Memutus Nadi Kemacetan Sidoarjo, Proyek Flyover Gedangan Senilai Rp480 Miliar Mulai Disosialisasikan

SIDOARJO-KEMPALAN: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memulai tahapan krusial dalam realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Flyover Gedangan. Pada Senin malam (18/5/2026), Pemkab Sidoarjo menggelar sosialisasi pengadaan tanah di Kantor Kecamatan Gedangan yang dihadiri oleh ratusan warga terdampak. Proyek infrastruktur senilai Rp480 miliar dari APBN ini ditargetkan menyelesaikan pembebasan lahan pada akhir tahun 2026, sebelum konstruksi fisik dimulai pada 2027.
Langkah akselerasi ini memperkuat koridor logistik wilayah penyangga Surabaya. Flyover Gedangan menjadi bagian dari trilogi mega proyek nasional di Sidoarjo setelah suksesnya Flyover Aloha (Rp438 miliar) dan pembangunan Frontage Road Waru–Gedangan (Rp278 miliar) berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa proyek prioritas ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari jajaran kementerian hingga Presiden. Subandi menjamin proses ganti kerugian akan menguntungkan masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak ketiga atau makelar.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua aset, baik tanah, bangunan, maupun tanaman, akan dinilai oleh tim appraisal independen dan dibayar menggunakan standardisasi nilai tertinggi. Pemkab tidak bisa memengaruhi angka tersebut,” ujar Subandi di hadapan warga terdampak.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses pembebasan lahan dibebaskan dari beban pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat merespons positif tanpa ada penolakan. Warga aktif berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen yuridis, mekanisme hak waris, hingga teknis administrasi. Pemkab mengimbau warga segera menyiapkan alas hak atas tanah mereka dan intensif berkoordinasi dengan kepala desa serta camat.
Secara teknis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan berdasarkan kajian Detail Engineering Design (DED) dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), trase jembatan digeser ke sisi timur. Keputusan ini diambil demi efisiensi anggaran dan waktu, mengingat struktur tanah di sisi timur lebih ideal untuk fondasi bawah jembatan.

Pergeseran trase ini juga meminimalkan dampak sosial. Total lahan yang dibebaskan sebesar 45.822 meter persegi yang mencakup 89 Kepala Keluarga (KK). Struktur trase baru ini lebih banyak memanfaatkan aset milik negara, seperti lahan Polsek, Puskesmas, PDAM, dan PT KAI. Dampaknya, aktivitas ekonomi warga lokal di sisi barat Jalan Raya Gedangan tetap dapat berjalan normal selama konstruksi berlangsung.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda Sidoarjo, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri, Polresta, dan Kodim 0816 Sidoarjo. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu mengurai titik kemacetan kronis di perempatan Gedangan dan mendongkrak efisiensi distribusi logistik di Jawa Timur.(Ambari Taufiq/M Fasichullisan)