Senin, 18 Mei 2026, pukul : 21:45 WIB
Surabaya
--°C

Usai Ikuti Retreat, Ini Komitmen Gubernur Khofifah!

MAGELANG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hari ini telah selesai mengikuti seluruh rangkaian agenda Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2). 

Usai retreat ini, Khofifah menyatakan komitmennya bahwa Jawa Timur  siap menyinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita.

Bahkan ia juga menyatakan kesiapan Jatim untuk menjadi mitra kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai yang tertuang dalam Asta Cita kedua seiring program Kementerian Pertanian.

“Sebetulnya saling share tidak ada yang lebih. Sebetulnya mungkin ini ada yang lebih duluan, berpengalaman, lalu ini saling melengkapi dan kita ingin keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan muncul eksplorasinya. Mungkin bisa variatif dan ini bisa menyemangati semua kepala daerah,” kata Khofifah.

Khofifah juga menyampaikan bahwa retreat adalah momentum untuk mengintegrasikan format berfikir secara sistemik dan programatik dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bukan hal yang mudah dan sederhana karena memerlukan konsolidasi pemikiran serta konsolidasi program.

“Itu tidak mudah, ada perspektif-perspektif yang harus dikonsolidasikan secara pemikiran dan  secara programatik supaya sistem pemerintahan dari pusat, provinsi, maupun kabupaten kota itu semua in line, ” ujarnya.

Wanita yang juga menjabat Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU ini menjelaskan bahwa berbagai materi yang didapat selama retreat sangat berkualitas. Terutama bagaimana pemerintahan daerah bisa turut mendukung terwujudnya Asta Cita yang berseiring dengan program pembangunan di daerah masing-masing.

Meski begitu ia sempat menggarisbawahi tentang Asta Cita yang menurutnya perlu dilakukan breakdown lebih detail. Diantaranya Asta Cita kedua, keempat, dan keenam.

“Saya sampaikan Asta Cita kedua, keempat, keenam ini harus di breakdown lebih detail, Asta Cita kedua terkait dengan ketahanan nasional terutama ketahanan energi ketahanan pangan dan air,” katanya.

Khofifah menyebut Asta Cita kedua berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa dipetakan dengan sangat detail dan tidak harus merujuk pada satu komoditi, tetapi bisa disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah. Seperti palawija, ayam pedaging dan petelur, kemudian daging sapi.

“Sapi itu sesuatu yang possible untuk bisa di breakdown sesuai potensi lokal. Untuk itu, Jawa Timur siap jadi mentor bagi daerah-daerah lain,” tegasnya.

Khofifah mengungkapkan bahwa di Singosari Kabupaten Malang, terdapat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementan. Dan itu menjadi salah satu faktor tingginya populasi sapi baik potong maupun perah di Jawa Timur.

“Karena ekosistemnya terbangun dengan baik dan kami siap menjadi mentor agar swasembada daging bisa kita lakukan,” ucapnya.

Kemudian Asta Cita keempat tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM baik pendidikan, kesehatan, maupun saintek. Lalu Asta Cita keenam terkait pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penurunan kemiskinan.

“Jadi ini kalau bisa dibikin lebih detail lagi terasa akan memudahkan bagaimana kita bisa membangun sinergitas antara program di tingkat nasional regional maupun lokal,” imbuhnya.

Selian itu, Khofifah juga menggarisbawahi tentang innovative financing yang memang harus menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dirinya menyebut innovative financing harus dilakukan seluruh kepala daerah yang saat ini harus menindaklanjuti Inpres terkait efisiensi.

“Apa yang kita bisa menginisiasi percepatan untuk bisa mentransformasikan ilmu yang didapat di sini itu lebih memudahkan bagaimana sebetulnya innovative  financing yang bisa kita lakukan lebih luas lebih besar,” tuturnya.

“Tentu innovative financing harus dilakukan dengan melihat varian-varian yang memungkinkan kita bisa melakukan efisiensi yang tidak mengganggu pada capaian-capaian target IKU, indeks kinerja utama,” tandasnya.

Di sisi lain, Khofifah memaknai retreat kepala daerah kali ini sebagai forum silaturahim yang tidak mudah dan tidak murah. Pasalnya, melibatkan banyak sekali kepala daerah yang tentunya berkaitan dengan penyesuaian waktu dan agenda masing-masing kepala daerah.

“Saya pun sudah harus kejar-kejaran bagaimana kita melakukan reshcedule dengan DPRD Provinsi Jawa Timur yang tadinya kita akan menyampaikan visi misi tanggal 3 tapi karena sertijab di kabupaten kota itu maksimal 14 hari kerja setelah dilantik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Khofifah berpesan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Jawa Timur untuk terus menjaga kondusivitas. Sehingga stabilitas yang ada di Jawa Timur pun terus terjaga. “Ayo kita bangun guyub rukun semuanya,” pesannya.

Memasuki bulan Ramadhan 1446 Hijriyah, ia secara khusus berpesan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih dan para pedagang tidak melakukan penimbunan. Tujuannya agar stabilisasi harga bisa dijaga dan dilakukan bersama-sama.

“Selamat menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriyah. Kalaupun ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi minta tolong jangan di lakukan proses pembelian berlebih. Jangan panic buying. Juga pedagang jangan menimbun,” pungkas mantan Mensos RI ini. (Dwi Arifin)

Rampung Ikuti Retreat, Gubernur Khofifah Komitmen Implementasikan Sinergi Nawa Bhakti dan Asta Cita

MAGELANG– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hari ini telah selesai mengikuti seluruh rangkaian agenda Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jumat (28/2).

Usai retreat ini, Gubernur Khofifah menyatakan komitmennya bahwa Jawa Timur siap mensinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Asta Cita.

Bahkan ia juga menyatakan kesiapan Jatim untuk menjadi mitra kepala daerah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan sesuai yang tertuang dalam Asta Cita kedua seiring program Kementerian Pertanian.

“Sebetulnya saling share tidak ada yang lebih, sebetulnya mungkin ini ada yang lebih duluan, berpengalaman, lalu ini saling melengkapi dan kita ingin keunggulan-keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan muncul eksplorasinya, mungkin bisa variatif dan ini bisa menyemangati semua kepala daerah,” kata Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan bahwa retreat adalah momentum untuk mengintegrasikan format berfikir secara sistemik dan programatik dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Menurutnya hal tersebut bukan hal yang mudah dan sederhana karena memerlukan konsolidasi pemikiran serta konsolidasi program.

“Itu tidak mudah, ada perspektif-perspektif yang harus dikonsolidasikan secara pemikiran dan secara programatik supaya sistem pemerintahan dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota itu semua in line ” ujar Gubernur Khofifah.

Wanita yang juga Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU ini menjelaskan bahwa berbagai materi yang didapat selama retreat sangat berkualitas. Terutama bagaimana pemerintahan daerah bisa turut mendukung terwujudnya Asta Cita yang berseiring dengan program pembangunan di daerah masing-masing.

Meski begitu ia sempat menggarisbawahi tentang Asta Cita yang menurutnya perlu dilakukan breakdown lebih detail. Diantaranya Asta Cita kedua, keempat dan keenam.

“Saya sampaikan Asta Cita kedua, keempat, keenam ini harus di breakdown lebih detail, Asta Cita kedua terkait dengan ketahanan nasional terutama ketahanan energi ketahanan pangan dan air,” katanya.

Khofifah menyebut Asta Cita kedua berkaitan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan bisa dipetakan dengan sangat detail dan tidak harus merujuk pada satu komoditi, tetapi bisa disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah. Seperti palawija, ayam pedaging dan petelur, kemudian daging sapi.

“Sapi itu sesuatu yang possible untuk bisa di break down sesuai potensi lokal. Untuk itu, Jawa Timur siap jadi mentor bagi daerah-daerah lain,” tegasnya.

Khofifah mengungkapkan bahwa di Singosari Kabupaten Malang, terdapat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementan. Dan itu menjadi salah satu faktor tingginya populasi sapi baik potong maupun perah di Jawa Timur.

“Karena ekosistemnya terbangun dengan baik dan kami siap menjadi mentor agar swasembada daging bisa kita lakukan,” ucapnya.

Kemudian Asta Cita keempat tentang bagaimana meningkatkan kualitas SDM baik pendidikan, kesehatan, maupun saintek. Lalu Asta Cita keenam terkait pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan penurunan kemiskinan.

“Jadi ini kalau bisa dibikin lebih detail lagi terasa akan memudahkan bagaimana kita bisa membangun sinergitas antara program di tingkat nasional regional maupun lokal,” imbuhnya.

Selian itu Gubernur Khofifah juga menggarisbawahi tentang innovative financing yang memang harus menjadi perhatian utama bagi seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dirinya menyebut innovative financing harus dilakukan seluruh kepala daerah yang saat ini harus menindaklanjuti Inpres terkait efisiensi.

“Apa yang kita bisa menginisiasi percepatan untuk bisa mentransformasikan ilmu yang didapat di sini itu lebih memudahkan bagaimana sebetulnya innovative financing yang bisa kita lakukan lebih luas lebih besar,” tuturnya.

“Tentu innovative financing harus dilakukan dengan melihat varian-varian yang memungkinkan kita bisa melakukan efisiensi yang tidak mengganggu pada capaian-capaian target IKU, indeks kinerja utama,” imbuhnya.

Di sisi lain, Gubernur Khofifah memaknai Retreat Kepala Daerah kali ini sebagai forum silaturahim yang tidak mudah dan tidak murah. Pasalnya melibatkan banyak sekali kepala daerah yang tentunya berkaitan dengan penyesuaian waktu dan agenda masing-masing kepala daerah.

“Saya pun sudah harus kejar-kejaran bagaimana kita melakukan reshcedule dengan DPRD Provinsi Jawa Timur yang tadinya kita akan menyampaikan visi misi tanggal 3 tapi karena sertijab di kabupaten kota itu maksimal 14 hari kerja setelah dilantik,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga berpesan kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Jawa Timur untuk terus menjaga kondusivitas. Sehingga stabilitas yang ada di Jawa Timur pun terus terjaga.

“Ayo kita bangun guyub rukun semuanya,” pesannya.

Memasuki Bulan Ramadhan 1446 Hijriyah, Ia secara khusus berpesan agar masyarakat tidak melakukan pembelian berlebih dan para pedagang tidak melakukan penimbunan. Tujuannya agar stabilisasi harga bisa dijaga dan dilakukan bersama-sama.

“Selamat menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriyah kalaupun ada kebutuhan kebutuhan yang harus dipenuhi minta tolong jangan di lakukan proses pembelian berlebih jangan panic buying sekalinya juga pedagang jangan menimbun,” pungkasnya.

Stikosa AWS Jalin Kerja Sama dengan Mokpo National University Korea

SURABAYA-KEMPALAN:  Stikosa AWS jalin kerjasama dengan Mokpo National University (MNU) Korea Selatan. Penanda tanganan MoU bidang pendidikan dan pengembangan Ilmu Komunikasi & Sosial kedua perguruan tinggi ini dilaksanakan di ruang multimedia kampus Stikosa AWS, Jl. Nginden Intan Timur I/18 Surabaya, Selasa (25/2). Hadir dua orang perwakilan MNU, Regional Representative Indonesia Mr Yoo Gug Jong, dan Office of International Affairs Mr Seung Kwan Chung.

Penanda tanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur (YPWJT) Imawan Mashuri, SH, MH, Ketua Stikosa AWS Dr Jokhanan Kristiyono, M.Med.Kom dan Mr Seung Kwan Chung.

Hadir Ketua Badan Pembina YPWJT Dr. Drs. H. Suprawoto, S.H., M.Si. dan seluruh jajaran Pengurus YPWJT, dosen dan mahasiswa Stikosa AWS serta sekitar 300 lebih siswa SMK Prapanca 1, SMK Prapanca 2, SMA Ipiems, SMK Ipiems, SMKN 1 Surabaya, SMKN 3 Surabaya dan SMKN 12 Surabaya. Tiga ruangan kelas tambahan di lantai 1 digunakan untuk menampung para siswa yang sangat antusias menyimak acara ini.

Dalam sambutan pengantarnya, Imawan Mashuri mengatakan, Mokpo National University adalah universitas negeri di kota Muan dan Mokpo, Korea Selatan. Universitas ini merupakan satu diantara 10 universitas terbaik di Korea. Saat ini MNU sudah menjalin kemitraan (sister university) dengan Institut Teknologi 10 November (ITS) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Untuk tingkat college/ sekolah tinggi dipilih Stikosa AWS.

Menurut Imawan, beberapa kesepakatan dalam kerjasama tersebut antara lain, mahasiswa yang mengikuti program ini akan mempunyai double degree atau gelar Sarjana S1 ganda untuk program studi Ilmu Komunikasi dan Sosial. Waktu tempuh kuliah 4 tahun, dengan rincian 2 tahun di Stikosa AWS dan 2 tahun di MNU.

Program ini bisa diikuti oleh mahasiswa baru Stikosa AWS maupun mahasiswa lama. Dan setelah lulus pihak MNU sudah menyiapkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan man power di Korea. Selain itu, selama masa kuliah di MNU Korea, mahasiswa diberi kesempatan untuk  bekerja paruh waktu. Cukup banyak pekerjaan part time di Korea untuk membiayai hidup selama kuliah.

Hal tersebut diamini oleh Mr Seung Kwang Cung. Dalam paparannya, setiap tahunnya Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi kepada MNU sebesar Rp 1 Triliun. Menurutnya, Korea Selatan bisa menjadi negara yang sangat maju karena sangat memperhatikan sektor pendidikan.

Oleh karena itu, biaya kuliah di MNU sangat murah, hanya Rp 3,5 juta per semester, atau Rp 500 ribu per bulan. Dan setelah lulus dari program kerja sama ini bisa langsung bekerja di perusahaan Korea dengan gaji awal sekitar Rp 35 juta per bulan. Bahkan mahasiswa yang sudah lulus boleh tetap tinggal di Korea.

Menurut Ketua Stikosa AWS Jokhanan Kristiyono, setelah penandatanganan MoU ini segera melakukan kordinasi dengan jajaran Dosen di MNU Korea untuk mensinkronkan mata kuliah dan jumlah SKS. (Dwi Arifin)

Wali Kota Eri Ikuti Retreat, Perkuat Pemahaman dan Kesiapan Jalankan Tugas Pemerintahan

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengikuti  rangkaian pembekalan atau retreat untuk kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kegiatan retreat ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), mulai 21-28 Februari 2025, diikuti 503 kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota.

Wali Kota Eri juga membagikan sepenggal aktivitasnya sebelum mengikuti retreat di Akmil Magelang, Kamis (27/2) pagi. Cuplikan aktivitas itu dibagikan melalui video yang diunggah di akun instagram pribadinya @ericahyadi_.

Terlihat suasana dalam video tersebut, Wali Kota Eri bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Bupati Ponorogo Sugiri Sukoco, dan Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad), di depan tenda atau barak E1-12, tempat mereka beristirahat.

“Suasana di depan tenda E1-12, kami mengenakan seragam Komcad untuk segera mengikuti pelatihan-pelatihan dan pembelajaran. Mohon doanya untuk Surabaya agar semakin maju, semua program yang telah dicanangkan akan berjalan baik, dan membawa Surabaya terus maju berkelanjutan,” kata Eri.

Para kepala daerah yang mengikuti retreat akan mendapat sejumlah materi, antara lain soal visi dan misi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto. Seperti, pencegahan korupsi, hingga mengenai tugas dan fungsi sebagai kepala daerah.

Tujuan utama retreat ini adalah untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Serta, menyelaraskan program strategis pemerintah pusat dengan visi dan misi di serah masing-masing.

“Di sini, kami bisa bertukar pikiran dengan semua kepala daerah untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya Surabaya,” ujar dia.

Selama retreat berlangsung, para kepala daerah saling melakukan pendekatan secara informal antara kepala daerah. Selain itu, para kepala daerah juga dapat mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Sebab, para menteri dijadwalkan memberikan materi terkait tugas dan fungsinya masing-masing.

“Pembekalan ini menjadi instrumen konsolidasi paradigma dan program pembangunan se-Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” terangnya.

Dalam kegiatan retreat ini, para narasumber menyampaikan berbagai materi. Antara lain, aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Di mulai saat pembukaan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pembekalan retreat lainnya. Yakni, pengarahan Kepala BPSDM, Pre Test & Building Learning Commitment, Ceramah geopolitik oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily, Materi Sistem Pertahanan Negara, Implementasi Wawasan Nusantara, Kewaspadaan Nasional, dan Materi Kebijakan Keuangan Negara.

Selanjutnya, Visi, Misi Presiden & Sosialisasi RPJMN 2025 – 2029, Materi Asta Cita (Demokrasi, HAM, 7 Pertahanan), Materi tentang Lapangan Kerja, Materi Asta Cita (SDM, Kesetaraan Gender, Teknologi, UMKM, Hilirisasi, & Korupsi), Pencegahan Korupsi & Narkoba.

Kemudian, pemberian Materi Lingkungan, Toleransi, Tugas Kepala Daerah, & Bedah APBD, Komunikasi Politik & Manajemen Perubahan, dan ditutup dengan pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, pada Kamis (27/2), ratusan wakil kepala daerah dijadwalkan hadir mengikuti retreat di Akmil Magelang. Mereka menyusul para kepala daerah yang lebih dulu mengikuti retreat. (Dwi Arifin)

Gus Fawait Teken SK Ribuan Non-ASN Jember Lulus PPPK Tahap I

MAGELANG-KEMPALAN: Nasib PPPK non-ASN tahap satu di Jember yang selama ini menggantung, akhirnya menemui kejelasan. Ini setelah Bupati Jember Muhammad Fawait menandatangani SK dan SE, Kamis (27/2) malam.

“Saya mendapatkan kabar keluhan ribuan tenaga non-ASN yang lolos PPPK tahap pertama dan belum mendapatkan SK. Dan Pemkab Jember belum mengajukan NIP,” kata Gus Fawait ketika diwawancarai di sela mengikuti kegiatan retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) malam.

Dia mengaku kaget, terutama pada tenaga pendidik yang sangat berkaitan dengan kemajuan pendidikan di Jember. “Di tengah kesibukan mengikuti retreat di Magelang, saya langsung menelepon OPD terkait,” tegas Gus Fawait.

Dia mengimbau OPD terkait supaya bisa membuat draf SK sesuai ketentuan. “Saya mendapatkan info bahwa penganggaran gaji pada APBD 2025 ini hanya cukup untuk 8 bulan. Tak menyalahkan pemerintah sebelumnya, ke depan kita harus mencari solusi,” terangnya.

Menurut Gus Fawait, gaji para guru, nakes, dan tenaga teknis harus dianggarkan satu tahun full. “Hari ini kami akan menandatangani draf SK honorer yang lolos PPPK tahap pertama. Meski ada kekurangan anggaran hingga Rp33 – 35 miliar, akan kami disediakan pada perubahan anggaran tahun 2025,” janjinya.

Kalau tidak ada anggaran, maka pihaknya akan lakukan efisiensi. “Anggaran terkait perjalanan dinas dan yang kurang penting, bisa kita ambil,” ujarnya.

Selain itu, malam itu Gus Fawait juga menandatangani SE bupati bahwa guru juga punya keluarga. “Mereka harus hadir di tengah-tengah keluarga saat siswa sekolah sedang libur. Jadi, kalau siswa libur, guru juga harus libur,” katanya.

Lebih dari itu, terkait dengan janji kampanye, Gus Bupati menegaskan bakal segera merampungkan berbagai persoalan setelah pulang dari mengikuti retreat di Akmil Magelang. (Dwi Arifin)

Budaya Malu

Kritik tajam yang dilontarkan Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, dalam rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP baru-baru ini menjadi tamparan keras bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan “Pemilu paling brengsek dalam sejarah” bukan sekadar ledakan emosi semata, melainkan cermin dari kekecewaan mendalam terhadap proses demokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama kepercayaan publik.

Lebih jauh, pernyataan Deddy tentang budaya malu yang seharusnya dimiliki para pemimpin menyoroti aspek fundamental yang sering terlupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: rasa tanggung jawab moral atas kegagalan publik.

Budaya malu ini bukan sekadar soal mundur dari jabatan, melainkan bentuk integritas untuk menjaga marwah demokrasi.

Dalam tradisi politik di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, budaya malu menjadi standar moral yang sangat dijunjung tinggi.

Seorang pejabat publik yang gagal menjalankan tugasnya kerap memilih mundur sebelum diminta, sebagai bentuk tanggung jawab pribadi.

Budaya malu adalah fondasi dari masyarakat yang beradab.  Pejabat publik yang memiliki budaya malu tidak perlu menunggu desakan publik untuk bertanggung jawab. Dia mundur sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat.

Sayangnya, di Indonesia, fenomena ini masih menjadi barang langka. Skandal demi skandal kerap menghiasi panggung politik, namun hanya segelintir pejabat yang memilih mundur secara sukarela.

Sebagian besar justru bertahan dengan berbagai dalih, seolah jabatan adalah hak pribadi, bukan amanah rakyat.

Kegagalan Kolektif

Kritik Deddy Sitorus terhadap penyelenggara Pilkada 2024 memperlihatkan betapa rendahnya akuntabilitas kolektif dalam sistem politik kita.

Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan 24 pemungutan suara ulang (PSU) menunjukkan bahwa ada pelanggaran signifikan yang terjadi secara sistematis.

Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Zainal Arifin Mochtar, menegaskan bahwa kegagalan pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU atau Bawaslu semata.

Pilkada adalah proses demokrasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga partai politik.
“Jika terjadi kegagalan, semua pihak harus berani bertanggung jawab,” ujarnya.

Namun, alih-alih mundur secara ksatria, yang sering terjadi justru saling lempar tanggung jawab. KPU menyalahkan aturan yang membelenggu, Bawaslu menyalahkan keterbatasan kewenangan, sementara pemerintah cenderung abai.

Reformasi Integritas

Kegaduhan ini seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi kembali integritas politik di Indonesia. Jika pejabat publik memiliki budaya malu, maka langkah pertama yang harus diambil adalah pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.

Namun, budaya malu tidak lahir dari ruang hampa. Ia harus ditanamkan sejak awal melalui pendidikan etika politik, pengawasan publik yang ketat, serta sistem hukum yang tegas.

Jika sistem hanya berorientasi pada kekuasaan tanpa nilai-nilai moral, maka budaya malu hanya akan menjadi utopia.

Dibutuhkan Teladan

Seorang pemimpin yang berintegritas akan menjadi role model bagi bawahannya. Dalam hal ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan budaya malu di jajaran pemerintahannya.

Pemerintahan baru harus menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk mempertahankan jabatan, melainkan amanah untuk melayani rakyat. Pejabat yang gagal menjalankan tugasnya harus berani mundur tanpa menunggu desakan publik.

Kritik Deddy Sitorus seharusnya menjadi renungan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya KPU, Bawaslu, atau Kemendagri.

Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam ekosistem di mana integritas menjadi standar, dan budaya malu menjadi pilar utamanya.

Masyarakat pun harus aktif menuntut akuntabilitas, bukan sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan. Jika kita ingin melihat perubahan, maka budaya malu harus dihidupkan kembali—mulai dari pemimpin, hingga ke akar rumput.

Sebagaimana pepatah lama, “Malu adalah separuh dari iman”, maka tanpa rasa malu, demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara yang kehilangan maknanya.
                    ***
Oleh Bambang Eko Mei

Pemkot Surabaya Pastikan  LPG 3 Kg Aman hingga Lebaran

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya kembali memantau  ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ke sejumlah pangkalan, Kamis, (27/2). Kali ini, pemkot melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya memantau ketersediaan LPG 3 kilogram di kawasan Kecamatan Gayungan, Surabaya. 

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil serta Sumber Daya Alam BPSDA Surabaya Siti A’isyah mengatakan, tujuan pemantauan kali ini adalah untuk memastikan ketersediaan stok LPG 3 kilogram tercukupi pada saat menjelang Ramadan. Ketika memantau ke dua titik lokasi pangkalan, A’isyah memastikan stok LPG 3 kilogram masih tercukupi. 

“Untuk hari ini aman, secara harga masih sesuai aturan HET (harga eceran tertinggi) Rp 18.000 per tabung. Beratnya juga masih sesuai 8 kilogram ketika isi penuh, sedangkan yang kosong itu 5 kilogram,” kata A’isyah.

A’isyah menyampaikan, pada saat pemantauan sebelumnya yang dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) serta Hiswana Migas juga memastikan, bahwa ketersediaan LPG 3 kilogram menjelang Ramadan masih aman. Bahkan, lanjut A’isyah, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan Hiswana Migas juga menjamin, ketersediaan LPG 3 kilogram masih tercukupi hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. 

“Dari kemarin sampai dengan hari ini, dan kami konfirmasi juga ke teman-teman Pertamina, bahwa stok dalam minggu ini masih aman dan mencukupi,” ujarnya. 

Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak perlu khawatir atau panic buying selama Ramadan hingga Lebaran mendatang. Karena, pemkot bersama PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan Hiswana Migas akan terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram di pangkalan resmi tercukupi selama Ramadan hingga Lebaran mendatang.

“Jangan khawatir, kami beserta PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan Hiswana Migas sudah memastikan bahwa stok LPG menjelang Ramadan sampai Hari Raya nanti masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan panic buying, dan beli di pangkalan resmi ya,” imbaunya.

Pengawasan LPG 3 kilogram yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya tidak hanya soal ketersediaannya dan HET saja, akan tetapi juga dilakukan pengecekan nomor induk berusaha (NIB) yang dimiliki pangkalan resmi. Menurut dia, NIB itu penting bagi pemilik pangkalan resmi sebagai kelengkapan administrasi. 

“Secara administrasi kita ikut menertibkan, juga bekerjasama dengan Hiswana dan agen untuk menyampaikan ke seluruh pengkalan di Kota Surabaya agar mengurus NIB sebagai kelengkapan administrasi,” sebutnya.

Di samping itu, pemilik pangkalan LPG 3 kilogram di Ketintang Baru IX No.30, Neni Hendriani mengatakan, stok LPG 3 kilogram menjelang ramadan masih aman. Bahkan, permintaan konsumen pada saat menjelang Ramadan tidak ada lonjakan signifikan. 

“Aman sih, pasti ada. Permintaan naik saat ada perubahan harga kemarin, kalau saat ini sudah normal,” pungkas Neni. (Dwi Arifin)

Respon Cepat Banjir Gresik, Khofifah Kirim Bantuan Logistik dan Fasilitas Mobilitas Masyarakat

MAGELANG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons cepat  penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Salah satunya di Kabupaten Gresik.

Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik yang terdampak banjir setelah intensitas sedang – lebat, Senin (24/2), hingga menyebabkan Kali Lamong dan Kali Surabaya meluap. Yaitu Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, dan Driyorejo.

Khofifah pun menginstruksikan jajarannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim agar segera memrioritaskan proses penanganan tanggap darurat dan  evakuasi. Sekaligus, penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir.

“Sejak Selasa (25/2) pagi, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jatim sudah hadir di lokasi bencana. Prioritasnya adalah proses evakuasi warga terdampak, khususnya kelompok rentan seperti, lansia, anak-anak, dan warga yang sakit,” kata Khofifah di sela-sela kegiatan retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Kamis (27/2).

Kegiatan evakuasi, lanjut Khofifah, masih terus dilakukan hingga hari Rabu (26/2) pukul 03.00 WIB dini hari, khususnya di Kecamatan Driyorejo. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim, hingga saat ini jumlah pengungsi akibat banjir di wilayah Driyorejo Gresik mencapai 113 jiwa.

Jumlah itu tersebar di dua lokasi, yakni Masjid Al-Muttaqin Desa Driyorejo sebanyak 88 orang dan di Balai Desa Bambe sebanyak 25 orang.

Selain evakuasi, kesiapan logistik dan fasilitas mobilitas warga terdampak turut jadi perhatian Khofifah. Berkolaborasi dengan Tim BPBD Gresik, perangkat desa setempat dan sejumlah relawan, TRC BPBD Jatim juga menerjunkan perahu karet untuk menjangkau warga dan mendistribusikan nasi bungkus kepada warga terdampak.

“Distribusi Logistik terus kami komunikasikan dengan BPBD Jatim, jangan sampai ada wilayah yang tidak mendapat supply secara komprehensif,” tegas Khofifah.

Untuk itu, hingga Rabu (26/2) Pemprov Jatim tercatat telah memberikan bantuan logistik berupa 2.500 kaleng makanan siap saji, 2.500 kaleng Tambah Gizi, 2.500 kaleng lauk pauk dan 100 paket hygenkit.

Bantuan logistik tersebut diperuntukkan bagi kegiatan dapur umum mandiri yang didirikan warga seperti di Balai Desa Bambe, Balai Desa Krikilan dan di Masjid Al-Muttaqin Desa Driyorejo. Sementara, khusus untuk mendukung kegiatan dapur umum di Balai Desa Krikilan, Tim BPBD Jatim mendirikan tenda pengungsi di halaman area setempat.

“Kita juga kirim bantuan personel dan logistik untuk kegiatan dapur umum. Kita ingin pastikan logistik dan dapur umum aman, layanan kesehatan tersedia serta evakuasi warga tetap berjalan,” katanya.

Untuk itu, Khofifah juga meminta kesiapsiagaan seluruh pihak. Tak hanya Tim BPBD Jatim tapi seluruh stakeholder hingga masyarakat untuk terus waspada dan bersiap diri.

“Saya sudah meminta tim BPBD Jatim untuk terus melakukan pemantauan perkembangan banjir serta evakuasi di lapangan,” pungkasnya.

Merespons arahan Gubernur Khofifah, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, hingga Selasa (25/2) malam, Tim BPBD Jatim masih terus melakukan aksi evakuasi di lapangan. Ia juga akan terus memantau perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik.

“Banjir di Gresik ini merupakan luapan dari Kali Lamong yang alirannya bergerak dari satu titik ke titik yang lain,” katanya.

Gatot menambahkan, hingga Rabu sore, kondisi ketinggian air di sejumlah desa di Kecamatan Driyorejo cenderung stabil di kisaran 30 cm hingga 100 cm.

Selain di Gresik, banjir juga melanda sejumlah daerah, seperti, di Kabupaten Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo dan Trenggalek. Hanya, di beberapa daerah kondisinya kini telah berangsur surut. (Dwi Arifin)

Respon Cepat Banjir Gresik di Sela Retreat, Gubernur Khofifah Respon Cepat Kirim Bantuan Logistik dan Fasilitas Mobilitas Masyarakat

MAGELANG– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan respons cepat terhadap penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur. Salah satunya banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik.

Adapun kawasan beberapa kecamatan di Kabupaten Gresik yang terdampak banjir setelah intensitas sedang – lebat pada Senin (24/2) hingga menyebabkan Kali Lamong dan Kali Surabaya meluap ialah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme dan Driyorejo.

Gubernur Khofifah pun menginstruksikan jajarannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim agar segera memprioritaskan proses penanganan tanggap darurat dan evakuasi. Sekaligus, penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir.

“Sejak Selasa (25/2) pagi, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jatim sudah hadir di lokasi bencana. Prioritasnya adalah proses evakuasi warga terdampak, khususnya kelompok rentan seperti, lansia, anak-anak dan warga yang sakit,” ujar Khofifah di sela-sela kegiatan Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Kamis (27/2).

Kegiatan evakuasi, lanjut Khofifah, masih terus dilakukan hingga hari Rabu (26/2) pukul 03.00 WIB dini hari, khususnya di Kecamatan Driyorejo. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim, hingga saat ini, jumlah pengungsi akibat banjir di Wilayah Driyorejo Gresik mencapai 113 jiwa.

Jumlah itu tersebar di dua lokasi, yakni Masjid Al-Muttaqin Desa Driyorejo sebanyak 88 orang dan di Balai Desa Bambe sebanyak 25 orang.

Selain evakuasi, kesiapan logistik dan fasilitas mobilitas warga terdampak turut jadi perhatian Gubernur Khofifah. Berkolaborasi dengan Tim BPBD Gresik, perangkat desa setempat dan sejumlah relawan, TRC BPBD Jatim juga menerjunkan perahu karet untuk menjangkau warga dan mendistribusikan nasi bungkus kepada warga terdampak.

“Distribusi Logistik terus kami komunikasikan dengan BPBD Jatim, jangan sampai ada wilayah yang tidak mendapat supply secara komprehensif,” tegas Khofifah.

Untuk itu, hingga Rabu (26/2) Pemprov Jatim tercatat telah memberikan bantuan logistik berupa 2.500 kaleng makanan siap saji, 2.500 kaleng Tambah Gizi, 2.500 kaleng lauk pauk dan 100 paket hygenkit.

Bantuan logistik tersebut diperuntukkan bagi kegiatan dapur umum mandiri yang didirikan warga seperti di Balai Desa Bambe, Balai Desa Krikilan dan di Masjid Al-Muttaqin Desa Driyorejo. Sementara, khusus untuk mendukung kegiatan dapur umum di Balai Desa Krikilan, Tim BPBD Jatim mendirikan tenda pengungsi di halaman area setempat.

“Kita juga kirim bantuan personel dan logistik untuk kegiatan dapur umum. Kita ingin pastikan logistik dan dapur umum aman, layanan kesehatan tersedia serta evakuasi warga tetap berjalan,” katanya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah juga meminta kesiapsiagaan seluruh pihak. Tak hanya Tim BPBD Jatim tapi seluruh stakeholder hingga masyarakat untuk terus waspada dan bersiap diri.

“Saya sudah meminta tim BPBD Jatim untuk terus melakukan pemantauan perkembangan banjir serta evakuasi di lapangan,” pungkasnya.

Merespons arahan Gubernur Khofifah, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, hingga Selasa malam (25/2), Tim BPBD Jatim masih terus melakukan aksi evakuasi di lapangan. Ia juga akan terus memantau perkembangan banjir yang terjadi di Kabupaten Gresik.

“Banjir di Gresik ini merupakan luapan dari Kali Lamong yang alirannya bergerak dari satu titik ke titik yang lain,” katanya.

Gatot menambahkan, hingga Rabu sore, kondisi ketinggian air di sejumlah desa di Kecamatan Driyorejo cenderung stabil di kisaran 30 cm hingga 100 cm.

Selain di Gresik, banjir juga melanda sejumlah daerah, seperti, di Kabupaten Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo dan Trenggalek. Hanya, di beberapa daerah kondisinya kini telah berangsur surut.

Analisis

Selamat Datang Kembali

Masuk untuk bergabung dalam diskusi

Buat Akun Baru

Daftar sekarang dan mulai berdiskusi

Kata sandi akan dikirim ke email Anda.