Penulis: News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya menerima apresiasi dari Detasemen
Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri. Apresiasi atau penghargaan ini diberikan atas kontribusi dalam Program Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme di wilayah Satgaswil Jawa Timur.

Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, mengatakan bahwa salah satu tugas utama instansinya adalah melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme. Dalam menjalankan tugas ini, pihaknya berkolaborasi dengan Densus 88 AT dengan melakukan berbagai upaysosialisasi
kepada masyarakat.

“Kami melakukan sosialisasi kepada warga di tingkat kecamatan terkait bahaya radikalisme. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dengan menghadirkan
eks narapidana terorisme (napiter) sebagai salah narasumber,” ujar Maria Theresia Ekawati Rahayu, Jumat (21/2).

Selain melakukan sosialisasi, Bakesbangpol juga memberikan perhatian khusus kepada eks napiter dalam bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Salah satunya adalah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak eks napiter berprestasi.

“Kami juga mengupayakan bantuan permodalan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk eks napiter yang ingin mengembangkan usahanya,” ungkap wanita yang akrab disapa Yayuk tersebut.

Bahkan, Yayuk menyebutkan jika ada eks napiter yang mengalami kendala kesehatan, pihaknya juga membantu koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk di antaranya dengan BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes). “Kami bantu koordinasi untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang layak,” tuturnya.

Ia mencontohkan salah satu kasus dimana seorang eks napiter mengalami sakit dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam kondisi ini, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya dan
puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan langsung ke rumahnya.

“Memang waktu itu Densus 88 meminta agar pengobatan dilakukan secara berkala di rumah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami pun mengakomodasi permintaan ini dengan menjalin komunikasi dengan dinas terkait,” ungkapnya.

Menurut dia, program pembinaan eks napiter di Surabaya sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, sejak ia menjabat Kepala Bakesbangpol Surabaya pada 2022, intensitas program ini semakin meningkat.

“Pemerintah pusat di tahun 2022 juga beri perhatian intens kepada eks napiter, mereka diikutkan dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di pemerintah daerah (Pemda) setempat,” katanya.

Saat ini, Yayuk menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 eks napiter yang tinggal di Surabaya. Bakesbangpol Surabaya terus berupaya memberikan pendampingan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.

“Kami juga mengupayakan pemberian bantuan sosial kepada eks napiter, seperti bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan,” ujarnya.

Selain melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, Bakesbangpol Surabaya juga menggandeng perguruan tinggi dalam upaya pencegahan radikalisme. Sejak tahun 2022, sosialisasi pencegahan radikalisme
semakin intens dilakukan bersama Densus 88 AT dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Beberapa kampus yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme di antaranya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas
Muhammadiyah, Universitas 17 Agustus, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Namun demikian, Yayuk menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi saja. Karena itu, Bakesbangpol turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPT dan Densus 88 AT. “Jadi kita juga gandeng Densus 88 dan BNPT,” imbuhnya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Yayuk mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama dari media sosial. Menurutnya, paham radikal tidak hanya disebarkan melalui ajakan langsung, tetapi juga melalui bacaan dan konten digital yang dapat
memengaruhi pola pikir seseorang.

“Kami berharap masyarakat benar-benar bisa menyaring ketika mendapat informasi dari media sosial, atau media-media yang lain. Dan benar-benar bisa terbuka dengan pergaulan sehingga wawasannya itu semakin
luas,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Penahanan  Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berdampak pada gelaran retreat  kepala daerah terpilih yang dijadwalkan digelar di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025.

Melalui surat tertanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, PDIP dengan tegas mengintruksikan agar  seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai berlambang kepala banteng ini tidak mengikuti retreat  di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

Instruksi ini tentunya juga berlaku bagai dua kader PDIP Surabaya, yakni Eri Cahyadi dan Armuji yang kembali terpilih sebagai Wali Kota dan Wawali Surabaya pada Pilkada 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun kempalan.com, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat ini sudah balik ke Surabaya.  Sedang Wali Kota Eri Cahyadi sampai Jumat (21/2) pagi kabarnya masih “bertahan” di Jakarta. “Tadi pagi beliaunya (Pak Wali) masih di Jakarta,” kata Armuji, Jumat (21/2). 

Menurut Armuji, dia sengaja balik ke Surabaya, karena yang diminta untuk ikut retreat  hanya kepala daerah terpilih.

Selain itu, ada instruksi dari ketua umum partai untuk menunda keberangkatan bagi mereka yang berasal dari PDIP. “Iya kan ada instruksi,” kilah mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini, singkat.

Kabar lain menyebut,  kepala daerah terpilih dari PDIP diminta berkumpul di kantor DPD PDI Perjuangan Yogyakarta,
sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari ketua umum. Tentunya, ini juga berlaku bagi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Padahal, sebelumnya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya siap menjalami retreat yang akan digelar Kemendagri di Akmil Magelang. Bahkan, dia mengapreasi seluruh rangkaian kegiatan retreat. Dia  yakin bakal banyak manfaat yang akan didapat para kepala daerah dari program retreat yang berlangsung selama sepekan tersebut.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Eri Cahyadi masih belum bisa dikonfirmasi. (Dwi Arifin)

MAGELANG-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengikuti kegiatan retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer Magelang,  Jumat (21/2).

Tiba pagi di kawasan Akmil, Khofifah telah siap termasuk dengan pakaian Komcad TNI atau pakaian dinas lapangan loreng hijau yang telah disiapkan. Tidak hanya itu, Khofifah juga lengkap mengenakan topi dan sepatu PDL hitam, dan topi loreng.

“Bismillah, kami tiba dari Jakarta pagi ini di Magelang. Kami siap mengikuti retreat ini sebagai pembekalan bagi kepala daerah dari seluruh daerah di Indonesia,” tegas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan tak ada persiapan khusus yang dilakukan. Melainkan menyiapkan fisik yang prima dan menyiapkan diri agar siap untuk menerima seluruh materi dan pembekalan yang diterima pada saat retreat.

Menurutnya, retreat adalah kegiatan positif yang memiliki banyak manfaat. Dengan melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia, menurutnya momen ini menjadi kesempatan penting dalam membangun kebersamaan program dan visi yang diusung masing-masing kepala daerah agar sejalan dengan program nasional.

“Retreat itu menurut saya bagus, kita dikumpulkan bersama dari seluruh daerah untuk mendapatkan pembekalan, membangun visi misi agar sejalan dengan program nasional,” kata Khofifah.

Indonesiao dikatakan Khofifah ini besar, terdiri dari  provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam retreat ini akan akan bisa membangun kebersamaan di dalam program-program nasional supaya landingnya bisa lebih sistematis dan progresif.

“Pastinya ini ajang yang penuh manfaat. Narasumbernya berdasarkan informasi terdiri dari 40 menteri negara, juga tokoh yang kompeten yang akan memberikan materi pembekalan bagi kita semua,” ujarnya.

Sedangkan untuk bekal sendiri, Khofifah ternyata membawa bekal khusus untuk dibawa selama retreat. Khofifah secara khusus membawa kopi sendiri untuk dibawa selama retreat.

“Tidak ada persiapan khusus sih. Tapi yang jelas saya bawa kopi. Karena saya ini coffee lover. Jadi agar stamina tetap on terus, saya bawa bekalnya kopi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, retreat ini dilakukan selama satu pekan mulai hari ini hingga tanggal 28 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini sengaja digagas atas inisiasi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kekompakan dan penyatuan visi pembangunan secara nasional. (Dwi Arifin)

JAKARTA-KEMPALAN: Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Tri Suswati Tito Karnavian melantik Arumi Bachsin Emil Dardak sebagai Ketua TP PKK Prov Jatim Masa Bhakti 2025-2030.

