Selama 28 Tahun Indonesia ‘Reportnasi’ Gara-Gara Reformasi

Rusaknya Indonesia pasca berlakunya UUD 2002 bisa kita rasakan hari ini. Ekonomi dan politik dikuasai oleh segelintir elit. Sementara elit ekonomi dan politik tidak ada yang mengontrol.

Oleh: Tarmidzi Yusuf

KEMPALAN: Hari ini, 21 Mei 2026 tepat 28 tahun reformasi. Gara-gara reformasi 1998 Indonesia dilanda reportnasi. Soeharto setelah 32 tahun berkuasa tumbang. Bapak Pembangunan yang murah senyum ini berakhir tragis. Digoyang luar dalam.

Anehnya. Indonesia tidak lebih baik dari era Presiden Soeharto. Bahkan Indonesia hari ini lebih buruk dari era Orde Baru. Kemiskinan bertambah. Mafia merajalela. Korupsi makin gila. Ketergantungan ke negara lain. Utang menggunung. Dolar AS selangit. Meski secara fisik banyak gedung pencakar langit.

Euforia reformasi. Hingga kita lupa. Konstitusi kita dirombak total. Katanya itu: amandemen. Batang tubuh UUD 18 Agustus 1945 berubah total. Memang kita bebas bicara. Tidak seperti era Soeharto. Tetapi perut rakyat lapar. Untuk apa demokrasi bila perut rakyat lapar?

Apa hasil reformasi 1998? Indonesia maju? No. Rakyat sejahtera? Makin sengsara. Elit politik dan penguasa yang makmur. Katanya ekonomi tumbuh 5,6 persen tapi PHK tiap hari. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga terendah sejak Indonesia merdeka, Rp 17.700.

Orang kecil yang dipikirkannya makan murah. Sembako murah seperti ketika zaman Orde Baru. Sekolah murah. Kesehatan murah. Mereka tidak tahu politik. Sedihnya, orang kecil sengaja dipelihara agar tetap kecil.

Reformasi kebablasan. Menjungkir-balikkan konstitusi, UUD 18 Agustus 1945. Kedaulatan rakyat dipreteli melalui 4 (empat) kali amandemen UUD 1945. Dan lahirlah UUD 1945 Palsu yang kita kenal dengan UUD 2002.

Hasilnya bisa kita lihat hari ini. Kekuasaan presiden nyaris tanpa batas. Tidak ada lagi pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Ngerinya lagi! Tidak ada ruang di UUD 2002 untuk meminta pertanggungjawaban presiden.

Kalaupun ada, prosesnya berbelit-belit alias mustahal bin mustahil. DPR hanya tukang stempel presiden. Mirisnya MPR turun derajat. Dari lembaga tertinggi negara jadi penyelenggara lomba cerdas cermat. Memalukan!

DPR bukan lagi perwakilan rakyat. Tapi, DPR hari ini lebih tepat kita sebut dewan perwakilan partai. Kedaulatan rakyat dalam UUD 2002 menjadi kedaulatan partai politik. Sementara ketua umum partai nyaris semuanya di bawah ketiak presiden. Mana demokrasi yang kalian gembar-gemborkan itu?

Hari ini kita menyaksikan kekuasaan presiden sesuka hati. Tanpa tuntunan seperti diatur dalam UUD 1945 Asli, GBHN. Kini, Presiden tanpa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti pernah diterapkan pada zaman Orde Baru.

Dampaknya tentu saja rakyat. Rakyat semakin melarat karena negara dikuasai oleh kelompok orang-orang yang membuat rakyat melongok dan melarat alias Konglomerat. Para konglomerat yang hari ini kita kenal dengan oligarki inilah yang mendanai calon presiden dan partai politik untuk berkontestasi dalam pemilihan umum.

Calon presiden dan calon anggota legislatif yang paling banyak duitlah yang bakal menang dalam pertarungan lima tahunan, pemilu. Semua bisa dibeli. Wasit dibeli. Rakyat dibeli. Jual-beli suara oleh penyelenggara dan aparat keparat.

Rakyat cuma jadi objek elit politik. Habis manis sepah dibuang. Cukup disumpal dengan bansos dan uang Rp 100.000 tapi menderitanya tahunan bahkan puluhan tahun.

Rusaknya Indonesia pasca berlakunya UUD 2002 bisa kita rasakan hari ini. Ekonomi dan politik dikuasai oleh segelintir elit. Sementara elit ekonomi dan politik tidak ada yang mengontrol.

Inikah reformasi yang dibangga-banggakan itu? Yang membuat banyak rakyat reportnasi. Demokrasi dibajak oligarki melalui UUD 2002.

*) Tarmidzi Yusuf, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.