Kempalan.com

Kurs Rupiah 20.000 per Dolar AS Bukan Ilusi

Posted on 8 Juni 2026 by Kempalan Online

Kini, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond – surat utang berdenominasi Yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.

Oleh: Anthony Budiawan

KEMPALAN: Kurs rupiah tembus Rp 18.000 per dolar AS, Kamis (4/6/2026). Tidak mengejutkan. Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal.

Sikap penyangkalan itu bisa dimaklumi: pemerintah memang harus berusaha tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar. Tetapi cara yang dilakukan justru menjadi bumerang.

Pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memeringatkan kejatuhan rupiah – yang pada akhirnya terbukti benar.

Dengan gaya khasnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa para ekonom pengritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat. Tetapi, yang terjadi sebaliknya: rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis.

Bursa saham pun ikut ambruk. IHSG ditutup di bawah 6.000 hari ini, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini. Kondisi ini diperburuk dengan sejumlah kebijakan yang diluncurkan secara tiba-tiba.

Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah menambah ketidakpastian di kalangan investor. Misalnya, kewajiban ekspor batubara dan kelapa sawit melalui satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik mulai memertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah rupiah akan berbalik menguat ke Rp 16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp 20.000 per dolar AS?

Kurs rupiah saat ini pada dasarnya ditentukan oleh satu faktor: besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah tidak akan mereda.

Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD 10,3 miliar – dari USD 156,5 miliar pada akhir Desember 2025 jadi USD 146,2 miliar pada akhir April 2026. Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat.

Memasuki awal Juni tekanan terhadap rupiah belum mereda. Ini mengindikasikan bahwa arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti.

Kini, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond – surat utang berdenominasi Yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.

Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi. Kurs Rp 20.000 per dolar AS – atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 – bisa segera menjadi kenyataan.

Dalam kondisi seperti ini, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting.

Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat – bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset.

*) Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Namanya Menjaga Ashabiyyah

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Rupiah dijaga Bank Indonesia. Kepercayaan dijaga oleh keteladanan pemimpin. Dalam teori Ibnu Khaldun, negara bertahan karena ashabiyyah, bukan sekadar uang dan kekuasaan.

Oleh: Ahmadie Thaha

KEMPALAN: Dalam dua tulisan sebelumnya, kita berbicara tentang kurs dolar dan kepercayaan publik. Yang satu diukur oleh pasar, yang lain diukur oleh survei. Yang satu bergerak di layar monitor, yang lain hidup di kepala dan hati manusia.

Survei Poltracking menyebut tingkat kepercayaan publik pada pemerintah masih tinggi, 74 persen.

Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Jika kepercayaan publik memang merupakan modal politik yang begitu berharga, yang bisa saja tiba-tiba turun, apa yang sedang dilakukan Prabowo Subianto untuk menjaganya?

Pertanyaan ini penting karena kepercayaan tidak tumbuh seperti rumput liar yang muncul sendiri setelah hujan. Kepercayaan lebih mirip sawah. Ia harus ditanam, dipelihara, diairi, dan dijaga dari hama. Sekali gagal panen, maka tak mudah untuk menumbuhkannya kembali.

Dalam beberapa bulan terakhir, tampak ada pola yang konsisten. Bahwa Presiden Prabowo tak hanya berbicara tentang program-program pemerintah.

Presidena berusaha memastikan bahwa program-program itu terlihat, terasa, dan menyentuh langsung kehidupan rakyat. Setidaknya begitu yang terlihat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling jelas. Presiden tidak sekadar meresmikan program, lalu menyerahkannya kepada birokrasi.

Ia berkali-kali turun tangan, memantau pelaksanaan, bahkan mengumpulkan ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sentul untuk memastikan mesin besar itu bergerak sesuai arah yang ditentukan.

Di mata sebagian orang, itu mungkin sekadar urusan teknis. Tetapi dalam politik, dapur seringkali lebih penting daripada podium. Rakyat tidak memakan pidato. Rakyat memakan hasil kebijakan. Karena itu, bagi seorang presiden, satu dapur yang gagal terkadang lebih berbahaya daripada seratus pidato yang berhasil.

Namun kepercayaan tidak hanya dibangun oleh keberhasilan. Ia juga dibangun oleh cara seorang pemimpin menghadapi kegagalan.

Di sinilah ujian sesungguhnya muncul. Ketika dugaan penyimpangan dan korupsi menyeret nama-nama yang berada di lingkungan program strategis pemerintah, perhatian publik tidak lagi tertuju pada besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat. Perhatian publik beralih pada satu pertanyaan sederhana: apakah pemerintah berani membersihkan rumahnya sendiri?

Membersihkan rumah sendiri selalu lebih sulit daripada membersihkan rumah tetangga. Debu di rumah tetangga tidak memiliki hubungan emosional dengan kita. Debu di rumah sendiri seringkali menempel pada orang-orang yang dahulu dipercaya, diajak berjuang, bahkan dibanggakan.

Karena itu sejarah menunjukkan bahwa banyak pemimpin jatuh bukan karena serangan lawan, melainkan karena ketidakmampuannya mengambil jarak dari orang-orang dekatnya sendiri. Loyalitas berubah menjadi pembenaran.

Persahabatan berubah menjadi perlindungan. Dan kekuasaan perlahan berubah menjadi benteng yang melindungi kesalahan.

Ibnu Khaldun telah mengingatkan hal itu lebih dari enam abad yang lalu melalui teorinya yang terkenal: ashabiyyah. Banyak orang menerjemahkan ashabiyyah sebagai solidaritas kelompok. Padahal maknanya lebih dalam.

Ashabiyyah adalah energi kepercayaan yang membuat sekelompok manusia merasa memiliki nasib yang sama dan tujuan yang sama.

Ketika ashabiyyah kuat, rakyat bersedia mendukung pemimpinnya. Aparat bersedia menjalankan tugasnya. Institusi bekerja. Program bergerak. Negara memiliki daya tahan menghadapi badai.

Tapi ketika ashabiyyah melemah, semuanya mulai retak. Orang tidak lagi percaya kepada pemimpin. Pemimpin tidak lagi percaya kepada bawahannya. Dan negara perlahan berubah menjadi bangunan besar yang kehilangan semen perekatnya.

Dalam perspektif Ibnu Khaldun, bahwa ancaman terbesar terhadap sebuah pemerintahan bukanlah kritik. Bukan pula oposisi. Ancaman terbesar adalah hilangnya kepercayaan yang mengikat seluruh elemen bangsa menjadi satu kesatuan.

Karena itu, jika rupiah adalah mata uang ekonomi, maka kepercayaan adalah mata uang kekuasaan. Bank Indonesia memiliki cadangan devisa untuk mempertahankan rupiah. Tetapi tidak ada bank sentral yang memiliki cadangan kepercayaan.

Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui keteladanan, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan menegakkan aturan bahkan terhadap orang-orang yang berada di lingkaran sendiri. Prabowo kali ini cukup tegas bertindak terhadap rekan dekatnya, Dadan Hindayana.

Di situlah mungkin letak salah satu pertaruhan terbesar pemerintahan Prabowo hari ini. Bukan semata-mata menjaga pertumbuhan ekonomi. Bukan semata-mata menjaga stabilitas rupiah.

Melainkan menjaga agar mata uang yang paling mahal dalam politik bisa tetap memiliki nilai.

Namanya kepercayaan.

*) Ahmadie Thaha, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Pasar Pramuka: Usut Empat Untuk Empat

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

“Empat O” adalah kunci sukses Jokowi menjadi Walikota, Gubernur, dan Presiden. Membongkar ijazah palsu made in Pasar Pramuka harus sampai pada usut peran masing-masing dari “Empat O” tersebut.

Oleh: M Rizal Fadillah

KEMPALAN: Investigasi ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka Jakarta mendapat titik terang pasca pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Tim Pemburu Ijazah Palsu.

Empat orang yang disinggung oleh Widodo anggota tim Solo adalah figur penting, yakni Anggit, Devid, Isnaeni, dan Eko Sulistyo. Menurutnya mereka orang Jokowi yang mrmpersiapkan dokumen pendaftaran ke KPUD DKI pada Pilgub 2012. Dan, berlanjut Pilpres 2014.

Widodo tidak menyampaikan detail keempatnya tapi bacaan media menemukan keempat anggota tim Solo itu memang orang yang kelak diberi peran penting oleh Joko Widodo yang diduga kuat sebagai balas jasa.

Dengan bantuan tim Jakarta, dari sinilah kemudian jembatan Pasar Pramuka bisa terhubung.

Anggit Nugroho adalah Sekretaris Jokowi sejak Walikota Solo, mantan redaktur pelaksana harian Solo Pos dan Pimred Joglosemar. Kemudian menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi.

Devid Agus Yunanto mantan ajudan Walikota Jokowi dan menjadi Sespri selama Jokowi menjadi Presiden. Mohammad Isnaeni merupakan Ketua Umum Alap-Alap Jokowi (AAJ) relawan pemenangan Jokowi. Penyambut utama kedatangan Jokowi di Solo purna tugas.

Eko Sulistyo mantan Ketua KPUD Surakarta yang menggolkan Jokowi untuk bisa menjadi Walikota Surakarta, tim sukses Jokowi saat Pilgub DKI dan Pilpres, serta nantinya di bawah rezim Jokowi diangkat Erick Thohir menjadi Komisaris PLN.

Eko sebelumnya adalah Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Jokowi. Operator blusukan Jokowi ini bercerai kepentingan saat yang bersangkutan menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud MD ketika Pilpres 2024.

Empat tokoh Anggit, Devid, Isnaeni, dan Eko Sulistyo patut untuk diusut Bareskrim Mabes Polri sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas) 13 Mei 2026 yang dilaporkan oleh Rizal, Rustam, dan Heru bersama Tim Pemburu Ijazah Palsu (TPIP) yang terdiri dari ARM, UI Watch, dan komunitas lainnya.

Menurut Beathor tim Solo tak memiliki dokumen pendaftaran. Menurut Widodo keempatnya adalah tim Jokowi dari persiapan hingga pendaftaran. Dugaannya mereka terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka.

Dari empat orang ini menuju kepada empat figur utama yang jelas diadukan ke Bareskrim Mabes Polri yang dikenal dengan “Empat O” yaitu Paiman Raharjo, Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo.

Paiman “koordinator” Pasar Pramuka, Eko merepresentasi kepentingan Solo untuk pembuatan dokumen, Pratikno mantan Rektor UGM sekaligus tim sukses Jokowi sejak Pilwalkot Solo, dan Joko Widodo orang yang paling berkepentingan sekaligus bohir.

“Empat O” adalah kunci sukses Jokowi menjadi Walikota, Gubernur, dan Presiden. Membongkar ijazah palsu made in Pasar Pramuka harus sampai pada usut peran masing-masing dari “Empat O” tersebut.

Paiman Raharjo, Eko Sulistyo, Pratikno, dan Joko Widodo. Paiman Raharjo Wakil Menteri kabinet Jokowi, Eko Sulistyo Deputi KSP masa Jokowi, Pratikno Menteri abadi sejak Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dan Jokowi sendiri adalah Raja Pembohong dari Solo.

Sebanyak 23 orang yang diduga terlibat pemalsu Pasar Pramuka telah ditangkap, 8 orang menjadi tersangka, terdakwa, dan terhukum.

Mereka baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri potensial menjadi pelaku lapangan pembuat ijazah palsu Jokowi. Tidak percaya? Ayo Bareskrim bekerja, jangan biarkan Joko Widodo berbohong untuk selamanya.

*) Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

‘Democracy for Realists’: Pelajaran bagi Indonesia

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

Politik pencitraan bukan masalah utama – manusia memang merespons simbol dan figur. Masalah muncul ketika pencitraan menggantikan institusi, popularitas mengalahkan kapasitas, dan reputasi menggeser akuntabilitas.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, Christopher H. Achen dan Larry M. Bartels menerbitkan buku penting: Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government (2016).

Buku ini menggucang pengandaian bahwa dalam demokrasi pemilih adalah warga rasional yang menilai kualitas dari kandidat, mempelajari program, mengevaluasi kebijakan, lalu memilih yang tepat. Pemilu menjadi katalis yang menghubungkan pilihan rasional dan kepemimpinan responsif.

Bagi kedua penulis ini, realitas tak sesederhana itu. Pilihan politik lebih sering dibentuk oleh identitas, loyalitas kelompok, afeksi, pengalaman hidup, simbol-simbol kedekatan. Banyak pemilih bahkan tak memiliki informasi memadai dan tetap mendukung atau menolak pemimpin terlepas dari kinerjanya.

Karena itu, masalah demokrasi tersebut bukan pada rakyat yang kurang rasional, melainkan pada harapan berlebihan terhadap kemampuan individu memahami kompleksitas politik modern.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Demokrasi tak boleh berhenti sebatas pemilu dan tak bisa disehatkan hanya dengan mengharap juru selamat. Kita terlampau percaya pada niat tulus pemimpin dan kemampuan rakyat memilih yang terbaik.

Kita kerap menggantungkan harapan pada figur kuat dan visioner, seolah satu orang dapat menuntaskan seluruh persoalan bangsa. Padahal negara baik bukan yang sesekali melahirkan pemimpin luar biasa, melainkan yang tetap berjalan dengan manusia biasa.

Maka, demokrasi tak seharusnya diandaikan pada keterpilihan yang terbaik, melainkan pada penguatan institusi: haluan negara sebagai konsensus bersama, partai politik sehat, birokrasi profesional, pengadilan independen, media bebas, masyarakat sipil aktif – sebagai pengaman siapa pun yang terpilih.

Penyehatan demokrasi Indonesia tak bisa cuma menanti ketepatan pilihan rakyat atau kebijaksanaan pemimpin, melainkan pada kemampuan membangun institusi yang cukup kuat untuk menanggung ketidaksempurnaan manusia.

*) Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Apa Negara Dikelola Hanya Dengan Imajinasi

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

Lupa bahwa rakyat lebih ingin harga sembako turun, masih bisa makan daripada porto folio dengan lihat foto-foto lobi diplomasi kosong hanya bagian dari konten pencitraan.

Oleh: Sutoyo Abadi

KEMPALAN: Semua kita tidak ingin hanya memberi kritik asal bunyi (asbun) yang akan menambah beban kerja Presiden. Terapi Prabowo Subianto telah membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Semua yang terjadi datang dari jebakannya sendiri, bukan semata disebabkan dari luar dirinya dan menciptakan kambing hitam.

Menciptakan imajinasi terlalu banyak, akhirnya membuat negara hanya hidup dalam angan-angan. Diperberat dengan postur kabinet bukan “zaken” (kalangan ahli/teknokrat) tetapi “seken” (manusia bekas) tidak jelas kompetensinya.

Bahkan hampir semua pejabat dalam hidup mewah bersamaan hampir semua terlibat korupsi yang sudah menyentuh semua di semua lini, wajar menimbulkan kemarahan rakyat.

Negara tampak tenang di atas, tapi di bawahnya bergejolak, berpotensi menjadi perlawanan karena rakyat merasa tidak ada harapan perbaikan kehidupan yang terjadi kesulitan dan penderitaan terus menghimpit.

Di era media kepercayaan tidak hanya dibangun lewat pidato imajinasi tapi juga lewat keterlihatan (realitas yang terjadi).

Pagi ini (07/6/2026), dari artikel cukup panjang yang dikirim oleh ekonom Prof. Anthony Budiawan, fakta tidak bisa ditutup dengan imajinasi bahwa:

“Kenyataan bahwa kita, Indonesia banyak uang terbukti hanya fatamorgana (imajinasi). Faktanya, neraca pembayaran terus mengalami defisit berkelanjutan”.

“Cadangan devisa dibangun di atas tumpukan kewajiban utang luar negeri. Jumlah utang luar negeri mencapai lebih dari 430 miliar dolar AS. Sedangkan cadangan devisa per April 2026 hanya 146,2 miliar. Tekor besar. Utang luar negeri menguap untuk membiayai defisit transaksi berjalan”.

“(Bahwa) Narasi Indonesia banyak duit hanya imajinasi menjadi senyuman sinis di kalangan investor. Setiap orang bisa berhitung. Fiskal defisit, transaksi berjalan defisit. Jadi, uang dari mana kalau bukan dari utang, yang sekarang sedang terjadi arus balik keluar”.

“Dalam keadaan terjepit itu, pemerintah sekarang berusaha keras menjual surat utang, Menteri Keuangan beserta tim harus menjajakan surat utang sampai ke China dan Inggris”.

Imajinasi Presiden dipaparkan dan dilampiaskan terus-menerus melalui pidatonya bahwa Indonesia akan menjadi negara superpower hanya dengan propaganda animasi komputer (rekayasa AI) seolah-olah, semuanya dibungkus dalam narasi, semu.

Perjalanan diplomasi ke luar negeri kena batunya (terbang kesana-kemari antar negara) yang terkesan hanya sibuk mencari tepuk tangan internasional daripada diplomasi yang lebih substansial.

Lagi-lagi mimpi jika diplomasi dianggap bagian dari konten, promosi dirinya hebat, padahal sedang mencari utang untuk menutup defisit transaksi keuangan yang sedang terjadi.

Lupa bahwa rakyat lebih ingin harga sembako turun, masih bisa makan daripada porto folio dengan lihat foto-foto lobi diplomasi kosong hanya bagian dari konten pencitraan.

Prabowo sebaiknya jangan terlalu ambisius, ingin negara kuat hanya dengan mengendalikan algoritma. Negara tidak bisa dikelola hanya dengan imajinasi.

Masa depan Indonesia terus diumumkan dengan imajinasi angka ekonomi besar, proyek besar, dan janji besar – namun untuk realisasinya tidak sepadan dengan kehidupan nyata yang sunyi.

*) Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

TNI AD Di Ujung Tanduk: Berhenti Bermimpi, Mulai Beradaptasi!

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

Mati bersama ego: pertahankan doktrin lama. Bangga dengan parade tank. Lalu kaget, menangis, dan menyalahkan Tuhan ketika markas kita gelap, prajurit kita buta, dan rakyat kita termakan hoaks.

Oleh: Mayjen TNI (Purn) Fulad

KEMPALAN: Dunia saat ini tengah berubah dengan cepat. Pola persaingan antarnegara tidak lagi semata-mata mengandalkan kekuatan otot atau jumlah tank, tetapi lebih pada penguasaan data, teknologi drone, dan kecepatan untuk beradaptasi.

Peristiwa perang antara Iran melawan AS dan Israel pada Februari 2026 menjadi momentum penting bagi kita semua.

Bukan karena skala kerusakannya, melainkan karena cara perang itu berlangsung sangat berbeda dari ekspektasi kita selama ini. Sekitar 300 drone dan rudal murah mampu melumpuhkan sistem pertahanan yang tergolong paling mahal di dunia.

Markas militer lumpuh akibat serangan siber, bukan karena bom. Opini publik pun diarahkan oleh hoaks, bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan.

Tentu ini bukan berarti TNI AD tidak mampu. Namun, sebagai bagian dari institusi yang saya cintai, saya merasa perlu mengajak kita semua bertanya secara jujur: jika besok kejadian serupa menimpa kita, apakah doktrin dan alutsista kita saat ini sudah cukup? Apakah kita masih akan mengandalkan tank dan semangat juang ’45 tanpa diimbangi penguasaan teknologi digital dan kesiapan siber?

Saya tidak bermaksud merendahkan. Saya hanya prihatin. Karena keterlambatan kita dalam membaca tanda-tanda zaman, pada akhirnya, dapat membahayakan nyawa prajurit-prajurit terbaik kita. Mari kita buka mata, tanpa harus menghakimi diri sendiri.

Berhenti Obsesi Tank, Mulai Waras Melawan Swarm

Kita masih terbuai. Anggaran miliaran rupiah masih kita bakar untuk beli tank berat, meriam, panser. Bagus untuk parade. Tapi tidak untuk perang masa depan.

Iran membuktikan: satu drone kamikaze Rp 5 juta bisa membuat tank Leopard Rp 100 miliar jadi peti mati berjalan. Iron Dome Rp800 triliun kewalahan menghadapi “banjir nyamuk baja”.

Ini kritik saya yang tegas: kalau TNI AD masih berpikir perang itu soal “siapa tanknya lebih tebal”, maka kita sedang menyiapkan prajurit kita untuk dibantai.

Yang kita butuh sekarang: jamming gun di setiap pos. Radar anti-drone di setiap Kodam. Ribuan prajurit Kostrad/Kopassus yang jago menerbangkan drone FPV rakitan anak bangsa. Perisai anti-drone, bukan hanya baja anti-peluru.

Berhentilah bermimpi tentang perang WW2. Musuh kita besok tidak akan mengirim divisi tank. Dia akan mengirim 10.000 drone dari kontainer.

Markas Kita Lumpuh Lebih Dulu – Itu Fakta, Bukan Fitnah

Ini bagian paling menyakitkan. Perang Iran dimulai bukan dengan sirene, tapi dengan layar hitam. Hacker mematikan listrik, rumah sakit, bank, komunikasi.

Berani jujur? Seberapa kuat server Kodam kita? Data logistik gudang amunisi kita kalau dibobol hacker, prajurit kita mau makan apa? Komunikasi radio kita kalau di-jamming, Dandim mau perintah pakai teriakan?

Jangan salahkan BSSN saja kalau nanti Kodam lumpuh. Itu tanggung jawab dari Pangdam. Keamanan siber bukan “urusan IT”. Itu urusan komando. Itu urusan nyawa prajurit.

Perintahkan setiap Kodam wajib punya Tim Cyber AD. Latihan “Mati Lampu Digital” setiap 6 bulan. Kalau internet mati 3 hari, rantai komando harus tetap jalan pakai HF, kurir, dan peta kertas. Kalau tidak bisa, berarti kita sudah kalah sebelum perang.

Babinsa Kalah di Medsos = Kita Kalah di Papua

Saya lihat sendiri di PBB 2017–2019. Hoaks “Pasukan PBB perkosa warga” lebih efektif menjatuhkan misi perdamaian daripada satu batalyon musuh.

Di Papua, KKB sudah menang telak di ranah ini. Ada 70% “kemenangan” mereka bukan dari baku tembak, tapi dari satu video hoaks “TNI nembak warga sipil” yang viral dan membuat TNI dibenci rakyatnya sendiri.

Ini kritikan paling pahit, yaitu: kita punya Babinsa terbaik di dunia soal berbincang dengan warga. Tapi Babinsa kita kalah telak melawan satu bocah buzzer dengan 10 akun palsu.

Tuntutannya: lahirkan “Cyber Babinsa” sekarang juga. Bekali mereka dengan HP, powerbank, Starlink, dan kemampuan OSINT. Tugas mereka bukan hanya cegah maling ayam. Tugas mereka cegah “pencurian pikiran warga”.

Senjata Babinsa masa depan: SS2 di tangan kanan, HP berisi data kebenaran di tangan kiri. Kalau Babinsa kalah di grup WA desa, maka satu batalyon di hutan pun tidak ada artinya.

Tuntutan Konkret Kepada Negara: Berhenti Bicara, Mulai Bekerja

Kritik tanpa solusi itu omong kosong. Sebagai mantan Penasihat PBB, saya tahu: pembuat kebijakan hanya bergerak kalau ada angka, target, dan batas waktu. Ini tiga harga mati yang harus ditandatangani tahun 2026:

1. Anggaran: Alihkan 20% untuk “Perisai Anti-Drone Nasional”

Stop beli alutsista “gagah-gagahan” yang hanya buat parade. Alihkan 20% dari anggaran alutsista TNI AD 2026–2027 khusus untuk radar frekuensi rendah, jamming gun, dan drone FPV rakitan lokal. Kita harus bisa “membanjiri” musuh dengan drone kita sendiri, sebelum dibanjiri drone musuh.

2. Bentuk “Komando Pertahanan Siber AD” Setingkat Kostrad

Jangan lagi taruh urusan siber di bawah sub-dinas yang anggaran dan personelnya meminta-minta. Bentuk Kotersiber TNI AD. Kasih bintang tiga. Kasih wewenang. Tugasnya satu: jaga gawang data Kodam-Kodam. Kalau markas lumpuh, jenderal mana pun tidak bisa berbuat apa-apa.

3. Sepuluh Ribu (10.000) Babinsa Wajib Sertifikasi “Cyber Babinsa” Dalam 2 Tahun

Ini paling penting. Dalam 24 bulan, 10.000 Babinsa terdepan wajib lulus uji: bedah hoaks OSINT, buat konten klarifikasi 1 menit, operasi radio HF saat internet mati. Negara wajib memberi mereka HP militer, powerbank, dan kuota Starlink. Babinsa adalah firewall terakhir kita. Jangan biarkan dia bertarung dengan bambu runcing di era AI.

Penutup

Saya bicara keras bukan karena benci. Saya bicara keras karena saya sayang sama prajurit TNI AD. Saya tidak mau anak buah kita mati konyol karena jenderalnya masih hidup di masa lalu.

Pengalaman saya di PBB mengajarkan satu hukum rimba baru: yang didengar dunia bukan yang teriak paling keras, tapi yang datang dengan data paling valid dan adaptasi paling cepat.

TNI AD punya dua pilihan:

Berubah: akui kita tertinggal. Bakar ego. Laksanakan tiga tuntutan konkret di atas. Cetak prajurit yang tangannya pegang senjata, otaknya paham AI.

Mati bersama ego: pertahankan doktrin lama. Bangga dengan parade tank. Lalu kaget, menangis, dan menyalahkan Tuhan ketika markas kita gelap, prajurit kita buta, dan rakyat kita termakan hoaks.

Indonesia tidak mencari perang. Tapi kalau perang datang menjemput, maka TNI AD harus siap. Siap bukan hanya dengan baja, tapi dengan otak, data, dan (juga) kecepatan.

*) Mayjen TNI, (Purn) Fulad Penasihat Militer RI untuk PBB 2017–2019

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Mengungkap Keajaiban Fungsi Otak Kanan: “Spontan” Si Dahsyat Yang Sering Diabaikan

Posted on 7 Juni 2026 by Kempalan Online

Sepanjang bisa lakukan, maka lakukan segera. Sebab, pada saat itu Allah sedang membuka pintu “keajaiban”, yakni pertolongan, kemudahan, percepatan mencapai tujuan.

Oleh: Hamka Suyana

KEMPALAN: Ada 5 fungsi otak kanan yang berguna untuk menemukan pencarian segala macam solusi permasalahan kehidupan.

Sesuai kodratnya, bahwa fungsi otak kanan adalah untuk Eksplorasi atau mencari. Sedangkan fungsi otak kiri untuk Eksekusi atau untuk melaksanakan atau untuk menggunakan.

Sesuai kodratnya itu pula, ibarat salat berjamaah, fungsi otak kanan sebagai imam dan fungsi otak kiri sebagai makmum.

Siapa pun yang akan menggunakan fungsi otak sesuai kodratnya, yakni otak kanan untuk mencari dan otak kiri untuk menggunakan, niscaya apa pun yang diinginkan gampang menjadi kenyataan.

Tapi waspadalah. Jangan sampai terbalik saat menggunakan fungsi otak. Mencari dengan otak kiri dan menggunakan juga dengan otak kiri, dijamin deh, pasti gagal total apa pun yang diinginkan.

Ketahuilah bahwa semua kegagalan yang dialami setiap orang disebabkan keliru menggunakan otak pada saat eksplorasi mencapai tujuan.

Berikut ini penjelasan salah satu fungsi otak yang sangat dahsyat kemampuannya, tapi belum digunakan dengan baik dan benar oleh pemiliknya.

Sebelum mengupas lebih dalam fungsi otak kanan yang dahsyat, lebih dulu perlu disampaikan 5 fungsi otak tersebut yakni Emosional, Imajinatif, Spontan, Implisit, Acak yang disingkat menjadi EMASPIMA.

Mari kita bahas dahsyatnya reaksi Spontan ketika ada masukan ke pikiran.

Meskipun Spontan sudah terakui dan terbukti dahsyat, tetapi pada umumnya ketika ada masukan ke pikiran justru reaksinya menggunakan fungsi otak kiri Terencana.

Akibatnya, kesulitan seringkali terjadi, bahkan bisa timbul persoalan baru.

Para Penemu, Menemukan Temuannya Secara Spontan

Para penemu dunia menemukan temuannya secara Spontan. Semuanya terjadi secara tiba-tiba (spontan). Tak satu pun mendapat temuan yang direncanakan.

Misalnya:

– Archimides menemukan Hukum Berat Jenis Benda (Hukum Archimides) berupa inspirasi Spontan berupa air yang tumpah dari bak mandi.

– Newton menemukan Hukum Gravitasi, dari inspirasi Spontan buah apel yang jatuh dari pohonnya.

– Sediatmo penemu Fondasi Cakar Ayam, yang mendapat inspirasi Spontan melihat ayam yang berdiri di tanah becek.

– Para Nabi ketika menerima wahyu dari Allah, tak satu pun yang direncanakan. Semua terjadi dengan Spontan.

– Dan semua penemu dunia lainnya, menemukan temuannya berkat inspirasi Spontan

Spontan Adalah Pintu Masuknya Impian ke Bawah Sadar dan Pintu Keluarnya Simpanan Impian dari Bawah Sadar Menjadi Kenyataan

Mengapa Spontan menjadi luar biasa? Karena, Spontan adalah petunjuk Tuhan, sedangkan lawannya yang berada pada otak kiri yakni Rencana adalah kelemahan kita sebagai manusia.

Agar kehidupan Anda dipenuhi dengan “keajaiban”, maka jangan abaikan bisikan (gagasan) Spontan yang tiba-tiba muncul dalam pikiran.

Jangan terlalu banyak pertimbangan dan banyak perhitungan kemudian memilih waktu dan kesempatan yang dianggap baik untuk melaksanakan bisikan pikiran.

Sepanjang bisa lakukan, maka lakukan segera. Sebab, pada saat itu Allah sedang membuka pintu “keajaiban”, yakni pertolongan, kemudahan, percepatan mencapai tujuan.

Segera melaksanakan petunjuk Spontan, yang akan diterima adalah keajaiban. Tetapi kalau direspons dengan otak kiri terlalu mempertimbangkan, sehingga menunda melaksanakan, maka Allah mencabut kesempatan emas yang akan diberikan.

Selamat memanfaatkan fungsi otak kanan Spontan, niscaya kehidupan akan dipenuhi kemudahan di luar dugaan.

Salam Sasyuik. Semoga bahagia sukses selalu.

*) Hamka Suyana, Motivator Cahaya Sasyuik

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Usai Kantongi SKT, Gerakan Rakyat Jawa Timur Serahkan Berkas Legalitas Parpol ke Pimpinan Pusat

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

KEMPALAN: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan berkas verifikasi administrasi lengkap tingkat provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Sidoarjo, Sabtu (6/6/2026).

Serah terima berkas tersebut menandai Jawa Timur sebagai provinsi ketiga belas dalam menyerahkan dokumen legalitas partai politik ke pusat, setelah Nusa Tenggara Barat (NTB), Jambi, Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Barat (Sumbar), Bangka Belitung, Kalimantan Selatan (Kalsel), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, DKI Jakarta, Riau, dan Yogyakarta.

Ketua DPW PGR Jawa Timur, Tatik Jamiati menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pengurus tingkat wilayah hingga daerah atas dedikasi mereka dalam menyelesaikan syarat permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum).

“Kami menyampaikan terima kasih atas perjuangan seluruh DPW dan DPD serta DPC Partai Gerakan Rakyat se-Jawa Timur, sehingga SKT dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur ini akhirnya terbit,” ujar Tatik.

Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin yang hadir langsung bersama jajaran DPP, menyatakan Jawa Timur menjadi provinsi dengan kesiapan administrasi secara masif dengan mencakup 29 DPD dan 254 DPC.

“Alhamdulillah, walaupun 29 DPD termasuk DPD yang paling terbanyak di satu provinsi dan 254 kecamatan, tapi ternyata Jawa Timur dapat menyelesaikannya dengan sempurna sehingga mendapatkan surat keterangan terdaftar dari pemerintah provinsi,” ucap Sahrin.

Sahrin menargetkan sisa belasan provinsi lainnya akan rampung pada bulan Juni 2026 sebelum mendaftarkan Gerakan Rakyat secara resmi ke Kemenkum RI demi mendapatkan status badan hukum partai politik.

“Maka diperkirakan bulan Juli atau paling lama Agustus 2026 Partai Gerakan Rakyat telah berbadan hukum resmi sebagai partai politik,” jelasnya.

Seperti diketahui, DPW Gerakan Rakyat Jawa Timur telah menerima SKT partai politik tingkat provinsi dari Kanwil Kemenkum di Surabaya pada Selasa, 2 Juni 2026.

Dari 38 DPW, tercatat sudah 20 wilayah mengantongi SKT, meliputi Jawa Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Pemimpin Berwatak Maling (Bag-1)

Posted on 7 Juni 20267 Juni 2026 by Kempalan Online

Persoalan lain yang sering dikritik adalah lemahnya proses rekrutmen politik dalam sistem demokrasi modern. Partai politik idealnya berfungsi sebagai lembaga kaderisasi yang menghasilkan pemimpin berkualitas.

Oleh: Dr. H. Ahmad Sastra, MM

KEMPALAN: Korupsi merupakan salah satu persoalan paling serius yang dihadapi Indonesia sejak era reformasi. Hampir setiap tahun publik disuguhi berita-berita penangkapan pejabat negara oleh aparat penegak hukum.

Mulai dari menteri, gubernur, bupati, walikota, anggota legislatif, hakim, hingga pejabat berbagai lembaga negara, silih berganti tersandung kasus korupsi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa kasus korupsi terus berulang meskipun sistem demokrasi diklaim sebagai sistem politik yang paling mampu melahirkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel?

Kasus demi kasus menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak lagi hanya sekadar menyangkut moral individu, melainkan telah menjadi suatu gejala yang bersifat struktural dan sistemik.

Banyak pejabat yang sebelumnya tampil sebagai sosok santun, religius, dan dekat dengan rakyat, ternyata terjerat praktik penyalahgunaan kekuasaan setelah menduduki jabatan publik.

Fenomena tersebut menimbulkan kritik bahwa sistem politik demokrasi modern yang berbiaya tinggi justru menciptakan lingkungan yang subur bagi lahirnya pemimpin yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan ekonomi, bukan pengabdian kepada rakyat.

Kasus terbaru yang menyeret pejabat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski proses hukumnya harus tetap dihormati sesuai asas praduga tak bersalah, semakin memperkuat ada kekhawatiran publik mengenai masih kuatnya budaya korupsi dalam birokrasi dan politik Indonesia.

Peristiwa tersebut menambah panjang daftar pejabat yang tersandung kasus penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa sejak lembaga tersebut berdiri pada tahun 2002, ratusan kepala daerah telah diproses dalam perkara korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi juga telah mengakar pada pemerintahan daerah.

Ironisnya, sebagian besar pejabat tersebut memperoleh kekuasaan melalui proses pemilu yang dianggap demokratis. Mereka dipilih rakyat melalui mekanisme yang secara teoritis dirancang untuk menghasilkan pemimpin terbaik.

Namun kenyataannya, tidak sedikit yang kemudian menyalahgunakan amanah publik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok politik, atau jaringan bisnis tertentu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah persoalannya terletak pada individu semata, atau terdapat masalah yang lebih dalam pada sistem politik yang melahirkan para pemimpin tersebut?

Dalam teori demokrasi modern, pemilu dipandang sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang mendapat legitimasi rakyat. Namun dalam praktiknya, proses pemilu sering kali membutuhkan biaya politik yang sangat besar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya kampanye politik terus meningkat dari waktu ke waktu.

Bahwa kandidat harus membiayai pemasangan alat peraga, kegiatan kampanye, konsolidasi tim, survei politik, operasional saksi, promosi media, hingga berbagai aktivitas politik lainnya. Akibatnya, dalam kontestasi politik seringkali lebih mudah dimenangkan oleh mereka yang memiliki akses terhadap modal besar.

Kondisi tersebut melahirkan apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai politik oligarkis, yaitu situasi ketika kekuasaan politik semakin dipengaruhi oleh kelompok pemilik modal.

Pemikir politik Indonesia Richard Robison dan Vedi R Hadiz dalam berbagai kajiannya menjelaskan bahwa oligarki dapat berkembang ketika kekayaan ekonomi mampu memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan negara.

Dalam situasi demikian, kualitas moral, integritas, dan kapasitas intelektual sering kali kalah oleh kekuatan finansial.

Bukan rahasia lagi bahwa banyak kandidat harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk memperoleh jabatan politik. Ketika jabatan berhasil diraih, muncul godaan untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilu.

Jabatan sebagai Investasi Politik

Salah satu kritik terhadap demokrasi berbiaya tinggi adalah kecenderungannya mengubah jabatan publik menjadi instrumen investasi politik. Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk melayani rakyat, melainkan sebagai aset yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi politik, bahwa kondisi ini dikenal sebagai rent-seeking behavior, yaitu upaya memperoleh keuntungan melalui akses terhadap kekuasaan politik, bukan melalui produktivitas ekonomi yang sehat.

Ketika jabatan dipersepsikan sebagai investasi, maka muncul dorongan untuk memanfaatkan kewenangan demi memperoleh keuntungan finansial. Bentuknya bisa berupa suap, gratifikasi, mark-up anggaran, proyek fiktif, pengaturan tender, jual beli jabatan, hingga berbagai bentuk korupsi lainnya.

Akibatnya, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat pembangunan justru menjadi korban dari praktik penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Namun dalam praktiknya, banyak partai lebih menekankan aspek elektabilitas dibandingkan integritas. (Bersambung Bag-2)

*) Dr. Ahmad Sastra, MM, Akademisi di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dan Pengasuh di Pesantren Darul Muttaqien

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru