Penulis: News Kempalan

SURAKARTA-KEMPALAN: Usai mengikuti retreat, Gubernur dan Wakil Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI Arifatul Choiri Fauzi, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersilaturahmi ke Presiden RI ke-7 Joko Widodo di kediamannya, Surakarta, Jumat (28/2).

Beberapa kepala daerah asal Jatim juga turut bersilaturahmi. Antara lain, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

“Kami silaturahmi kebetulan sudah selesai retreat,” ujar Gubernur Khofifah usai diterima di kediaman Joko Widodo.

Khofifah menjelaskan, silaturahmi ini dilakukan karena ia menilai Joko Widodo memiliki pengalaman luar biasa dalam memimpin negeri ini. Baginya hal tersebut memiliki nilai tersendiri dan akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan kepala daerah yang kali ini turut serta bersamanya.

“Jadi  kami mendapatkan pengayaan  berbagai   pengalaman luar biasa yang beliau miliki untuk bekal kami memimpin di daerah masing masing,” katanya.

Menurut Khofifah, pengalaman luar biasa Presiden RI ke-7 dalam memimpin negeri ini menjadi hal yang dapat menguatkan kapasitas kami sebagai kepala daerah. Oleh sebab itu, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan saat dirinya tengah berada di daerah yang tidak jauh dari Surakarta.

“Kita tentu ingin mendapatkan penguatan karena dunia selalu berubah. Dinamika lokal, regional, nasional maupun global harus kita mitigasi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa di kesempatan ini mereka banyak mendapat masukan dari Presiden ke-7 Jokowi. Utamanya, agar menyiapkan model bisnis sebelum memulai program yang besar. Serta, memastikan pasarnya baru kemudian mengembangkan lebih masif.

“Beliau pesan saat memulai program besar sebaiknya harus ada model bisnisnya. Dipastikan pasarnya juga,” tukasnya.

Diskusi yang mereka bicarakan dengan Jokowi terang Khofifah, di antaranya terkait hilirisasi industri serta pengembangan sektor agro. Bukan tanpa alasan, karena untuk Jatim industri manufakturnya sudah diatas nasional.

“Kita ini industri manufakturnya sudah melampaui target nasional. Maka beliau pesan agar hilirisasi dikuatkan supaya investasi yang ada lebih  maksimal bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan mengungkit ekonomi,” tegas Khofifah.

Di sektor agro, Khofifah mengungkapkan bahwa Jatim memiliki kekuatan besar dalam produk pertanian, perkebunan yang hampir merata di Jatim dengan keunggulannya masing-masing. Mulai dari produksi buah alpukat, buah durian, salak, kelapa dan banyak lagi. Begitu juga ikan hias Jatim yang begitu banyak dan sedang kuat pasarnya.

“Apa yang menjadi rekomendasi dan masukan-masukan dari Bapak Presiden RI ke-7 ini akan menjadi perhatian bagi kami untuk diterapkan di Jatim,” imbuhnya.

Selain itu, Khofifah mengaku wejangan dan petuah dari Joko Widodo tersebut, mampu memberikan semangat dan motivasi tersendiri baginya dan sejumlah kepala daerah yang turut hadir. Sehingga ke depannya bisa meningkatkan kinerja di masing-masing daerah.

“Dawuh-dawuhnya beliau bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih trengginas,” ungkapnya.

Khofifah kembali menegaskan bahwa silaturahmi ini juga bisa menjadi media untuk semakin meluaskan jejaring yang ia bangun. Tentu juga bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan berbagai sinergi dan kolaborasi.

“Kami optimis lewat silaturahmi ini jejaring kami bisa jauh lebih luas lagi,” pungkasnya.(Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Dalam rangka menyambut sekaligus menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur kembali  menggelar berbagai kegiatan.

“Ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk menyemarakkan Ramadhan kali ini. Semua kegiatan terkonsentrasi di Masjid Al Mujahidin, komplek kantor Golkar Jawa Timur Jl. Ahmad Yani Surabaya,” kata Ubaidillah, Ketua Panitia kegiatan Ramadhan DPD Golkar Jawa Timur kepada wartawan, Jumat (28/2).

Ketua DPD Golkar Jatim M.Sarmuji yang kebetulan saat ini juga menjabat Sekjen DPP Partai Golkar,  telah membentuk panitia melalui Surat Tugas Nomor :Sgas-184-l/PG/ll/2025.

