Josiah: Warga Surabaya Barat Keluhkan Infrastruktur hingga Salah Data Desil Bansos

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Josiah Michael. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Anggota Komisi C DPRD Surabaya Josiah Michael mengungkap sejumlah persoalan yang masih menjadi keluhan utama masyarakat saat pelaksanaan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Surabaya. Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan pembangunan infrastruktur, akurasi data desil penerima bantuan sosial (bansos), hingga akses beasiswa bagi warga kurang mampu.

Menurut Josiah, aspirasi yang disampaikan warga pada masa reses kali ini tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan adalah minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan Surabaya Barat, khususnya wilayah Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.

“Keluhan masyarakat masih kurang lebih sama. Di Dapil 5 pembangunan memang masih sangat dirasa kurang. Karena itu warga berharap pemerintah kota mulai melakukan pembenahan, khususnya dari sisi infrastruktur,” ujar Josiah di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, kawasan Surabaya Barat masih menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok antara lingkungan perkampungan dan kawasan perumahan elite. Kondisi jalan yang sempit, belum seluruhnya berpaving, serta persoalan drainase dan gorong-gorong menjadi perhatian utama warga.

“Di wilayah Sambikerep dan sekitarnya masih banyak kawasan yang nuansanya seperti pedesaan. Jalannya belum terlalu lebar, masih ada jalan tanah dan lahan kosong yang luas. Sementara di sisi lain berdiri perumahan-perumahan mewah. Ketimpangan ini perlu mendapat perhatian serius agar pembangunan lebih merata,” katanya.

Selain persoalan infrastruktur, Josiah juga menyoroti sistem pendataan desil yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak warga yang secara ekonomi membutuhkan bantuan namun tidak dapat mengakses program pemerintah karena masuk kategori desil 6 ke atas.

Padahal, sebagian besar program bantuan sosial ditujukan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 5. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Banyak warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi masuk desil 6 sehingga otomatis tidak bisa menerima bantuan,” ujarnya.

Menurut Josiah, sistem pendataan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah warga yang secara fisik memiliki rumah layak, namun tidak lagi memiliki sumber penghasilan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Mereka terlihat mampu karena rumahnya bagus, padahal tidak memiliki penghasilan maupun tabungan. Bahkan ada yang hidup dari bantuan tetangga. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian karena mereka juga membutuhkan uluran tangan pemerintah,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data secara berkala agar bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

“Perlu ada evaluasi dan pembaruan data secara lebih akurat. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan hanya karena indikator tertentu,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, politisi PSI tersebut juga meminta evaluasi terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh. Menurutnya, bantuan pendidikan harus dapat menjangkau siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

“Jangan sampai anak-anak yang pintar dan membutuhkan bantuan pendidikan justru terkendala sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah,” katanya.

Dalam reses tersebut, Josiah juga mengaku menerima aspirasi dari sejumlah warga yang menyampaikan kerinduan terhadap masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Warga menilai berbagai terobosan pembangunan yang dilakukan selama dua periode kepemimpinannya masih dirasakan manfaatnya.

“Entah karena mereka tahu saya berasal dari PSI atau memang murni aspirasi mereka, ada warga yang menyampaikan kerinduannya terhadap masa pemerintahan Pak Jokowi. Mereka menilai banyak terobosan yang dilakukan selama beliau memimpin Indonesia,” ujarnya.

Josiah memastikan seluruh usulan yang disampaikan masyarakat akan ditampung melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan diperjuangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk sementara seluruh usulan kami tampung melalui pokir. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait saat pembahasan APBD agar bisa direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)