Senin, 8 Juni 2026, pukul : 18:37 WIB
Surabaya
--°C

Krisis Demokrasi Kapitalistik

Di titik itu, yang diuji bukan hanya sistem, tetapi “jiwa politik” bangsa: apakah kekuasaan masih dipercaya sebagai alat keadilan bersama, atau sekadar arena perebutan kepentingan.

Oleh: Yudi Latif

KEMPALAN: Saudaraku, di antara riuh demokrasi kapitalistik, tersembunyi ketegangan laten: antara kekuatan pasar yang bergerak cepat dan janji politik yang menuntut keadilan.

Dalam buku The Crisis of Democratic Capitalism (Martin Wolf, 2023), ketegangan ini dibaca sebagai krisis keseimbangan: ketika kapitalisme dituntun oleh logika akumulasi dan efisiensi, sementara demokrasi bertumpu pada legitimasi, kesetaraan, dan rasa keadilan.

Dua sistem yang dahulu berjalan berdampingan kini kian menjauh. Pertumbuhan tetap terjadi, tapi tidak selalu diikuti rasa kebersamaan. Kekayaan terkonsentrasi, peluang tidak merata, dan jarak sosial kian melebar.

BACA JUGA  Pasar Pramuka: Usut Empat Untuk Empat

Wolf menekankan bahwa dalam demokrasi kontemporer yang paling rapuh bukan indikator ekonomi, melainkan legitimasi: keyakinan warga bahwa sistem bekerja untuk mereka. Ketika keyakinan tersebut melemah, kepercayaan menyusut, dan demokrasi kehilangan daya hidupnya.

Dalam ruang yang retak itu, politik berubah wajah: figur menguat, institusi melemah; emosi menggantikan argumentasi, dan polarisasi menjadi bahasa sehari-hari. Demokrasi tetap berjalan sebagai prosedur, tetapi kian kehilangan rasa keadilan di mata warganya.

Di balik gejala itu, ketimpangan ekonomi perlahan menggeser pusat kekuasaan, yaitu: keputusan publik tidak lagi lahir dari ruang setara, melainkan dari medan pengaruh yang timpang.

Jika dibaca dalam cermin Indonesia, ketegangan ini telah menemukan bentuknya sendiri. Demokrasi tumbuh secara elektoral, tetapi persoalan keadilan distribusi dan integrasi sosial makin rawan. Pertumbuhan hadir, tapi tidak selalu dirasakan setara.

BACA JUGA  TNI AD Di Ujung Tanduk: Berhenti Bermimpi, Mulai Beradaptasi!

Di titik itu, yang diuji bukan hanya sistem, tetapi “jiwa politik” bangsa: apakah kekuasaan masih dipercaya sebagai alat keadilan bersama, atau sekadar arena perebutan kepentingan.

Sebab ketika keadilan melemah, demokrasi tidak runtuh sekaligus – ia perlahan kehilangan makna di mata warganya. Yang tersisa hanyalah prosedur yang berjalan, sementara rasa memiliki terhadap sistem itu sendiri makin menipis.

Dan di sanalah krisis demokrasi menjadi paling sunyi: bukan runtuhnya institusi, melainkan pudarnya keyakinan bahwa kebersamaan masih mungkin dirawat.

*) Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.

forum

Belum ada obrolan

Mulai obrolan pertama kamu di sini!

Berita Terbaru

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.