Penulis: News Kempalan

KEMPALAN: Ada banyak ketum dan sekjen partai yang masuk di jajaran kabinet pemerintahan, di Indonesia hal ini biasa disebut sebagai bagi bagi kekuasaan, dan menjadi peristiwa lumrah

Dalam sistem demokrasi, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif menjadi prinsip mendasar yang harus dijaga.

Namun, di Indonesia, fenomena ketua umum (ketum) atau sekretaris jenderal (sekjen) partai politik yang merangkap jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan sering terjadi.

Hal ini menimbulkan dilema: apakah rangkap jabatan ini menguntungkan atau justru merugikan demokrasi?

Salah satu kekhawatiran utama dari fenomena ini adalah berkurangnya independensi kader partai yang berada di parlemen.

Legislator dari partai yang ketumnya berada di pemerintahan bisa merasa “ewuh pakewuh” atau segan untuk mengkritisi kebijakan eksekutif.

Sebab, bagaimana mungkin mereka bersikap oposisi terhadap kebijakan yang dirancang oleh pemimpin tertinggi partai mereka sendiri?

Secara teori, parlemen memiliki fungsi check and balance terhadap pemerintah. Anggota legislatif, termasuk dari partai pendukung pemerintah, memiliki peran untuk mengawasi kebijakan eksekutif agar tetap berpihak kepada rakyat.

Namun, ketika ketum atau sekjen partai masuk ke dalam kabinet, fungsi pengawasan ini bisa melemah.
Menurut Dr. Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, kondisi ini menciptakan “loyalitas ganda” di tubuh partai politik.

“Di satu sisi, anggota parlemen harus menjalankan tugasnya sebagai pengawas eksekutif. Di sisi lain, mereka terikat oleh kedisiplinan partai yang dipimpin oleh menteri dalam pemerintahan,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan bahwa dalam banyak kasus, anggota parlemen dari partai penguasa cenderung enggan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Mereka lebih memilih untuk mengamankan posisi politiknya agar tetap dalam barisan partai. “Situasi ini membuat oposisi melemah dan kritik dalam parlemen menjadi tidak efektif,” tambahnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Prof. Siti Zuhro, peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya, keberadaan ketum atau sekjen partai dalam kabinet sering kali lebih banyak berorientasi pada kepentingan politik ketimbang profesionalisme.

“Seorang menteri yang juga pemimpin partai akan lebih cenderung menggunakan jabatannya untuk memperkuat posisi politiknya dan partainya ketimbang fokus pada kerja-kerja pemerintahan,” tegasnya.

Prof. Siti juga mengingatkan bahwa dalam sistem presidensial yang sehat, idealnya partai politik mendukung pemerintahan tanpa harus mendapatkan jatah kursi menteri, apalagi jika yang duduk dalam kabinet adalah ketua umum atau sekjen.

“Jika partai memang mendukung pemerintahan, maka cukup memberikan dukungan melalui kebijakan tanpa harus mendapatkan kursi eksekutif,” katanya.

Keberadaan ketum atau sekjen partai dalam kabinet juga bisa memunculkan masalah dalam tata kelola pemerintahan. Menteri yang memiliki kepentingan politik sering kali lebih fokus pada agenda politik partainya ketimbang menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara.

Ini bisa mengarah pada kebijakan yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok atau partai tertentu.

Selain itu, dalam konteks koalisi pemerintahan, posisi ketum partai sebagai menteri bisa mempersulit presiden dalam mengambil keputusan yang bebas dari tekanan politik.

Presiden bisa terkekang oleh kepentingan partai-partai koalisi, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas kepemimpinan nasional.

Dalam beberapa kasus, keberadaan tokoh partai dalam kabinet justru memicu konflik kepentingan yang lebih besar. Mereka bisa menggunakan posisi mereka untuk mengamankan sumber daya politik dan ekonomi bagi partainya, yang pada akhirnya menciptakan oligarki politik.

Pemisahan Peran

Untuk menjaga demokrasi yang sehat, perlu ada pembatasan yang jelas antara peran partai politik dan pemerintahan. Salah satu solusinya adalah menerapkan aturan yang melarang ketua umum atau sekjen partai menduduki jabatan menteri dalam kabinet.

Beberapa negara telah menerapkan aturan serupa untuk menjaga keseimbangan politik. Misalnya, di beberapa negara dengan sistem parlementer, partai politik lebih cenderung menempatkan tokoh profesional di pemerintahan daripada figur partai yang dominan.

Ini bertujuan agar kebijakan yang diambil lebih berbasis pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan partai.

Jika Indonesia ingin memperkuat demokrasi dan memperbaiki sistem pemerintahan, maka reformasi politik semacam ini perlu dipertimbangkan.

Partai politik seharusnya tetap menjadi pilar demokrasi tanpa harus menguasai eksekutif secara langsung melalui ketum atau sekjen mereka.

Rangkap jabatan antara ketua umum atau sekjen partai dan jabatan menteri dalam kabinet membawa lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaat.

Dengan membatasi peran mereka dalam pemerintahan, sistem demokrasi bisa berjalan lebih efektif, parlemen bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan lebih baik, dan kebijakan pemerintah bisa lebih fokus pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan partai politik.

Apakah sebaiknya ketum dan sekjen partai tetap boleh masuk kabinet, atau sudah saatnya ada pemisahan yang lebih tegas, bagaimana menurut anda?
*

Oleh:  Bambang Eko M

Membaca Prabowo bak mengikuti roller coaster berkelokan tajam, berkecepatan tinggi melawan gravitasi “Adili Jokowi” dengan “Hidup Jokowi”. Juga “ndasmu” di tengah basa basi santun yg tricky. Gatot, mengatakan mantan Danjen Kopassus itu menjalanlan operasi Sandhiyuda. Atau sedang berKuda Troja. Kang Rizal menyebutnya mitos. Dibesarkan dalam keluarga sekuler sosialis yang hidup lama di luar negeri, lalu kembali ke Indonesia untuk menjalani pendidikan militer, sulit untuk memahami spektrum pemikirannya di usianya yg 74 tahun. Dia sudah 2 kali kalah saat nyapres melawan Jokowi. Niscaya Prabowo belajar dari siasat Jokowi. Sejarah TNI menunjukkan pertarungan diam2 antara faksi hijau dan merah. Saat mertuanya dijatuhkan dan Habibie berkuasa, Prabowo segera disingkirkan oleh faksi merah di TNI. Gus Dur pun harus dijatuhkan, agar Megawati muncul, lalu UUD1945 karya ulama of the best minds diganti UUD2002. Saat Hasto ditahan KPK, kita mesti ingat Jokowi adalah mantan petugas PDIP. Ayo Cerdas Mikir, Rek !

Oleh: Daniel M Rosyid

“Di tengah arus perubahan zaman, politik yang stagnan dan mengagungkan kultus individu akan menyeret negeri ini ke dalam keterpurukan.”

Politik sejatinya adalah seni mengelola perbedaan dalam harmoni, merajut kepentingan bersama demi kesejahteraan rakyat, menyusun strategi untuk meraih cita-cita secara beradab. Namun jika kekuasaan berubah menjadi panggung ego dan kesewenang- wenangan, demokrasi akan cedera.

Sejarah negeri ini telah berkali-kali mencatat bagaimana keangkuhan politik menjauhkan pemimpin dari amanah rakyat. Kini ironi itu kembali hadir dalam bentuk keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti program retreat nasional di Akademi Militer Magelang yang diampu Presiden Prabowo Subianto.

Retreat ini bukan sekadar pertemuan seremonial namun upaya kolektif untuk menyamakan persepsi dan membangun keselarasan dalam membangun negeri. Dalam forum ini kepala daerah diharapkan dapat berkoordinasi secara efektif demi kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan sempit partai. Tetapi Mega dengan sikap otoriternya memilih untuk menciptakan sekat-sekat kepartaian yang justru berbahaya bagi kepentingan rakyat. Pelarangan pada kader banteng mengikuti pembekalan bisz diartikan sebagai “check sound” Mega melawan Presiden Prabowo.

Pelaksanaan retreat bersandar pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, UU Pemerintahan Daerah memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk memberikan diklat kepada para kepala daerah terpilih.6676

AROGANSI KEKUASAAN

Kepemimpinan adalah panggilan untuk merajut kebersamaan bukan ajang mempertontonkan arogansi. Retreat bagi kepala daerah bukan sekadar seremonial, tetapi upaya menyelaraskan visi dan langkah dalam membangun negeri. Namun, larangan yang dikeluarkan Megawati justru menjadi simbol politik partisan yang mengedepankan loyalitas buta di atas kepentingan bangsa. Ini bukan sekadar intervensi tetapi sebuah bentuk sabotase terhadap komitmen kolektif dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan inklusif.

Rakyat telah memberikan kepercayaan kepada pemimpin daerah untuk bekerja demi kesejahteraan mereka. Namun bagaimana amanah itu bisa dilaksanakan jika para kepala daerah dihalangi untuk berpartisipasi dalam forum strategis yang bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemimpin? Apa yang diputuskan Mega tak ubahnya rantai yang mengikat kebebasan berpikir dan bertindak demi kepentingan bangsa. Ini bukan sekadar tindakan politik melainkan pengkhianatan terhadap demokrasi.

Arogansi kekuasaan semacam ini mengingatkan kita pada kisah-kisah kelam sejarah, di mana pemimpin merasa diri sebagai pemilik tunggal kebenaran, menutup telinga terhadap aspirasi dan menganggap partai sebagai warisan pribadi. Kekuasaan yang didasari pada pemujaan terhadap figur bukan ide dan gagasan hanya akan membawa politik ke dalam kegelapan.

Jangan sampai bangsa ini kembali ke zaman feodal, di mana kekuasaan diwariskan seperti harta pusaka, dan loyalitas kepada individu lebih penting daripada kepentingan rakyat. Demokrasi bukanlah panggung sandiwara satu orang, melainkan ruang bagi dialog dan kebijaksanaan kolektif. Jika elite politik terus mempertontonkan sikap jumawa dan menutup pintu diskusi, maka bukan tak mungkin kepercayaan rakyat terhadap sistem politik semakin luntur.

RAKYAT HANYA KEDOK

Bangsa ini dibangun di atas fondasi semangat gotong royong, bukan diktum perintah satu orang. Kita perlu mengingat kembali ajaran Bung Karno bahwa politik adalah alat perjuangan untuk rakyat bukan alat mempertahankan dominasi kelompok tertentu. Jika keputusan yang diambil justru merugikan rakyat dan menghambat pembangunan maka sudah saatnya kita bertanya, siapa sebenarnya yang mereka layani? Kekuasaan yang tak berpihak pada rakyat hanyalah kedok bagi kepentingan pribadi dan oligarki politik.

Di tengah arus perubahan zaman, politik yang stagnan dan mengagungkan kultus individu akan menyeret negeri ini ke dalam keterpurukan. Pemimpin sejati tidak takut pada dialog, tidak alergi terhadap kritik dan tidak menutup pintu bagi kebersamaan. Mereka yang merasa besar dengan menindas kebebasan berpikir sejatinya adalah pemimpin kerdil yang hanya hidup dalam ilusi kejayaan masa lalu.

Sejarah akan mencatat dan rakyat akan menilai. Jangan biarkan arogansi segelintir elite mencederai harapan bangsa ini. Indonesia tidak butuh politik yang memperbudak tetapi kepemimpinan yang mengayomi. Demokrasi bukanlah warisan yang bisa dipermainkan sesuka hati melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Jika keangkuhan terus berkuasa, kita hanya akan menjadi bangsa yang terperangkap dalam penyesalan.

Oleh:
Rokimdakas
Wartawan & Penulis
Surabaya 22 Februari 2025