Layangan Putus

Partai penguasa, the ruling party, juga diuntungkan oleh fenomena ini. Vacum of power, kondisi kekosongan kekuasaan, akan diisi oleh pelaksana tugas yang loyal kepada partai. Mereka akan menjadi petugas partai yang tegak lurus terhadap kehendak partai.

Mobilisasi dan politisasi aparatur sipil negara di daerah pada perhelatan 2024 akan menjadi persoalan serius. Dalam berbagai kasus pilkada, politisasi dan mobilisasi ASN sulit dihindarkan. Para kepala daerah memegang kontrol sepenuhnya atas nasib ASN. Mekanisme carrot and stick, wortel dan tongkat, akan dimainkan. Siapa yang loyal akan diberi wortel, dan siapa yang menentang akan digebuk dengan tongkat.

Beda dengan kepala daerah hasil pilihan langsung yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, para kepala daerah hasil tunjuk langsung itu tidak mempunyai legitimasi politik dari rakyat, baik langsung maupun melalui perwakilan di DPRD.

Hal ini mencederai semangat demokratisasi hasil reformasi 1998 yang berhasil mengembalikan mandat kekuasan kepada rakyat. Di masa Orde Baru yang otoriter, kepala daerah dari level provinsi sampai kabupaten kota adalah hasil dari mekanisme tunjuk langsung tanpa tender.

Para kepala daerah itu merupakan tokoh drop-dropan yang harus direstui pemerintah pusat. Meskipun tokoh itu berasal dari daerah, tetapi dalam praktiknya ia tetap dianggap drop-dropan, karena harus direstui oleh pusat. Memang ada mekanisme pemilihan oleh DPRD, tetapi hanya bersifat proforma saja. Komposisi keanggotaan dewan yang didominasi oleh partai penguasa akan menjamin calon drop-dropan itu utuk menang.

Ketika kekuasaan Orde Baru berakhir karena gerakan reformasi, maka mandat demokrasi dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemilihan langsung. Banyak kelemahan dan keluhan terhadap pelaksanaan pemilihan langsung. Selain menimbulkan politik biaya tinggi, high cost politics, pemilihan langsung berpotensi memunculkan berbagai praktik ireguler dan ilegal, seperti money politics dan vote buying, politik uang dan jual beli suara.

Pemilihan langsung juga sering menguntungkan calon yang berduit, dan mengorbankan calon yang berkualitas tapi cekak modal. Pemilihan langsung juga memunculkan bandar-bandar politik yang berani berjudi mengeluarkan biaya besar dengan imbalan proyek.

Politik biaya tinggi dan munculnya para bandar politik ini menjadi salah satu sumber korupsi paling besar di daerah. Jual beli jabatan dan penarikan upeti menjadi praktik umum yang dilakukan oleh kepala daerah, untuk mengembalikan modal dan kejar setoran membayar utang kepada para bandar.

Demokrasi memang mahal dan tidak sempurna. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kembali kepada sistem totaliter ala Orde Baru, dengan mencabut daulat rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Kalau rakyat tidak bisa memilih pemimpinnya secara langsung pada 2022, setidaknya para wakil rakyat di parlemen diberi hak untuk mewakili rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpinnya.

Fenomena layangan putus akan menjadi ujian dan tantangan serius bagi demokrasi. Komitmen Jokowi terhadap demokrasi akan diuji pada momen ini. Yang harus diingat adalah bahwa Jokowi sendiri akan menjadi layangan putus pada 2024.

Nasib Jokowi akan ditentukan sekarang, apakah dia akan menjadi layangan putus yang indah, atau menjadi layangan putus yang robek-robek tersangkut pohon dan tiang listrik. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam