Fragmen Manikebu di Balai Pemuda Surabaya

Barangkali inilah fragmen Manikebu Surabaya itu: ketika seni mulai lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperluas pengaruh kebudayaan kepada masyarakat.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Di antara pelataran dan dinding tua Balai Pemuda Surabaya, kota ini sesungguhnya tidak sedang kehilangan seniman. Kota ini sedang kehilangan suatu percakapan.

Situasi ini mengingatkan kita pada tulisan di area tersebut, peninggalan kolonial Belanda, yang kini tak tahu di mana keberadaannya, “Anjing dan Pribumi dilarang masuk”.

Sebuah situasi yang mengesankan bahwa area itu hanya diperbolehkan untuk kelompok yang disebut elit, kelompok yang sama, sedang mereka yang dianggap bukan elit, bukan kelompoknya layak untuk dimarginalkan dari ruang publik Balai Pemuda.

Ruang yang dahulu bisa dibayangkan menjadi rumah bersama bagi kegelisahan, kreativitas, dan imajinasi arek-arek Suroboyo perlahan berubah menjadi arena tafsir, arena legitimasi, bahkan arena saling curiga.

Orang datang dengan membawa serta nama komunitas, organisasi, sejarah, dan idealisme masing-masing. Tetapi sering kali, yang pulang justru amarah, luka, dan rasa tidak diakui.

Barangkali Surabaya sedang melahirkan fragmen Manikebu-nya sendiri. Bukan dalam bentuk manifesto kebudayaan seperti tahun 1960-an, bukan pula dalam pertarungan ideologi kiri dan kanan sebagaimana pertarungan antara Lekra dan Manikebu di masa lalu.

Tetapi dalam bentuk yang lebih halus, lebih cair, sekaligus lebih melelahkan: perebutan otoritas kebudayaan, perebutan ruang representasi, dan perebutan hak berbicara atas nama seni dan kota.

Di Surabaya hari ini, konflik kebudayaan tidak lahir dari perbedaan teori estetika. Ia lahir dari pertanyaan yang jauh lebih sederhana namun lebih berbahaya: siapa yang paling sah dianggap mewakili kebudayaan Surabaya?

Pertanyaan itu kemudian menjelma menjadi banyak hal: siapa yang mengelola ruang, siapa yang mendapat panggung, siapa yang diundang pemerintah, siapa yang dianggap senior, siapa yang dianggap memiliki sejarah, dan siapa yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Di pergumulan itulah seni perlahan kehilangan kesunyiannya. Kebudayaan yang seharusnya menjadi ruang dialog berubah menjadi ruang pembelahan. Komunitas saling membaca sebagai ancaman. Kritik diterjemahkan sebagai serangan.

Perbedaan tetap dianggap pengkhianatan. Bahkan kadang, seniman lebih sibuk mengurus posisi dibanding mengurus karya.

Ironisnya, semua pihak sesungguhnya merasa sedang memperjuangkan hal yang sama: menyelamatkan kebudayaan kota.

Ada yang percaya kebudayaan harus dikelola secara formal agar memiliki arah dan dukungan kebijakan. Ada yang percaya seni harus tetap liar supaya tidak menjadi alat kekuasaan.

Ada yang merasa sejarah perjuangan mereka diabaikan. Ada pula generasi baru yang merasa pintu-pintu kebudayaan terlalu lama dijaga oleh wajah-wajah lama.

Semua memiliki alasan. Semua merasa benar. Dan karena semua merasa menjadi korban, tidak ada yang benar-benar mau menjadi pendengar.

Di tengah situasi tersebut, Balai Pemuda menjadi simbol yang paling menyakitkan sekaligus paling politis. Ia bukan lagi sekadar bangunan tua atau ruang untuk satu pertunjukan.

Ia berubah menjadi penanda kuasa kebudayaan. Siapa yang dekat dengan ruang itu dianggap memiliki legitimasi. Siapa yang jauh darinya merasa disingkirkan.

Padahal gedung itu sesungguhnya dibangun bukan untuk ego siapa pun. Balai Pemuda seharusnya menjadi tempat dimana pelukis, teaterawan, pemusik, penyair, penari, ludruk, komunitas jalanan, hingga seniman digital bisa duduk setara sebagai sesama pencipta kebudayaan kota.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ruang publik berubah menjadi ruang klaim.

Dan seperti sejarah konflik kebudayaan di Indonesia, negara pada akhirnya tidak pernah benar-benar netral. Pemerintah kota berada di posisi yang rumit.

Di satu sisi ingin menata ekosistem kebudayaan agar lebih administratif, terukur, dan mudah dikendalikan. Di sisi lain, seni selalu memiliki watak yang cair, liar, dan sulit diatur. Ketika pemerintah terlalu masuk, seniman merasa dikendalikan.

Tetapi ketika pemerintah terlalu jauh, komunitas saling berebut pengaruh tanpa arah bersama.

Akhirnya kebudayaan terjebak dalam situasi ganjil: terlalu politis untuk menjadi bebas, tetapi terlalu tercerai untuk menjadi gerakan. Yang paling menyedihkan, publik mulai perlahan menjauh.

Masyarakat tidak lagi membaca konflik kebudayaan sebagai perdebatan gagasan, melainkan sekadar pertengkaran kelompok seni. Energi kreatif habis untuk saling menyanggah.

Media sosial sudah dipenuhi sindiran. Forum-forum dipenuhi ketersinggungan. Sementara karya-karya besar yang seharusnya lahir dari kota ini justru tenggelam dalam kebisingan ego.

Surabaya akhirnya seperti kota yang gaduh membicarakan kebudayaan, tetapi pelan-pelan kehilangan kedalaman budaya itu sendiri.

Padahal kota ini memiliki sejarah panjang tentang keberanian. Kota ludruk. Kota perjuangan. Kota puisi jalanan. Kota musik keras. Kota teater rakyat. Kota tempat seni pernah tumbuh dari gang-gang sempit, bukan dari meja legitimasi.

Namun kini, sebagian energi kebudayaan justru tersedot untuk menentukan siapa yang paling berhak menjadi wajah resmi kebudayaan kota.

Barangkali inilah fragmen Manikebu Surabaya itu: ketika seni mulai lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperluas pengaruh kebudayaan kepada masyarakat.

Dan mungkin, yang paling dibutuhkan Surabaya hari ini bukan manifesto baru, bukan lembaga baru, bahkan bukan pengurus baru.

Kota ini hanya membutuhkan keberanian untuk kembali saling mendengar. Sebab kebudayaan yang sehat bukanlah kebudayaan tanpa konflik.

Kebudayaan yang sehat adalah kebudayaan yang mampu mengubah perbedaan menjadi percakapan, dan mengubah ego menjadi kerja bersama.

Jika tidak, maka Balai Pemuda hanya akan menjadi bangunan tua yang dipenuhi sejarah pertengkaran, sementara publik berjalan keluar meninggalkan kesenian yang gagal menemukan rumahnya sendiri.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Praktisi Transaksional Analisis. Pegiat Diskusi Kebudayaan di Majelis Ngopi Maneh Surabaya.