Refleksi Kritis Atas Pemikiran Emha Ainun Nadjib: Menyoal Oligarki, Etika Politik dan Restorasi Konstitusi

negarawan dan berlandaskan moral-spiritual.

Oleh: S. Purwadi Mangunsastro

KEMPALAN: Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), seorang budayawan dan intelektual publik, acapkali membedah problem sosial, politik, dan budaya kebangsaan. Dalam salah satu diskursusnya, beliau menyoroti fenomena degradasi moral, dominasi oligarki, dan pudarnya identitas bangsa akibat pragmatisme.

Menyimak gagasan tersebut, terdapat diskursus kritis yang mendesak untuk bisa digarisbawahi, terutama terkait penyimpangan sistem politik saat ini dari cita-cita awal kemerdekaan.

Berikut adalah telaah mendalam, evaluasi, dan relevansi dari gagasan tersebut:

1. Kritik Sosial dan Budaya

Kritik:

Terjadi pergeseran nilai dari spiritualitas dan akhlak menuju materialisme pragmatis. Masuknya kekuatan modal (oligarki) dinilai tidak hanya menguasai ranah ekonomi, tetapi juga merambah politik, sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi:

Demokrasi prosedural yang berbiaya mahal (seperti penggunaan sistem quick count berbasis IT) telah membuka ruang bagi transaksionalisme politik terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara kepentingan rakyat dan pemodal menjadi ekses yang mengkhawatirkan.

Selain itu, masalah oligarki yang sering dikaitkan secara eksklusif dengan etnis tertentu sebenarnya merupakan masalah sistemik lintas-golongan. Ini mengakar akibat lemahnya penegakan hukum dan kaderisasi partai, yang berpotensi merusak moral aparat negara di semua tingkatan.

2. Etika Politik dan Oligarki

Kritik:

Rusaknya etika politik dan politisasi program pro-rakyat menjadi penyebab utama kegagalan dalam mewujudkan keadilan sosial (Sila ke-5).

Evaluasi:

Diagnosa ini sangat relevan dengan realitas politik transaksional sekarang ini. Kampanye populis kerap dijadikan “topeng” untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi yang berbiaya tinggi menciptakan ketergantungan politikus terhadap para penyandang dana, yang pada akhirnya melahirkan oligarki.

3. Solusi: Restorasi Konstitusi

Gagasan:

Kembali ke UUD 1945 Asli dan Pancasila 18 Agustus 1945, disertai adendum untuk menyesuaikan dengan dinamika zaman.

Evaluasi:

Wacana kembali kepada UUD 1945 Asli adalah perdebatan klasik. Di satu sisi, konstitusi asli memiliki semangat kekeluargaan yang kuat; namun di sisi lain, aturan ini pernah membuka celah otoritarianisme dan masa jabatan presiden tanpa batas.

Pemisahan jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (seperti dalam sistem semi-presidensial) dinilai lebih ideal untuk fungsi checks and balances. Kepala Negara dapat berfokus pada pengawalan ideologi dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sedangkan Kepala Pemerintahan fokus pada teknokrasi birokrasi.

4. Konsekuensi Sistemik dan Restrukturisasi Politik

Gagasan:

Restrukturisasi ini menuntut format yang radikal, meliputi: Presiden dipilih MPR, pembatasan jumlah partai politik, penerapan hak recall, dan penunjukan Kepala Negara oleh lembaga tinggi negara.

Evaluasi:

1. Presiden Dipilih MPR dan Pembatasan Partai:

Gagasan ini merupakan tawaran untuk kembali ke format Demokrasi Pancasila era Orde Baru guna menekan ongkos pemilu. Namun, risikonya adalah hilangnya hak pilih langsung rakyat dan rawannya politik transaksional di tingkat elite.

2. Hak Recall:

Secara teori ideal untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dalam praktiknya, mitigasi risiko mutlak diperlukan agar hak recall tidak menjadi alat sandera partai politik terhadap anggotanya, melainkan benar-benar untuk melindungi aspirasi konstituen.

Kesimpulan

Gagasan ini menawarkan antitesis radikal terhadap sistem demokrasi liberal yang berjalan saat ini, sekaligus mencerminkan kerinduan akan kepemimpinan yang negarawan dan berlandaskan moral-spiritual.

Namun, transisi dari sistem demokrasi langsung saat ini menuju sistem perwakilan MPR memerlukan mitigasi risiko yang sangat besar.

Karena itu, jika gagasan ini diimplementasikan, keberadaan pemerintahan transisi yang terencana dan  terkontrol dengan baik menjadi sebuah keniscayaan.

*) S. Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, Jakarta.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.