KEMPALAN: KERUSUHAN antara pekerja asing dari China dengan pribumi di Morowali, Sulawesi Tengah, terjadi pada 15 Januari, mengingatkan publik akan kerusuhan besar yang tejadi pada 15 Januari 1974 yang terkenal dengan sebutan Malari, Malapetaka 15 Januari.
Skala kerusuhan Morowali masih jauh dibanding dengan malapetaka Januari 1974. Ketika itu belasan orang tewas dan ratusan mobil dibakar. Kompleks perdagangan di Senen dan Glodok dibakar dan dijarah massa. Malari menjadi huru-hara massa yang kemudian menjadi huru-hara politik yang melibatkan orang-orang elite di lingkar kekuasaan.
Kerusuhan Morowali hanya bersifat lokal yang bisa dipadamkan dalam waktu singkat. Kendati begitu, ada banyak unsur kerusuhan Morowali yang punya kemiripan dengan Malari. Kerusuhan Morowali merupakan puncak dari gunung es kasus gelombang tenaga kerja asing (TKA) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi isu yang kontroversial.
Kedatangan TKA China dikritisi oleh banyak kalangan, terutama karena mereka adalah pekerja kelas kasar yang tidak berketerampilan khusus. Investasi asing dari China seharusnya membawa serta skilled workers, tenaga kerja terampil, yang tidak dipunyai Indonesia. Investasi asing juga seyogyanya diikuti dengan transfer technology dan transfer knowledge dari negara investor ke Indonesia.
Yang terjadi di Morowali tidak demikian. Tenaga kerja kasar dari China sangat banyak mengambil porsi tenaga kerja lokal. Dalam banyak kasus kemampuan mereka malah berada di bawah pekerja lokal. Meski demikian, gaji TKA jauh lebih besar ketimbang gaji pekerja lokal.
BACA JUGA: Intelektual Stempel
Kerusuhan Morowali membawa kenangan terhadap Malari yang mempunyai dasar peristiwa yang mirip. Ketergantungan terhadap investasi asing akhirnya menimbulkan ketidakpuasan di dalam negeri. Hal itu kemudian memicu persaingan politik di internal rezim. Pada akhirnya muncul gerakan protes oleh mahasiswa yang kemudian ditunggangi oleh kelompok kepentingan.
Pada 15 Januari 1974, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta turun ke jalan untuk mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investasi asing. Aksi itu dilakukan bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta.
Aksi yang awalnya berjalan dengan damai itu berubah menjadi kerusuhan. Sejumlah gedung dirusak dan dijarah, ratusan kendaraan bermotor produksi Jepang dirusak dan dibakar. Mahasiswa yang melakukan demonstrasi membantah telah melakukan kerusuhan. Para mahasiswa ini berkumpul di kampus Iniversitas Indonesia (UI) di Salemba, tetapi kerusuhan pecah di daerah Senen yang jaraknya jauh dari kampus.
Para mahasiswa merasa gerakannya ditunggangi oleh kepentingan politik. Kerusuhan ini menjadi alasan bagi rezim Orde Baru untuk membungkam gerakan mahasiswa yang dianggap menjadi penggerak Peristiwa Malari 1974. Salah satu tokoh mahasiswa yang ditangkap ialah Hariman Siregar.
Kebijakan ekonomi Soeharto menjadi sorotan tajam. Rezim Orde Baru mewarisi ekonomi yang berantakan dari rezim Sukarno. Salah satunya inflasi yang membubung tinggi dan utang luar negeri menumpuk.
BACA JUGA: “Jokowi, Kasihan, dah…”
Soeharto berupaya menutup utang warisan Orde Lama dengan memasukkan investasi asing sebanyak mungkin. Indonesia berpaling kepada Amerika Serikat untuk mendapatkan investasi di bidang energi dan tambang. Dari situ masuklah investor kakap seperti Freeport McMoran yang berinvestasi di tambang emas dan tembaga di Papua.
Selain Amerika, Jepang juga menjadi sumber investasi yang sangat penting bagi Indonesia. Jepang bahkan mengungguli Amerika dalam produksi otomotif Berbagai alat transportasi, elektronik, dan barang-barang konsumen terlihat lebih didominasi produk Jepang.
Strategi investasi yang sangat bergantung kepada asing ini menjadi sasaran kritik keras mahasiswa. Elite politik di lingkaran Soeharto terpecah menghadapi isu ini. Salah satu persaingan paling keras terjadi antara kubu Jenderal Soemitra melawan kubu Ali Moertopo.
Soemitro yang menjadi Deputi Panglima Angkatan Bersenjata dan Panglima Kopkamtib merupakan jenderal yang berpengaruh dalam mengendalikan keamanan dalam negeri. Soemitro sering mengadakan pertemuan dengan menteri-menteri di kantornya. Hal itu dianggap sebagai upaya untuk membangun pengaruh untuk menyingkirkan Soeharto.
Ali Moertopo adalah jenderal yang berada di lingkaran paling dekat dengan Soeharto dan menjadi penasihat utama Soeharto. Ali Moertopo merasa gerah oleh manuver Soemitro yang semakin terbuka.
BACA JUGA: Pembangkangan Sipil
Salah satunya adalah dengan mendorong gerakan mahasiswa di kampus-kampus. Soemitro mendatangi kampus-kampus dan mendorong mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintah. Langkah ini mendapat tentangan keras dari Ali Moertopo yang melaporkannya kepada Soeharto.
Pada awal 1974 Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berencana berkunjung ke Indonesia. Kesempatan itu dipakai oleh mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran. Demonstrasi berawal dari apel ribuan mahasiswa dan pelajar yang berlangsung dari kampus UI di Jalan Salemba menuju kampus Universitas Trisakti di Grogol pada tengah hari, 15 Januari 1974.
Mahasiswa memaklumatkan Apel Tritura 1974. Para mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga, membubarkan asisten presiden, dan menggantung koruptor. Para mahasiswa membakar patung Kakuei Tanaka. Lalu mereka bergerak ke Istana Kepresidenan tempat pertemuan antara Presiden Soeharto dan PM Kakuei Tanaka.
Peluru mulai ditembakkan ke arah demonstran yang mulai melakukan kekerasan dengan menyerang mobil buatan Jepang. Mahasiswa membantah telah melakukan kekerasan. Sebab, saat itu mereka berdemonstrasi di sekitar Jalan MH Thamrin, sedangkan kerusuhan terjadi di sekitar Pasar Senen.
BACA JUGA: Mega-Anwar
Kerusuhan tidak bisa dihindarkan lagi. Massa yang brutal merusak dan membakar pertokoan Senen dan Glodok dan menjarah barang-barang. Perusuh juga membakar mobil dan motor buatan Jepang.
Tentara bergerak melakukan penembakan terhadap perusuh. Korban kerusuhan tewas sebanyak 11 orang, 685 mobil hangus, 120 toko hancur dan rusak, serta 128 korban mengalami luka berat dan ringan. Proyek Pasar Senen yang ketika itu diperkirakan bernilai sekitar Rp 2,6 miliar terbakar habis.
Peristiwa Malari dipicu oleh kondisi perekonomian yang memburuk bagi sebagian rakyat. Program pembangunan yang dilakukan Soeharto hanya memberikan laporan peningkatan secara statistik tanpa bisa dinikmati rakyat. Hasil pertanian dilaporkan meningkat tetapi kondisi petani buruk, harga beras mahal, dan seringkali terjadi kesalahan distribusi. Sebagain besar hasil panen itu diyakini menjadi sasaran korupsi oleh militer.
Soeharto memecat Jenderal Soemitro dan membubarkan tim Asisten Pribadi Presiden yang berisi jenderal-jenderal terdekat Soeharto seperti Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Soemitro benar-benar tersingkir, sementara Ali Murtopo masih tetap menjadi orang kepercayaan Soeharto.
Sampai sekarang belum terungkap siapa dalang Malari. Hal yang sama terjadi pada gerakan mahasiswa 1998 yang akhirnya menjatuhkan rezim Soeharto. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR RI, dan ribuan orang lainnya menjarah, membakar, dan memperkosa perempuan-perempuan Tionghwa.
BACA JUGA: Mega for President
Relasi rasial yang rapuh antara etnis Tionghwa dengan pribumi masih menjadi persoalan laten yang setiap saat bisa pecah. Dalam dua kasus kerusuhan besar itu etnis Tionghwa menjadi sasaran amuk massa, karena dianggap sebagai simbol ketimpangan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan yang tidak merata.
Kasus kerusuhan Morowali menjadi alarm bagi Presiden Jokowi untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan ekonominya. Jokowi melakukan pendekatan pembangunanisme yang mirip dengan Orde Baru. Jokowi sangat berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, terutama dari China.
Jokowi membanggakan ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh dalam kondisi internasional yang terperangkap resesi. Tetapi, pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan pemerataan. Kemunculan TKA dalam jumlah besar menumbuhkan kecemburuan sosial yang setiap saat bisa pecah.
Persaingan elite politik di lingkar kekuasaan Jokowi belum terendus oleh publik. Tetapi, menjelang akhir-akhir masa kepemimpinan Jokowi sangat mungkin persaingan itu terjadi dan pada akhirnya pecah ke permukaan.
Malapetaka Morowali 2023 mungkin hanya insiden lokal. Tapi, tidak tertutup kemungkinan akan pecah di tempat lain dalam skala yang lebih besar. Siapa tahu? (*)
Editor: DAD

Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi