tersenyum. Dalam proses-proses awal ketika masih rekonstruksi, Kuat Ma’ruf juga sering tersenyum.

BACA JUGA: Lahirnya Seorang Diktator

Yang paling mencuri perhatian adalah gaya Kuat Ma’ruf melempar ‘’finger heart’’ sebelum persidangan. Kuat Ma’ruf dua kali melemparkan love sign finger heart ala Korea ke pengunjung sidang sebelum vonis.

Kuat Ma’ruf melemparkan love sign finger heart ala Korea terjadi ketika dia bersaksi di sidang Richard Eliezer pada 5 November 2022. Ia melempar finger heart itu ketika pengunjung sidang riuh saat dia memasuki ruang sidang. Action kedua dilakukan Kuat sebelum vonisnya dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (14/2).

Dalam sidang itu pengunjung riuh memanggil nama Eliezer dan Kuat Ma’ruf. Entah dari mana datangnya para suporter itu. Saat pengunjung meneriakkan namanya, Kua Ma’ruf menoleh ke arah pengunjung sambil tersenyum dan mengacungkan sinyal finger heart.

Gaya Kuat Ma’ruf ini menarik perhatian pengunjung dan wartawan yang meliput sidang. Tetapi, hakim yang memimpin sidang rupanya tidak terkesan oleh gaya Kuat Ma’ruf. Hakim pun menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Hukuman berat nyaris dua kali lipat dari tunutan jaksa ini dijatuhkan karena Kuat Ma’ruf dianggap berbelit-belit dalam memberikan kesaksian dan keterangan, sehingga menyulitkan hakim. Kuat Ma’ruf dianggap tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dan, Kuat Ma’ruf terkena pasal geregetan, karena dianggap tidak sopan dalam persidangan.

Andai saja kisah Sambo dibikin film layar lebar, butuh aktor watak yang kuat untuk memerankan tokoh Kuat Ma’ruf The Joker. (*)

Editor: DAD

Hukuman Mati untuk Ferdy Sambo The Villain

KEMPALAN: FERDY Sambo berdiri dari tempat duduknya ketika vonis dibacakan oleh hakim dalam kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Simanjuntak. Ferdy Sambo, terdakwa utama, dalam enam bulan terakhir oleh publik dipotret sebagai ‘’the villain’’, si penjahat yang harus bertanggung jawab terhadap konspirasi pembunuhan jahat ini. Sambo berdiri dari kursinya atas perintah hakim. Ketika kemudian hakim menjatuhkan vonis hukuman mati, tangan Sambo terlihat bergetar dan matanya berkaca-kaca.

Vonis hukuman mati itu lebih berat dari tuntutan hukuman seumur hidup yang diajukan oleh jaksa. Hukuman mati terhadap Sambo dianggap lebih mewakili rasa keadilan publik ketimbang hanya hukuman seumur hidup.

Dalam terminologi kriminologi, the villain ialah karakter yang diciptakan untuk menghalangi rencana dan tujuan karakter utama. Dalam aksinya, sosok villain siap membunuh dan menghancurkan siapapun yang berniat menghalangi tujuannya.

Ferdy Sambo the villain. Ia terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yoshua, anak buah dan ajudannya sendiri. Ia merencanakan pembunuhan, memerintahkan eksekusi penembakan, dan kemudian ikut menembak korban.

BACA JUGA: Kesambet Sambo

Atas kejahatan ini Sambo dihukum mati. Sambo bergetar, tapi dia menunjukkan perlawanan. Dalam setiap sidang Sambo menunjukkan gesture perlawanan itu. The act of deviance, sikap pembangkangan ditunjukkan dengan penampilannya yang memakai baju putih dan memakai kacamata. Rambutnya dibiarkan tumbuh semi gondrong di bagian belakang dan memotong tipis bagian samping kiri dan kanan.

Hukuman mati terhadap Sambo, oleh banyak orang dianggap sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang dirancangnya. Justice has been done, keadilan sudah ditunaikan. Sambo menghilangkan satu nyawa dan karena itu dia harus membayar dengan nyawa. Mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, dan nyawa dibalas nyawa. Itulah hukum yang dianggap setimpal.

Hukuman mati merupakan salah satu pidana tertua di dunia. Namun, memasuki abad ke-20, banyak negara yang memutuskan untuk menghapuskan pidana hukuman mati. Gerakan para aktivis hak asasi manusia (HAM) internasional menganggap hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.

Hak untuk hidup adalah hak asasi semua orang yang tidak bisa dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara. Tentu pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang sengaja dan berencana melakukan pelanggaran HAM dengan mencabut nyawa orang lain melalui pembunuhan, tidakkkah dia harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu dengan membayar nyawa.

BACA JUGA: Pembunuhan Brigade J, Misteri 82 Menit di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Namun, pelaksanaan hukuman mati telah menuai pro dan kontra sejak lama. Hukuman mati merupakan salah satu pidana pokok yang bersifat khusus dan alternatif. Hukuman mati dilakukan dengan cara menembak mati di depan regu eksekusi.

Pandangan masyarakat yang tidak setuju Masyarakat yang kontra dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang ada dalam Pancasila. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun, termasuk negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan, dan bukan balas dendam.

Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan para korban kejahatan.

Tetapi, masyarakat yang setuju dengan hukuman mati menganggap bahwa pidana ini pantas dijatuhkan kepada penjahat yang sadis, karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan aksinya akan berulang. Hukuman ini dinilai sesuai dengan tujuan hukum pidana pada umumnya, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi kepentingan perorangan.

Pidana mati dianggap dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Hukuman mati menjadi pengecualian terhadap hak untuk hidup yang masih diakui di banyak negara. Hukuman ini menjadi sanksi paling berat bagi pelaku kejahatan yang secara berat melanggar hak asasi manusia orang lain.

BACA JUGA: Pers Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Selain itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada undang-undang agar tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Dengan cara ini, hukuman mati dapat menciptakan rasa hormat dan penghargaan terhadap hak asasi manusia orang lain.

Hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hak tersebut dilindungi dalam Deklarasi Universal HAM, instrumen HAM lainnya, dan banyak konstitusi nasional di seluruh dunia, termasuk konstitusi Indonesia.

Hukuman mati bisa diselewengkan karena beberapa hal. Misalnya, sejak 1973, lebih dari 160 narapidana yang dijatuhi hukuman mati di Amerika Serikat, dibebaskan karena terbukti tidak bersalah atau vonis terbukti tidak proporsional dengan kejahatan mereka.

Hukuan mati lebih mudah jatuh kepada orang-orang yang termarjinalkan. Mereka yang termarginalkan secara sosial dan ekonomi bisa lebih sulit mengakses bantuan hukum. Mereka yang bisa menyewa penasihat hukum mahal punya kesempatan lebih besar untuk lolos dari hukuman mati.

BACA JUGA: Childfree dan Resesi Seks

Hukuman mati sering digunakan dalam sistem peradilan yang tidak adil. Dalam banyak kasus yang dicatat Amnesty International, orang-orang dieksekusi setelah dihukum dalam persidangan yang sangat tidak adil, atas dasar bukti tidak benar yang didapat dari hasil penyiksaan dan dengan pendampingan hukum yang tidak memadai.

Negara-negara yang menerapkan hukuman mati yakin hukuman mati adalah cara terakhir untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Tujuannya adalah menciptakan efek jera untuk mengurangi kejahatan.

Para pengritik hukuman mati berpendapat bahwa ukuman mati sering digunakan sebagai alat politik. Beberapa negara yang tidak demokratis menggunakan hukuman mati untuk menghukum lawan politik. Lawan-lawan politik itu bisa saja dijebak dengan berbagai tuduhan palsu dan kemudian dijatuhi hukuman mati.

Terlepas dari kontroversi itu sekarang masih sangat banyak negara yang menerapkan hukuman mati. Amerika Serikat adalah salah satunya. Hukuman mati tetap dianggap sebagai faktor yang membuat orang berpikir untuk berbuat kejahatan.

BACA JUGA: Lahirnya Seorang Diktator

Kasus Ferdy Sambo menjadi kasus ‘’high profile’’ yang melibatkan polisi. Ia jenderal berbintang dua yang memimpin Divisi Propam yang menjadi penjaga wibawa dan marwah kepolisian. Tetapi dia malah melakukan kejahatan di lingkungan dinasnya sendiri, dan melakukan kejahatan terhadap anak buahnya sendiri.

Hukuman mati tidak menguak keseluruhan kasus Sambo. Kiprah Satgassus Merah Putih yang misterius, tuduhan keterlibatan jaringan perjudian beromset ratusan triliun, tidak terungkap sedikitpun dalam persidangan.

Menghukum mati Ferdy Sambo the Villain membuat banyak pihak lega. Tetapi, tampaknya, akan banyak hal rahasia yang terkubur dan tetap menjadi misteri bersama kematian Ferdy Sambo. (*)

Editor: DAD

Pers Indonesia Tidak Baik-Baik Saja

KEMPALAN: PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pers Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu diungkapkannya ketika memberi sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Medan (9/2). Jokowi galau karena sekarang pers berkualitas tergerus oleh gelombang serbuan media sosial yang menyebarkan berita-berita tidak bermutu.

Jokowi melihat kemunculan platform platform digital menggerus berita yang berkualitas. Dan, yang tidak kalah seram, platform digital menyedot pendapatan iklan media mainstream sampai 60 persen. Disrupsi digital yang dahsyat ini telah membuat banyak media cetak gulung tikar dan bermigrasi menjadi media online.

Disrupsi digital ini menjadi gelombang besar yang melanda industri media massa, bukan hanya di Indonsia, tetapi di seluruh dunia. Kemunculan teknologi digital menjadi disrupsi besar terhadap praktik manajemen media yang selama puluhan tahun sudah mapan. Semua media besar di seluruh dunia- termasuk raksasa media seperti The Washington Post, The New York Time, CNN, The Guardian– harus membongkar praktik manajemennya untuk menghadapi disrupsi digital.

Platform digital menjadi berkah dan sekaligus bencana dari perusahaan media yang sudah menikmati status quo puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kemunculan platform digital merevolusi praktik distribusi dan sirkulasi media, termasuk praktik pencarian iklan yang selama ini menjadi jantung kehidupan media.

BACA JUGA: Childfree dan Resesi Seks

Ada tiga platform digital yang menjadi raja dalam bisnis digital global sekarang ini. Mereka adalah Facebook yang menguasai jagat media sosial, Google yang menjadi raja mesin pencari atau search engine, dan Amazon yang mendominasi dunia e-commerce. Trio FGA (Facebook, Google, Amzon) itu bukan perusahaan media, tetapi memperoleh keuntungan triliunan dolar dari bisnis media.

Tiga perusahaan trans-nasional itu mengklaim sebagai perusahaan teknologi dan tidak mau disebut sebagai perusahaan media dengan segala konsekuensi profesional dan etiknya. Padahal dalam praktiknya ketiga perusahaan itu telah menjarah lahan garapan media konvensional.

Inilah ciri khas disrupsi digital yang membuat dunia tunggang langgang. Muncul banyak perusahaan teknologi yang menyerobot lahan garapan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Gojek dan Grab menjadi perusahaan layanan transportasi terbesar di dunia tanpa memiliki satu unit kendaraan pun.

Bukalapak dan Tokopedia menjadi penjual ritel terbesar di Indonesia tanpa punya satu gerai toko pun. Airbnb menjadi perusahaan penyedia akomodasi terbesar di dunia tanpa punya satu hotel pun.

Kemunculan platform platform ini menjungkirbalikkan praktik bisnis yang sudah mapan di masing- masing dunia industri dan memaksa para raksasa industri untuk bertekuk lutut menyerah kepada praktik baru yang didiktekan oleh perusahaan platform itu.

BACA JUGA: Lahirnya Seorang Diktator

Industri media juga menghadapi disrupsi yang sama. Trio FGA menjadi ‘’perusahaan media’’ yang tidak mempunyai satu media penerbitan pun. Nasib perusahaan media di seluruh dunia sama saja dengan nasib hotel, perusahaan transportasi, dan outlet penjualan di seluruh dunia, yang harus menyesuaikan diri dengan praktik bisnis baru yang dikembangkan oleh platform digital.

Inilah fenomena globalisasi yang menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi dihindarkan. Perusahaan media menghadapi ketidakpastian dalam kepastian, dan harus bermain dalam lapangan baru kapitalisme global yang aturan pertandingan dan wasitnya didominasi oleh platform digital.

Pengelola media massa tidak punya pilihan lain selain mengalah kepada platform digital untuk melakukan distribusi konten, penggalian data pengguna, dan layanan periklanan. Tiga hal itu menjadi nafas media massa, dan menyerahkan operasional tiga hal itu sama saja dengan menyerahkan leher kepada lawan.

Itulah realitas yang terjadi sekarang. Trio FGA sudah menjadi penguasa dominan yang membuat para pengelola media harus rela berbagi kekuasaan. Mau tidak mau pengelola media harus masuk kedalam ekosistem yang diciptakan oleh platform digital untuk menjamin konten berita bisa dibaca oleh konsumen media.

Dalam praktiknya platform digital bertransformasi menjadi penerbit. Yang terjadi bukanlah transformasi tetapi kolonialisasi dan bahkan imperialisme. Perusahaan platform menjarah ranah yang selama ini menjadi lahan penerbit. Perusahaan platform melalui search engine dan media sosial mendominasi distribusi konten. Mayoritas konsumen media mengakses berita dari platform media dan hanya sedikit yang mengakses langsung ke jaringan penerbit.

BACA JUGA: Satu Abad NU, We Will Rock You sampai ‘’Wak Min Thoriq’’

Perusahaan platform bukan hanya mengakumulasi berita, tapi sekaligus melakukan kurasi terhadap seluruh berita untuk disajikan kepada konsumen media sesuai dengan standar platform. Dalam proses ini perusahaan platform mempergunakan algoritma yang bekerja dengan logikanya sendiri, yang sangat berbeda dengan logika penerbit yang menerapkan standar kualitas jurnalisme.

Mesin algoritma bekerja dengan logika mesin. Perusahaan platform menguasai aturannya dan perusahaan media hanya bisa menyerah dan manut. Setiap saat perusahaan platform bisa mengubah standar operasional mesin algoritma, dan perusahaan media harus buru-buru menyesuaikan diri dengan standar baru.

Pendapatan dari iklan yang menjadi jantung kehidupan perusahaan media sekarang juga dikuasai oleh perusahaan platform . Dengan berbagai macam teknologi yang serba cepat, efisien, dan murah, para pengiklan lebih suka berhubungan langsung dengan platform digital daripada dengan penerbit. Perusahan platform kemudian mendistribusikan iklan melalui programmatic ads, googleads, dan program iklan lain yang semuanya diatur oleh platform, dan penerbit hanya bisa pasrah.

BACA JUGA: Ilhan Omar, Rasmus Paludan, dan Borok Demokrasi

Dalam tradisi media cetak, sungguh tidak bisa dibayangkan jika ada seseorang datang kantor redaksi dan membawa materi iklan pada tengah malam menjelang deadline, dan kemudian dengan seenaknya membongkar halaman untuk dipasang iklan. Itu tidak akan pernah terjadi dalam praktik manajemen media massa konvensional. Tetapi dalam praktik media digital sekarang hal itu terjadi setiap saat.

Data pelanggan adalah nyawa kedua bagi perusahaan media. Bisakah Anda bayangkan ada perusahaan lain yang mempunyai data seluruh pelanggan media Anda, dan Anda tidak diperbolehkan untuk melihat data pelanggan itu? Ini bukan hanya penghinaan, tapi penjajahan. Ini tidak pernah terjadi dalam praktik manajemen media konvensional. Tapi, itulah keadaan media sekarang.

Data pelanggan Anda dikelola oleh orang lain dan dikonversi menjadi bisnis triliunan dolar dalam bentuk artificial intelligence (AI). Anda yang punya data sama sekali tidak mendapatkan bagian dari bisnis itu. Data pelanggan itu tersimpan rapi di taman sari data yang tertutup yang disebut sebagai ‘’Data Walled Garden’’, dan mengintip pun penerbit tidak bisa. platform digital mengumpulkan data pembaca dan menambang data itu lalu dikumpulkannya untuk kepentingan perusahaan platform.

Perusahaan media protes dan bersatu membentuk ‘’Aliansi Login’’ untuk menekan perusahaan platform. Jerih payah ini membawa hasil lumayan. Perusahaan platform memberi sedikit konsesi melalui mekanisme ‘’third party cookies’’, tetapi mekanisme itu tetap timpang dan perusahaan media tetap tidak bisa mengendalikan data pelanggan sepenuhnya.

BACA JUGA: Erick Thohir Banser Bersertifikat

Ketergantungan ini begitu besar dan berbahaya, karena perusahaan media akan kehilangan identitas dari konsumen media, dan dengan demikian akan kehilangan kredibilitas dari pemasang iklan. Para pengiklan lebih suka berhubungan langsung dengan platform digital ketimbang dengan perusahaan media. Keberadaan media hanya dilihat dengan picingan mata.

Di Eropa aliansi penerbit pernah mencoba melawan FGA. Tapi, dengan sekali tebas saja penerbit sudah terjengkang. Platform digital yang digertak menyerang balik dengan memboikot penerbit. Akibatnya trafik pembaca melorot sampai 80 persen. Penerbit pun angkat tangan menyerah.

Dengan perjuangan keras dan gigih dan dengan campur tangan pemerintah, penerbit di Eropa berhasil mendapat perlindungan melalui undang-undang ‘’Publisher Right’’. Australia menyusul mengundangkan ‘’News Media Bargaining Code’’. Dengan undang-undang itu platform digital dipaksa untuk berbagi hasil dan informasi pelanggan dengan penerbit. Undang-undang ini memberi bantuan nafas kepada penerbit, tetapi tidak menyelesaikan ketimpangan relasi kuasa antara platform digital dengan penerbit.

Relasi kuasa platform digital dengan penerbit disebut sebagai ‘’frenemy’’, friend and enemy. Teman sekaligus musuh. Melihat ketimpangan yang benar-benar jomplang, sebenarnya relasi kuasa itu lebih tepat disebut sebagai ‘’fredator’’ friend and predator. Platform digital sebagai teman tapi sekaligus predator pemangsa.

BACA JUGA: Ngabalin dan Wali Songo dari China

Presiden Jokowi mengatakan bahwa negara harus hadir membela media yang terpojok tidak berdaya oleh perusahaan platform. Indonesia sedang mengadopsi model ‘’publisher right’’ ala Eropa supaya platform digital bisa memberi kompensasi kepada penerbit yang berita-beritanya ditayangkan oleh platform digital.

Berhadapan dengan kapitalisme global raksasa seperti perusahaan platform tentu tidak gampang. Tetapi, upaya pemerintah Indonesia bersama masyarakat pers untuk memperjuangkan hak-haknya layak ditunggu hasilnya.

Mudah-mudahan pers Indonesia kembali bisa baik-baik saja. (*)

Editor: DAD

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.