Baktiono Minta Pemerintah Permudah Akses Layanan Publik di Tengah Tekanan Ekonomi

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah dinilai turut memberikan tekanan terhadap perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari melemahnya daya beli warga, menurunnya aktivitas perdagangan, hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono mengatakan, dampak penguatan dolar perlu dicermati secara objektif berdasarkan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pelaku usaha di lapangan.

Menurut politisi Senior PDI Perjuangan tersebut, sejumlah pelaku usaha mengeluhkan penurunan aktivitas perdagangan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, beberapa usaha yang sebelumnya beroperasi penuh selama satu pekan kini hanya berjalan dalam waktu terbatas.

“Perdagangan menurun, daya beli masyarakat menurun, dan kepercayaan masyarakat juga ikut menurun. Banyak pengusaha mengeluh karena aktivitas usaha mereka tidak seramai sebelumnya,” kata Baktiono di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan, menguatnya dolar AS berpotensi meningkatkan biaya barang maupun bahan baku yang masih bergantung pada impor. Kenaikan biaya tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja usaha dan berdampak pada kemampuan belanja masyarakat.

Di tengah tekanan ekonomi tersebut, Baktiono meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah dijangkau, terutama pada sektor kesehatan dan bantuan sosial, tanpa dibebani berbagai persyaratan yang rumit.

“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kemudahan dalam mengakses layanan, terutama kesehatan dan bantuan sosial,” ujarnya.

Sebagai langkah untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan sejumlah program pemberdayaan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Salah satu program yang dinilai memberikan manfaat langsung adalah urban farming atau pertanian perkotaan.

Program tersebut memungkinkan warga memanfaatkan lahan terbatas untuk menanam berbagai kebutuhan pangan rumah tangga, seperti cabai, tomat, terong, dan sayuran lainnya. Selain itu, warga juga mendapat bantuan benih ikan lele, nila, hingga ayam petelur yang dapat menunjang kebutuhan konsumsi keluarga.

Baktiono menilai program tersebut mampu membantu masyarakat mengurangi pengeluaran rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Tujuannya agar warga bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sehingga pengeluaran keluarga dapat ditekan,” katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pemerintah serta tidak boleh terdampak oleh dinamika ekonomi maupun perubahan kebijakan anggaran.

Menurutnya, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijaga keberlanjutannya.

“Pelayanan dasar masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan, harus tetap terjamin. Masyarakat ingin berobat mudah dan sekolah mudah serta gratis. Itu yang harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung, Baktiono juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga dengan memprioritaskan kebutuhan pokok dan menyesuaikan pengeluaran sesuai kemampuan.

“Perekonomian saat ini memang tidak mudah. Karena itu, masyarakat perlu lebih hemat dan mendahulukan kebutuhan yang benar-benar penting,” tandasnya. (Andra Jatmiko)