Kaji Ipuk: Pembangunan Surabaya Jangan Cuma Paving

Syaifuddin Zuhri. (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya  Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa
pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 tidak cukup hanya berkutat pada pembangunan fisik seperti paving jalan.

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mampu melihat kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga program kesejahteraan, seperti bantuan sosial dan pemberdayaan.

“Tidak hanya sekadar paving, tetapi juga harus menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, termasuk bantuan dan program lainnya,” kata Syaifuddin Zuhri, Rabu (15/4).

Menurut dia, selama ini usulan pembangunan masih didominasi oleh aspirasi dari RT/RW melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Namun, pendekatan tersebut dinilai belum cukup tanpa adanya arah kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah.

Karena itu, DPRD mendorong agar setiap kelurahan memiliki grand desain pembangunan wilayah. Desain tersebut harus disusun secara komprehensif dengan melibatkan dinas terkait, sehingga mampu memetakan prioritas pembangunan, baik di titik primer, sekunder, maupun tersier.

“Grand desain ini penting untuk menjawab persoalan secara tuntas, misalnya target zero genangan dan zero banjir. Tanpa itu, pembangunan hanya seperti balon ditekan, berpindah masalah dari satu titik ke titik lain,” tegas pria yang akrab disapa Kaji Ipuk ini.

Selain itu, anggota pansus LKPJ 2025 ini juga menyoroti pentingnya efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan proyek di lapangan, seperti pavingisasi.

Dia mengatakan, pengawas harus diberikan ruang kerja yang realistis agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara maksimal dan sesuai spesifikasi teknis.

Lebih lanjut, DPRD meminta pemerintah kota tidak hanya menerima usulan masyarakat, tetapi juga mampu memberikan kepastian jawaban berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Usulan dari warga tetap penting, tetapi pemerintah harus siap memberikan kepastian, mana yang bisa dikerjakan tahun ini dan mana yang menjadi prioritas penyelesaian,” jelasnya.

Kaji Ipuk  menegaskan, pendekatan yang terarah dan komprehensif menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial, melainkan mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh di setiap wilayah.

Melalui evaluasi LKPJ 2025 ini, DPRD berharap pembangunan di Kota Surabaya ke depan menjadi lebih terencana, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat dengan mempertahankan program yang sudah baik serta menyempurnakan kekurangan yang masih ada.(Andra Jatmiko)