Pemberdayaan Masyarakat Madani

Keberhasilan pemerintahan juga sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi tata kelola secara dialogis dan transparan guna mengoreksi defisit demokrasi dan hukum yang ditinggalkan era sebelumnya.

Oleh: S Purwadi Mangunsastro

KEMPALAN: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pendekatan dialogis adalah upaya menciptakan relasi yang partisipatif, transparan, dan setara antara pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan ini menggeser model komunikasi searah (top-down) menuju pada komunikasi dua arah yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif, akuntabel, dan inklusif.

Dalam konteks seperti ini, Masyarakat Madani berfungsi sebagai transformator, katalisator, sekaligus kanalisator antara rakyat dan pemerintah. Kesadaran bahwa seluruh pihak untuk mendayagunakan Masyarakat Madani menjadi syarat mutlak bilamana pemerintah dan rakyat berkomitmen mengedepankan dialog.

Dengan pola begini, pemerintah dapat membangun kepercayaan, meningkatkan inovasi pelayanan, dan mencapai Good Governance yang sesungguhnya.

Pilar Transformasi Menuju Tata Kelola Modern

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik secara dialogis berporos pada tiga prinsip utama:

Fungsi Katalisator dan Kanalisator:

Masyarakat madani menjembatani jurang aspirasi antara rakyat dan elit politik, serta menggeser model komunikasi searah menjadi komunikasi kolaboratif.

Transparansi dan Akuntabilitas:

Dialog yang efektif menuntut keterbukaan informasi publik dan pertanggung-jawaban kebijakan demi mengikis potensi korupsi dan kolusi. Tim kreatif dari Masyarakat Madani dapat mendesain dialog dengan media digital yang telah dikembangkan seperti halnya model komunikasi Bimas di era orde baru yang mengesankan entitas egaliter dan diseimbangkan dengan inovasi era digital modern.

Keberanian Menegakkan Aturan:

Kunci utama keberhasilan pemerintahan bukan sekadar mengamankan nilai aset, melainkan keberanian menindak tegas praktik yang menyimpang dari tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

Tantangan Oligarki dan Defisit Demokrasi

Gagasan komunikasi dua arah ini berpotensi besar membantu pemerintahan keluar dari “persimpangan jalan” ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat rentan terhadap ancaman oligarki.

Di Indonesia, monopoli kebijakan oleh kelompok kepentingan tertentu berpotensi merusak tujuan kemakmuran bersama dan mengaburkan semangat ekonomi konstitusi.

Sistem perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila menjadikan koperasi sebagai sebuah keniscayaan, sekaligus antitesa bagi sistem ekonomi lain yang bersifat kapitalistik.

Kehadiran masyarakat madani diperlukan untuk menjembatani transformasi ke sistem koperasi karena butuh dorongan partisipasi publik.

Peluang pengembangan ekonomi syariah yang diminati di Indonesia di komunitas koperasi menjadi tantangan tersendiri di era keuangan modern berbasis digital.

Keberhasilan pemerintahan juga sangat bergantung pada keberanian melakukan reformasi tata kelola secara dialogis dan transparan guna mengoreksi defisit demokrasi dan hukum yang ditinggalkan era sebelumnya.

Ketegasan dalam menegakkan tata kelola yang bersih, transparan dan berkeadilan (anti-kolusi) adalah kunci utama.

Kesimpulan

Pemberdayaan Masyarakat Madani melalui pendekatan dialogis adalah strategi krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini menuntut komunikasi dua arah untuk merumuskan kebijakan publik yang partisipatif dan setara, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi tantangan ekonomi, kolusi elit, dan oligarki di Indonesia.

*) S. Purwadi Mangunsastro, Ketua Yayasan Al Farizi Nusantara, Jakarta.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.