Kempalan.com

Rupiah Murah, Rasuah Meriah

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Ketidakpercayaan dan sikap ragu investor semakin tinggi melihat perilaku korup pemerintah. Kebijakan keuangan berbasis utang, investasi, dan pemborosan atas nama efisiensi anggaran telah menggerus kedaulatan dan kehormatan negara.

Oleh: Yusuf Blegur

KEMPALAN: Lahirnya kebijakan Danantara, MBG, KDMP, kenaikan pajak, dan penghapusan subsidi secara gradual serta beragam langkah-langkah politik dan ekonomi destruktif lainnya.

Harus dilihat publik sebagai konsolidasi KKN yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Dilakukan pemerintah demi menumpuk kekayaan pribadi dan kelompoknya serta upaya menyiapkan kesinambungan kekuasaan dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2029.

Sepanjang sejarah kehadiran Indonesia dan pemerintahan berlaku, baru kali ini rupiah sebagai mata uang negara mengalami titik terendah dan cenderung akan terus mengalami penurunan drastis.

Menembus Rp 18.000 per USD, sebuah angka fantastis yang menunjukkan betapa rupiah semakin tak berharga sekaligus rakyat tak berdaya dan bangsa yang sudah terhina.

Mengapa demikian? Masalahnya, Indonesia bukan negara miskin, bukan yang letak geografis dan geopolitik tidak strategis dan bukan tak punya kekayaan alam serta sumber daya manusia potensial.

Ini soal pemimpin dan pejabat negara yang disorientasi kebangsaan, tentang behaviornya elit politik yang berkhianat pada nasionalisme dan patriotisme.

Kebijakan dari pemerintah yang menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembangunan terasa begitu menyakitkan. Rakyat diperas dari hasil keringatnya, tak ubahnya upeti di zaman kolonial.

Sementara hasil pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif tidak pernah dipublikasikan secara transparan, kapabel dan akuntabel serta signifikan untuk kesejahteraan rakyat.

Sepertinya negara berada dalam transformasi penjajahan lama ke modern, dari sifat yang sama dengan wajah baru, dari pelaku global hingga orang lokal. Negara ini benar-benar mengandalkan pajak untuk pembangunan dan rakyat yang harus menanggungnya.

Rakyat yang membiayai negara dan pejabat yang menikmati kekayaannya. Rakyat diliputi derita dan sengsara, penguasa dan segelintir pengusaha yang berpesta pora.

Korupsi merajalela dalam pemerintahan, rakyat terus menjadi korban kebijakan serampangan. Sistem kakistokrasi menjadi andalan rezim yang telah melahirkan kebodohan dan kemiskinan struktural, seiring sejalan berlangsungnya kekuasaan yang korup, manipulatif, dan destruktif.

Pengelolaan kekayaan negara oleh pemimpin dan pejabat yang tak kompeten bukan sekadar tak efisien dan efektif, lebih dari itu terlalu menyimpang dan membahayakan perekonomian nasional.

Bahwa kebijakan sektor keuangan tak lagi berbasis pada kemampuan mengelola moneter dan fiskal yang sehat. Pemerintah terus membuat infra struktur ekonomi yang menghambur-hamburkan uang. Kebijakan keuangan dikeluarkan berbasis utang dan bertendensi korupsi. Ekonomi terancam bangkrut, rakyat mengalami depresi, dan negara terancam chaos.

Rupiah murah dan rasuah meriah. Rezim hanya fokus melakukan konsolidasi politik dan ekonomi demi meraih kemenangan pemilu legislatif dan presiden berikutnya.

Segala cara sedang dilakukan untuk menumpuk kekayaan sekaligus menyiapkan pembiayaan pemilu yang menjamin kekuasaan berkesinambungan. Korupsi dan perilaku tiran rezim bermetamorfosis sebagai proses dan tujuan bernegara.

Pemerintah telah membangun kedigdayaan dan rakyat yang harus menanggung kepiluan. Iklim investasi melemah akibat perilaku korup dan ‘abuse of power‘.

Kabinet pemerintahan gemuk yang sejatinya merupakan bagi-bagi kue kekuasaan kebablasan tanpa kontrol.

Danantara, MBG, KDMP, kenaikan pajak perusahaan, dan penghapusan subsidi gradual berdampak ‘rush money‘ pada dunia bisnis internasional dan semakin terpuruknya ekonomi UMKM lokal dan pekerja kelas bawah serta rakyat pada umumnya.

Akibatnya nyata dari rupiah melemah dan rasuah meriah, Indonesia memasuki situasi dan kondisi yang layak disebut ‘goverment less and failed state‘.

Sekali lagi, selamat menikmati rupiah yang kian melemah dan rasuah semakin meriah.

*) Yusuf Blegur, Kolumnis dan Mantan Presidium GMNI

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Refleksi Kritis Atas Pemikiran Emha Ainun Nadjib: Menyoal Oligarki, Etika Politik dan Restorasi Konstitusi

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

negarawan dan berlandaskan moral-spiritual.

Oleh: S. Purwadi Mangunsastro

KEMPALAN: Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), seorang budayawan dan intelektual publik, acapkali membedah problem sosial, politik, dan budaya kebangsaan. Dalam salah satu diskursusnya, beliau menyoroti fenomena degradasi moral, dominasi oligarki, dan pudarnya identitas bangsa akibat pragmatisme.

Menyimak gagasan tersebut, terdapat diskursus kritis yang mendesak untuk bisa digarisbawahi, terutama terkait penyimpangan sistem politik saat ini dari cita-cita awal kemerdekaan.

Berikut adalah telaah mendalam, evaluasi, dan relevansi dari gagasan tersebut:

1. Kritik Sosial dan Budaya

Kritik:

Terjadi pergeseran nilai dari spiritualitas dan akhlak menuju materialisme pragmatis. Masuknya kekuatan modal (oligarki) dinilai tidak hanya menguasai ranah ekonomi, tetapi juga merambah politik, sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi:

Demokrasi prosedural yang berbiaya mahal (seperti penggunaan sistem quick count berbasis IT) telah membuka ruang bagi transaksionalisme politik terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara kepentingan rakyat dan pemodal menjadi ekses yang mengkhawatirkan.

Selain itu, masalah oligarki yang sering dikaitkan secara eksklusif dengan etnis tertentu sebenarnya merupakan masalah sistemik lintas-golongan. Ini mengakar akibat lemahnya penegakan hukum dan kaderisasi partai, yang berpotensi merusak moral aparat negara di semua tingkatan.

2. Etika Politik dan Oligarki

Kritik:

Rusaknya etika politik dan politisasi program pro-rakyat menjadi penyebab utama kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial (Sila ke-5).

Evaluasi:

Diagnosa ini sangat relevan dengan realitas politik transaksional sekarang ini. Kampanye populis kerap dijadikan “topeng” untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi yang berbiaya tinggi menciptakan ketergantungan politikus terhadap para penyandang dana, yang pada akhirnya melahirkan oligarki.

3. Solusi: Restorasi Konstitusi

Gagasan:

Kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila 18 Agustus 1945, disertai adendum untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Evaluasi:

Wacana kembali kepada UUD 1945 Asli adalah perdebatan klasik. Di satu sisi, konstitusi asli memiliki semangat kekeluargaan yang kuat; namun di sisi lain, aturan ini pernah membuka celah otoritarianisme dan masa jabatan presiden tanpa batas.

Pemisahan jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (seperti dalam sistem semi-presidensial) dinilai lebih ideal untuk fungsi checks and balances. Kepala Negara dapat berfokus pada pengawalan ideologi dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sedangkan Kepala Pemerintahan fokus pada teknokrasi birokrasi.

4. Konsekuensi Sistemik dan Restrukturisasi Politik

Gagasan:

Restrukturisasi ini menuntut format yang radikal, meliputi: Presiden dipilih MPR, pembatasan jumlah partai politik, penerapan hak recall, dan penunjukan Kepala Negara oleh lembaga tinggi negara.

Evaluasi:

1. Presiden Dipilih MPR dan Pembatasan Partai:

Gagasan ini merupakan tawaran untuk kembali ke format Demokrasi Pancasila era Orde Baru guna menekan ongkos pemilu. Namun, risikonya adalah hilangnya hak pilih langsung rakyat dan rawannya politik transaksional di tingkat elite.

2. Hak Recall:

Secara teori ideal untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dalam praktiknya, mitigasi risiko mutlak diperlukan agar hak recall tidak menjadi alat sandera partai politik terhadap anggotanya, melainkan benar-benar untuk melindungi aspirasi konstituen.

Kesimpulan

Gagasan ini menawarkan antitesis radikal terhadap sistem demokrasi liberal yang berjalan saat ini, sekaligus mencerminkan kerinduan akan kepemimpinan yang negarawan dan berlandaskan moral-spiritual.

Namun, transisi dari sistem demokrasi langsung saat ini menuju sistem perwakilan MPR memerlukan mitigasi risiko yang sangat besar.

Karena itu, jika gagasan ini diimplementasikan, keberadaan pemerintahan transisi yang terencana dan terkontrol dengan baik menjadi sebuah keniscayaan.

*) S. Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, Jakarta.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Kanan Dalam

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Saya berharap Chatib Basri mau menerima tawaran itu. Secara pribadi mungkin ia rugi. Terutama keluarganya. Apalagi risiko jadi pejabat publik pada zaman ini amat berat. Clean saja tidak cukup. Harus clean and clear.

Oleh: Dahlan Iskan

KEMPALAN: Saya pikir itu rumor lama yang di-posting ulang di medsos: Chatib Basri akan jadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Ternyata beda. Di rumor lama hanya berhenti sampai Chatib Basri jadi Menkeu.

Yang beredar sekarang ini ada lanjutannya: Purbaya mendapat tugas baru sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Tentu saya tahu Chatib Basri: Ia pernah jadi Menteri Keuangan pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya juga mengikuti banyak karya tulisnya. Ia ekonom tulen. Ia hampir sama dengan Sri Mulyani tapi ada bedanya.

Mereka itu sama-sama ekonom Universitas Indonesia tetapi punya jalan berbeda setelah itu. Sri Mulyani produk Amerika. Chatib Basri ekonom lulusan Australia (the Australian National University, sebuah kampus riset di Canberra).

Tulisan yang paling menyentak dari Chatib Basri diterbitkan di Kompas pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Sebenarnya cara Chatib menulis sudah sangat hati-hati tapi kejujuran yang muncul dari tulisan itu sangat menyentak: selama 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan sebanyak delapan juta orang.

Itulah kali pertama ada ekonom yang melihat bahwa gemerlap ekonomi selama pemerintahan Joko Widodo ternyata menyimpan kenyataan pahit seperti itu. Pertumbuhan lima persen per tahun ternyata tidak membuat pendapatan per kapita rakyat Indonesia bisa mencapai angka USD 5.000.

Merosotnya jumlah kelas menengah tersebut sekaligus mengungkapkan sisi gelap pertumbuhan: siapa yang tumbuh.

Kalau benar Chatib Basri akan menjadi Menteri Keuangan, sebenarnya seirama saja dengan misi Presiden Prabowo Subianto yang tampak sekarang.

Sebenarnya banyak juga yang bimbang: biar pun pertumbuhan pendapatan per kapita kita amat-amat lambat, ekonomi Indonesia masih tergolong baik. Setidaknya lumayan. Lalu mengapa Presiden Prabowo berani mengubah yang sudah lumayan itu sampai membuat ekonomi terguncang begini berat – khususnya di kurs rupiah dan bursa saham?

Salah satu jawabannya adalah tulisan Chatib Basri itu tadi: jumlah kelas menengah tidak boleh turun. Justru harus naik. Pendapatan per kapita tidak boleh berhenti di USD 5.000. Itu bisa membuat Indonesia terjebak seperti diuraikan dalam teori “jebakan kelas menengah”.

Hanya saja sudah sangat jelas bahwa Chatib Basri adalah ekonom pro-pasar bebas. Ia telah belajar mendalam teori ekonomi seperti Keynesian, Monetarist, maupun Austrian School. Tapi ia bukan 100 persen pengikut aliran itu. Chatib masih percaya bahwa negara harus ikut campur dan mengarahkan.

Maka kalau pun Chatib Basri itu tergolong aliran kanan, ia seorang pemain kanan dalam – bukan kanan luar murni seperti David Beckham atau Luis Vigo. Chatib itu seperti Johan Cruyff di tim juara dunia Belanda entah tahun berapa itu.

Masalahnya: apakah Chatib Basri mau seandainya ditawari jabatan itu. Sebagai ekonom kanan, Chatib pastilah penganut disiplin fiskal yang ketat. Harus disiplin anggaran. Apakah Chatib bisa berada di bawah Presiden Prabowo yang begitu banyak punya keinginan dan semua keinginannya itu memakan biaya sangat besar.

Sebelum ia mau menerima jabatan, apakah orang kampus murni seperti Chatib berani minta waktu bertemu Presiden Prabowo. Bukan sekadar bertemu tetapi berdiskusi.

Sebenarnya saya ingin orang seperti Chatib tampil di pemerintahan. Terutama kalau Purbaya punya hambatan fisik – yang diberitakan kian kurus badannya.

Chatib sudah punya pengalaman menjabat menteri keuangan. Ia tidak bisa lagi disebut orang kampus murni. Ilmunya pernah diterapkan di kebijakan. Ia ikut mengatasi krisis keuangan yang berat di tahun 2008-2009. Juga saat Amerika melakukan pengetatan moneter.

Tetapi memang harus terjadi diskusi dulu dengan Presiden Prabowo: apa saja yang akan ia lakukan, dan apakah itu bisa diterima oleh Presiden. Rasanya Presiden akan bisa menerima pemikiran baru karena beliau seorang intelektual – salah satu ciri intelektual adalah menjunjung tinggi kebenaran sejak dari berpikirnya.

Apalagi kenyataan ekonomi yang dihadapi Presiden Prabowo sekarang sudah lebih buruk dari saat beliau menerima jabatan itu.

Tentu dalam diskusi itu tidak harus ada yang kalah dan yang menang. Chatib Basri juga harus mendengar dasar-dasar pemikiran ekonomi presiden. Keduanya punya asumsi yang sama: sama-sama ingin ada perubahan agar Indonesia terhindar dari jebakan kelas menengah.

Siapa tahu muncul ”kemenangan baru”: keinginan Presiden Prabowo tetap bisa terealisasikan tanpa harus terjadi keguncangan. Guncangan sudah telanjur terjadi. Tapi masih bisa diselamatkan. Saya termasuk yang ingin perubahan itu terjadi tapi juga tidak ingin terjadi guncangan yang berat.

Dalam istilah saya di depan ribuan pengusaha di Batu, Malang, beberapa bulan lalu: Silakan pengusaha besar tidak perlu lagi dibantu tapi jangan diganggu.

Saya berharap Chatib Basri mau menerima tawaran itu. Secara pribadi mungkin ia rugi. Terutama keluarganya. Apalagi risiko jadi pejabat publik pada zaman ini amat berat. Clean saja tidak cukup. Harus clean and clear.

Jabatan ini bisa membuat badan kurus, tidur sangat kurang, apalagi perhatian pada keluarga. Tetapi keluarga besar Indonesia menunggunya.

Hanya jiwa pengabdian yang tinggi yang membuatnya mau – seperti seseorang dulu yang mati-matian tidak mau jadi dirut PLN sampai ada yang bilang: kelistrikan negara harus diselamatkan.

Sekarang bukan hanya kelistrikan yang perlu diselamatkan. Tapi ekonomi seluruh negara. (Disway)

Tanda NPD Lagi Akting

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

KEMPALAN : Dia baru berubah pas kamu mau pergi doang. Kalau tiba-tiba dia manis, janji-janji, sampai nangis tepat setelah kamu bilang mau pergi atau blokir, itu bukan tobat. Itu panic mode. Begitu kamu tenang lagi, dia balik kayak semula.

Kata-kata di atas adalah opening dari akun TikTok ‘doreemii’ yang lewat di beranda TikTok saya.

Dia minta maaf tanpa tanggung jawab. Kalimatnya sering: “Maaf ya kamu jadi sakit hati”. Perhatikan, dia minta maaf karena kamu sakit hati, bukan karena dia nyakitin kamu. Dia nggak pernah bilang, “maaf aku selingkuh”. Dia puter kalimatnya biar kamu yang ngerasa salah.

Dia cerita sedih buat bikin kamu nggak tega. Tiba-tiba ngaku masalah keluarga, mantan jahat, dia korban. Tujuannya satu: biar kamu lupa kalau dia yang lagi nyakitin kamu sekarang. Empati kamu dipakai buat nutupin salah dia.

Lebih lanjut caption akun ‘doreemii’ memaparkan:

Dia main gaslighting kecil-kecil. “Ah kamu kebanyakan mikir”, “Itu cuma bercanda kok”, “Kamu sensi banget”. Dia bikin kamu ragu sama ingatan dan perasaan kamu sendiri.

Dia banyak janji besar, tapi aksi nol. “Gue bakal berubah”, “Gue tinggalin dia”, “Gue serius sama lo”. Tapi nggak ada bukti. Nggak ada perubahan perilaku. Cuma kata-kata.

Dia muncul pas kamu mulai bahagia tanpa dia. Pas kamu mulai tenang, tiba-tiba dia chat “kangen”. Dia nggak bisa nerima kamu hidup enak tanpa dia. Ego dia nggak kuat.

Dia selalu ada alasan kenapa nggak bisa komitmen. “Gue takut nyakitin lo”, “Gue belum siap”, “Situasi lagi rumit”. Padahal yang rumit itu dia nggak mau lepas opsi lain selain kamu.

Lantas ‘doreemii’ menutup dengan semacam tutorial:

Cara cek cepat:
Tanya diri kamu, “Kalau aku diem total 2 minggu, dia bakal ngapain?” Kalau jawabannya cuma chat manis tanpa aksi nyata, itu akting. Orang yang beneran berubah bakal kasih ruang dan buktiin lewat tindakan, bukan ngejar.(AM).

Empat Ketakutan Terbesar Si Narsistik

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

NPD kelihatan angkuh dari luar, tapi di dalamnya rapuh banget. Semua sikap “aku paling hebat” itu topeng buat nutup empat ketakutan inti ini, seperti dipaparkan akun TikTok ‘Mama Putri’.

Takut Dipermalukan/ Terlihat Lemah

Ini ketakutan nomor 1. Mereka bisa terima disalahkan, tapi nggak bisa terima dipermalukan di depan umum.

Makanya dikritik sedikit saja bisa meledak tantrum. Topeng “aku sempurna” harus dijaganya mati-matian.

Takut Kehilangan Kontrol

Kontrol = oksigen buat mereka. Takut kalau Anda nggak nurut, nggak respon, nggak bisa dipancing emosinya. Makanya No Contact bikin mereka panik. Pas suplai hilang, mereka merasa nggak ada.

Takut Ditinggal/ Dibilang Nggak Penting

Ironis, padahal merekalah yang suka ninggalin duluan. Di balik “aku nggak butuh siapa-siapa” ada teror: kalau Anda pergi dan hidupmu baik-baik saja tanpa dia. Berarti dia nggak sepenting yang dia kira.

Takut Dilihat “Aslinya” – Orang Kosong

Di balik grandiosity itu ada rasa malu dan kosong yang dalam. Mereka takut banget kalau Anda/orang lain lihat: “Oh ternyata dia nggak sehebat itu. Ternyata dia luka.” Makanya mereka serang duluan sebelum kebongkar.

Epiktetos bilang: “Yang paling bikin budak menderita adalah ilusi bahwa dia bebas.” NPD juga gitu. Dia budak dari empat ketakutan ini, makanya dia nggak pernah bebas.

Lebih lanjut ‘Mama Putri’ memaparkan bahwa paham “empat titik” ini bukan biar Anda kasihan lalu balik. Tapi biar Anda ngerti: tantrum, gaslighting, manipulasi itu semua cuma reaksi panik dari orang yang ketakutan. Dan Anda nggak wajib jadi “obat” buat luka dia. (AM)

Luwu Utara Dukung Penguatan Langkah Administratif Pembentukan Provinsi Luwu Raya

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

MASAMBA—KEMPALAN: Upaya memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya terus dilakukan. Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara guna membahas perkembangan serta tahapan strategis menuju terbentuknya provinsi baru di kawasan Tana Luwu.

Rombongan BPP DOB yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, diterima langsung oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Rumah Jabatan Bupati, Kota Masamba, Minggu (7/6/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan konstruktif. Selain menjadi ajang silaturahmi, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas perkembangan terkini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk langkah-langkah yang telah ditempuh dalam memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasbi Syamsu Ali yang juga menjabat Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa BPP DOB terus melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan seluruh pemerintah daerah yang akan menjadi bagian cakupan wilayah Provinsi Luwu Raya.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu unsur penting dalam pemenuhan persyaratan administratif pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“BPP DOB terus membangun komunikasi intensif dengan seluruh pemerintah daerah di kawasan Luwu Raya. Kami ingin memastikan bahwa perjuangan ini berjalan dengan semangat kebersamaan dan kesepahaman yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Hasbi.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi, termasuk yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 huruf a ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Beberapa dokumen yang menjadi perhatian antara lain Surat Keputusan Persetujuan Kabupaten Luwu Utara sebagai bagian dari cakupan wilayah Daerah Persiapan Provinsi Luwu Raya, serta Berita Acara Persetujuan Bersama Cakupan Wilayah Daerah Persiapan Provinsi Luwu Raya.

Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan sejumlah pandangan serta masukan terkait langkah-langkah yang perlu ditempuh agar proses pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mengawal aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

“Perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan kesamaan langkah seluruh komponen masyarakat Luwu Raya agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai koridor yang ditetapkan,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh pendidikan, akademisi, serta pengurus KKLR dan BPP DOB Provinsi Luwu Raya. Hadir di antaranya Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf UMI dan Ketua Pembina Yayasan Tociung Luwu, Prof. Dr. Mansyur Ramly; dan Rektor Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, Dr. Ir. Annas Boceng, M.Si.

Hadir pula Wakil Ketua BPP KKLR sekaligus Pengawas Tociung Luwu-Unanda, Drs. Baharuddin Solongi, M.Si; Prof. Dr. Hatta Fattah; Prof. Lambang Basri; Drs. Hamzah Jalante, M.Si; Drs. Baharman Supri, MM; Dr. Abd. Rahman Nur, MH; Dr. Sukriming Sapareng; Ibrahim Bija, SE; serta sejumlah pengurus dan tokoh masyarakat lainnya.

Selain menjadi forum koordinasi, pertemuan ini juga menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan unsur masyarakat sipil yang selama ini aktif mengawal agenda pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan santap malam bersama menikmati kapurung, kuliner khas Tana Luwu yang menjadi simbol persaudaraan, kebersamaan, dan semangat kolektif Wija to Luwu dalam melanjutkan perjuangan menuju terbentuknya provinsi Luwu Raya. (*)

TEDxITS 2026 Ajak Generasi Muda Melihat Kehidupan dari Berbagai Perspektif

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

KEMPALAN: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menghadirkan TEDxITS di Auditorium Gedung Pusat Riset ITS, Minggu (7/6). Mengusung tema Point of View, TEDxITS 2026 mengajak generasi muda untuk melihat kehidupan, ilmu pengetahuan, dan perubahan sosial dari sudut pandang yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Kepala Unit Komunikasi Publik (UKP) ITS Ryan Adi Djauhari SIkom MIkom menyampaikan bahwa dunia tidak pernah benar-benar hitam putih. Menurutnya, perbedaan cara pandang bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, melainkan menjadi ruang lahirnya empati, simpati, dan inovasi. “Cerdas tidak hanya soal akademik, tetapi juga tentang cara kita bersikap dan membuka pikiran,” ujarnya mengingatkan.

Presentasi Raihan Raqilah Setiawan ST MT atau Material Raqil menjadi salah satu sorotan dalam TEDxITS 2026. Melalui Mindset Material, ia mengajak audiens memahami bahwa satu perspektif saja tidak cukup untuk melihat sesuatu secara utuh. Ia mencontohkan material yang sifatnya tidak hanya ditentukan dari bentuk luar, tetapi juga dari struktur, proses pengolahan, hingga penggunaannya. “Yang lebih kuat tidak selalu lebih bagus karena setiap sifat punya nilai positif dan negatifnya masing-masing,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Raqil menekankan bahwa cara melihat sesuatu perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang. Sama seperti material, manusia juga tidak bisa dinilai terlalu cepat hanya dari satu sisi. Menurutnya, proses pengolahan dan pengembangan dapat mengubah kualitas seseorang. Sebagaimana processing dalam material dapat memengaruhi struktur, sifat, dan performanya. “Jangan terlalu cepat menilai karena selalu ada perspektif lain yang perlu dilihat,” pesannya.

Di sesi lain, Sudirman Said SAk MBA turut membagikan pandangannya bahwa hidup tidak selalu berjalan linier. Berdasarkan pengalamannya di pelayanan publik, gerakan sosial, dan korporasi, ia menekankan bahwa perubahan membutuhkan unsur serta perspektif baru. “Untuk bertumbuh, seseorang harus berani menerobos zona nyamannya,” tegas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI periode 2014-2016 ini.

TEDxITS 2026 juga menghadirkan pembicara lain yang mengulas manusia dari berbagai sudut pandang. Intan Fitri Hardyanti mengajak audiens melihat posisi di antara dua pilihan sebagai kesempatan untuk memahami dunia lebih luas. Ariq Naufal membahas pentingnya menyusun gagasan agar pesan dapat tersampaikan dengan bermakna. Diya Afi turut menyoroti kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan mengenal diri.

Selain itu, Aeshnina Azzahra Aqilani mengajak generasi muda untuk lebih peka terhadap persoalan yang sering luput dari perhatian masyarakat. Maheswara Yogha Putra Al-Araha menekankan bahwa rasa buntu sering muncul karena seseorang memulai dari langkah yang terlalu besar. Zeta Raniry Abidin membawakan perspektif tentang ekspresi, warna, dan cara manusia memaknai sesuatu tanpa selalu harus dijelaskan dengan kata-kata.

Secara keseluruhan, TEDxITS 2026 menjadi ruang refleksi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk memahami bahwa perubahan besar dapat lahir dari cara melihat yang berbeda. Melalui tema Point of View, acara ini menegaskan bahwa ide tidak hanya perlu didengar, tetapi juga dipahami dari berbagai sisi agar mampu melahirkan empati, keberanian, dan langkah nyata.

Pemimpin Berwatak Maling (Bag-2)

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Namun tingginya angka korupsi di kalangan pejabat publik menjadi alarm serius bahwa sistem rekrutmen dan pengawasan politik memerlukan pembenahan mendasar.

Oleh: Dr. Ahmad Sastra, MM

KEMPALAN: Elektabilitas seringkali diukur dari popularitas, kemampuan finansial, dan peluang kemenangan. Sementara aspek moralitas, keteladanan, keilmuan, serta rekam jejak pengabdian masyarakat tidak selalu menjadi faktor utama.

Akibatnya, seseorang dapat memperoleh jabatan politik bukan karena kualitas kepemimpinannya, melainkan karena kekuatan modal, jaringan kekuasaan, atau kemampuan membangun citra politik.

Fenomena ini menjelaskan mengapa sebagian pejabat yang terpilih melalui proses demokrasi ternyata tidak memiliki karakter kepemimpinan yang kuat ketika harus menghadapi godaan kekuasaan.

Korupsi sebagai Masalah Sistemik

Penting untuk dipahami bahwa tidak semua pejabat hasil pemilu melakukan korupsi. Banyak pula pemimpin yang bekerja dengan jujur dan berintegritas. Namun tingginya angka korupsi menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu mendapat perhatian serius.

Dalam perspektif ilmu politik, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh struktur dan insentif yang dibangun oleh sistem.

Jika suatu sistem menciptakan biaya politik tinggi, membuka peluang transaksi kepentingan, serta memberikan akses besar terhadap sumber daya publik tanpa pengawasan yang memadai, maka risiko korupsi akan meningkat.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum. Reformasi kelembagaan, pembenahan sistem politik, transparansi anggaran, penguatan pengawasan publik, serta pendidikan integritas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi.

Perspektif Islam tentang Kepemimpinan

Bahwa dalam Islam, kepemimpinan itu dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. al-Bukhari & Muslim). Hadits ini menegaskan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab moral yang sangat berat.

Al-Qur’an juga mengingatkan bahwa: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).

Prinsip amanah ini menempatkan integritas sebagai syarat utama kepemimpinan. Dalam tradisi politik Islam klasik, para ulama menekankan pentingnya sifat adil, jujur, amanah, dan kompeten bagi seorang pemimpin.

Karena itu, korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan amanah Allah SWT.

Rentetan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan prosedur demokrasi formal.

Pemilu memang penting sebagai sarana pergantian kekuasaan secara damai, tapi pemilu saja tidak otomatis menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Kualitas kepemimpinan sangat ditentukan oleh kualitas sistem rekrutmen politik, budaya politik masyarakat, dan pendidikan moral, serta efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara negara.

Bahwa bangsa yang hanya mengandalkan popularitas dan kekuatan modal dalam memilih pemimpin berisiko akhirnya melahirkan elit politik yang lebih fokus pada kepentingan pribadi dari pada kepentingan rakyat.

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.

Persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai kegagalan moral individu, tapi juga harus dilihat dalam konteks sistem politik yang memungkinkan munculnya biaya politik tinggi, dominasi modal, dan lemahnya kaderisasi dalam kepemimpinan.

Menyebut seluruh pemimpin hasil demokrasi sebagai “berwatak maling” tentu merupakan generalisasi yang tidak tepat karena banyak pemimpin yang tetap bekerja secara jujur dan profesional.

Namun tingginya angka korupsi di kalangan pejabat publik menjadi alarm serius bahwa sistem rekrutmen dan pengawasan politik memerlukan pembenahan mendasar.

Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer dan memiliki sumber daya politik, tapi juga memiliki integritas, kapasitas intelektual, serta keberanian moral, dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan kesempatan untuk memperkaya diri.

Tanpa fondasi tersebut, maka pergantian pemimpin hanya akan menghasilkan pergantian pelaku, sementara praktik korupsi terus berulang dalam wajah yang berbeda.

Perspektif Islam dalam kepemimpinan sebagaimana dahulu para khalifah seperti Umar Bin Khatab dan Umar Bin Abdul Aziz semestinya menjadi inpirasi perubahan sistem di negeri ini agar melahirkan pemimpin yang lebih baik.

*) Dr. Ahmad Sastra, MM, Akademisi di Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor dan Pengasuh di Pesantren Darul Muttaqien

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Kurs Rupiah 20.000 per Dolar AS Bukan Ilusi

Posted on 8 Juni 2026 by Kempalan Online

Kini, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond – surat utang berdenominasi Yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.

Oleh: Anthony Budiawan

KEMPALAN: Kurs rupiah tembus Rp 18.000 per dolar AS, Kamis (4/6/2026). Tidak mengejutkan. Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal.

Sikap penyangkalan itu bisa dimaklumi: pemerintah memang harus berusaha tenang di hadapan publik demi menjaga kepercayaan pasar. Tetapi cara yang dilakukan justru menjadi bumerang.

Pertama, tidak tampak kebijakan konkret yang mampu menenangkan pasar. Kedua, penyangkalan itu disampaikan dengan nada meremehkan pihak yang memeringatkan kejatuhan rupiah – yang pada akhirnya terbukti benar.

Dengan gaya khasnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa para ekonom pengritik tidak paham ekonomi. Pemerintah berulang kali mengatakan rupiah akan menguat. Tetapi, yang terjadi sebaliknya: rupiah terus terdepresiasi. Kredibilitas pemerintah terus terkikis.

Bursa saham pun ikut ambruk. IHSG ditutup di bawah 6.000 hari ini, turun sepertiga dari puncaknya pada awal Januari tahun ini. Kondisi ini diperburuk dengan sejumlah kebijakan yang diluncurkan secara tiba-tiba.

Bukannya memperbaiki iklim usaha, kebijakan tersebut malah menambah ketidakpastian di kalangan investor. Misalnya, kewajiban ekspor batubara dan kelapa sawit melalui satu pintu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Bukan hanya pengusaha dan investor yang was-was. Publik mulai memertanyakan ke mana arah ekonomi Indonesia ke depan: apakah rupiah akan berbalik menguat ke Rp 16.000, atau justru melanjutkan pelemahannya menuju Rp 20.000 per dolar AS?

Kurs rupiah saat ini pada dasarnya ditentukan oleh satu faktor: besarnya surplus aliran modal masuk melalui penarikan utang luar negeri. Tanpa arus masuk yang signifikan, tekanan terhadap rupiah tidak akan mereda.

Faktanya, dalam empat bulan pertama 2026, cadangan devisa merosot USD 10,3 miliar – dari USD 156,5 miliar pada akhir Desember 2025 jadi USD 146,2 miliar pada akhir April 2026. Cadangan devisa bulan Mei kemungkinan masih turun, mengingat tekanan terhadap rupiah sepanjang Mei yang lalu masih cukup berat.

Memasuki awal Juni tekanan terhadap rupiah belum mereda. Ini mengindikasikan bahwa arus masuk utang luar negeri yang diharapkan belum terealisasi. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin bulan lalu pun tidak menghasilkan efek stabilisasi yang berarti.

Kini, nasib rupiah bertumpu pada satu variabel krusial: keberhasilan penerbitan Panda Bond – surat utang berdenominasi Yuan yang direncanakan diterbitkan di pasar China.

Jika penerbitan itu gagal, atau hasilnya jauh di bawah ekspektasi sehingga tidak cukup menutup capital outflow, maka rupiah diprediksi akan terus terdepresiasi. Kurs Rp 20.000 per dolar AS – atau depresiasi sekitar 21 persen dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 – bisa segera menjadi kenyataan.

Dalam kondisi seperti ini, analisis independen dari para ekonom menjadi semakin penting.

Masyarakat membutuhkan informasi alternatif yang jujur untuk memahami risiko yang sesungguhnya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat – bukan sekadar narasi optimisme yang berulang kali terbukti meleset.

*) Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru