Muktamar NU : Menentukan Arah Abad Kedua

Oleh : Slamet Sugianto – Pemerhati NU

Dari Muktamar Kepemimpinan Menuju Muktamar Peradaban

KEMPALAN: Nahdlatul Ulama (NU) memasuki sebuah fase sejarah yang sangat menentukan. Setelah genap satu abad mengabdi kepada umat, bangsa, dan negara, Muktamar Ke-35 yang akan diselenggarakan pada 1–5 Agustus 2026 tidak lagi dapat dipahami semata sebagai forum lima tahunan untuk memilih Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum Tanfidziyah. Muktamar ini adalah titik balik yang akan menentukan arah perjalanan NU dalam seperempat hingga setengah abad mendatang.

Pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian seluruh warga Nahdliyin bukan lagi sebatas “siapa yang akan memimpin NU?”, melainkan “ke mana NU akan dibawa memasuki abad keduanya?”

Sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kehilangan arah. Sebaliknya, organisasi yang memiliki visi jangka panjang akan mampu bertahan menghadapi berbagai pergantian kepemimpinan.

Karena itu, Muktamar Ke-35 harus menjadi Muktamar Peradaban, bukan sekadar Muktamar Pergantian Kepemimpinan.

Modal Besar NU Memasuki Abad Kedua

NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia.

Berbagai publikasi menunjukkan ekosistem NU saat ini mencakup sekitar:

• ±140 juta warga Nahdliyin;
• ±26.000 pesantren;
• ±15.000 sekolah dan madrasah;
• ±13.000 PAUD;
• ratusan perguruan tinggi;
• ribuan majelis taklim, masjid, lembaga sosial, rumah sakit, badan otonom, serta jutaan kader yang tersebar hingga tingkat desa.

Belum ada organisasi Islam lain yang memiliki modal sosial sebesar ini.

Namun sejarah membuktikan bahwa modal besar tidak otomatis menghasilkan organisasi besar.

Modal tersebut justru melahirkan tantangan baru yang jauh lebih kompleks dibanding abad pertama.

Tantangan Pertama :

Menjaga Persatuan di Tengah Polarisasi

Seluruh pemberitaan menjelang Muktamar memperlihatkan satu keresahan bersama.

Muncul seruan :

• menghadirkan pemimpin pemersatu;
• menjadikan Muktamar sebagai Muktamar Damai;
• menghentikan konflik internal;
• memperkuat ukhuwah Nahdliyah.

Seruan tersebut bukan tanpa alasan.

Organisasi sebesar NU sangat rentan terhadap fragmentasi apabila perbedaan pandangan berubah menjadi pertentangan kelompok.

Perbedaan merupakan sunnatullah.

Namun polarisasi merupakan kegagalan mengelola perbedaan.

Dalam konteks ini, NU perlu menghidupkan kembali tradisi para muassis.

KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Chasbullah dan para ulama pendiri selalu menempatkan ukhuwah di atas kepentingan kelompok.

Musyawarah didahulukan dibanding konfrontasi.

Adab didahulukan dibanding ambisi.

Tantangan Kedua :

Menjaga Integritas Organisasi

Dalam seluruh diskursus menjelang Muktamar, isu mengenai dana, kekuasaan dan independensi kembali mengemuka.

Meskipun istilah risywah tidak disebut secara eksplisit, namun substansinya menjadi kekhawatiran banyak kalangan.

Dalam tradisi turats, Al-Mawardi menjelaskan bahwa jabatan merupakan amanah.

Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa jabatan yang dicari demi kepentingan dunia akan merusak agama dan masyarakat.

Ibnu Hajar Al-Haitami memasukkan risywah sebagai salah satu dosa besar karena merusak keadilan.

Artinya, integritas kepemimpinan bukan hanya persoalan administratif.

Ia merupakan persoalan moral.

Pemimpin yang lahir melalui proses yang bersih akan memiliki legitimasi moral yang jauh lebih kuat dibanding pemimpin yang lahir melalui transaksi kepentingan.

Tantangan Ketiga :

Meneguhkan Independensi Jam’iyah

Sejak kembali kepada Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984, NU menegaskan diri sebagai organisasi keagamaan yang mandiri.

Namun sejarah menunjukkan bahwa hubungan NU dengan negara selalu mengalami dinamika.

Pada masa Orde Lama, NU menjadi kekuatan politik nasional.

Pada masa Orde Baru, NU mengalami fase akomodasi hingga akhirnya menegaskan kembali independensinya melalui kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid.

Pada masa Reformasi, hubungan negara dan NU menjadi semakin cair.

Pada era Presiden Joko Widodo, hubungan tersebut mencapai tingkat kedekatan yang sangat tinggi.

UU Pesantren lahir.

Banyak kader NU masuk pemerintahan.

Kemitraan negara dengan pesantren semakin luas.

Namun kedekatan tersebut juga memunculkan diskursus mengenai pentingnya menjaga independensi organisasi.

Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat putusan pengadilan maupun temuan resmi yang menyatakan pemerintah melakukan intervensi terhadap proses internal NU. Yang berkembang adalah perdebatan politik dan akademik mengenai batas antara kemitraan strategis dan independensi organisasi.

Kini, pada era Presiden Prabowo Subianto, hubungan harmonis dengan NU kembali terlihat melalui berbagai forum resmi dan pengakuan Presiden terhadap peran strategis ulama dan Nahdliyin.

Tantangan yang dihadapi tetap sama.

Bagaimana NU dapat menjadi mitra strategis negara tanpa kehilangan kebebasan moralnya.

NU harus tetap mampu mengatakan benar ketika benar.

Dan tetap mampu mengatakan salah ketika salah.

Inilah makna istiqlal dalam Khittah NU.

Tantangan Keempat :

Transformasi Organisasi

Besarnya NU tidak lagi dapat dikelola dengan pendekatan organisasi abad ke-20.

Era digital menuntut perubahan.

NU membutuhkan:

• digitalisasi administrasi;
• database anggota nasional;
• sistem kaderisasi berbasis kompetensi;
• tata kelola keuangan yang transparan;
• audit kelembagaan;
• penguatan manajemen profesional.

Modernisasi bukan berarti meninggalkan tradisi.

Modernisasi justru menjadi sarana menjaga tradisi agar tetap hidup.

Tantangan Kelima :

Membangun Peradaban Ilmu

Selama satu abad NU berhasil menjaga tradisi keilmuan pesantren.

Namun abad kedua membutuhkan lompatan yang lebih besar.

NU harus menjadi:

• pusat riset,
• pusat inovasi,
• pusat ekonomi syariah,
• pusat teknologi,
• pusat kecerdasan buatan,
• pusat pengembangan kesehatan,
• pusat pemberdayaan lingkungan.

Perguruan tinggi NU tidak cukup hanya menghasilkan lulusan.

Ia harus menghasilkan pengetahuan.

Pesantren tidak cukup hanya menjaga kitab kuning.

Pesantren juga harus melahirkan saintis, ekonom, diplomat, teknokrat dan pemimpin dunia.

Tantangan Keenam :

Mempersiapkan Generasi Baru Nahdliyin

Bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya dalam dua dekade ke depan.

Inilah momentum kaderisasi terbesar NU sepanjang sejarah.

Generasi muda NU harus menguasai:

• turats;
• bahasa asing;
• teknologi digital;
• kecerdasan buatan;
• ekonomi global;
• geopolitik;
• diplomasi internasional.

Pesantren harus menjadi pusat lahirnya ulama sekaligus ilmuwan.

Roadmap NU Abad Kedua

Muktamar Ke-35 semestinya menghasilkan Roadmap NU 2050 yang memuat sedikitnya tujuh agenda strategis:

1. Memperkuat ukhuwah dan konsolidasi organisasi.
2. Menegakkan integritas serta tata kelola yang transparan.
3. Menjaga independensi organisasi dalam relasi dengan negara.
4. Membangun kemandirian ekonomi jam’iyah.
5. Mempercepat transformasi digital.
6. Menjadikan riset, pendidikan, dan inovasi sebagai kekuatan utama.
7. Mempersiapkan kader ulama, intelektual, profesional, dan pemimpin global.

Roadmap ini akan memastikan bahwa pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah besar organisasi.

Kembali kepada Warisan Para Muassis

Semua agenda tersebut pada hakikatnya bukanlah gagasan baru.

Ia merupakan aktualisasi dari warisan Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan para muassis NU.

Prinsip al-muhafazhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah menjadi strategi besar NU sepanjang sejarah.

Tradisi dipertahankan.

Kemajuan dihadirkan.

Keduanya berjalan beriringan.

Penutup

Abad kedua NU bukan sekadar pergantian angka usia.

Ia merupakan momentum transformasi peradaban.

NU harus bertransformasi:

• dari organisasi besar menjadi organisasi unggul;
• dari penjaga tradisi menjadi pelopor inovasi;
• dari kekuatan sosial menjadi pusat peradaban Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mampu memberikan solusi bagi Indonesia dan dunia.

Karena pada akhirnya, kekuatan Nahdlatul Ulama tidak hanya diukur dari besarnya jumlah warga, luasnya jaringan pesantren, atau kedekatannya dengan negara.

Kekuatan sejatinya terletak pada kemampuannya menjaga marwah jam’iyah, melahirkan kepemimpinan yang amanah, memperkuat ukhuwah, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menghadirkan kemaslahatan bagi umat, bangsa, dan peradaban.

Muktamar Ke-35 bukan sekadar memilih pemimpin. Muktamar Ke-35 adalah momentum menentukan arah Nahdlatul Ulama dalam mengarungi abad keduanya.[