Pelantikan Arumi sebagai Ketua TP PKK Prov Jatim dilaksanakan pada acara Pelantikan Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Periode 2025-2030 di Aryanusa Ballroom LT III Menara Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

Prosesi pelantikan didahului dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum PKK serta Surat Keputusan Ketua Umum Posyandu yang dilanjutkan penandatanganan naskah Pelantikan TP PKK dan TP Posyandu Provinsi.

Ketua TP PKK Prov. Jatim Arumi Emil Dardak bersama seluruh Ketua TP PKK Provinsi dan TP Posyandu yang dilantik secara bergantian melaksanakan prosesi penandatanganan.

Seusai dilantik Arumi mengatakan, bahwa TP PKK Prov Jatim akan senantiasa selaras satu komando dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.

“PKK telah memiliki 10 Program Pokok yang terus menggerakkan dan memberdayakan keluarga sejahtera di masing masing daerah yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Arumi memastikan bahwa setelah pelantikan ini akan menyinkronkan dan mengolaborasikan program PKK dengan Pemprov Jatim. Terutama program prioritas yang akan dilakukan untuk 5 tahun ke depan.

“Nanti kami akan besinergi dan menyinkronkan program PKK bersama Pemprov Jatim. Program prioritas apa dari Pemprov Jatim untuk 5 tahun kedepan dan PKK bisa terlibat dan mengambil posisi seperti apa,” tegasnya.

Sementara itu, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa akan mendukung penuh gerak langkah dari PKK sebagai bagian dari unsur dari pemerintah .

“Ibu Gubernur pada periode sebelumnya telah mengedepankan sinergitas antara program-program PKK dan Pemprov Jatim,” terangnya.

Emil mengatakan, Pemprov Jatim berkomitmen membuat program yang berdampak kepada masyarakat, bukan program seremonial semata. Program yang berdampak inilah, lanjut Emil bagaimana masyarakat mengalami perubahan yang nyata dengan dukungan gerakan dari bawah yang salah satunya di dukung oleh PKK.

Dasawisma yang dimiliki oleh PKK menurutnya, adalah sebuah modal sosial yang sangat kuat. Terbukti PKK terlibat aktif dalam penanganan stunting melalui Bulan Timbang yang digerakkan melalui Posyandu.

Sama halnya dengan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) maupun Sekolah Lansia Hebat yang mendapat dukungan penuh dari PKK.

Emil menyatakan, bahwa PKK memiliki pendekatan yang sangat relevan atau arus utama yang harus di dorong mensukseskan program prioritas Pemprov Jatim.

“Unit yang paling efektif dalam melaksanakan program apapun adalah rumah tangga atau keluarga sehingga harus kita dorong,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Pembina TP PKK Pusat M. Tito Karnavian mengatakan, PKK adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia.

“Tidak ada organisasi yang bisa sampai pada level terbawah yakni rumah tangga selain PKK,” jelasnya.

Keberadaan PKK terbukti memiliki jaringan yang sudah ekspansif sampai di tingkat RT. Bahkan, semua kecamatan hingga desa memiliki PKK yang bisa digerakkan mendukung hal hal positif mendukung program pemerintah.

“Semua desa kecamatan ada PKK. PKK memiliki potensi yang bisa digerakkan untuk hal hal positif mendukung program pemerintah,” ujarnya.

Mendagri memandang bahwa Organisasi PKK ibarat sebuah mobil Mercy yang bisa digerakkan untuk membantu program pemerintahan. “Ibarat Mobil Mercy ini, PKK mau dijalankan atau hanya dibiarkan saja,” imbuhnya.

Menurutnya, suatu oganisasi apapun tidak akan berjalan efektif ketika seorang pemimpin tidak mampu mengemudikan organisasi dengan baik.

Oleh karena itu, Tito meminta kepada Ketua TP PKK Provinsi untuk mencari tim yang kuat bekerja dan mengelola organisasi dengan baik. Selanjutnya, membuat progra program berkualitas yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Cari tim yang kuat untuk bekerja dan mengelola organisasi. Setelah itulah buatlah program yang berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian meyakini peran yang diemban adalah sebuah dedikasi yang bisa menyentuh masyarakat hingga level bawah.

“Kami percaya di bawah kepemimpinan para Ketua TP PKK Provinsi menjadikan masyarakat lebih sejahtera,” ungkapnya.

PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan des dan keluarga yangberada di tingkat Rukun Tetangga hingga Dasawisma.

Ketua TP PKK Provinsi merupakan koordinator dibawahnya sehingga ibu ibu disini adalah fasilitator yang membawa kemajuan bagi gerakan PKK.

“Saya yakin kinerja ibu ibu di Provinsi bis memajukan gerakan PKK hingga lini terbawah,” tegasnya.

Terkait Posyandu, Tri Tito mengatakan bahwa PKK dan Posyandu menjadi mitra strategis dari pemerintah sebagai garda terdepan di dalam membangun sekaligus mewujudkan keluarga sejahtera.

PKK dan Posyandu adalah pilar utama dalam membangun kualitas hidup keluarga dan saling melengkapi sekaligus menjadi ujung tombak pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.

Keberhasilan PKK dan Posyandu bergantung kepada kolaborasi antara TP PKK bersama pemerintah atau keberpihakan Kepala Daerah.

“Kita harus menjadi teladan dalam menggerakan masyarakat. Setiap program harus terwujudnya kesehatan masyarakat. Saya yakin dengan komitmen yang kuat PKK dan Posyandu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di masing masing daerah,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, diserahkan juga piagam penghargaan kepada Pj. Ketua TP PKK Prov. Jatim Isye Adhy Karyono dari Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian.

Penghargaan yang diterima Isye Sri Rahayu Adhy Karyono merupakan atas karya bakti dan pengabdian yang telah disumbangkan untuk nusa dan bangsa selama menjabat sebagai Penjabat Ketua TP PKK Prov. Jatim Masa Bhakti 2024-2025. (Dwi Arifin)

JAKARTA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai dilantik  langsung tancap gas menggelar rapat koordinasi bersama jajaran kepala OPD Pemprov Jatim  di Kraton Majapahit Jakarta, Kamis (20/2) .

Dalam arahannya ia meminta seluruh jajarannya untuk tak sekadar menjalankan program melainkan berlari mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Ia juga memberikan arahan bahwa program Pemprov Jatim inline dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Pertama soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menurut saya harus dikoordinasikan secara lebih detail. Karena ada yang mulai memanfaatkan, ada yang diminta membayar sejumlah tertentu supaya bisa mendaftarkan sebagai  mitra program MBG,” ujar Khofifah.

Menurutnya, program nasional yang juga perlu menjadi atensi adalah rumah murah. Pihaknya menegaskan, Jatim harus proaktif  untuk mewujudkan rumah murah.

“Terkait rumah murah ini, maka luasan lahan, lokasi, pembiayaan, dan detail teknis harus bersama sama dipikirkan agar jalannya program nantinya bisa maksimal,” tegas Khofifah.

Selain itu, yang juga menjadi prioritas program yang digalakkan ke depan juga adalah terkait ketahanan pangan. Bahkan Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU ini menyebutkan bahwa Jatim sudah harus masuk pada ranah kedaulatan pangan.

“Saat ini Jatim statusnya adalah lumbung pangan. Nah saat ini kita sudah harus masuk pada kedaulatan pangan. Maka peningkatan produktivitas menjadi penting,” katanya.

Karenanya ke depan Khofifah akan menggalakkan teknologi pertanian khususnya menggunakan combine harvester saat panen. Sebab dengan menggunakan mekanisasi alih-alih manual, bisa signifikan mengurangi loses panen.

“Kalau panennya menggunakan combine harvester maka loses panennya bisa kita kurangi 9-11 persen. Produktivitas padi kita setahun mencapai 9,7 juta ton, bahkan pernah 9,8 juta ton. Kalau pakai combine harvester maka produktivitas kita bisa mencapai hampir 11  juta ton,” ujarnya.

Dan untuk mendorong petani bisa menggunakan teknologi pertanian maka Khofifah mendorong petani untuk bisa mengakses pinjaman kredit dengan grace periode.

Di bidang pendidikan, Khofifah turut mendorong Dinas Pendidikan Jatim untuk memitigasi terkait sistem zonasi yang mulai dilonggarkan. Ketika zonasi dilonggarkan ada kelemahan dan kelebihan. Intinya layanan publik saat PPDB harus dimitigasi.

“Dan seminggu lagi kan sudah memasuki Ramadan maka yang kita tekankan adalah jaga harga sembako jangan sampai ada lonjakan. Tidak hanya Disperindag. Semua punya tugas untuk menjaga sembako jelang Ramadan,” ujarnya.

Serta yang tak ketinggalan adalah terkait program andalan Mudik Bareng Gratis yang setiap tahun selalu menjadi program yang ditunggu-tunggu masyarakat. Baik untuk mudik gratis lewat darat maupun laut.
“Karena ada kebijakan efisiensi kami ingin dihitung ulang, berapa yang bisa kita laksanakan, dan jika ada potensi menggandeng  sinergi CSR baik BUMN, BUMD maupun swasta,  kita berharap masih bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Terakhir, Khofifah  meminta jajarannya untuk menangkap peluang investasi. Jatim adalah surganya investor. Ia berharap ada inovasi untuk menarik investor lebih banyak lagi demi kesejahteraan warga masyarakat Jatim.

“Segala potensi terus kita tangkap dan maksimalkan peluangnya untuk semakin menyejahterakan masyarakat Jatim dan mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Selama dua hari (20 & 21/2) Stikosa AWS menjadi tempat penyelenggaraan Master of Trainer (MoT) Peningkatan Kapasitas Pendampingan Implementasi Desa Cerdas Nasional 2025. Acara ini diselenggarakan Relawan Teknologi Informasi & Komunikasi (RTIK) bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Acara MoT yang diselenggarakan secara hybrid di ruang multimedia kampus Stikosa AWS itu didahului dengan acara pembukaan yang berlangsung di aula Diskominfo Jawa Timur, Jl. Ahmad Yani 242 Surabaya, Rabu (19/2).

Narasumber MoT adalah beberapa tenaga ahli dari Kemendes, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), RTIK, Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi), Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Timur serta Ketua Stikosa AWS Dr Jokhanan Kristiyono, M.Med.Kom.

Menurut Ketua Umum RTIK Hani Purnawanti, peserta MoT yang hadir berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Antara lain dari Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Mereka akan diminta melaksanakan sosialisasi Desa Cerdas dan pemberdayaan RTIK dengan melaksanakan pendampingan di wilayah masing-masing.

“Sosialisasi dan pendampingan ini berlaku secara nasional di lokus-lokus yang sudah ditentukan oleh Kemendesa maupun desa yang secara swadaya menginginkan program ini,” ujar Hani.

Dalam sambutan pengarahan, Kabid Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim Drs Tri Yuwono, M.Si mengatakan bahwa desa adalah pilar utama dalam perencanaan pembangunan nasional.

UU No 6/2014 sudah mencanangkan desa sebagai subyek, bukan lagi sebagai obyek seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu ia berpesan kepada para peserta MoT, sebelum masuk ke desa harus memahami betul seluk beluk tentang desa selain kompetensi yang dipunyai para pendamping desa dalam melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan

Tri Yuwono mengatakan, walaupun mempunyai 286 wilayah kepulauan namun Jawa Timur tidak termasuk dalam daerah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar) dalam skala nasional. Ia menyebut data, dari 7721 desa yang ada di Jawa Timur, 4019 desa atau 43,5 % merupakan desa mandiri.

Yakni desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Atau desa yang sudah bisa mengelola sumber daya alam sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sisanya terdiri dari kategori desa maju sebanyak 2924 desa, kategori berkembang 778 desa dan tidak ada satupun kategori desa tertinggal atau sangat tertinggal.

Dalam sesi pembekalan di ruang multimedia kampus Stikosa AWS, berbagai materi disampaikan oleh masing-masing narasumber. Mulai dari tata kelola desa cerdas, tata kelola Bumdes, teknologi internet desa mandiri, praktek micro teaching dan sebagainya.

Salah satu narasumber, Mujianto, kordinator program desa cerdas Kementerian Desa PDT memberi tips dan trik menarik bagaimana melakukan perencanaan,  pendampingan dan pemberdayaan di desa.

Ia memberi contoh desa Sri Mulyo di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta yang sudah melaksanakan digitalisasi desa dengan sangat bagusnya. Desa ini merupakan desa percontohan pengelolaan desa terbaik se Indonesia dan banyak didatangi tamu-tamu mancanegara untuk belajar tata kelola desa.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua RTIK Jawa Timur Muhajir Shultonul Azis, M.I.Kom mengatakan, penyelenggaraan MoT berskala nasional ini sengaja memilih kampus Stikosa AWS sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

“Stikosa AWS merupakan salah satu mitra Relawan TIK yang selama ini berkomitmen untuk bersama-sama melaksanakan pemberdayaan dengan komunitas Relawan TIK ke desa melalui program Desa Cerdas” ujarnya.

Hal ini dibenarkan oleh Jokhanan. Menurut Ketua Stikosa AWS tersebut, kerjasama dengan RTIK Jatim sudah berlangsung lama. Bahkan sudah terbentuk Komisariat RTIK Stikosa AWS pada tanggal 2 Juni 2022. (Dwi Arifin)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya melakukan sinkronisasi data pokok tahunan. Sinkronisasi data pokok tahunan itu dikemas dalam focus group discussion (FGD) “Surabaya dalam Angka” yang digelar di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Kamis (20/2). 

Kepala BPS Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan, tujuan sinkronisasi data kali ini adalah untuk dipublikasikan ke dalam bentuk buku “Surabaya dalam Angka” tahun 2025. Nantinya, buku yang diterbitkan tersebut, berisikan data berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial, demografi dan sebagainya. 

“Bahwa setiap wilayah atau daerah itu harus mengeluarkan data-data pokok yang sudah diplot oleh BPS Pusat setiap tahunnya, dan harus konsisten datanya. Nah, teman-teman dari perangkat daerah (PD) diminta untuk melihat (mencocokan) apakah data-data yang diberikan kepada kami konsisten atau tidak tiap tahunnya,” kata Arrief. 

Jika semua data pokok itu sudah disinkronisasi, maka BPS Surabaya akan segera mencetak buku “Surabaya dalam Angka” dan diterbitkan pada 28 Februari 2025. “Jadi kami menyamakan persepsi dahulu, konsep definisinya seperti apa, apakah sudah clear, kalau sudah, kita siap terbitkan,” ujarnya. 

Data tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, hingga mahasiswa untuk bahan penelitian, pembangunan, dan sebagainya. “Golnya itu kan kualitas data, maka dari itu kita evaluasi, sudah benar atau tidak. Supaya tepat sasaran kalau akan mendapatkan bantuan, kalau itu untuk program,” jelasnya. 

Arrief mengungkapkan, sinkronisasi data ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk program Satu Data Pemkot Surabaya. Akan tetapi, lanjut Arrief, saat ini BPS Surabaya masih terkendala terkait data dari BPS Pusat. 

“Harapan Pak Wali (Eri Cahyadi) kan ingin ada satu data dalam satu genggaman beliau, misal ada yang perlu mendapatkan batuan, itu beliau bisa tahu. Nah, sampai sekarang masih terkendala data yang dari pusat, kalau datanya tidak ada, berarti kita lakukan dari bottom-up dari dinas-dinas hingga kelurahan,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, pengumpulan data untuk program satu data itu membutuhkan waktu satu hingga dua tahun. “Karena, kalau data dari pusat tidak ada, salah satu opsi kita bottom-up untuk mendapatkan datanya, sehingga nantinya data-data itu bisa Pak Wali gunakan,” tandasnya. (Dwi Arifin)