Ekspor Satu Pintu dan Ujian Keberanian Prabowo

Sejarah akan menilainya dari satu pertanyaan sederhana, yaitu: apakah Indonesia berhasil menghentikan kebocoran devisa dan mengembalikan manfaat kekayaan alamnya kepada negara dan rakyat.

Oleh: Ir. Gunawan Adji, PhD

KEMPALAN: Pelemahan rupiah dan penurunan IHSG belakangan ini tidak harus dibaca sebagai kegagalan kebijakan. Pasar keuangan selalu bereaksi terhadap ketidakpastian, terutama ketika pemerintah menjalankan reformasi besar yang berpotensi mengubah tata kelola ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun.

Rencana ekspor satu pintu untuk komoditas strategis lahir dari keprihatinan atas praktik under-invoicing dan transfer pricing yang diduga telah merugikan negara dalam jumlah sangat besar.

Jika kebocoran devisa dan penerimaan negara memang terjadi selama puluhan tahun, maka reformasi tidak boleh berhenti hanya karena muncul gejolak pasar jangka pendek.

Penurunan rupiah sekaligus IHSG saat ini bersifat transisi dan jangka pendek. Kondisi ini dapat disebut sebagai masa ketidakpastian akibat reformasi yang berpotensi mengubah tata kelola ekonomi nasional.

Investor, eksportir, dan pelaku pasar masih menunggu bentuk akhir implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap arus perdagangan dan investasi. Karena itu, volatilitas pasar merupakan sesuatu yang wajar dalam tahap awal untuk sebuah perubahan besar.

Penilaian yang sesungguhnya baru dapat dilakukan pada fase berikutnya, yaitu masa pembuktian, dalam rentang enam bulan hingga dua tahun ke depan.

Sesungguhnya, gagasan pengelolaan ekspor secara terpusat bukanlah hal baru di dunia. Arab Saudi berhasil memaksimalkan manfaat ekspor minyak melalui Saudi Aramco yang berada di bawah kendali negara. Botswana mampu menjadikan kekayaan berlian sebagai motor pembangunan nasional melalui pengelolaan yang terpusat dan terkontrol.

Sementara Selandia Baru berhasil memperkuat posisi ekspor produk susunya melalui Fonterra yang menguasai sebagian besar perdagangan internasional sektor tersebut.

Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekspor yang lebih terkoordinasi bisa berhasil bila didukung tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan reformasi harus diukur secara objektif: apakah devisa hasil ekspor meningkat, penerimaan negara bertambah, praktik manipulasi perdagangan berkurang, cadangan devisa menguat, serta manfaat sumber daya alam semakin besar kembali kepada negara dan rakyat.

Jika indikator-indikator tersebut membaik, pasar akan menyesuaikan diri dan kepercayaan investor akan kembali.

Karena itu, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu. Sudah saatnya amanat Pasal 33 UUD 1945 ditegakkan secara lebih konsisten melalui kebijakan yang bisa memastikan pengelolaan sumber daya alam benar-benar sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Salah satu langkah yang patut diuji adalah melanjutkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis.

Yang terpenting pada masa transisi ini adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Sinergi fiskal dan moneter diperlukan agar gejolak pasar jangka pendek tidak mengganggu tujuan besar reformasi.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai kebijakan ini dari pergerakan rupiah atau IHSG dalam beberapa bulan pertama.

Sejarah akan menilainya dari satu pertanyaan sederhana, yaitu: apakah Indonesia berhasil menghentikan kebocoran devisa dan mengembalikan manfaat kekayaan alamnya kepada negara dan rakyat.

Jika jawabannya ya, maka gejolak yang terjadi hari-hari ini akan dikenang hanya sebagai bagian dari proses menuju kedaulatan ekonomi yang lebih kuat.

*) Ir. Gunawan Adji, PhD, Peneliti/Rektor UNSURI 2016-2020

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.