Dari Dewan Pakar IKA UNAIR hingga Majelis Arah Indonesia : Menguatkan Ekosistem Rekomendasi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Surabaya–KEMPALAN: Dalam rentang waktu yang berdekatan, publik menyaksikan dua momentum penting yang sama-sama menegaskan menguatnya kebutuhan akan kebijakan publik berbasis kajian ilmiah (evidence-based policy) di Indonesia.

Momentum pertama datang dari Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR). Saat menghadiri forum Dewan Pakar IKA UNAIR di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak para akademisi dan alumni mengambil peran lebih aktif dalam menyusun konsep, memberikan masukan strategis, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut AHY, pembangunan nasional membutuhkan landasan akademik yang kuat sehingga sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan.

Tidak lama berselang, publik juga diperkenalkan dengan Majelis Arah Indonesia (MAI), sebuah organisasi masyarakat sipil yang mengintegrasikan ulama, akademisi, intelektual, dan tokoh masyarakat. MAI menyatakan dirinya hadir sebagai wadah pemikiran strategis yang menghasilkan rekomendasi kebijakan melalui MAI Policy Center, dengan fokus pada penyusunan white paper, kajian strategis, dan rekomendasi kebijakan nasional.

Meski lahir dari lingkungan yang berbeda, kedua inisiatif tersebut memperlihatkan benang merah yang kuat.

Dewan Pakar IKA UNAIR berangkat dari ekosistem perguruan tinggi dengan kekuatan riset akademik dan jejaring alumni. Sementara MAI mengembangkan model kolaborasi yang mempertemukan ulama, akademisi, pakar ekonomi, dan tokoh masyarakat dalam satu forum pemikiran kebangsaan.

Persamaannya terletak pada orientasi yang sama, yakni memperkuat kualitas kebijakan publik melalui argumentasi ilmiah, data empiris, dan solusi yang implementatif.

Jika Dewan Pakar IKA UNAIR menjadi jembatan antara kampus dan negara, maka MAI berupaya menjadi jembatan antara dunia akademik, keulamaan, masyarakat sipil, dan pemerintah. Keduanya sama-sama menawarkan pendekatan dialog, bukan konfrontasi; kolaborasi, bukan polarisasi.

Dalam konteks tata kelola modern, keberadaan lembaga-lembaga pemikir (think tank) menjadi semakin penting. Kompleksitas persoalan pembangunan tidak lagi cukup dijawab hanya oleh birokrasi, melainkan membutuhkan kontribusi multidisiplin dari akademisi, praktisi, ulama, pelaku ekonomi, hingga masyarakat sipil.

Apabila semangat yang dibangun Dewan Pakar IKA UNAIR dan MAI terus berkembang, Indonesia berpeluang memiliki ekosistem kebijakan yang semakin matang, di mana keputusan publik tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada riset, analisis ilmiah, pengalaman lapangan, serta nilai-nilai kebangsaan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, kedua momentum ini dapat dipandang sebagai sinyal positif bahwa tradisi penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan semakin memperoleh ruang dalam proses pembangunan nasional. Semakin banyak institusi yang berperan sebagai pusat kajian independen, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.[]