DPRD Surabaya Minta Pertamina Jaga Pasokan BBM Subsidi

Ketua DPRD Surabaya H Syaifuddin Zuhri. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026 memunculkan kekhawatiran terhadap dampaknya bagi masyarakat, terutama kalangan menengah yang selama ini masih mengandalkan BBM jenis Pertamax.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri meminta Pertamina dan seluruh SPBU di Kota Surabaya memastikan ketersediaan serta kualitas BBM subsidi tetap terjaga agar tidak menambah beban masyarakat.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp24.800 per liter.

Menurut Syaifuddin Zuhri yang akrab disapa Ipuk, meskipun kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat, dampaknya tetap akan dirasakan masyarakat di daerah.

Karena itu, ia meminta pihak depo Pertamina maupun SPBU di Surabaya mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi BBM subsidi dengan memastikan stok tersedia dalam jumlah cukup.

“Jangan sampai BBM subsidi kosong di SPBU. Masyarakat tetap membutuhkan bahan bakar untuk bekerja dan beraktivitas. Kalau stok habis, mereka terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang harganya sekarang jauh lebih tinggi,” ujar Ipuk, Kamis (11/6).

Selain ketersediaan stok, DPRD Surabaya juga menyoroti aspek kualitas BBM subsidi. Ipuk menegaskan kejadian gangguan kendaraan akibat dugaan kualitas BBM yang sempat dikeluhkan masyarakat beberapa waktu lalu tidak boleh kembali terulang.

Ia mengingatkan bahwa kasus motor brebet massal pernah menimbulkan keresahan karena banyak kendaraan mengalami gangguan hingga bengkel-bengkel dipenuhi antrean perbaikan.

“Keluhan masyarakat saat itu hampir sama, yakni kendaraan brebet. Akibatnya aktivitas dan pekerjaan mereka terganggu. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Untuk memastikan pelayanan distribusi BBM berjalan optimal, DPRD Surabaya juga membuka kemungkinan melakukan pemantauan langsung ke depo Pertamina maupun sejumlah SPBU di Kota Pahlawan.

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pasokan BBM subsidi tetap aman serta kualitas produk yang diterima masyarakat sesuai standar.

“Pengawasan perlu dilakukan agar stok tidak sampai kosong dan kualitas BBM tetap terjaga. Yang paling penting, masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa terbebani masalah distribusi maupun kualitas BBM,” pungkas Ipuk.(Andra Jatmiko)