Kempalan.com

Pasca Putusan MK, Gubernur Khofifah Pastikan Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pamekasan Segera Diproses

Posted on 25 Februari 202525 Februari 2025 by News Kempalan

MAGELANG-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih segera diproses pasca penetapan MK yang menolak pengajuan sengketa Pilkada Pamekasan.

Sebagaimana diketahui melalui putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Senin (24/2) lalu, pengajuan PHPU Pilkada Pamekasan resmi dinyatakan tidak dilanjutkan atau ditolak.

“Karena putusan MK sudah keluar, maka kami akan segera menindaklanjuti. Terkonfirmasi, KPUD Pamekasan akan rapat pleno penetapan kepala daerah terpilih besok Rabu pukul 19.00 WIB,” katanya, Selasa (25/2).

Khofifah menambahkan, dirinya sudah meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Prov. Jatim untuk berkoordinasi dengan DPRD Pamekasan agar segera menjadwalkan Rapat Paripurna untuk pengajuan usulan penetapan kepala daerah ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

“Setelah pleno KPU maka DPRD Pamekasan nanti akan memberikan usulan penetapan kepala daerah ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Sehingga, bisa segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri dan pelantikan bisa kepala dan wakil kepala daerah bisa segera dilakukan,” ujarnya.

“Menurut kami percepatan ini penting agar roda pemerintahan terus berjalan dan masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan prima,” imbuhnya.

Tidak hanya Pamekasan, MK juga telah memutuskan agar dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Kab. Magetan. Hal ini tertuang dalam Amar Putusan Nomor Putusan Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024 pada Senin (24/2).

“MK memutuskan untuk PSU Kab. Magetan di empat TPS paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan, yaitu pada tanggal 26 Maret 2025. Yakni di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah. Nanti tahapannya akan disiapkan oleh KPUD Magetan,” ungkapnya.

Dirinya berharap, PSU ini akan berjalan lebih kondusif dari sebelumnya. Ia menghimbau agar semua pihak menjalankan pemilihan dengan penuh ketaatan terhadap tata tertib yang berlaku.

“Saya harap PSU ini akan berjalan lebih tertib dan sesuai dengan aturan. Saya juga meminta untuk semua pihak agar sportif dan berlapang dada apapun hasilnya. Karena yang sebenarnya kita perjuangkan itu adalah kesejahteraan untuk rakyat,” tuturnya.

Pihaknya menegaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terlibat sengketa akan dilantik oleh Gubernur. Hal ini sesuai dengan aturan pelantikan bertingkat sebagaimana tertuang dalam pasal 164B UU no. 10/2016.

“Arahan dari pusat, pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak oleh Presiden hanya sekali saja pada 20 Februari 2025 yang lalu. Pelantikan serentak dilakukan guna menandai keserentakan masa jabatan tingkat pusat, provinsi dan Pemda tingkat II yang belum pernah paralel selama ini,” ujarnya.

“Sedangkan pelantikan kepala daerah yang terlibat sengketa tetap mengikuti protokoler seperti biasa. Dimana bupati dan wakil bupati yang melantik adalah gubernur,” jelasnya.

Tahun 2025, Jatim Pacu Target Tambahan Produksi Beras 2 Juta Ton

Posted on 25 Februari 202525 Februari 2025 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah memacu target tambahan produksi beras sejumlah 2 juta ton yang ditetapkan Kementerian Pertanian pada 2025.

“Kami berupaya keras memenuhi target tambahan produksi beras konsumsi sejumlah 2 juta ton dari produksi 2024 sebanyak 5,3 juta ton,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim Heru Suseno pada Diskusi Panel ‘Jawa Timur Menuju Swasembada Pangan Nasional 2027’ di Surabaya, Selasa (25/2).

Tambahan target itu dibebankan Kementan, kata Heru, setelah melihat kemampuan Jatim dalam produksi beras melebihi kebutuhan konsumsi. “Secara rata-rata, produksi beras konsumsi Jatim surplus, sehingga bisa mengekspor ke daerah lain. Tahun lalu, kami mampu memproduksi sekitar 5,3 juta ton, sedangkan tingkat konsumsi berkisar 4,5 juta ton,” ujarnya.

Salah satu upaya yang ditempuh untuk memenuhi target tambahan Kementan adalah melakukan intensifikasi pertanian. Sebab, luasan lahan sawah di Jatim tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan penambahan.

“Dari luasan lahan tanaman padi 1,62 juta hektare, petani di Jatim mampu memanen 9,2 juta ton gabah keting giling atau setara beras konsumsi sebanyak 5,3 juta ton. Itu artinya, indeks pertanaman (IP) padi Jatim baru berkisar 1,95. Kami memacu pencapaian IP hingga 2,8 untuk merealisasi target tambahan 2 juta ton pada 2025,” ucap Heru yang tampil sebagai pembicara bersama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim Andika P. Herlambang dan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

Intensifikasi pertanian padi dinilai langkah strategis mengingat kemampuan infrastruktur dan ketersediaan lahan sawah sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan penambahan.

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyatakan, tekad sebagaimana dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim itu seharusnya dibackup Undang-Undang yang mengatur dan menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas pembangunan, sehingga terbebas dari pemotongan anggaran.

“Pemerintah seharusnya menempatkan sektor pertanian selayaknya kesehatan dan pendidikan. Perlu penerbitan aturan khusus yang melindungi anggaran pertanian dari pemotongan anggaran. Langkah perlindungan pemerintah itu mutlak diperlukan mengingat banyak rakyat yang bergantung pada sektor pertanian. Juga untuk melindungi target pemerintahan Prabowo Subianto yang menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu misi utama pembangunan,” ujarnya.

Dari sisi dukungan, Manager Penjualan Wilayah Jatim 3 PT Pupuk Indonesia Wil. 4 Sri Purwanto menyatakan, kesiapan perusahaannya untuk mendukung pencapaian target penambahan produksi beras konsumsi tersebut.

“Tahun 2025 ini, alokasi pupuk subsidi untuk wilayah Jatim terdiri Urea 940.258 ton, NPK 783.424, Kakao khusus 824 ton, organik 157.767 ton. Meski jumlah total alokasi 2025 yang sebanyak 1.882.275 ton ini lebih rendah dari 2024 yang mencapai 1.949.952 ton, tetapi PT Pupuk Indonesia masih terbuka menambah alokasi pupuk bersubsidi,’ ujar Purwanto.

Dia menyebut, stok pupuk bersubsidi yang tersedia saat ini mencapai 74.780 ton Urea, 113.708 ton NPK, 565 ton Kakao, dan 8.767 ton Organik.

“Yang jelas, PT Pupuk Indonesia siap mendukung para petani di Jatim dalam merealisasi pencapaian target penambahan produksi beras,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

What Is Research Methodology? Definition + Examples

Posted on 25 Februari 202519 Mei 2025 by News Kempalan

Look for experience in using software for data analysis, such as SPSS, R, or SAS. In how to hire a software developer addition, those looking to advance into leadership positions in the field may also need experience managing research projects and teams. Senior-level Research Methodologists often need a Ph.D. in a relevant field and more than 5 years of experience in research methodology. This role involves collaboration with various teams, ensuring that the chosen research methods align with the overall project goals and deliver meaningful insights. In the ever-evolving field of research, the emphasis on research methodologists has never been more profound.

What is sampling strategy?

He restricted his investigations in natural history to their natural settings,20 such as at the Pyrrha lagoon,21 now called Kalloni, at Lesbos.
Linguistics even provided me my first contact with coding in computational linguistics.
Our experts will help you pick the best peer-reviewed journal for your work.
A research methodology is like a plan for carrying out research and helps keep researchers on track by limiting the scope of the research.
This technique does not give equal and non-zero chances to all the individuals in the population to be selected in the sample.
All such issues should be categorically addressed and a justification provided for your chosen research methodology by highlighting the study’s benefits.
The choice of philosophy will depend on many factors, including your academic subject and the type and complexity of the research study.

However, over the years, the definition of research methodology by Methodologist/ L&D Manager for B2B startup job authors has been interpreted differently, and this article aims to interpret the various definitions with their intended context. Some companies may prefer and employ a particular approach that you’ll need to adapt to. XPM works best for short development cycles with less-defined product specifications. Teams that like to experiment to see what works could thrive with this method.

Research Methodologist Education and Training Requirements

This method is beneficial if you are interested in putting quantitative data into a real-world context or reflecting different perspectives on a subject. Research Methodology outlines how a researcher plans to conduct their study. The methodology explains the researcher’s strategy to obtain reliable and valid results that meet their goals and objectives.

Quantitative

External validity is expected to be significantly high, especially in quantitative studies.
With our user-friendly platform, you can create a compelling job description and start receiving applications right away.
Producing a methodology that others can reproduce in the future is as important as answering research questions.
Brave souls who find the gumption to say something in response often recall a bad memory of a statistics course they took back when pencil sharpeners were bolted to the classroom wall.
Becoming a research methodologist requires a blend of analytical skills, expertise in statistics, a solid understanding of research design, and specialized education.
Additionally, good communication skills are essential to present findings to non-specialists effectively.

These courses cater to different skill levels, providing comprehensive insights into Customer Experience Automation. This plan will help guide your research and ensure clarity and effectiveness. We ensure quality, budget-alignment, and timely delivery by our expert instructors. ARTWORK PREPARATION – Your manuscript figures are formatted and revised by our graphics experts in accordance with journal guidelines. Our experts will help you pick the best peer-reviewed journal for your work. The methodology section typically goes after the introduction and before the results, discussion, and conclusion.

Within any formal piece of academic research (be it a dissertation, thesis or journal article), you’ll find a research methodology chapter or section which covers the aspects mentioned above. Importantly, a good methodology chapter explains not just what methodological choices were made, but also explains why they were made. In other words, the methodology chapter should justify the design choices, by showing that the chosen methods and techniques are the best fit for the research aims, objectives and research questions. When called upon, we strive to illuminate data analytic activities that are integral to many educational researchers’ daily routines.

I then had to supplement my statistical training with that in survey research methodology.
For each step above, I have to weigh the pros and cons of various alternatives, make choices, be able to support and defend my choices, and then convince others of these choices.
Constant learning and staying updated with the latest research methodologies and statistical techniques is a significant part of their role.
For example, if you are conducting a methodological study of high impact journals in plastic surgery and they are all indexed in PubMed, you likely do not need to search any other databases.
Digital age brings the most dramatic changes in this study and research discipline as well as in other fields of human activities.

Babak Akhir Otokrasi Megawati

Posted on 25 Februari 202525 Februari 2025 by News Kempalan

Sejarah selalu mencatat bahwa setiap kekuasaan yang dibangun di atas fondasi otoritarian dan arogansi akhirnya akan menemukan titik.akhir. Seperti kuda yang telah mati tetapi tetap dipacu. Kekuasaan yang dipertahankan dengan cara menabrak batas-batas demokrasi hanya akan mempercepat kejatuhan. Ini tampak tengah dialami oleh Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebuah partai yang dahulu dielu-elukan sebagai pembela wong cilik, namun sekarang mulai kehilangan kepercayaan rakyat.

Terbitnya surat larangan bagi kepala daerah asal PDIP untuk tidak mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang menjadi titik terang bagi publik untuk melihat wajah asli kepemimpinan Megawati. Keputusan ini tidak hanya mengabaikan etika politik tetapi juga secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa Kemendagri dan Lemhannas memiliki peran dalam memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih sebagai bagian dari pembinaan tata kelola pemerintahan.

Ketidakpatuhan ini mengingatkan kita pada kritik Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menyatakan bahwa “Megawati itu orang yang tidak patuh pada undang-undang, bahkan sering menabrak undang-undang.” Pernyataan tersebut kini menemukan relevansinya ketika seorang ketua partai merasa memiliki otoritas untuk melawan kebijakan negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri ikut menegaskan bahwa retret di Akmil merupakan program pemerintah pusat. Setiap kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota harus patuh mengikuti.

Namun apa yang terjadi? Said Abdullah, anggota fraksi PDIP justru menyanggah dengan menyatakan bahwa larangan tersebut adalah urusan internal partai dan orang luar tidak perlu ikut campur. Pernyataan ini mengundang kritik keras karena keputusan Megawati bukan sekadar kebijakan internal melainkan bentuk pembangkangan terhadap sistem negara. Kepentingan negara jauh di atas kepentingan partai.

Tak heran jika Fahri Hamzah menanggapi dengan tegas, “Tidak ada ceritanya ketua partai mengendalikan negara. Jika ada ketua partai yang seakan bisa mengendalikan negara, itu salah besar.” Apa yang dilakukan Megawati bukan sekadar manuver politik tetapi sebuah preseden berbahaya dalam sistem demokrasi.

PERUSAHAAN KELUARGA
Realitas yang semakin terang adalah bagaimana PDIP tidak lagi menjadi partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil melainkan lebih menyerupai sebuah perusahaan politik yang dikendalikan secara eksklusif oleh keluarga Megawati. Struktur partai telah berubah menjadi dinasti yang memperkuat posisi anak, cucu, adik serta sanak saudara Megawati dalam parlemen maupun hierarki partai.

Janji perjuangan untuk rakyat hanya menjadi slogan kosong yang dipertahankan demi meraup suara dalam pemilu. Namun rakyat semakin sadar bahwa mereka selama ini telah dikaburkan oleh ilusi keberpihakan yang ilusif. PDIP kini berada di persimpangan jalan, bertahan dengan sistem otokrasi internal yang semakin usang atau menghadapi kenyataan pahit dari kejatuhan yang tak terelakkan.

Dalam dunia manajemen dan strategi dikenal sebuah konsep bernama “Teori Kuda Mati” yang menggambarkan bagaimana manusia cenderung mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi berfungsi dimana semua tanda-tanda kejatuhan sudah tampak jelas. Dalam kasus PDIP, partai ini seperti terus menunggangi kuda yang sudah mati. Memaksakan kepemimpinan yang sudah kehilangan relevansinya, menolak untuk beradaptasi dengan dinamika politik yang lebih demokratis serta mengabaikan suara kritis dari dalam maupun luar partai.

Teori ini menekankan bahwa jika kuda yang ditunggangi sudah mati maka tindakan paling logis adalah turun dan mencari alternatif lain. Hanya saja dalam politik seringkali aktor-aktor kekuasaan lebih memilih untuk tetap bertahan dengan status quo bahkan ketika tampak sedang menuju jurang kehancuran.

Rakyat kini semakin menyadari bahwa PDIP di bawah Megawati bukan lagi partai perjuangan rakyat melainkan kendaraan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan keluarga. Dengan semakin banyaknya bukti otoritarianisme, penolakan terhadap demokrasi internal serta ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, PDIP sedang menuju fase kejatuhan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah PDIP akan kehilangan kepercayaan rakyat, tetapi kapan titik balik itu akan benar-benar terjadi?. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap otokrasi memiliki akhir dan bagi Megawati serta PDIP babak akhir itu mungkin sudah semakin dekat. Dalam politik tidak ada yang abadi, bagi yang gagal memahami dinamika perubahan akan ditinggalkan oleh arus sejarah.

Kejatuhan ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi PDIP namun juga bagi seluruh partai politik di Indonesia. Politik dinasti, arogansi kekuasaan, dan kebijakan otoriter hanya akan membawa kehancuran. Reformasi dalam tubuh partai menjadi kebutuhan mendesak agar demokrasi tetap hidup dan relevan. Jika tidak, sejarah akan kembali mencatat bahwa yang tidak mau berubah akan tergilas oleh zaman.

Rokimdakas
Wartawan & Penulis
24 Februari 2025

UMKM Dimbau Waspadai Modus Penipuan Pesanan Fiktif

Posted on 25 Februari 202525 Februari 2025 by News Kempalan

Kepala Dinkopdag Kota Surabaya Dewi Soeriyawati.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya mengimbau para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Salah satunya adalah kasus penipuan yang menimpa belasan pelaku UMKM di Kecamatan Benowo Surabaya beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati mengimbau pelaku UMKM agar lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pesanan maupun program pinjaman modal.

“Memang untuk meminimalkan penipuan saya harap pelaku UMKM bisa langsung konfirmasi dengan Dinkopdag Surabaya,” kata Dewi Soeriyawati, Senin (24/2).

Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menangani percobaan penipuan modus pesanan fiktif yang menimpa UMKM. Saat itu, pelaku UMKM mengaku menerima pesanan sebanyak 500 unit sepatu untuk kebutuhan hotel.

“Namun sebelum memroses pesanan tersebut, pelaku UMKM sempat mengkonfirmasi ke kami, dan setelah kami lakukan pengecekan ke pihak hotel, ternyata nama pemesan tersebut tidak ada,” ungkap Dewi.

Maka dari itu, Dewi kembali menegaskan kepada para pelaku UMKM untuk mewaspadai segala bentuk modus penipuan. Ia pun meminta para pelaku UMKM untuk melakukan konfirmasi atau verifikasi terlebih dahulu.

“Mohon berhati-hati terhadap segala jenis penipuan berkedok pinjaman UMKM. Jika ada informasi yang meragukan, silakan menghubungi hotline Dinkopdag di nomor WhatsApp 0812-2666-1900 atau akun Instagram resmi @dinkopdag_surabaya,” pesan dia.

Terkait kasus penipuan yang menimpa belasan UMKM di Benowo, Dewi menyampaikan bahwa pihaknya telah memfasilitasi korban untuk melakukan pemulihan nama di BI checking melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau ada UMKM mengalami kasus serupa di wilayah lain, bisa disampaikan ke Dinkopdag biar kita fasilitasi untuk recovery BI checking ke OJK,” kata dia.

Menurut dia, berdasarkan informasi dari kepolisian kasus penipuan yang menimpa belasan UMKM di Benowo telah memasuki babak baru. Dimana terduga pelaku berinisial BAR, saat ini dalam pencarian oleh tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya.

“Informasi dari kepolisian, terduga pelaku buron, melarikan diri dan masih dicari oleh jajaran Reskrim,” jelas Dewi.

Dewi kembali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan usaha, terutama di tengah maraknya modus penipuan.

“Kami berharap para pelaku UMKM selalu melakukan konfirmasi ke Dinkopdag sebelum menerima tawaran pinjaman maupun pesanan dalam jumlah besar. Ini penting agar mereka tidak menjadi korban penipuan,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa Dinkopdag Surabaya akan terus mendukung pemulihan para korban. Termasuk membantu permodalan mereka agar dapat kembali menjalankan usahanya.

“Untuk penyelesaian UMKM yang menjadi korban ini kami bantu permodalan mereka, karena untuk pemulihan BI checking juga butuh proses,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Siapkan Program ‘Ramadhan Produktif’ Selama Libur Sekolah, Gubernur Khofifah Ajak Murid Jatim Aktif Belajar dan Beribadah

Posted on 25 Februari 202525 Februari 2025 by News Kempalan

SURABAYA– Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program ‘Ramadhan Produktif’ bagi murid SMA dan SMK di Jawa Timur. Program ini sengaja digagas untuk memastikan murid di Jatim tetap aktif dan produktif dalam belajar sekaligus memperkuat iman dan taqwa selama bulan Ramadhan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan program ini diinisiasi sebagai respon atas Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenag, Kemendikdasmen dan Kemdagri Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Ia menyebut program Ramadhan Produktif akan berlaku untuk proses pembelajaran selama jadwal libur sekolah di bulan Ramadhan dan libur hari raya Idul Fitri.

“Program ini dibuat untuk murid agar mereka tetap aktif dan produktif selama tidak berada disekolah. Selain siswa aktif secara akademik, mereka juga didorong untuk memperdalam ibadah serta beramal,” ujar Gubernur Khofifah di sela-sela kegiatannya dalam Retreat di Magelang, Selasa (25/2).

Khofifah melanjutkan, pembelajaran mandiri dilakukan dengan meng_update_ mata pelajaran serta memperkuat dan memperdalam materi yang harus didapatkan murid sesuai dengan materi yang didapat di sekolah.

Meskipun dilakukan secara mandiri, ia juga menegaskan bahwa murid tetap akan mendapat bimbingan secara langsung dari guru mata pelajaran (mapel) masing-masing.

“Program ini tidak hanya akademik, tapi juga akan tetap memperhatikan pentingnya pembentukan karakter murid. Termasuk di dalamnya berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di masjid atau panti asuhan sekitar rumah,” tegasnya.

Gubernur Khofifah mencontohkan, para murid bisa mengadakan bakti sosial secara berkelompok atau kelas untuk mengunjungi panti asuhan untuk berbagi dengan sesama.

“Kegiatan ini meskipun dilakukan berkelompok oleh murid, guru kelas tetap harus mengkoordinir dengan mengumpulkan pakaian yang layak pakai dan juga berbagi makanan buka puasa untuk sesama,” jelasnya.

Lebih lanjut, melalui program Ramadhan Produktif ini, Gubernur Khofifah berharap agar dapat memberikan pengalaman, hikmah dan kesan penuh makna bagi para murid yang nantinya dapat diceritakan saat kembali ke sekolah.

“Apalagi kalau hanya digunakan untuk tidur saja atau bermain, atau melakukan aktifitas diluar dari pendidikan dan karakter murid ini tentu kurang bermanfaat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan program Ramadhan Produktif juga berlaku bagi sekolah. Di mana, selama pembelajaran di bulan Ramadhan, sekolah diharapkan mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam proses belajar mengajar.

Bagi siswa Muslim, kegiatan ini dapat berupa tadarus Al Quran, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Sementara itu, siswa non Muslim dianjurkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Melalui program ini, Kadindik berharap peran kepala bidang SMA, SMK dan PKLK serta cabang dinas harus ikut memberikan monitoring dan bimbingan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kewenangannya. Sekaligus memberikan evaluasi jika sekolah mengalami hambatan dalam pelaksanaan program.

“Yang terpenting harapan kita bersama murid-murid dimanapun mereka berada tetap aktif dengan kegiatan yang produktif dan beribadah selama bulan suci ramadhan,” pungkas Aries.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengatur libur sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025 selama bulan Ramadhan. Selama libur sekolah, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

Kemudian tanggal 6 – 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, menjelang perayaan Idul Fitri, sekolah akan kembali diliburkan mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Setelah libur Idul Fitri berakhir, siswa dijadwalkan kembali masuk sekolah pada 9 April 2025 untuk melanjutkan kegiatan belajar seperti biasanya.

Indonesia Gelap

Posted on 24 Februari 202524 Februari 2025 by News Kempalan

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

KEMPALAN: Beberapa hari ini Indonesia gelap. Bukan karena listrik mati, tapi karena ribuan mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan. Mereka melakukan unjuk rasa dengan tema ‘’Indonesia Gelap’’. Para mahasiswa khawatir nasib Indonesia akan gelap jika kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak dikoreksi atau dihentikan.

Baru empat bulan menjabat tapi Prabowo sudah digoyang oleh demonstrasi mahasiswa dalam skala besar. Dibanding dengan demo mahasiswa yang pernah ada selama 10 tahun terakhir, demo Indonesia Gelap termasuk besar. Ribuan mahasiswa membakar foto Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Ribuan mahasiswa terlibat adu dorong dengan polisi.

Indonesia Gelap menjadi ujian bagi Prabowo. Pekan lalu pada acara hari ulang tahun Gerindra ke-17, Prabowo dengan penuh percaya diri meneriakkan ‘’Hidup Jokowi’’ berkali-kali. Ia dengan lantang dan terbuka mengakui bahwa kemenangannya dalam pilpres 2024 yang lalu adalah berkat dukungan Jokowi.

Prabowo terbuai. Lepas kontrol. Ia menyindir para pengritiknya yang dianggapnya nyinyir. Prabowo kemudian menyebut ‘’Ndasmu’’. Meskipun suaranya dikecilkan dan berusaha menjauh dari mik, tapi gaung ucapan Prabowo itu menggema kemana-mana.

Prabowo kesal karena kabinetnya yang gemoy banyak dikritik. Ia membela diri dengan memperbandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang juga punya kabinet gemoy. Alih-alih, pembelaan Prabowo malah menjadi bumerang. Membandingkan Indonesia dengan Timor Leste tentu bukan perbandingan apel dengan apel.

Entah mengapa Prabowo, yang suka baca buku dan punya banyak referensi, kali ini tidak punya argumen yang meyakinkan. Ia defensif dan terlihat tidak berdaya. Prabowo tidak bisa menjelaskan secara filosofis mengapa ia membutuhkan kabinet yang gemuk. Di saat banyak negara merampingkan kabinet, Indonesia malah menggemukkan kabinet.

Ungkapan ‘’Ndasmu’’ menunjukkan bahwa Prabowo frustrasi terhadap para pengiritknya. Ini bukan kali pertama Prabowo lepas kontrol di atas podium. Ia pernah melakukan hal serupa ketika merespon Capres Anies Baswedan yang menyoal etika politik Prabowo.

Dalam sebuah acara Partai Gerindra Prabowo merespons Anies dengan menyebut ‘’Ndasmu’’. Bagi Prabowo, hal itu mungkin dianggap sebagai humor. Tapi tidak bagi publik. Kalau hal itu dianggap sebagai humor bisa disimpulkan bahwa selera humor Prabowo rendah.

Dalam terminologi Jawa, kata ‘’ndasmu’’ adalah ungkapan kasar. Masyarakat Jawa yang halus bahkan tidak menyebut kepala dengan sebutan ‘’ndas’’, tapi ‘’sirah’’. Banyak orang Jawa yang menganggap kepala itu sakral, tidak boleh disentuh, karena kepala menjadi bagian yang keluar terlebih dahulu saat kelahiran.

Alasan itu terkesan mengada-ada. Tapi dipercaya banyak orang. Ketika ditanya bagaimana kalau kelahirannya sungsang, tidak bisa menjawab. Seorang teman bule mengatakan, orang Indonesia tidak mau dipegang kepalanya karena takut otaknya lepas, karena otak orang Indonesia lemah.

Jokowi yang hadir di acara ulang tahun Gerindra membuat Prabowo makin terbang tinggi. Ia memuji Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Dukungan kepada Prabowo sangat kuat dari parpol dan parlemen. Saking kuatnya, tidak ada yang berani mengritik Prabowo. Karena tidak berani mengritik Prabowo, para kritikus kemudian mengarahkan kritiknya kepada Jokowi. Begitu kata Jokowi disambut tepuk tangan.

Sebelumnya, di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya (11/2) Prabowo secara terbuka mengatakan bahwa ia berguru politik kepada Jokowi. Ini bukan kali pertama Prabowo mengatakannya. Ia pernah mengatakan hal yang sama saat masih menjadi menteri pertahanan.

Love affair Prabowo-Jokowi memuncak pada acara ulang tahun Gerindra. Ungkapan ‘’Hidup Jokowi’’ oleh Prabowo memunculkan ‘’backlash’’, gelombang serangan balik kepada Prabowo. Sebagian kalangan yang selama ini menaruh harapan kepada Prabowo menyatakan ‘’enough is enough’’. Mereka menyatakan mufaroqoh, memisahkan diri dari Prabowo.

Penyelesaian kasus pagar laut mengecewakan banyak aktivis demokrasi. Kasus ini diselesaikan dengan melokalisasi tersangka hanya kepada pejabat setingkat kepala desa. Harapan sebagian publik yang menghendaki aktor intelektual diungkap dan ditangkap menguap begitu saja.

Banyak indikasi yang mengarah kepada keterlibatan oligarki dalam kasus itu. Banyak yang menganggap kasus pagar laut ini warisan dari masa kepresidenan Jokowi. Banyak yang menuntut agar Jokowi bertanggung jawab terhadap masalah ini. Banyak yang menutut supaya Jokowi diadili.

Prabowo justru pasang badan. Ia mengecam orang-orang yang ingin memisahkannya dari Jokowi. Sementara Jokowi juga memamerkan dukungannya secara terbuka kepada Prabowo. Dua orang itu setali tiga uang. Begitu simpulan para pengritiknya.

Gerakan Indonesia Gelap menjadi ujian bagi Prabowo. Mahasiswa menuntut program-program unggulan Prabowo dievaluasi. Program makan gratis yang menjadi andalan Prabowo dikecam keras karena dianggap tidak tepat sasaran. Program efisiensi yang dibanggakan oleh Prabowo dianggap salah sasaran oleh mahasiswa.

Prabowo bertindak dengan memecat menteri pendidikan tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Sejak awal Satryo sudah menjadi sasaran spekulasi akan menjadi menteri yang menjadi korban pemecatan. Hanya empat bulan menjabat akhirnya dia digusur.

Timing penggusuran di tengah demonstrasi mahasiswa menjadi indikasi bahwa Prabowo makin kecewa karena menteri tidak bisa mengendalikan mahasiswa. Nasib menteri yang tidak punya ‘’dekengan’’ parpol selalu rawan pemecatan.

Gerakan Indonesia gelap diperpanjang sehari sampai Jumat (21/2). Kali ini tuntutannya bertambah satu lagi, yaitu adili Jokowi.

Indonesia gelap. Masa depan pemerintahan Prabowo juga gelap. (DAD)

Penulis; Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, pengajar ilmu komunikasi Unitomo, Surabaya

Editor: Nur Izzati Anwar (Izzat)

Khofifah Pastikan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Inline dengan Pusat

Posted on 24 Februari 202524 Februari 2025 by News Kempalan

MAGELANG-KEMPALAN. Banyak materi berbobot didapat para kepala daerah selama mengikuti kegiatan retreat yang digelar di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025. Hal ini diakui oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Salah satunya adalah materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan materi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti oleh Khofifah untuk dikoordinasikan dengan jajarannya di Pemprov Jatim.

“Kemarin kita mendapatkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak lainnya yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” kata Khofifah, Senin (24/2).

“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.

Karena itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu, Khofifah segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah, baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti. Kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” terang Khofifah.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran. pemerintah daerah juga harus melakukan beberapa hal. Di antaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.

“Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi,” ujarnya.

Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.

“Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain,” terangnya.

Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim di antaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS, serta kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.

“Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Ke depan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini,” tandasnya.

“Menghadapi kebijakan efisiensi ini, kami kemarin usai pelantikan pun juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda, dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat,” kata Khofifah.

Meski begitu ia menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).

“Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” imbuh dia.

Khofifah juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan khususnya untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Jawa Timur.

Dalam kegiatan retreat ini, lanjut Khofifah, banyak materi serta narasumber yang sangat bermanfaat dengan penyiapan program dan kebijakan agar sejalan dengan pemerintah pusat. Ia pun mengapresiasi berbagai materi yang ada dalam retreat ini.

“Terima kasih Bu Menkeu, Pak Mendagri, dan seluruh jajaran kementerian yang memberikan materi dalam retreat. InsyaAllah materi yang disampaikan sangat bermanfaat,” pungkas Khofifah. (Dwi Arifin)

Siapkan Strategi Innovative Financing di Tengah Kebijakan Efisiensi, Gubernur Khofifah: Pastikan Program Pembangunan Pemerintah Daerah Inline Dengan Pusat

Posted on 24 Februari 202524 Februari 2025 by News Kempalan

MAGELANG-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapatkan banyak materi berbobot dalam rangkaian kegiatan retreat kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang sejak 21 Februari 2025.

Salah satunya adalah materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan materi yang disampaikan langsung ditindaklanjuti oleh Gubernur Khofifah untuk dikoordinasikan dengan jajaran di Pemprov Jawa Timur.

“Kemarin kita mendapatkan materi yang sangat penting dan bermanfaat dari Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak yang lain yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” kata Khofifah, Senin (24/2/2025).

“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu ini, Gubernur Khofifah segera menindaklanjuti dengan memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres No.1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu No 900/833/SJ. Sehingga, berbagai program pembangunan di daerah bisa inline dengan pemerintah pusat.

“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah juga harus melakukan beberapa hal. Diantaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.

“Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi,” terangnya.

Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.

Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim diantaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS dan kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.

“Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Kedepan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini,” tandasnya.

“Menghadapi kebijakan efisiensi ini, kami kemarin usai pelantikan pun juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat,” kata Khofifah.

“Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat,” imbuh dia.

Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan khususnya untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Jawa Timur.

Dalam kegiatan retreat ini, lanjut Khofifah banyak materi serta narasumber yang sangat bermanfaat dengan penyiapan program dan kebijakan agar sejalan dengan pemerintah pusat. Ia pun mengapresiasi berbagai materi yang ada dalam retreat ini.

“Terimakasih Bu Menkeu, Pak Mendagri dan seluruh jajaran Kementerian yang memberikan materi dalam retreat. InsyaAllah materi yang disampaikan sangat bermanfaat,” pungkas Khofifah.

What is sampling strategy?

Research Methodologist Education and Training Requirements

Quantitative

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru