Dokumenter Pesta Babi, antara Investigatif dan Provokatif

Namun film juga dikritik karena dianggap tidak cukup berimbang, membangun framing negatif terhadap negara dan TNI, serta kurang menghadirkan konteks pertahanan, keamanan, dan geopolitik Papua.

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Pesta babi adalah tradisi adat yang telah berlangsung turun-temurun di sejumlah suku di Papua, terutama di wilayah pegunungan seperti suku Dani, Lani, dan Yali. Masyarakat setempat mengenalnya sebagai ‘’Awon Atatbon’’.

Dalam budaya masyarakat Papua, babi bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol kekayaan, kehormatan, persaudaraan, hingga alat pembayaran adat.

Tradisi ini biasanya digelar dalam berbagai momen penting, mulai dari pesta pernikahan, syukuran, penyambutan tamu besar, pelantikan kepala suku, hingga upacara perdamaian antarkelompok masyarakat.

Masyarakat akan berkumpul bersama untuk memasak babi menggunakan metode tradisional bakar batu atau barapen. Batu-batu dipanaskan menggunakan kayu bakar, lalu daging babi, ubi, sayuran, dan berbagai bahan makanan lainnya dimasukkan ke dalam lubang tanah dan ditutup hingga matang.

Tradisi pesta babi bukan hanya soal makan bersama, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan gotong royong. Pesta babi menjadi simbol identitas dan bahkan menjadi simbol perlawanan terhadap persepsi ketidakadilan.

Sutradara film dokumenter Dandhy Laksono membuat film dokumenter ‘’Pesta Babi’’ yang sekarang menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Sinopsis film ini paling banyak dicari di mesin pencari Google karena publik kepo terhadap konten film ini. Publik kepo setelah acara nonton bareng di kampus dibubarkan.

Kontroversi ini memicu diskusi panjang di media sosial. Banyak pihak menilai pembubaran nobar ada pemberangusan kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi di lingkungan kampus. Di sisi lain, ada juga yang menganggap Pesta Babi terlalu sensitif, politis, dan provokatif.

Film ini dipasarkan dengan strategi marketing yang melibatkan komunitas kecil melalui nonton bareng. Model pemasaran underground seperti ini memancing rasa ingin tahu publik yang cukup besar.

Ketika acara nobar dibubarkan oleh aparat maka momen itu dimaksimalkan sebagai materi marketing untuk menarik perhatian publik. Marketing moment paling menentukan bukannya acara nonton bareng, tetapi pembubaran oleh aparat.

Tim marketing sukses melakukan provokasi sehingga memunculkan tindakan pembubaran. Setelah terjadi pembubaran maka muncullah snowball marketing effect.

Kasus pembubaran menyebar melalui ‘’words of mouth’’ di berbagai akun media sosial. Tim marketing tidak perlu lagi melakukan kegiatan karena sudah diambil alih oleh netizen.

Sebelum Pesta Babi, Dandhy Laksono dikenal dengan produksinya ‘’Dirty Vote’’ yang menyoroti kecurangan dalam pemilu 2024.

Kemudian ada lagi produk dokumenter ‘’Indonesia Reset’’ yang juga dipasarkan melalui nobar dan mengalami pelarangan dan pembubaran di beberapa daerah. Indonesia Reset sempat viral sebentar tetapi kemudian menghilang.

Film dokumenter Pesta Babi bisa dibaca sebagai karya yang berada di titik temu antara advokasi lingkungan, kritik pembangunan negara, dan sensitivitas politik-keamanan Papua.

Kontroversinya muncul karena film ini menyentuh isu yang sangat kompleks: proyek strategis nasional (PSN), hak masyarakat adat, eksploitasi sumber daya, kehadiran militer, serta integrasi nasional Indonesia di Papua.

Film ini membangun argumen bahwa pembangunan berbasis PSN di Papua membawa konsekuensi sosial-ekologis yang berat, deforestasi, hilangnya tanah adat, pergeseran ruang hidup masyarakat tradisional, perubahan pola ekonomi dan budaya, meningkatnya ketimpangan antara masyarakat lokal dan aktor pendatang atau korporasi.

Hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi ruang identitas dan spiritual masyarakat adat Papua. Karena itu, hilangnya hutan dipotret sebagai hilangnya “dunia hidup” orang Papua sendiri.

Secara sinematik dan emosional, pendekatan seperti ini bisa efektif membangun empati publik. Film dokumenter investigatif memang sering memakai pendekatan human-interest untuk memperlihatkan dampak konkret pembangunan terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks Papua, kritik seperti ini memperoleh resonansi kuat karena Papua sejak lama dipandang sudah mengalami paradoks: kaya sumber daya alam tetapi masyarakat lokal masih menghadapi kemiskinan, keterisolasian, dan keterbatasan akses layanan dasar.

Di sisi lain bahwa kritik terhadap film ini cukup serius, terutama terkait standar jurnalisme investigatif. Para pengkritik menilai film terlalu dominan memakai sudut pandang korban, aktivis, atau narasi anti-PSN.

Film ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah, TNI, aparat keamanan, perencana pembangunan, maupun argumen strategis negara.  Akibatnya, film dianggap menghasilkan framing tunggal bahwa negara hadir terutama sebagai kekuatan represif dan destruktif.

Dalam etika dokumenter investigatif, kritik seperti ini relevan karena karya investigatif idealnya, dengan memeriksa banyak sumber, memberi hak jawab, menghadirkan konteks struktural, serta membedakan fakta, interpretasi, dan opini.

Salah satu bagian paling sensitif adalah representasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI.

Kritik terhadap film menyebut bahwa aparat digambarkan identik dengan intimidasi, kehadiran militer diasosiasikan dengan kepentingan proyek, dan konflik sosial dipersepsikan terutama akibat pendekatan keamanan negara.

Padahal dari sudut pandang negara, Papua bukan hanya isu pembangunan, tetapi juga integritas teritorial, ancaman separatisme bersenjata, infiltrasi politik luar negeri, pengamanan perbatasan, dan stabilitas kawasan timur Indonesia.

Karena itu, kelompok yang pro-negara menilai penggambaran TNI tanpa konteks ancaman keamanan akan menciptakan persepsi simplistis seolah seluruh operasi keamanan di Papua hanya alat represi terhadap warga sipil.

Film tidak cukup menjelaskan adanya kelompok bersenjata di Papua, konflik keamanan yang nyata, risiko terhadap pekerja proyek, maupun posisi strategis Papua dalam geopolitik Indonesia.

Papua memiliki posisi penting secara strategis, berbatasan dengan Papua Nugini, kaya sumber daya alam, menjadi jalur pertahanan kawasan timur, serta memiliki arti simbolik bagi keutuhan NKRI.

Kontroversi film ini sebenarnya memperlihatkan benturan dua paradigma besar.

Paradigma pertama: hak masyarakat adat dan ekologis. Dalam pandangan ini menekankan, tanah sebagai identitas, pembangunan harus berbasis persetujuan warga lokal, perlindungan lingkungan, dan kritik terhadap eksploitasi sumber daya. Dalam paradigma ini, negara sering dianggap terlalu elitis dan ekstraktif.

Paradigma kedua: pembangunan nasional dan keamanan Negara. Pandangan ini menekankan pentingnya integrasi nasional, pemerataan infrastruktur, stabilitas keamanan, dan kontrol negara terhadap wilayah strategis.

Dalam paradigma ini, kritik terhadap negara kadang dipandang mengabaikan ancaman separatisme dan risiko disintegrasi.

Film Pesta Babi cenderung lebih dekat pada paradigma pertama, sehingga wajar jika kelompok paradigma kedua merasa representasinya timpang.

Apakah dokumenter memang harus netral? Ini pertanyaan penting. Tidak semua dokumenter yang bertujuan menjadi laporan jurnalistik yang sepenuhnya netral. Banyak dokumenter memang bersifat advokatif, perspektif, atau bahkan politis.

Namun ketika sebuah film diposisikan sebagai “investigatif”, publik biasanya mengharapkan verifikasi kuat, keberimbangan, konteks luas, dan transparansi metodologi.

Karena itu, kritik terhadap Pesta Babi terutama muncul ketika film dianggap lebih kuat sebagai film advokasi, daripada investigasi multiperspektif. Artinya, (bahwa) kontroversi bukan hanya soal isi, tetapi juga soal klaim objektivitas.

Kontroversi Pesta Babi menunjukkan bahwa Papua adalah isu yang sangat sensitif dan multidimensi. Film ini dipuji karena bisa mengangkat penderitaan masyarakat adat, menyoroti dampak ekologis pembangunan, dan memberi ruang bagi suara yang sering terpinggirkan.

Namun film juga dikritik karena dianggap tidak cukup berimbang, membangun framing negatif terhadap negara dan TNI, serta kurang menghadirkan konteks pertahanan, keamanan, dan geopolitik Papua.

Pada akhirnya, soal perdebatan tentang film ini mencerminkan konflik yang lebih besar antara pembangunan nasional dan hak masyarakat adat, antara keamanan negara dan kebebasan sipil, antara narasi resmi negara dan narasi pengalaman warga lokal di Papua.

Di antara dua kepentingan tersebut tidak perlu saling menegasikan. Masih cukup tersedia ruang untuk dialog supaya menghasilkan ekuilbirum untuk kepentingan nasional.

*) Dhimam Abror Djuraid, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung