‘Democracy for Realists’: Pelajaran bagi Indonesia

Politik pencitraan bukan masalah utama – manusia memang merespons simbol dan figur. Masalah muncul ketika pencitraan menggantikan institusi, popularitas mengalahkan kapasitas, dan reputasi menggeser akuntabilitas.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, Christopher H. Achen dan Larry M. Bartels menerbitkan buku penting: Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government (2016).

Buku ini menggucang pengandaian bahwa dalam demokrasi pemilih adalah warga rasional yang menilai kualitas dari kandidat, mempelajari program, mengevaluasi kebijakan, lalu memilih yang tepat. Pemilu menjadi katalis yang menghubungkan pilihan rasional dan kepemimpinan responsif.

Bagi kedua penulis ini, realitas tak sesederhana itu. Pilihan politik lebih sering dibentuk oleh identitas, loyalitas kelompok, afeksi, pengalaman hidup, simbol-simbol kedekatan. Banyak pemilih bahkan tak memiliki informasi memadai dan tetap mendukung atau menolak pemimpin terlepas dari kinerjanya.

Karena itu, masalah demokrasi tersebut bukan pada rakyat yang kurang rasional, melainkan pada harapan berlebihan terhadap kemampuan individu memahami kompleksitas politik modern.

Pelajaran ini relevan bagi Indonesia. Demokrasi tak boleh berhenti sebatas pemilu dan tak bisa disehatkan hanya dengan mengharap juru selamat. Kita terlampau percaya pada niat tulus pemimpin dan kemampuan rakyat memilih yang terbaik.

Kita kerap menggantungkan harapan pada figur kuat dan visioner, seolah satu orang dapat menuntaskan seluruh persoalan bangsa. Padahal negara baik bukan yang sesekali melahirkan pemimpin luar biasa, melainkan yang tetap berjalan dengan manusia biasa.

Maka, demokrasi tak seharusnya diandaikan pada keterpilihan yang terbaik, melainkan pada penguatan institusi: haluan negara sebagai konsensus bersama, partai politik sehat, birokrasi profesional, pengadilan independen, media bebas, masyarakat sipil aktif – sebagai pengaman siapa pun yang terpilih.

Politik pencitraan bukan masalah utama – manusia memang merespons simbol dan figur. Masalah muncul ketika pencitraan menggantikan institusi, popularitas mengalahkan kapasitas, dan reputasi menggeser akuntabilitas.

Penyehatan demokrasi Indonesia tak bisa cuma menanti ketepatan pilihan rakyat atau kebijaksanaan pemimpin, melainkan pada kemampuan membangun institusi yang cukup kuat untuk menanggung ketidaksempurnaan manusia.

*) Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.