Kempalan.com

Sahrin Hamid: Hasil Survei Sebut Popularitas Gerakan Rakyat Tembus 20 persen

Posted on 9 Juni 20269 Juni 2026 by Kempalan Online

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua Umum, Sahrin Hamid mengungkapkan bahwa popularitas Partai Gerakan Rakyat (PGR) telah mencapai angka 20 persen dalam tingkat nasional. Capaian tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Mei 2026 oleh salah satu lembaga survei kredibel di Indonesia.

“Survei dilakukan oleh lembaga survei yang sangat kredibel, dan ternyata Gerakan Rakyat juga masuk di dalam salah satu partai politik yang ada di dalam survei itu. Hasilnya apa? Ternyata pada bulan Mei ini, Alhamdulillah popularitas Gerakan Rakyat telah mencapai 20 persen. Artinya bahwa sudah 20 persen rakyat Indonesia mengenal Gerakan Rakyat,” ucap Sahrin di Sidoarjo, Sabtu (6/6/2026).

“Saat ini baru masuk bulan keempat, tapi sudah 20 persen rakyat mengenal Partai Gerakan Rakyat. Tapi bahwa masih ada 80 persen yang belum mengenal Partai Gerakan Rakyat. Inilah tantangan kita agar bagaimana Gerakan Rakyat dikenal oleh 80 persen yang lain,” tambahnya menjelaskan.

Lebih lanjut, Sahrin menjelaskan bahwa dari sisi elektabilitas alias tingkat keterpilihan, Gerakan Rakyat berhasil menempati posisi ke-9 dari belasan partai politik lainnya di Indonesia dengan persentase sebesar 1,2 persen.

“Walaupun kita baru 20 persen popularitasnya, tapi ternyata elektabilitas Gerakan Rakyat atau orang memilih Gerakan Rakyat dari sekian belas partai politik yang ada di Indonesia, Gerakan Rakyat telah menempati urutan nomor 9. Walaupun baru 6 bulan telah menempati urutan nomor 9. Dari persentase partai politik yang ada, Gerakan rakyat telah menempati persentase 1,2 persen. Ini adalah angka yang sangat luar biasa bagi partai baru,” ungkap Sahrin.

Sahrin pun optimis jika popularitas partai mampu didorong hingga 80 persen, dengan naik 3 sampai 4 kali lipat, maka elektabilitas PGR diproyeksikan akan ikut melonjak secara linear hingga mencapai angka 7 sampai 10 persen.

“Apa kata peneliti itu? Dia mengatakan bahwa dengan popularitas 20 persen Gerakan Rakyat telah mencapai 1,2 persen, maka bila popularitas ini ditingkatkan 3-4 kali lipat, maka Gerakan Rakyat akan mencapai elektabilitas 3-4 kali lipat juga. Bila keterkenalan atau popularitas mencapai 80 persen, maka tidak menutup kemungkinan menurut peneliti itu bahwa Gerakan Rakyat akan mencapai 7, 8, 9, bahkan 10 persen elektabilitas,” tuturnya.

Untuk mengejar target elektabilitas 80 persen, Sahrin menginstruksikan seluruh elemen, organisasi kemasyarakatan (ormas), sayap pemuda, dan sayap perempuan untuk bergerak serentak membangun struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Maka dari itu, kami ingin pesankan bangun struktur organisasi itu hingga sampai ke bawah, ormas Gerakan Rakyat bangun struktur sampai ke bawah, Partai Gerakan Rakyat, bangun struktur sampai ke bawah, Muda Bergerak, bangun struktur sampai ke Bawah, Perempuan Bergerak bangun struktur sampai ke bawah. Semua kita bangun sampai ke bawah agar bisa mencapai atau mencapai akar rumput yang ada di level masyarakat itu,” pungkas Sahrin.

Dari Qadla-Qadar Menuju Krisis Peradaban: Meninjau Ulang Akar Masalah Pemikiran Umat

Posted on 9 Juni 20269 Juni 2026 by Kempalan Online

Oleh: Slamet Sugianto

KEMPALAN: Di tengah berbagai persoalan yang membelit dunia Islam dewasa ini—mulai dari ketertinggalan ilmu pengetahuan, lemahnya kemandirian ekonomi, krisis kepemimpinan politik, hingga degradasi budaya—jarang sekali perhatian diarahkan kepada satu persoalan yang sesungguhnya sangat mendasar: cara berpikir umat dalam memahami akidahnya sendiri.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan maupun kemunduran sebuah peradaban tidak pernah lahir secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh cara pandang tertentu terhadap manusia, kehidupan, dan hubungan keduanya dengan Tuhan. Karena itu, untuk memahami problem umat Islam hari ini, kita perlu menelusuri kembali salah satu perdebatan intelektual paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu perdebatan mengenai qadla dan qadar serta metodologi ilmu kalam yang melahirkannya.

Dalam kitab Al-Syakhshiyah al-Islamiyah, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan kritik yang tajam terhadap metode para mutakallimin. Menurut beliau, persoalan utama bukan terletak pada siapa yang paling benar di antara Mu’tazilah, Jabariyah, atau Asy’ariyah, melainkan pada metode berpikir yang digunakan dalam membahas akidah itu sendiri.

Ketika Akidah Berubah Menjadi Polemik

Secara historis, ilmu kalam lahir pada masa ketika dunia Islam berinteraksi secara intensif dengan berbagai tradisi intelektual asing, terutama filsafat Yunani. Interaksi tersebut melahirkan kebutuhan untuk membela akidah Islam dengan perangkat rasional yang semakin kompleks.

Di satu sisi, usaha tersebut melahirkan dinamika intelektual yang luar biasa. Namun di sisi lain, menurut kritik Syaikh An-Nabhani, akidah yang semula berfungsi sebagai landasan keyakinan dan pendorong perubahan sosial lambat laun berubah menjadi arena perdebatan filosofis yang tidak berkesudahan.

Pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan, kehendak bebas manusia, hakikat perbuatan, dan relasi antara qudrah Allah dengan tindakan manusia menjadi topik utama. Akal tidak lagi digunakan untuk memahami realitas yang dapat diindera sebagaimana metode Al-Qur’an, tetapi mulai memasuki wilayah-wilayah metafisis yang tidak dapat diverifikasi oleh pengalaman manusia.

Dalam perspektif Syaikh An-Nabhani, di sinilah letak kesalahan mendasar metode mutakallimin. Mereka menjadikan logika dan spekulasi filosofis sebagai titik tolak pembahasan, bukan fakta yang dapat diindera sebagaimana metode yang digunakan Al-Qur’an ketika menyeru manusia kepada keimanan. Akibatnya, akidah berubah dari sarana dakwah dan pembentukan kepribadian menjadi disiplin ilmu yang dipenuhi perdebatan teoritis.

Dari sinilah lahir apa yang kemudian dikenal sebagai perdebatan qadla dan qadar.

Awal Mula Persoalan Qadla dan Qadar

Menariknya, menurut kajian historis yang dikemukakan dalam kitab tersebut, perdebatan qadla dan qadar tidak bermula dari pembahasan tentang takdir sebagaimana dipahami masyarakat awam saat ini. Akar persoalannya justru berangkat dari pertanyaan mengenai keadilan Tuhan.

Kaum Mu’tazilah berangkat dari asumsi bahwa Allah Maha Adil. Karena itu, manusia harus memiliki kebebasan penuh untuk memilih perbuatannya. Jika manusia tidak bebas tetapi tetap diberi pahala dan siksa, maka menurut mereka hal itu bertentangan dengan keadilan.

Sebaliknya, Jabariyah menekankan dominasi mutlak kehendak Allah sehingga manusia pada hakikatnya tidak memiliki kebebasan yang independen.

Sementara itu, Asy’ariyah berusaha mengambil jalan tengah melalui teori kasb (perolehan perbuatan), yakni bahwa Allah menciptakan perbuatan sementara manusia “mengakuisisi” atau memperoleh perbuatan tersebut.

Ketiga pandangan ini berbeda dalam kesimpulan. Namun menurut Syaikh An-Nabhani, mereka memiliki titik berangkat yang sama: menjadikan persoalan filosofis mengenai sifat Allah sebagai pusat pembahasan, bukan memulai dari fakta perbuatan manusia yang nyata dan dapat diamati.

Lebih jauh lagi, beliau menilai bahwa perdebatan ini tidak lahir dari metode Al-Qur’an, melainkan dipengaruhi oleh perdebatan filsafat Yunani tentang determinism dan free will, yang kemudian masuk ke dalam ilmu kalam dengan istilah al-jabr wa al-ikhtiyar, hurriyatul iradah, atau qadla dan qadar.

Akibatnya, perdebatan berlangsung berabad-abad tanpa pernah benar-benar menyelesaikan persoalan mendasarnya.

Warisan Pemikiran yang Masih Hidup

Mungkin muncul pertanyaan: apa relevansi perdebatan abad ketiga Hijriah dengan Indonesia abad ke-21?

Jawabannya justru sangat relevan.

Cara umat memahami hubungan antara kehendak Tuhan dan tanggung jawab manusia akan menentukan cara umat memahami kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam bidang sosial, misalnya, sering ditemukan sikap fatalistik yang menganggap kemiskinan, keterbelakangan, atau ketidakadilan sebagai sesuatu yang semata-mata merupakan takdir yang harus diterima. Narasi seperti “sudah kehendak Allah”, “sudah garis nasib”, atau “yang penting sabar” pada titik tertentu dapat melahirkan budaya pasif yang menghambat perubahan.

Dalam bidang politik, pemahaman keagamaan yang terlalu menekankan kepatuhan tanpa keseimbangan dengan fungsi kontrol sosial berpotensi melahirkan sikap permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Padahal sejarah Islam menunjukkan bahwa para sahabat dan ulama besar tidak pernah memisahkan ketaatan kepada Allah dari kewajiban melakukan koreksi terhadap kemungkaran, termasuk yang dilakukan penguasa.

Dalam bidang ekonomi, problem yang muncul tidak kalah serius. Ketika akidah dipisahkan dari sistem kehidupan, maka umat cenderung menerima sistem ekonomi yang berlaku apa adanya, lalu hanya berusaha memberi sentuhan simbolik keagamaan tanpa menyentuh fondasi pemikirannya. Akibatnya, umat menjadi konsumen dalam sistem global yang dibangun oleh paradigma lain, bukan pelaku utama yang membangun sistem berdasarkan pandangan hidupnya sendiri.

Sedangkan dalam bidang kebudayaan, agama sering kali direduksi menjadi simbol, ritual, dan tradisi semata. Sementara sistem pendidikan, media, gaya hidup, dan arah pembangunan budaya justru ditentukan oleh nilai-nilai yang berasal dari luar kerangka pandangan hidup Islam.

Indonesia dan Tanggung Jawab Sejarah Umat

Indonesia sebagai negeri Muslim dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar pertumbuhan ekonomi atau stabilitas politik. Dengan lebih dari 240 juta penduduk Muslim, Indonesia memiliki tanggung jawab historis untuk menunjukkan bahwa Islam tidak hanya hidup dalam ruang ibadah, tetapi juga mampu melahirkan tata pikir, etika sosial, sistem kehidupan, dan peradaban yang memberikan solusi bagi persoalan manusia modern.

Konstitusi Indonesia sendiri menegaskan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat yuridis tersebut tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya manusia-manusia yang memiliki integritas moral, visi keadaban, dan kesadaran tanggung jawab yang kuat.

Karena itu, pertanyaan yang sesungguhnya penting bukanlah apakah perdebatan Mu’tazilah, Jabariyah, atau Asy’ariyah telah selesai. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah umat Islam hari ini masih menjadikan akidah sebagai sumber penggerak perubahan atau hanya sebagai identitas yang berhenti pada aspek ritual.

Ketika korupsi terus berulang, kesenjangan ekonomi semakin lebar, ketergantungan terhadap sistem global semakin kuat, dan budaya konsumtif terus berkembang, maka persoalannya bukan lagi semata-mata berada pada wilayah hukum atau kebijakan. Persoalannya adalah bagaimana akidah diterjemahkan menjadi kesadaran politik, etika ekonomi, tanggung jawab sosial, dan visi peradaban.

Meninjau Ulang Metode Berpikir

Di sinilah kritik terhadap metode mutakallimin menemukan relevansinya. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap seluruh kesimpulan yang dikemukakan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, kritik tersebut mengingatkan bahwa kesalahan metodologis dapat melahirkan konsekuensi yang sangat panjang dalam sejarah.

Ketika akidah terlalu jauh dibawa ke wilayah polemik filosofis, ia berpotensi kehilangan fungsi utamanya sebagai energi penggerak umat. Sebaliknya, ketika akidah dipahami sebagaimana metode Al-Qur’an—yakni menghubungkan wahyu, akal, dan realitas kehidupan secara langsung—maka ia berpotensi menjadi sumber transformasi yang nyata.

Sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal demografis, intelektual, dan historis yang sangat besar untuk memainkan peran strategis dalam kebangkitan umat Islam. Namun hal itu hanya mungkin terwujud apabila akidah tidak berhenti sebagai bahan perdebatan teologis ataupun simbol-simbol ritual semata, melainkan kembali menjadi fondasi berpikir, standar penilaian, dan sumber energi perubahan.

Sejarah mengajarkan bahwa kemunduran umat sering kali berawal dari kesalahan dalam memahami hubungan antara wahyu, akal, dan realitas. Sebaliknya, kebangkitan hanya mungkin lahir ketika keyakinan mampu melahirkan tindakan, dan akidah kembali berfungsi sebagai motor penggerak peradaban yang menghadirkan keadilan, kemandirian, kemuliaan, dan kemaslahatan bagi manusia.

Pada titik inilah pelajaran dari perdebatan qadla dan qadar menjadi relevan bagi generasi Muslim Indonesia hari ini. Bukan untuk menghidupkan kembali polemik lama yang telah berlangsung berabad-abad, melainkan untuk memastikan bahwa akidah Islam kembali menjalankan fungsi aslinya: membentuk cara berpikir, mengarahkan cara hidup, dan menggerakkan umat menuju kebangkitan peradaban.

Atlas Baru Kerajaan Hormon Tubuh

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Para ilmuwan meluncurkan situs web Hormone Cell Atlas, hasil penelitian yang memetakan 14 juta sel manusia dan mengungkap jaringan komunikasi hormon yang jauh lebih kompleks dari yang selama ini dipahami.

Oleh: Ahmadie Thaha

KEMPALAN: Manusia itu punya kebiasaan yang aneh. Semakin banyak yang ia ketahui, semakin ia sadar betapa sedikit yang sebenarnya ia pahami. Dulu orang mengira bumi adalah pusat alam semesta. Setelah teleskop ditemukan, ternyata bumi hanya sebutir debu yang mengelilingi matahari.

Ketika manusia berhasil memetakan seluruh genomnya pada awal abad ini, maka banyak yang membayangkan bahwa misteri tubuh manusia akan segera berakhir. Ternyata tidak. Setelah peta gen selesai dibuat, ilmuwan justru telah menemukan lorong-lorong baru yang lebih rumit ketimbang yang pernah mereka bayangkan.

Salah satu lorong baru itu bernama hormon. Bagi kebanyakan orang, hormon itu identik dengan jerawat remaja, emosi yang naik turun, rasa lapar yang datang tiba-tiba, atau obat diabetes berbasis GLP-1 yang sedang populer di seluruh dunia seperti Ozempic, Mounjaro, Victoza.

Sebagian yang pernah belajar biologi mungkin masih ingat nama-nama seperti insulin, tiroksin, estrogen, testosteron, atau adrenalin. Namun, sedikit yang akan menyadari bahwa hormon sesungguhnya adalah sistem komunikasi terbesar yang dimiliki tubuh manusia.

Bayangkan sebuah negara dengan puluhan triliun penduduk. Negara itu tidak memiliki internet, telepon, radio, atau surat kabar. Sebagai gantinya, ia memiliki miliaran kurir yang setiap detik berkeliling membawa pesan dari satu wilayah ke wilayah lain.

Bayangkan, ada pesan yang memerintahkan sel untuk tumbuh, ada yang meminta tubuh menyimpan energi, ada yang mengatur kapan seseorang merasa lapar, juga mengantuk, takut, berani, jatuh cinta, bahkan menentukan apakah jantung harus berdetak lebih cepat atau lebih lambat. Kurir-kurir itulah yang disebut hormon.

Masalahnya, selama puluhan tahun para ilmuwan sebenarnya hanya mengetahui sebagian kecil dari jaringan komunikasi tersebut. Mereka tahu siapa pemain utamanya. Mereka tahu insulin diproduksi oleh sel tertentu di pankreas.

Mereka tahu, misalnya, hormon tiroid berasal dari kelenjar tiroid. Mereka tahu kortisol dibuat oleh kelenjar adrenal. Namun mereka belum memiliki peta lengkap mengenai siapa saja yang mengirim pesan, siapa yang akan menerima pesan, dan bagaimana seluruh percakapan itu berlangsung di dalam tubuh.

Keadaan itu mirip seperti seseorang yang memiliki peta Indonesia tetapi hanya berisi nama provinsi. Ia tahu ada Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Namun, ia tidak tahu jalan-jalan kecil, gang sempit, jembatan penghubung, atau lorong-lorong yang membuat seluruh sistem transportasi tersebut bekerja. Peta itu berguna, tapi belum cukup untuk memahami kehidupan yang sesungguhnya.

Karena itulah publikasi penelitian besar di jurnal Science pada Mei 2026 itu menarik perhatian dunia biologi dan kedokteran. Dipimpin oleh Lijiang Fei dan sejumlah kolega dari berbagai lembaga riset, tim ini meluncurkan sesuatu yang mereka sebut sebagai “Hormone Cell Atlas“.

Peta itu bisa diakses secara terbuka melalui situs Hormone Cell Atlas. Versi yang tersedia saat tulisan ini dibuat telah memuat 47 jaringan tubuh, lebih dari 1.900 tipe sel, dan lebih dari 14 juta sel manusia yang dapat ditelusuri secara interaktif.

Bagi peneliti, ini seperti memperoleh Google Maps lengkap bagi kerajaan hormon yang selama ini hanya dikenal melalui potongan-potongan peta terpisah.

Mereka menganalisis sekitar 14 juta sel dan inti sel manusia yang berasal dari 47 jaringan tubuh sehat. Angka empat belas juta mungkin terdengar biasa jika yang dihitung adalah jumlah penonton konser atau pengguna media sosial.

Namun, kali ini yang dihitung adalah sel satu demi satu. Jika pekerjaan sensus penduduk saja sudah membuat banyak petugas kelelahan, bayangkan melakukan sensus terhadap jutaan sel yang masing-masing sudah memiliki aktivitas biologis berbeda.

Teknologi yang digunakan disebut single-cell transcriptomics. Secara sederhana, teknologi ini memungkinkan ilmuwan mengetahui gen-gen mana yang sedang aktif pada setiap sel.

Jika DNA adalah perpustakaan raksasa yang berisi seluruh buku untuk petunjuk kehidupan, maka transcriptomics memperlihatkan buku mana yang sedang dibaca oleh masing-masing sel pada saat tertentu.

Dari situ para peneliti bisa menebak apakah suatu sel sedang memproduksi hormon, menerima hormon, atau berpartisipasi dalam jaringan komunikasi hormonal yang lebih besar.

Hasilnya cukup mengejutkan. Sistem hormon manusia ternyata jauh lebih luas dan lebih rumit dari gambaran yang selama ini diajarkan dalam buku pelajaran. Banyak jenis sel yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pemain penting itu ternyata ikut terlibat dalam produksi maupun penerimaan sinyal hormonal.

Dengan kata lain, tubuh manusia tidak hanya memiliki beberapa kantor pusat yang mengirim instruksi ke seluruh negeri. Di berbagai tempat ternyata terdapat kantor-kantor cabang, pos penghubung, pusat distribusi, dan jaringan komunikasi lokal yang selama ini tidak terlihat.

Salah satu temuan yang menarik adalah adanya kemungkinan lokasi produksi hormon pada jenis-jenis sel yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan fungsi tersebut.

Para peneliti juga menemukan betapa banyak sel memiliki reseptor untuk berbagai hormon sekaligus. Reseptor dapat dibayangkan sebagai antena penerima sinyal. Jika hormon adalah siaran radio, maka reseptor adalah perangkat yang menangkap siaran tersebut.

Menariknya, sebagian besar sel ternyata tidak hanya memiliki satu antena, melainkan banyak antena sekaligus. Artinya satu sel dapat mendengarkan berbagai “stasiun radio” pada saat yang sama.

Rupanya gosip biologis di dalam tubuh manusia jauh lebih ramai dari grup WhatsApp keluarga menjelang Idul Fitri.

Di titik inilah gambaran tubuh manusia mulai berubah. Selama ini kita cenderung membayangkan tubuh seperti perusahaan dengan struktur organisasi yang rapi: ada direktur, manajer, kepala bagian, lalu staf pelaksana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tubuh lebih mirip sebuah kota metropolitan yang juga sibuk. Ada lalu lintas yang padat, komunikasi yang berlangsung terus-menerus, percakapan yang saling bersilang, dan berbagai pusat aktivitas yang bekerja secara bersamaan.

Di tengah berkembangnya peta baru dunia hormon ini, saya teringat obrolan dengan dr. Widya Murni, seorang praktisi yang lama menaruh perhatian pada kesehatan metabolik dan anti-aging. Baginya, hormon seperti insulin sering kali menjadi “tokoh sentral” yang terlalu lama diremehkan.

Ia kerap mengibaratkan insulin sebagai kepala lalu-lintas di persimpangan terbesar tubuh manusia. Ketika pengatur lalu lintas itu bekerja baik, arus metabolisme bergerak relatif tertib.

Namun ketika ia mulai kehilangan kendali, kemacetan muncul di mana-mana: gula darah, tekanan darah, penumpukan lemak, gangguan pembuluh darah, hingga berbagai penyakit degeneratif.

Tentu dunia kedokteran tak menyederhanakan seluruh penyakit hanya pada satu hormon semata.

Tapi penelitian modern memang semakin menunjukkan bahwa sensitivitas insulin merupakan salah satu fondasi penting kesehatan jangka panjang. Jika Hormone Cell Atlas itu peta baru tubuh manusia, maka insulin tampaknya termasuk salah satu jalan raya utama yang menghubungkan banyak wilayah dalam peta tersebut.

Manfaat atlas ini tidak berhenti pada rasa kagum terhadap kerumitan tubuh. Nilai praktisnya justru sangat besar. Para peneliti kini dapat menelusuri jenis sel mana yang terlibat dalam penyakit hormonal tertentu.

Mereka bisa melihat di mana gen-gen penyebab penyakit endokrin diekspresikan. Mereka juga dapat memahami mengapa satu obat sering kali menghasilkan efek yang jauh lebih luas daripada yang diperkirakan.

Contoh yang relevan adalah obat-obatan berbasis GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1) yang kini menjadi bintang dunia farmasi karena digunakan untuk diabetes dan penurunan berat badan. Selama ini banyak orang mengira manfaat obat tersebut hanya berasal dari kemampuannya mengendalikan nafsu makan dan gula darah.

Namun data dalam atlas menunjukkan adanya reseptor terkait pada beberapa jenis sel jantung. Temuan ini membuka kemungkinan bahwa sebagian manfaat maupun risiko obat tersebut mungkin berasal dari interaksi langsung dengan jaringan jantung, bukan sekadar akibat penurunan berat badan.

Bagi industri farmasi, informasi seperti ini ibarat menemukan peta bawah tanah sebuah kota besar. Jalan-jalan yang sebelumnya tidak terlihat mendadak muncul di hadapan mereka. Efek samping yang selama ini membingungkan mungkin bisa dijelaskan.

Target terapi baru yang sebelumnya tersembunyi mungkin bisa ditemukan.

Yang menarik, penelitian ini juga kembali mengingatkan kita bahwa jaringan lemak bukanlah gudang pasif tempat tubuh menyimpan cadangan energi.

Selama bertahun-tahun lemak sering diperlakukan sebagai tersangka utama dalam berbagai masalah kesehatan. Ia menjadi kambing hitam yang disalahkan atas segala hal, mulai dari diabetes hingga penyakit jantung.

Namun, atlas ini menunjukkan bahwa sel lemak sesungguhnya adalah pemain hormonal yang sangat aktif. Mereka memproduksi sinyal, menerima sinyal, dan terus berkomunikasi dengan jaringan lain.

Dengan kata lain, lemak ternyata bukan gudang. Ia adalah kantor yang sibuk bekerja. Semakin lama membaca temuan-temuan seperti ini, semakin sulit mempertahankan pandangan lama bahwa tubuh manusia hanyalah mesin biologis yang sederhana.

Mesin mobil modern mungkin memiliki ribuan komponen. Tubuh manusia juga memiliki puluhan triliun sel yang berkomunikasi tanpa henti setiap detik. Tidak ada rapat koordinasi. Tidak ada grup WhatsApp. Tidak ada surat edaran. Namun semuanya berjalan relatif tertib selama puluhan tahun.

Ironisnya, sering kali kita baru menyadari keajaiban itu ketika salah satu sistem mengalami gangguan. Ketika gula darah naik. Ketika tiroid bermasalah. Ketika metabolisme kacau. Ketika tubuh tiba-tiba tidak lagi mendengar pesan yang dikirim oleh hormonnya sendiri.

Peta sel hormon (Hormone Cell Atlas) pada akhirnya bukan sekadar proyek untuk pemetaan biologis. Ia adalah pengingat bahwa di balik tubuh yang setiap hari kita gunakan tanpa banyak berpikir, terdapat sebuah peradaban mikroskopik yang luar biasa kompleks.

Jika peta gen manusia pernah membuka babak baru biologi modern, maka peta hormon ini mungkin sedang membuka babak berikutnya. Dan seperti biasa, semakin jauh ilmu pengetahuan berjalan, semakin besar pula pelajaran kerendahan hati yang dibawanya.

Kita hidup di dalam tubuh kita sepanjang umur. Kita membawanya ke kantor, ke pasar, ke masjid, ke ruang rapat, dan ke tempat tidur. Namun setelah ribuan tahun mempelajarinya, ternyata kita masih terus menemukan jalan-jalan baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam peta.

Tubuh manusia rupanya masih menyimpan jauh lebih banyak rahasia daripada yang bersedia ia ceritakan kepada kita. Mungkin itulah sebabnya para ilmuwan yang paling banyak menemukan justru sering menjadi orang yang paling rendah hati.

Semakin luas peta yang berhasil mereka buka, semakin jelas terlihat betapa besar wilayah yang belum mereka kenal. “Pada dirimu sendiri (juga ada tanda-tanda kebesaran-Nya), maka apakah kamu tidak memperhatikan?” (Qs. Adz-Dzariyat: 21).

*) Ahmadie Thaha, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Semangat Pantang Menyerah: Langkah Kecil Yang Konsisten Hantarkan Partai Gerakan Rakyat Menjadi Besar, Insyaallah

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Perjuangan tak kenal menyerah dari semua insan Partai Gerakan Rakyat patut kita apresiasi dengan lima jari, Hura! Hanya untuk Rakyat. Tahniah untuk semua yang sudah terlibat.

Oleh: Tarmidzi Yusuf

KEMPALAN: Satu frasa: membangun optimisme kolektif. Menerjang keraguan. Bangkit bersama dari kegagalan. Terus melangkah menuju satu tujuan; Anies Rasyid Baswedan Presiden Republik Indonesia.

Tokoh menginspirasi Partai Gerakan Rakyat agar tidak menyerah, terus berikhtiar, belajar dari kegagalan, dan percaya penuh pada potensi kolektif bahwa Anies Rasyid Baswedan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Anies Rasyid Baswedan, motivasi penyemangat. Bahan bakar mental spritual untuk mencapai keberhasilan. Bahwa 2029 tak terasa tinggal beberapa tahun saja. Sementara para loyalis Anies Rasyid Baswedan sedang berjuang menyiapkan “kendaraan” bagi Anies Rasyid Baswedan, yaitu Partai Gerakan Rakyat.

Partai Gerakan Rakyat yang dinakhodai putra Tobelo, Halmahera Utara, Sahrin Hamid adalah politisi yang punya jam terbang tinggi di dunia politik. Bukan politisi kaleng-kaleng.

Itu Sahrin Hamid buktikan. Kurang dari 6 (enam) bulan sejak diumumkan Gerakan Rakyat menjadi partai politik pada 18 Januari 2026 sudah 53 persen atau 20 DPW Partai Gerakan Rakyat dari 38 propinsi sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Propinsi.

Bahagianya lagi, sudah 100 persen DPW Partai Gerakan Rakyat di Pulau Jawa sudah mengantongi SKT dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Propinsi.

Terakhir rencananya, Selasa 9 Juni 2026 DPW Partai Gerakan Rakyat Jawa Barat yang dipimpin Deden R. Rumaji yang juga Wakil Bupati Bandung Periode 2010-2015 mendampingi Bupati Dadang M. Naser akan menyerahkan berkas ke DPP Partai Gerakan Rakyat di Jakarta.

Perjuangan tak kenal menyerah dari semua insan Partai Gerakan Rakyat patut kita apresiasi dengan lima jari, Hura! Hanya untuk Rakyat. Tahniah untuk semua yang sudah terlibat.

Mereka telah “berdarah-darah”. Tentu saja tidak sedikit pengorbanan materi, pikiran dan waktu mereka hibahkan untuk cita-cita dan harapan bersama, Partai Gerakan Rakyat lolos sebagai peserta pemilihan umum pada tahun 2029 dan mengusung Anies Rasyid Baswedan untuk kembali berlaga di Pilpres 2029.

Semoga menjadi amal jariyah teman-teman yang telah berjuang untuk Partai Gerakan Rakyat. Gotong royong untuk sebuah cita-cita mulia, Aamiin.

*) Tarmidzi Yusuf, Kolumnis

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Mitos “Kepercayaan Pasar”: Ketika Kedaulatan Ekonomi Diukur dari Kepatuhan kepada ‘Washington Consensus’

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Karena bangsa yang merdeka tidak boleh menjadikan persetujuan pasar sebagai satu-satunya kompas pembangunan. Sebab pasar bisa salah. Pasar bisa panik. Pasar bisa dimanipulasi.

Oleh: Agus M. Maksum

KEMPALAN: Saya sering mendengar pernyataan yang hampir selalu berulang setiap kali rupiah melemah atau IHSG terkoreksi.

“Pasar tidak percaya kepada pemerintah”. “Investor kehilangan kepercayaan”. “Rupiah jatuh karena pasar meragukan kebijakan negara”.

Kalimat-kalimat semacam ini begitu sering diulang-ulang sehingga akhirnya diterima sebagai kebenaran mutlak. Sebab ia diajarkan di ruang-ruang kuliah ekonomi, diulang oleh analis pasar, diperkuat media keuangan internasional, lalu diteruskan oleh para komentator ekonomi domestik.

Padahal saya justru melihat ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang jarang diajukan. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan “pasar”?

Dan mengapa “kepercayaan pasar” seolah-olah ditempatkan lebih tinggi daripada amanat konstitusi sebuah negara?

Di sinilah saya melihat adanya ilusi besar dalam cara kita memahami ekonomi modern.

Kita seolah diajak mempercayai bahwa pasar adalah entitas netral, objektif, rasional, dan selalu benar.

Padahal pasar bukan malaikat. Pasar bukan hukum gravitasi. Pasar juga bukan wahyu yang turun dari langit.

Pasar adalah kumpulan manusia, institusi keuangan, dana investasi, spekulan, korporasi global, lembaga rating, media internasional, dan termasuk berbagai kepentingan yang saling berinteraksi.

Bahkan dalam praktiknya, perdagangan uang sendiri telah berubah menjadi komoditas spekulatif. Uang tidak lagi sekadar alat tukar. Ia telah menjadi objek perdagangan.

Diperjualbelikan seperti komoditas lainnya. Dipertaruhkan. Dispekulasikan. Dimanipulasi.

Dan seringkali menghasilkan keuntungan jauh lebih besar daripada kegiatan produksi riil.

Karena itu ketika seseorang mengatakan “pasar tidak percaya”, saya selalu bertanya: Pasar yang mana? Investor yang mana? Kepentingan siapa yang sedang berbicara?

Karena dalam banyak kasus, apa yang disebut sebagai “kepercayaan pasar” sesungguhnya hanyalah ukuran lain dari tingkat kepatuhan suatu negara terhadap resep ekonomi yang dikenal sebagai Washington Consensus.

Dalam praktiknya, pasar akan memberikan tepuk tangan apabila sebuah negara:

Membuka investasi asing seluas-luasnya; Melakukan deregulasi; Melakukan privatisasi aset strategis; Mengurangi subsidi. Membiarkan mekanisme pasar menentukan hampir seluruh arah ekonomi; Mengurangi peran negara dalam sektor strategis.

Sebaliknya, ketika negara mulai berbicara tentang kedaulatan ekonomi, hilirisasi, penguatan BUMN, penguasaan data nasional, atau pengendalian sumber daya alam strategis, tiba-tiba muncul berbagai peringatan mengenai menurunnya kepercayaan pasar.

Pertanyaannya: Apakah itu hukum ekonomi? Ataukah mekanisme disiplin terhadap negara yang mulai keluar dari jalur yang dikehendaki oleh arsitektur ekonomi global?

Bagi saya, inilah yang perlu dibedakan. Karena ekonomi bukanlah ilmu fisika. Ekonomi adalah ilmu sosial. Ia juga dipenuhi kepentingan. Dipenuhi persepsi. Dipenuhi sentimen.

Dipenuhi pertarungan pengaruh. Di dalam pasar bukan hanya ada angka. Ada manusia. Ada kepentingan. Ada kekuasaan. Ada strategi.

Dan terkadang ada apa yang secara sederhana saya sebut sebagai “jin-jin pasar” yang bekerja melalui spekulasi, manipulasi sentimen, juga operasi informasi, hingga tekanan modal.

Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa kekuatan dolar AS semata-mata lahir dari fundamental ekonomi.

Kekuatan dolar juga ditopang oleh dominasi sistem keuangan global, kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan perdagangan internasional, dan posisi historisnya sebagai mata uang cadangan dunia.

Maka tidak mengherankan jika setiap upaya negara-negara tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar sering kali direspons dengan tekanan ekonomi maupun tekanan pasar.

Apa yang sedang dilakukan oleh BRICS hari ini sesungguhnya menunjukkan bahwa dominasi tersebut bukan sesuatu yang abadi. Ia bisa ditantang. Ia bisa dikoreksi. Dan ia bisa berubah.

Pada akhirnya saya melihat bahwa perdebatan mengenai hilirisasi, Danantara, penguatan BUMN, pengelolaan SDA, hingga integrasi data nasional bukanlah perdebatan teknis ekonomi semata.

Ini adalah benturan dua paradigma besar.

Paradigma pertama bertanya: “Bagaimana membuat ekonomi lebih efisien bagi modal global?”

Paradigma kedua bertanya: “Untuk siapa ekonomi ini dijalankan?”

Paradigma pertama melahirkan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.

Paradigma kedua melahirkan Pasal 33 UUD 1945.

Paradigma pertama menempatkan pasar sebagai pusat. Paradigma kedua menempatkan rakyat sebagai tujuan.

Karena itu saya berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya ditentukan oleh apakah Wall Street tersenyum atau malah cemberut.

Tidak boleh hanya ditentukan oleh rating agency. Tak boleh hanya ditentukan oleh persepsi investor global.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah: Apakah rakyat semakin sejahtera? Apakah nilai tambah sumber daya alam tinggal di Indonesia? Apakah industri nasional semakin kuat?

Apakah ketergantungan kepada pihak luar semakin berkurang? Apakah amanat Pasal 33 semakin mendekati kenyataan?

Jika untuk mencapai tujuan tersebut kita harus menerima kritik dari pasar, maka kritik itu adalah bagian dari harga sebuah kedaulatan.

Karena bangsa yang merdeka tidak boleh menjadikan persetujuan pasar sebagai satu-satunya kompas pembangunan. Sebab pasar bisa salah. Pasar bisa panik. Pasar bisa dimanipulasi.

Tetapi konstitusi dan kepentingan nasional tidak boleh diserahkan kepada fluktuasi sentimen yang berubah setiap hari.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah pasar percaya kepada Indonesia.

Melainkan: Apakah Indonesia cukup percaya kepada dirinya sendiri untuk menjalankan amanat konstitusinya?

*) Agus M Maksum, Anggota MPUII (Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia)

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Krisis Demokrasi Kapitalistik

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Di titik itu, yang diuji bukan hanya sistem, tetapi “jiwa politik” bangsa: apakah kekuasaan masih dipercaya sebagai alat keadilan bersama, atau sekadar arena perebutan kepentingan.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, di antara riuh demokrasi kapitalistik, tersembunyi ketegangan laten: antara kekuatan pasar yang bergerak cepat dan janji politik yang menuntut keadilan.

Dalam buku The Crisis of Democratic Capitalism (Martin Wolf, 2023), ketegangan ini dibaca sebagai krisis keseimbangan: ketika kapitalisme dituntun oleh logika akumulasi dan efisiensi, sementara demokrasi bertumpu pada legitimasi, kesetaraan, dan rasa keadilan.

Dua sistem yang dahulu berjalan berdampingan kini kian menjauh. Pertumbuhan tetap terjadi, tapi tidak selalu diikuti rasa kebersamaan. Kekayaan terkonsentrasi, peluang tidak merata, dan jarak sosial kian melebar.

Wolf menekankan bahwa dalam demokrasi kontemporer yang paling rapuh bukan indikator ekonomi, melainkan legitimasi: keyakinan warga bahwa sistem bekerja untuk mereka. Ketika keyakinan tersebut melemah, kepercayaan menyusut, dan demokrasi kehilangan daya hidupnya.

Dalam ruang yang retak itu, politik berubah wajah: figur menguat, institusi melemah; emosi menggantikan argumentasi, dan polarisasi menjadi bahasa sehari-hari. Demokrasi tetap berjalan sebagai prosedur, tetapi kian kehilangan rasa keadilan di mata warganya.

Di balik gejala itu, ketimpangan ekonomi perlahan menggeser pusat kekuasaan, yaitu: keputusan publik tidak lagi lahir dari ruang setara, melainkan dari medan pengaruh yang timpang.

Jika dibaca dalam cermin Indonesia, ketegangan ini telah menemukan bentuknya sendiri. Demokrasi tumbuh secara elektoral, tetapi persoalan keadilan distribusi dan integrasi sosial makin rawan. Pertumbuhan hadir, tapi tidak selalu dirasakan setara.

Di titik itu, yang diuji bukan hanya sistem, tetapi “jiwa politik” bangsa: apakah kekuasaan masih dipercaya sebagai alat keadilan bersama, atau sekadar arena perebutan kepentingan.

Sebab ketika keadilan melemah, demokrasi tidak runtuh sekaligus – ia perlahan kehilangan makna di mata warganya. Yang tersisa hanyalah prosedur yang berjalan, sementara rasa memiliki terhadap sistem itu sendiri makin menipis.

Dan di sanalah krisis demokrasi menjadi paling sunyi: bukan runtuhnya institusi, melainkan pudarnya keyakinan bahwa kebersamaan masih mungkin dirawat.

*) Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Ekspor Satu Pintu dan Ujian Keberanian Prabowo

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

Sejarah akan menilainya dari satu pertanyaan sederhana, yaitu: apakah Indonesia berhasil menghentikan kebocoran devisa dan mengembalikan manfaat kekayaan alamnya kepada negara dan rakyat.

Oleh: Ir. Gunawan Adji, PhD

KEMPALAN: Pelemahan rupiah dan penurunan IHSG belakangan ini tidak harus dibaca sebagai kegagalan kebijakan. Pasar keuangan selalu bereaksi terhadap ketidakpastian, terutama ketika pemerintah menjalankan reformasi besar yang berpotensi mengubah tata kelola ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun.

Rencana ekspor satu pintu untuk komoditas strategis lahir dari keprihatinan atas praktik under-invoicing dan transfer pricing yang diduga telah merugikan negara dalam jumlah sangat besar.

Jika kebocoran devisa dan penerimaan negara memang terjadi selama puluhan tahun, maka reformasi tidak boleh berhenti hanya karena muncul gejolak pasar jangka pendek.

Penurunan rupiah sekaligus IHSG saat ini bersifat transisi dan jangka pendek. Kondisi ini dapat disebut sebagai masa ketidakpastian akibat reformasi yang berpotensi mengubah tata kelola ekonomi nasional.

Investor, eksportir, dan pelaku pasar masih menunggu bentuk akhir implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap arus perdagangan dan investasi. Karena itu, volatilitas pasar merupakan sesuatu yang wajar dalam tahap awal untuk sebuah perubahan besar.

Penilaian yang sesungguhnya baru dapat dilakukan pada fase berikutnya, yaitu masa pembuktian, dalam rentang enam bulan hingga dua tahun ke depan.

Sesungguhnya, gagasan pengelolaan ekspor secara terpusat bukanlah hal baru di dunia. Arab Saudi berhasil memaksimalkan manfaat ekspor minyak melalui Saudi Aramco yang berada di bawah kendali negara. Botswana mampu menjadikan kekayaan berlian sebagai motor pembangunan nasional melalui pengelolaan yang terpusat dan terkontrol.

Sementara Selandia Baru berhasil memperkuat posisi ekspor produk susunya melalui Fonterra yang menguasai sebagian besar perdagangan internasional sektor tersebut.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekspor yang lebih terkoordinasi bisa berhasil bila didukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan reformasi harus diukur secara objektif: apakah devisa hasil ekspor meningkat, penerimaan negara bertambah, praktik manipulasi perdagangan berkurang, cadangan devisa menguat, serta manfaat sumber daya alam semakin besar kembali kepada negara dan rakyat.

Jika indikator-indikator tersebut membaik, pasar akan menyesuaikan diri dan kepercayaan investor akan kembali.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu. Sudah saatnya amanat Pasal 33 UUD 1945 ditegakkan secara lebih konsisten melalui kebijakan yang bisa memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu langkah yang patut diuji adalah melanjutkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.

Yang terpenting pada masa transisi ini adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Sinergi fiskal dan moneter diperlukan agar gejolak pasar jangka pendek tidak mengganggu tujuan besar reformasi.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai kebijakan ini dari pergerakan rupiah atau IHSG dalam beberapa bulan pertama.

Sejarah akan menilainya dari satu pertanyaan sederhana, yaitu: apakah Indonesia berhasil menghentikan kebocoran devisa dan mengembalikan manfaat kekayaan alamnya kepada negara dan rakyat.

Jika jawabannya ya, maka gejolak yang terjadi hari-hari ini akan dikenang hanya sebagai bagian dari proses menuju kedaulatan ekonomi yang lebih kuat.

*) Ir. Gunawan Adji, PhD, Peneliti/Rektor UNSURI 2016-2020

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

Gerakan Rakyat Targetkan Rampungkan Struktur 38 Provinsi dan Daftar ke Kemenkum Juni 2026

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

KEMPALAN: Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sahrin Hamid menargetkan penyelesaian pembentukan struktur kepengurusan di 38 provinsi seluruh Indonesia, serta mendaftarkan badan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Juni 2026.

Hal tersebut diungkapkan saat acara serah terima berkas legalitas partai politik (parpol) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di DC Cafe Reborn Bakmi Jawa, Sleman, Jumat (5/6/2026).

“Semua bekerja keras dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke di Papua Selatan di sana dari Pulau Rote di NTT sampai Miangas di Sulawesi Utara, semua bekerja keras membangun partai ini, dan In Sya Allah pada bulan Juni ini dari 38 provinsi kita akan menyelesaikan 38 provinsi itu dan bulan ini juga, bulan Juni tahun 2026 In Sya Allah kita daftarkan Partai Gerakan Rakyat di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Sahrin.

Sahrin menekankan bahwa PGR memiliki identitas berbeda dari partai politik kebanyakan. Menurutnya, Gerakan Rakyat murni lahir dari arus bawah, tanpa campur tangan kekuatan finansial besar maupun kendali dari keluarga tertentu.

“Ini adalah satu-satunya partai politik yang tidak dilahirkan oleh elite politik, Saudara-saudara Ini adalah satu-satunya partai politik yang tidak dimodali oleh oligarki Ini adalah partai politik yang bukan dari satu keluarga Ini adalah partai politik yang bukan dari satu korporasi,” tuturnya.

“Di Jogja dapat SKT, dapat kantor-kantor DPC, dapat kantor-kantor DPD, dapat pengurus-pengurus itu semua dengan tenaga sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan keringat sendiri keringat dan upaya rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Oleh karena itu, inilah sebenarnya, inilah sejatinya adalah partainya rakyat,” tambah Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin mengingatkan seluruh jajaran kader agar tetap memegang teguh komitmen perjuangan. Ia berpesan, ketika Gerakan Rakyat resmi diakui dan berhasil menempatkan wakilnya di jajaran legislatif maupun eksekutif, mereka tidak melupakan asal-usulnya sebagai partainya rakyat.

“Oleh karena itu, In Sya Allah nanti ketika telah menjadi partai politik secara resmi dan ketika nanti mengemban amanat di parlemen, mengemban amanat di eksekutif, janganlah sekali-kali mengkhianati rakyat,” tegasnya.

Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian SKT Kanwil Kemenkum di 38 provinsi dalam waktu dekat, guna memantapkan langkah menuju legalitas badan hukum partai politik di Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).

Hingga kini, tercatat sudah 20 provinsi mengantongi SKT, meliputi Jawa Barat, NTB, NTT, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Lampung, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Riau, Yogyakarta, Aceh, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Panggung Setara Para Juara: PORKAB Disabilitas Sidoarjo 2026 Menembus Batas Dunia

Posted on 8 Juni 20268 Juni 2026 by Kempalan Online

SIDOARJO-KEMPALAN: Gelora olahraga di Sidoarjo kembali membara, bukan sekadar tentang medali, melainkan tentang pembuktian martabat dan talenta tanpa batas. Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) Disabilitas Sidoarjo 2026 resmi bergulir pada 9–10 Juni 2026. Ajang tahunan ini menjadi kawah candradimuka bagi para atlet disabilitas berbakat untuk meniti jalan menuju panggung paralimpik dunia.

Sidoarjo selama ini dikenal sebagai tulang punggung kontingen Jawa Timur dan Indonesia dalam mendulang prestasi di berbagai ajang besar, mulai dari Peparpenas, Peparnas, ASEAN Para Games, hingga Paralimpiade. Saat ini, dua pahlawan olahraga Sidoarjo, Ken Swagumilang (para-archery) dan Ubaidillah Amsyar (para-renang), bahkan tengah menjalani tryout di luar negeri untuk mengasah taji mereka di level internasional. PORKAB 2026 menjadi fondasi penting untuk melahirkan penerus estafet emas tersebut.

Berikut adalah jadwal dan disiplin olahraga yang memicu adrenalin di PORKAB Disabilitas Sidoarjo 2026:

Jadwal Pertandingan PORKAB Disabilitas Sidoarjo 2026

Cabang Olahraga (Cabor)	Lokasi Pertandingan	Tanggal Pelaksanaan
Para-Atletik	Stadion Jenggolo Sidoarjo	09 Juni 2026
Para-Renang	Kolam Renang Sendang Delta Sidoarjo	09 Juni 2026
Para-Boccia	GOR Indoor Sidoarjo	10 Juni 2026
Para-Bulutangkis	GOR Indoor Sidoarjo	10 Juni 2026
Para-Tenis Meja	GOR Indoor Sidoarjo	10 Juni 2026
Para-Catur	GOR Indoor Sidoarjo	10 Juni 2026

Penanggung Jawab PORKAB Disabilitas NPCI Sidoarjo 2026 sekaligus Sekretaris NPCI Sidoarjo, Muhammad Ayodya Putra Prasetya, menegaskan bahwa ajang ini memiliki misi strategis jangka panjang.

“Ini adalah agenda rutin tahunan untuk mencari bibit-bibit baru yang belum terserap dan terakomodir. Output-nya jelas, yaitu persiapan matang untuk mengikuti Peparprov maupun event lain, baik single event maupun multi-event,” ujar pria yang akrab disapa Yuda ini.

Yuda menaruh harapan besar pada generasi baru ini agar mampu mereplikasi kesuksesan para senior mereka. “Semoga adik-adik yang bertanding di PORKAB Disabilitas 2026 ini bisa mengikuti jejak Mas Ken Swagumilang yang sudah go international, bersama Mas Ubaidillah Amsyar yang sudah mengharumkan nama Sidoarjo, Jawa Timur, dan Indonesia di mata dunia,” tambahnya dengan penuh optimisme.

Dukungan penuh juga datang dari jajaran pemerintahan. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Kadisporapar) Sidoarjo sekaligus Pembina NPCI Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, menyatakan komitmen totalnya terhadap ekosistem olahraga inklusif ini.

“PORKAB Disabilitas ini bukan sekadar kompetisi, melainkan investasi besar Sidoarjo untuk prestasi olahraga nasional dan global. Kami di Disporapar bersama NPCI Sidoarjo berkomitmen penuh menyediakan fasilitas, pembinaan, dan hak yang setara bagi atlet difabel. Kesuksesan Ken dan Ubaidillah di kancah internasional adalah bukti nyata bahwa sistem pembinaan kita berjalan di jalur yang benar. PORKAB tahun ini harus menjadi pemantik lahirnya ‘Ken dan Ubaidillah baru’ yang siap mengguncang podium dunia,” tegas Yudhi Iriyanto.

Melalui sinergi kuat antara pemerintah, pengurus, dan semangat juang para atlet, PORKAB Disabilitas Sidoarjo 2026 membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari impian, melainkan awal dari sebuah narasi kepahlawanan yang baru.(M Fasichullisan/Ambari Taufiq).

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru