Demo di DPRD Jatim Diwarnai Penyiraman Air Oleh Demonstran Kepada Anggota Dewan
SURABAYA – KEMPALAN: Arek Gerak (Gerakan Rakyat) yang hari ini, Jum’at (21/02) melaksanakan demo di gedung DPRD Jatim diwarnai dengan orasi, teatrikal serta penyiraman air mineral oleh demonstran kepada salah satu anggota dewan yang menemui mereka.
Demo hari ini dilaksanakan tepat setelah sholat Jum’at, mundur beberapa jam dari jadwal yang ditentukan. Peserta demo berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah. Mereka mendapat pengawalan penuh dari anggota kepolisian yang berjaga dari pagi hingga sore hari.
Jumlah peserta demo yang nampak hadir sekitar 300 sampai 800 orang dengan menggunakan baju/kaus warna hitam. Sedangkan dari pihak aparat kepolisian dari Brimob sampai Polantas juga diterjunkan dalam jumah yang cukup banyak untuk mengawal kegiatan demo Jumat ini.
Salah seorang peserta demo yang bernama Matthew ketika diwawancarai kempalan mengatakan, “Tujuan yang pertama adalah saya sebagai mahasiswa justru merasa sakit hati plus kecewa dengan kebijakan presiden Prabowo yang dimana menyangkut efisiensi dan Danantara yang bagi saya tidaklah masuk akal. Tujuan dari demo ini adalah pada dasarnya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Surabaya juga di seluruh Indonesia”.
Ketika ditanyakan mengenai sudah diterimanya surat tuntutan mahasiswa oleh Mensesneg (Prasetyo Hadi) dan rekan-rekan mahasiswa memberi tenggang waktu hingga 2 hari apakah belum cukup, Matthew mengatakan, “Mengingat Saya sudah tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintahan, saya tidak percaya sama sekali”. Ketika disinggung dengan maraknya tulisan “Adili Jokowi”, dia mengatakan, “Saya setuju akan hal itu karena pertama, sosok Jokowi adalah sosok muka dua”.
Berikut lampiran Kajian Substansi Tuntutan #IndonesiaGelap
Pendahuluan
Gerakan #IndonesiaGelap lahir sebagai respon terhadap kebijakan yang merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi. berikut adalah kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi disertai data, dampak sosial ekonomi, serta rekomendasi kebijakan.
Sahkan undang-undang pro rakyat. RUU masyarakat adat
Latar belakang: konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat. Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN). Rekomendasi: mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini
RUU perampasan aset
Latar belakang: kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian 200 Triliun Rupiah (ICW) Dampak: negara kehilangan potensi pemulihan aset. Rekomendasi: mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat
RUU perlindungan pekerja rumah tangga (PRT)
Latar belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO). Dampak: rentan eksploitasi dan kekerasan. Rekomendasi: mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT
Tolak undang-undang anti rakyat
Revisi UU TNI dan Polri Latar belakang: potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Dampak: meningkatkan represi dan melemahkan demokras. Rekomendasi: penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer
Revisi UU Minerba dan kejaksaan Latar belakang: menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum. Dampak: eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan. Rekomendasi: menolak revisi yang pro oligarki, corong regulasi yang berpihak pada rakyat
Evaluasi kebijakan yang merugikan rakyat
Efisiensi anggaran dan kabinet gemuk
Latar belakang: pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk. Dampak: pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Rekomendasi: evaluasi INPRES No. 1 tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran
Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
Latar belakang: masalah distribusi pengawasan, dan kualitas makanan. Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi. Rekomendasi: audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik atau pembatalan program.
Batalkan kebijakan yang membahayakan demokrasi
Multifungsi TNI- Polri
Latar belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi. Dampak: potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute). Rekomendasi: tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum
INPRES No. 1/2025 APBN untuk IKN, MBG, Danantara
Latar belakang: pembebanan APBN untuk proyek non- prioritas. Dampak: defisit anggaran 150 triliun dalam 10 tahun. Rekomendasi: hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan
Kesimpulan
Tuntutan aksi #IndonesiaGelap didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar.
Arek Gerak & Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya & Jawa Timur
Kami adalah
gabungan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap masa depan kebijakan publik yang transparan dan adil untuk masyarakat luas.
Demonstrasi sebelum resmi selesai tadi sempat terhenti ketika tiba-tiba hujan turun cukup deras, namun sebagian massa tetap bertahan melakukan orasi di depan DPRD Jatim. Banyak masyarakat yang menilai maraknya demo di mana-mana disebabkan karena Prabowo dianggap membuat kebijakan yang kurang tepat dan tidak berani bersikap tegas terhadap Jokowi, padahal masyarakat banyak yang menuntut agar Jokowi diadili dan menteri-menteri yang dianggap pro Jokowi di reshuffle. (Izzat)
Editor: Nur Izzati Anwar
