Zaman “Kalatida” dan “Kalabendu” Berkepanjangan di Indonesia

Sungguh ironis, bahwa di dalam negara yang merdeka, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diremehkan, maka hukum dan undang-undang justru menjadi sebab kekacauan dan merosotnya etika bangsa.

Oleh: Sutoyo Abadi

KEMPALAN: Pujangga “Jayabaya” sesungguhnya merujuk pada Sirah Nabawiyah, hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan dan ajaran yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad Saw, terutama dalam konteks kehidupan, sunnah, dan juga pedoman hidup manusia, yang dipahami sebagai ketetapan Allah SWT.

Sebagian besar ahli menyimpulkan bahwa “Ramalan Jayabaya” yang dikenal oleh masyarakat modern bukanlah ramalan otentik dari Prabu Jayabaya sendiri, tetapi  gubahan/kompilasi yang berasal dari kitab Asrar (atau Musarar) yang disusun dan digubah oleh tokoh‑tokoh Islam Jawa dan yang memuat bahan dari tradisi ulama, dengan demikian pengaruh ajaran Wali (Wali Songo).

Jayabaya dengan kemampuan intelektual dan spiritualnya melahirkan karya-karya Ramalan Jayabaya dan interpretasi Raden Ngabehi Ranggawarsita, keduanya juga menggambarkan siklus zaman Kalatida dan Kalabendu masyarakat yang seringkali bermasalah sebelum munculnya zaman keemasan (Kalasuba).

Kalatida atau Kakatidha digambarkan sebagai masa kekacauan moral dan suatu kebingungan di mana akal sehat, perbedaan antara benar-salah, dan juga aturan keadilan direndahkan atau diabaikan.

Kalabendu digambarkan sebagai puncak kerusakan atau zaman sengsara, dengan stabilitas yang tampak ada tetapi dibangun di atas penindasan, kemewahan yang dipertontonkan sementara ketidakadilan merajalela, dan orang jujur justru sering dipinggirkan.

Dalam rangkaian tradisi ini biasanya setelah Kalatida dan Kalabendu akan muncul Kalasuba, yakni zaman pemulihan yang lebih adil dan makmur.

Zaman Kalatida adalah zaman ketika akal sehat diremehkan. Perbedaan antara benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tak adil, tidak digubris. Krisis moral adalah buah dari krisis akal sehat. Kekuasaan korupsi merata dan merajalela karena erosi tata nilai terjadi di lapisan atas dan bawah.

Zaman Kalabendu adalah zaman yang mantap stabilitasnya, tetapi alat stabilitas itu adalah penindasan ketidakadilan malah dipertontonkan dan didewakan.

Penguasa lalim tak bisa ditegur, menolak kritik saat bersamaan korupsi dilindungi, kemewahan dipamerkan selain ada jeritan kaum miskin dan tertindas. Penghianat dipahlawankan, orang jujur ditertawakan dan disingkirkan.

Di sinilah kebijakan para pendiri bangsa tersebut dengan kearifan intelektual dan spiritualnya lebih wening dari Jayabaya, menitipkan pagar negara Pancasila dan UUD 45 asli, agar jangan dilanggar/ditabrak. Kalau nekad ditabrak beresiko akan datang keadaan seperti diramalkan pujangga Jayabaya yaitu zaman Kalatidha dan Kalabendu.

Negara akan hancur dan rusaknya kehidupan karena tata nilai dan tata kebenaran dijungkir-balikkan secara merata.

Pancasila dan UUD 1945 (asli) membuat aturan hukum, itu semua adalah aturan-aturan yang tak bisa dilanggar begitu saja tanpa ada akibat. Semua usaha manusia dalam mengelola keinginan dan keperluannya akan berurusan dengan aturan-aturan itu.

Sungguh ironis, bahwa di dalam negara yang merdeka, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum diremehkan, maka hukum dan undang-undang justru menjadi sebab kekacauan dan merosotnya etika bangsa.

Para pujangga konstitusi meminta redesigning konstitusi negara kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 asli.

Kenyataan telah menunjukkan, UUD 2002 hasil amandemen tidak menghasilkan daulat rakyat yang lebih nyata, tetapi hanya menghasilkan daulat partai-partai yang lebih kuat dan merusak kehidupan bernegara.

Saat “Kalatida” berlaku berkepanjangan dan masuklah kita ke alam “Kalabendu”.

*) Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi.