Dewan Kolonel

Kelihatannya tidak semua elite politik PDIP senang dengan pembentukan Dewan Kolonel. Said Abdullah, legislator banteng asal daerah pemilihan Sumenep, Madura, tidak terlalu antusias dengan pembentukan Dewan Kolonel itu. Said yang juga ketua Badan Anggaran DPR RI, mengingatkan agar para kader tetap tegak lurus, taat terhadap perintah dan keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai supremo PDIP.

Dalam rapat pimpinan yang dihadiri seluruh kader dan elite PDIP di markas Lenteng Agung beberapa waktu yang lalu, Megawati mengingatkan agar semua anak buahnya supaya tidak melakukan manuver menjelang pilpres 2024. Mega menegaskan, siapa pun yang bermanuver menjelang pilpres 2024 harus keluar dari PDIP. Mega bahkan mengancam akan memecat siapa saja yang bermanuver.

BACA JUGA: Anies Copras Capres

Meski tidak menyebut nama, Mega jelas mengarahkan kode keras itu kepada Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah, dan Joko Widodo, presiden RI. Keduanya hadir dalam perhelatan itu dan mendengar langsung penegasan Mega. Jokowi dikenal sebagai mentor dan Ganjar adalah kliennya.

Ganjar dianggap bermanuver dengan melakukan pencitraan yang masif melalui media sosial. Manuver ini dikecam secara terus terang oleh Bambang Pacul dan Trimedia Panjaitan, yang juga loyalis Puan. Keduanya secara terbuka mengecam Ganjar yang dianggap ‘’kebanteren’’ terlalu cepat dan berambisi menjadi presiden. Trimedia menuduh Ganjar ‘’kemlinthi’’ alias songong bin sombong.

Bambang Pacul–yang juga menjadi ketua PDIP Jawa Tengah–menyebut orang-orang yang mendukung Ganjar sebagai ‘’celeng’’ alias babi hutan. Konflik antara banteng vs celeng pun mengemuka menjadi perseteruan terbuka. Ganjar tidak bereaksi langsung, tetapi para pendukungnya melawan dan tetap bergerak mempromosikan Ganjar.

Bambang Pacul dengan terang-terangan mengisolasi Ganjar dan berbagai acara penting PDIP di Jawa Tengah. Sudah dua kali Ganjar tidak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani yang digelar di Semarang.