Surat ini  ditandatangani Ketua M. Sarmuji dan Plt. Sekretaris M. Syaifullah, tertanggal 15 Februari 2025. “Sejak terbitnya surat tugas tersebut, panitia langsung gerak cepat melakukan persipan,” terang Ubaidillah.

Menurut Ubaidillah, Festival Al Banjari se- Jawa Timur memperebutkan Piala Ketua DPD Golkar Jawa Timur dengan hadiah uang senilai total Rp25 juta menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap Ramadhan.

Selain itu, panantia juga menyiapkan takjil yang dilanjutkan salat Magrib, salat Isya, dan salat Tarwih. Lalu peringatan Nuzulul Qur’an serta salat Idul Fitri. “Semua kegiatan ini berlangsung di Masjid Al Mujahidin,” ujarnya.

Secara teknis, untuk Festival Al Banjari panitia telah menyerahkan kepada Satkar Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, lembaga di bawah Golkar. Festival ini tanpa dipungut biaya apapun atau gratis. Pendaftaran dibuka pada 1-10 Maret. Sedang pengumuman 10 peserta terbaik pada 19 Maret dan grand final 22 Maret. Link pendaftaran https://forms.gle/VXFD7ZNXrMnMXmSg6 atau menghubungi Billa di nomor 087881113141 dan Muchlis  08121769866.

Karena Masjid Al Mujahidin (DPD Golkar Jatim) ini berada dipinggir jalan, maka siapapun bisa membatalkan puasanya di sini sambil istirahat. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menetapkan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/4362/436.8.4/2025 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah di Lingkungan Pemkot Surabaya. 

SE tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan pada 27 Februari 2025. SE ini ditujukan kepada para asisten, seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD), camat hingga lurah di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Penetapan jam kerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 73 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemkot Surabaya,” kata Ikhsan dalam Surat Edaran tersebut.

Berdasarkan SE tersebut, Ikhsan juga menjelaskan aturan terkait jam kerja ASN selama Ramadan 1446 H. Pertama adalah pada hari Senin hingga Kamis jam kerja mulai pukul 08.00 – 15.00 WIB. Sedangkan waktu istirahat pada pukul 12.00 – 12.30 WIB.

“Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja ditetapkan pukul 08.00 – 15.30 WIB. Sementara waktu istirahat pada pukul 11.30 – 12.30 WIB,” jelas Ikhsan.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengatur skor lembur pegawai pada bulan Ramadan. Skor lembur ini akan diklasifikasikan berdasarkan total jam lembur dalam satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ikhsan menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya juga menetapkan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai selama Ramadan adalah sebanyak 32 jam 30 menit per minggu. Tidak termasuk jam istirahat.

“Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam setiap  hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan,” katanya.

Di akhir SE tersebut, Ikhsan mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah, camat dan lurah untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya bersama Pendamping Keluarga Harapan (PKH) menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), Kamis (27/2). Kegiatan ini bertujuan membekali Sumber Daya Manusia (SDM) PKH di Surabaya dalam proses verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Kepala Dinsos Kota Surabaya Anna Fajrihatin menjelaskan, pihaknya menerima tiga data berbeda dari pemerintah pusat terkait daftar penerima manfaat yang belum tervalidasi. Misalnya, daftar penerima manfaat yang masih tercatat meski sudah meninggal dunia, atau terdapat perubahan kondisi ekonomi warga.

“Ketiga data itu belum validasi. Jadi kita diminta untuk memvalidasi dan menjadikan ketiga data itu menjadi data tunggal. Sehingga kita memberikan bimtek kepada PKH untuk memvalidasi,” kata Anna Fajrihatin, Jumat (28/2).

Sementara itu, Koordinator PKH Wilayah Jawa Timur III Agus Sudrajat menjelaskan bahwa bimtek ini diperlukan untuk memastikan sinkronisasi data yang bersumber dari beberapa sistem, seperti Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

“Kita melakukan bimbingan teknis terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Ini dilaksanakan dalam rangka untuk membekali teman-teman SDM (Sumber Daya Manusia) PKH di Kota Surabaya pada saatnya nanti kita verifikasi di lapangan terkait data yang bersumber P3KE, DTKS, dan Regsosek,” ujar Agus.

Menurutnya, salah satu fokus utama dalam bimtek ini adalah meningkatkan SDM PKH dalam perbaikan data bantuan sosial yang masih mengalami anomali. Seperti di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, inclusion error, dan exclusion error. “Kemudian tujuannya adalah untuk nanti mensinkronkan untuk data yang anomali, terutama di NIK Invalid, inclusion error, dan exclusion error,” ungkap dia.

Dengan proses ini, pihaknya berharap dapat menghasilkan data yang benar-benar akurat dan valid. Sehingga bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pada akhirnya nanti ketika data ini bisa valid kemudian yang inclusion error, dan exclusion error bisa tervalidasi akan digunakan sebagai data tunggal pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Jadi sasarannya jelas tidak ada yang anomali,” jelas Agus.

Selain itu, Agus juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan terkait validitas data penerima bantuan sosial selama ini.

“Betul, dalam rangka itu. Nanti teman-teman PKH di Kota Surabaya dikasih waktu kurang lebih selama 12 hari untuk melakukan checking (turun) lapangan, menggunakan aplikasi SIKS Mobile yang disediakan Pusdatin Kesos (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial),” katanya.

Dalam prosesnya, Agus menyebut para pendamping PKH akan melakukan verifikasi dengan metode door to door, mendatangi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara langsung. Mereka akan mengajukan sekitar 30 hingga 40 pertanyaan kepada setiap KPM untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan.

“Jadi teman-teman akan door to door mendatangi KPM satu per satu untuk menanyakan terkait dengan instrumen-instrumen yang telah dibuat,” bebernya.

Namun, terkait jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan didata, Agus menyebut bahwa data tersebut akan langsung masuk ke aplikasi SIKS Mobile. Sehingga untuk saat ini belum dapat dipastikan jumlah pastinya. “Terkait (berapa) jumlah data saat ini belum, karena memang nanti akan langsung masuk ke dalam aplikasi SIKS Mobile,” tandasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya telah memetakan titik atau lokasi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), khususnya selama Ramadan 2025.

Karena itu, Satpol PP Surabaya terus menggencarkan Patroli Asuhan Rembulan. Biasanya, patroli ini digelar mulai pukul 23.00 WIB, namun selama Ramadan patroli akan dimulai seusai buka puasa dan salat magrib.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan gangguan trantibum selama Ramadan. Patroli akan dilakukan secara rutin menyasar semua wilayah.

Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser mengatakan, para personelnya telah memetakan sejumlah lokasi yang kerap terjadi gangguan trantibum. Seperti, perang sarung, tawuran, hingga balap liar maupun balap sepeda angin.

“Lokasinya biasanya di bawah Jembatan Suramadu, Jalan Kenjeran, di dekat TPU Rangkah, Jalan Kapas Madya, Jalan Ir. Soekarno, dan Jalan Ngaglik. Aktivitas negatif itu, menjadi atensi kami dalam menjaga kondusifitas selama Ramadan,” kata Fikser, Jumat (28/2).

Selain itu, Satpol PP Surabaya juga semakin masif melakukan penertiban Penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPPKS) di Kota Pahlawan selama bulan Ramadan 2025, hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

PPPKS yang ditertibkan itu adalah pengemis atau pengamen musiman. Mereka biasanya berkedok sebagai peminta sumbangan. Satpol PP Surabaya telah memetakan para personel di sejumlah lokasi, di mana pengemis kerap kali mendatangi makam dan masjid besar, baik sebelum atau selama puasa.

“Mereka kebanyakan dari luar Surabaya. Kami berkoordinasi dengan Liponsos Kota Surabaya yang akan diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur  untuk dikembalikan ke daerah asalnya,” terang dia.

Tak hanya patroli di makam-makam, Satpol PP Kota Surabaya juga melakukan patroli di masjid untuk mengantisipasi maraknya pengemis musiman. Seperti di Masjid Al-Akbar, Masjid Agung Sunan Ampel, hingga Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya.

“Saat tarawih, pengamanan di masjid-masjid juga diperketat mengantisipasi adanya pengemis maupun pengamen,” ujarnya.

Dalam pelaksanaanya, Satpol PP Surabaya juga berkolaborasi dengan TNI/Polri. Karena itu, ia mengimbau kepada para orang tua untuk memperhatikan dan mengawasi aktivitas anak-anaknya selama bulan Ramadan.

“Jika ditemukan adanya tawuran, perang sarung, hingga kedapatan membawa senjata tajam, maka kami serahkan kepada kepolisian. Sehingga orang tua harus mengawasi aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hari setelah pukul 21.00 WIB,” pungkasnya. (Dwi Arifin)